BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembajakan di kapal laut sudah ada sejak jaman Illyrians tahun 233 SM. Pada saat itu kekaisaran Romawi telah melakukan upaya untuk melindungi pedagang Italia dan Yunani dari kejahatan pembajakan ketika berlayar di laut. namun pembajakan terus bertahan dan menyebar ke berbagai belahan dunia.1 Pembajakan di laut tidak terlepas dari munculnya para bajak laut pada hakikatnya bajak laut sudah ada sejak zaman dahulu atau pada masa-masa kerajaan. Kegiatan pembajakan kapal pada awalnya merupakan bagian dari tugas armada laut dari sebuah kerajaan tertentu yang diberi kekuasaan langsung dari seorang raja untuk menjaga keamanan laut dari kerajaan dan kapal-kapal dagang mereka serta menyerang kapal-kapal pengangkut dari kerajaan lain untuk merampas hasil bumi dari kerajaan lain. Pembajakan ini dilakukan terhadap kapal-kapal yang memiliki bendera kapal yang berbeda, pