BAB I PENDAHULUAN. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Proses

globalisasi

merupakan

suatu

rangkaian

proses

yang

mengintegrasikan kehidupan global di dalam suatu ruang dan waktu melalui internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar dari produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas budaya yang ditopang oleh jaringan sistem telekomunikasi global yang semakin canggih dan cepat. Intinya dari proses globalisasi

yaitu

terciptanya

suatu

jaringan

kehidupan

yang

semakin

terintegrasi. 1Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru yaitu “knowledge-based-society” yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. 2 Lahirnya globalisasi, yang kemudian

disusul

dengan

penetrasi

teknologi

yang

sanggat

canggih,

menjembatani bangsa-bangsa di dunia ini menjadi global villigae. 3 Pengaruh globalisasi mempunyai implikasi atau bahkan dampak atas berbagai negara atau bangsa. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, bidang pendidikan dan lain lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama globalisasi saat ini. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dengan berbagai 1

Globalisasi Pendidikan, http://kompasiana.com (diakses pada tanggal 1 Maret 2016). Soedjati Djiwandono, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 2000). hlm. 103. 3 Ali Idrus, Manajemen Pendidikan Global (Jakarta : GP Press, 2010). hlm 48. 2

1 Universitas Sumatera Utara

2

bentuk dan kepentingan informasi informasi dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi yang terjadi saat ini, tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama sekali dalam bidang pendidikan kita di Indonesia. 4 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi karakter pendidikan yang sedang berjalan. Banyak sekolah, jenjang pendidikan tinggi dan menengah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini harus beradaptasi dengan perkembanganan teknologi informasi dan melakukan perubahan dan pembenahan sarana prasarana dalam melakukan proses pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada sekolah-sekolah yang menerapkan bilingual school, menerapkan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin sebagai mata ajar sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan nanti, tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan

diterapkannya

era

perdagangan

bebas,

dilingkup

negara-negara

Association of Southeast Asian Nations (selanjutnya disebut dengan ASEAN), yang akan berpengaruh besar terhadap bentuk dan karakter lulusan yang harus dikeluarkan. 5 Bentuk dan rona pendidikan tinggi di era perdagangan bebas semakin perlu kita pahami karena negara-negara anggota World Trade Organization (selanjutnya 4

Syamsul Hidayat, “Dampak Globalisasi Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik di Era Otonomi”, bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses pada tanggal 14 Maret 2016). 5 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

3

disebut dengan WTO) akan ditekan terus untuk menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya. WTO telah mengidentifikasi 4 mode penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: 1. Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan online degree programme, atau Mode 1. 2. Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri atau Mode 2. 3. Commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangementdengan perguruan tinggi lokal atau Mode 3, dan 4. Presence of natural persons, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokan atau Mode 4. 6 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Dan dalam mengahadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN haruslah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan 6

http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Liberalisasi-Pendidikan-Tinggi.pdf (diakses pada tanggal 14 Maret 2016)


4

kompetitif. 7 Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas capital dan tenaga kerja,

meningkatkan

produksi,

meningkatkan

efisensi

produksi

serta

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 8 Pendidikan

merupakan

inti

dari

proses

pembangunan

ASEAN,

menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ASEAN dalam membangun kehidupan masyarakat yang produktif dan kohesif. MEA 2015 merupakan suatu konsep pembentukan pasar tunggal yang bertujuan mewujudkan suatu area perekonomian yang kompetitif, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang mampu terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Sebenarnya MEA tidak hanya berbicara mengenai persaingan di bidang ekonomi, melainkan di bidang pendidikan sebagai sektor yang akan memproduksi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Pendidikan memainkan peran penting dan menjadi program prioritas di sepuluh negara anggota ASEAN. 9 Indonesia dan Sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA atau AEC. 10Pada tahun 2003 Deklarasi ASEAN Concord II, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah komunitas atau masyarakat ASEAN pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kemudian pada tahun 2007, 7 8

Masyarakat Ekonomi ASEAN, id.m.wikipedia.org (diakses tanggal 26 Februari 2016). Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, http//www.academia.edu (diakses pada tanggal 1 Maret

2016). 9

Perubahan Kurikulum dan Profesionalisme Guru Di Era MEA 2014, seminar.uny.ac.id (diakes tanggal 26 Februari 2016). 10 Syabi Keane, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://www.academia.edu (diakses pada tanggal 1 Maret 2016).


5

mereka memutuskan untuk mempercepat terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Dimana untuk para pemimpin ASEAN setuju bahwa proses integrasi ekonomi regional dipercepat dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2007 agar dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 11 ASEAN bertekad untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, dimana ini di dalamnya terdapt konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan Cetak Biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan MEA akan dtransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang berintegrasi penuh dengan perekonomian global. 12

11

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43054/5/chapter%20l.pdf(diakes pada tanggal 26 Februari 2016). 12 ASEAN Economic Community Blueprint, http://www.aseansec.org/21083.pdf (diakses pada tanggal 1 Maret 2016)


6

Cetak Biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu: 13 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas; 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakkan, dan e-commerce; 3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam Intiative for ASEAN Integration; 4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Kerangka pasar tunggal ASEAN pada aliran barang dan jasa yang bebas di kawasan akan mendorong efisensi produksi kawasan dan membuka peluang yang lebih besar investasi lintas batas di kawasan. Aliran bebas investasi akan membutuhkan aliran bebas tenaga kerja dan modal. Sebaliknya, aliran bebas investasi akan meningkatkan arus barang dan jasa. Djaafara menyebutkan

13

Sjamsul Arifin, et.al, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 15.


7

terwujudnya pasar tunggal ASEAN akan mentransformasikan berbagai keragaman karakteristik di kawasan sehingga dapat menjadi peluang bisnis. 14 Tahapan integrasi pasar bersama (common market) ini akan memfasilitasi terbangunnya jaringan produksi di dalam kawasan serta menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi global karena adanya peningkatan kapasitas. Dengan demikian, implementasi MEA akan memacu pertumbuhan lapangan kerja, mobilitas tenaga kerja, hingga ketimpangan upah. Hal ini dikarenakan pada kondisi yang demikian, tak hanya arus barang dan jasa yang bergerak bebas, melainkan investasi, aliran modal, dan tenaga kerja terdidik pun terampil juga lebih bebas antar negara di kawasan. Produksi globalisasi yang tengah dibangun ASEAN ini pada akhirnya memposisikan tenaga kerja beserta sektor pencetaknya sebagai sesuatu yang prestisius. Era MEA, semua angkatan kerja memiliki akses yang sama untuk masuk ke bursa pasar tenaga kerja di kancah ASEAN. Akan tetapi hanya tenaga kerja terampil yang nantinya dapat bebas berpindah di dalam kawasan. Pergerakan tenaga kerja terampil ini pun akan difasilitasi dengan penerbitan visa dan employment pass oleh ASEAN. 15 Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN sekarang ini, arus tenaga kerja asing, khususnya bagi tenaga kerja pendidik asing sangat dibutuhkan di berbagai negara kawasan ASEAN. MEA membuka peluang pekerja asing di Indonesia sepanjang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan internasional. SDM yang berkualitas idealnya yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang tergabung dalam MEA harus siap menghadapi 14

http://suaramahasiswa.com/pendidikan-sebagai-kunci-pencetak-kualitas-sumber-dayamanusia-di-era-liberalisasi-pasar-tenaga-kerja-asean-2015/ (diakses pada tanggal 2 Maret 2015). 15 Ibid.


8

pasar ekonomi ASEAN tersebut. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Salah satunya dengan mempersiapkan tenaga pendidik asing yang dapat bekerja di Indonesia. Sejalan dengan Visi ASEAN 2020, para menteri tenaga kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. 16Indonesia telah memperoleh kemajuan dalam memperoleh akses ke pasar tenaga kerja terampil di luar negeri melalui AFAS, daripada secara multilateral dengan WTO melalui GATS. Oleh karena itu, dapat dipahami bila ia memfokuskan perhatiannya pada perjanjian regional, dan bukan dalam konteks multilateral.Dan untuk mendukung hal tersebut dan dalam rangka AFAS atau ASEAN Framework Agreement on Services. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN sepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa dengan membuka akses pasar (market access) dan menerapkan perlakuan nasional (national treatment) yang sama kepada para penyedia jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN. Secara umum hambatan-hambatan yang terkait dengan akses pasar antara lain adalah pembatasan jumlah tenaga kerja,

16

Sjamsul Arifin, et.al, Op.Cit, hlm. 248.


9

bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional antara lain dalam bentuk peraturan yang diskriminatif dalam persyaratan

pajak,

kewarganegaraan,

jangka

waktu

menetap,

perizinan,

standardisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan. 17Negosiasi berdasarkan AFAS terdapat 4 (empat) cara ketersediaan jasa dan penyedia jasa (mode of supply), antara lain: 18 1. Mode 1 (cross border supply) merupakan jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia jasa luar negeri kepada pengguna di dalam negeri. 2. Mode 2 (consumption abroad) merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen domestic setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. 3. Mode 3 (commercial presence) merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen. 4. Mode 4 (movement of individual service providers) merupakan penyedia jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang dikenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia dapat berkomunikasi memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. 17 18

Ibid,hlm. 129. Ibid, hlm. 128.


10

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatkan permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. 19Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Perdagangan jenis komoditi yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknolologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yangdinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet yaitu world wide web, jaringan umum dengan sistem terbuka. Di sinilah lahirnya kontrak elektronik atau e-contract. 20 Black’s Law Dictionary kontrak diartikan sebagai “an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing”.21Subtansi yang dimuat dalam suatu kontrak yang bisa bermacam-macam tergantung dari jenis kontrak apakah di bidang bisnis barang, jasa, wisata, dan lain sebagainya. Selain tergantung dari objek yang diatur, substansi kontrak juga tergantung dari kehendak para pihak mengenai hal-hal apa saja yang hendak 19

Agus Raharjo, Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi ( Bandung : PT. Citra Aditya, 2002), hlm.1. 20 Fatma Roosdiyana, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggara Transaksi Elektronik”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 1. 21 Black, Henry C, Black’s Law Dictionary (St. Paul: West Publishing, 1979), hlm.291.


11

diatur di dalam kontrak yang dibuat. Kebebasan para pihak untuk membuat serta menentukan isi kontraknya disebut dengan prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian-perjanjian

yang

terjadi

terkait

dengan

penggunaan

dan

pemanfaatan teknologi, in casu internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Mengenai perjanjian yang terjadi dengan difasilitasi oleh internet, Sergio Meldonado mengklasifikasikan kontrak online yakni : 1. kontrak yang dilahirkan antara dua orang manusia fisik (physical person), misalkan kontrak yang lahir melalui e-mail; 2. kontrak yang lahir antara seorang manusia fisik dengan sebuah sistem komputer, misalkan kontrak-kontrak yang lahir melalui penggunaan formulirformulir elektronik yang ada dalam website; 3. kontrak yang lahir antara dua sistem komputer, misalkan kontrak-kontrak yang dibentuk antara agen-agen elektronik, sarana-sarana serupaElectronic Data Intercange (EDI). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang pekerja asing di Indonesia sepanjang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan internasional. SDM yang berkualitas idealnya yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang tergabung dalam MEA harus siap menghadapi pasar ekonomi ASEAN tersebut. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Salah satunya dengan mempersiapkan tenaga pendidik asing yang dapat bekerja di Indonesia. Tenaga pendidik asing yang dapat bekerja di


12

Indonesia yang memenuhi persyaratan ketenagakerjaan di Indonesia dengan kesepakatan menggunakan kontrak melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan kontrak elektronik (e-contract). Tulisan ini bermaksud mengkaji lebih dalam tentang aspek hukum e-contract ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. B.

Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan hal-hal yang

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini: 1. Bagaimana kedudukan e-contract di Indonesia? 2. Bagaimana kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengatur mengenai bidang ketenagakerjaan berbentuk e-contract? 3. Bagaimana pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap pengaturan econtract bagi tenaga pendidik asing di Indonesia?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui kedudukan e-contract di Indonesia. b. Untuk mengetahui kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengatur mengenai bidang ketenagakerjaan dan e-contract.


13

c. Untuk mengetahui tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pengaruhnya terhadap pengaturan e-contract bagi tenaga pendidik asing di Indonesia. 2. Manfaat Penulisan Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk : a. Manfaat secara teoritis Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kontrak ketenagakerjaan melalui media elektronik. b. Manfaat secara praktis Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memperjelas praktik tentang kontrak elektronik (e-contract) ketenagakerjaan yang khususnya bagi tenaga pendidik asing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui media elektronik.

D.

Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian

mengenai : “Aspek Hukum E-Contract Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan skripsi ini disusun sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Untuk

mengetahui

orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi, penulis terlebih dahulu melakukan penelurusan terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada


14

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal ini dibenarkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/ Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum melalui surat tertanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan bahwa “tidak ada judul yang sama”.

E.

Tinjauan Kepustakaan

1. Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13

Tahun

2003

tentang Ketenagakerjaan

(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) merumusakan pengertian istilah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh baik itu menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja (pre employment) antara lain menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain. Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja (during employment) antara lain menyangkit perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan, dan lain-lain. Halhal sesudah masa kerja antara lain pesangon, dan pensin/jaminan hari tua. 22

2. Pengertian tenaga kerja Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 22

http://lengkas.blogspot.co.id/2011/10/ketenagakerjaan.html (diakses pada tanggal 2 Maret

2016).


15

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap oranh yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berikut ini pengertian tenaga kerja menurut para ahli : 23 a. A. Hamzah, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. b. Payaman, tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja : angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penggangur atau sedang mencari kerja; kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan, dll.

23

http://rinotos.blogspot.co.id/2014/06/9-pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli.html (diakses pada tanggal 2 Maret 2016).


16

c. Eeng Ahman dan Epi Indriani, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan. d. Alam S., tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. e. Suparmoko dan Icuk Ranggabawono, tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga. f. Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara. 3. Ruang lingkup tenaga kerja Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur/usia. Tenaga kerja (manpower) terdiri dari: a. kelompok angkatan kerja, yaitu: 1) golongan yang bekerja; 2) golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.


17

b. kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: 1) golongan yang bersekolah; 2) golongan yang mengurus rumah tangga; 3) golongan lain‐lain atau penerima pendapatan. Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong dalam lain-lain ini ada 2 macam yaitu: 1. golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik; dan 2. mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (jompo), cacat atau sakit kronis. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain sewaktu‐waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.Oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potential Labour Force (PLF). Jadi tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikansebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran). 4. Kontrak elektronik (e-contract) Menurut Pasal 1 angka 17

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE),


18

kontrak elektronik (e-contract) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Edmond dan Deliana, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dan sistem informasi yang berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network). 24 5. Pendidik Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas), pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik atau di Indonesia dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain secara

24

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika. Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.215.


19

kekhususannya, yaitu : guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, ustadz, dan sebutan lainnya. 25 6. Tenaga pendidik asing Asing atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan foreign, dalam Black’s Law Dictionary diartikan yaitu belonging to another nation or country; belonging or attached to another jurisdiction; made, done, or rendered in another state or jurisdiction; subject to another jurisdiction; operating or solvable in another territory; ex-trinsic; outside; extraordinary; nonresident. 26 Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tenaga pendidik asing adalah warga negara yang memberikan partisipasi sebagai pengajar di suatu negara di luar hukum nasionalnya yang mana tunduk pada hukum/juridiksi dimana ia memberikan jasanya. 7. ASEAN Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih popular dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklrasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian

25

https://id.m.wikipedia.orgwiki/Tenaga_kependidikan (diakses pada tanggal 2 Maret

2016). 26

Henry Camphell Black, Black’s Law Dictionary, Abridged fourth edition (St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1968), hlm. 775.


20

dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. 27 8. Masyarakat Ekonomi ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. 28

F.

Metode Penulisan Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha

untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan

satu atau beberapa gejala dengan jalan

menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalahmasalah yang ditimbulkan faktor tersebut. 29 1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

27

http://www.berbagaireviews.com/2015/10/afta-abd-eu-efta-pengertian-dan.html?m=1 (diakses 17 Februari 2015). 28 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN (diakses 17 Februari 2015). 29 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm.1.


21

keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 30 Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, dan bahanbahan tulisan, dan beberapa buku tentang Aspek Hukum E-Contract Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Sumber Data Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 31 Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, AFAS (Agreement Framework on Services), MRA (Mutual Recognition Arrangements), dan peraturan perundang-undangan yang terkait. b. Bahan hukum sekunder

30

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : UMM Press, 2007), hlm.57. 31 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.19.


22

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalahmajalah, Koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis bukubuku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Teknik analisa data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan peneltian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :


23

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Kedudukan E-Contract di Indonesia, bab ini menguraikan 4 bagian yaitu sejarah dan perkembangan e-contract di Indonesia, pengertian dan bentukbentuk e-contract, dasar hukum e-contract, dan keabsahan e-contract di Indonesia. Bab III Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengatur mengenai bidang ketenagakerjaan dan e-contract, pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang meliputi kesepakatan yang melatarbelakangi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, yakni Declaration of ASEAN Concord II 2003, Declaration of Cebu 2007, Blue Print of ASEAN Economic Community 2007; kesepakatan di bidang ketenagakerjaan, yakni ASEAN Framework on Services (AFAS), Mutual Recognition Arrangements (MRA); prinsip-prinsip pasar tunggal ASEAN yakni free flow of goods, free flow of capital, free flow of investment, dan free flow of natural person; dan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN tentang e-contract yakni e-ASEAN. Bab IV Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pengaruhnya terhadap pengaturan e-contract bagi tenaga pendidik asing di Indonesia, bab ini menguraikan mengenai prosedur penerimaan tenaga pendidik asing dengan econtract di Indonesia, perbedaan penggunaan kontrak bagi tenaga pendidik asing melalui bentuk kontrak biasa dengan kontrak elektronik (e-contract), dan dampak


24

Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap pengaturan e-contract tenaga pendidik asing di Indonesia Bab V Penutup, bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang

Recommend Documents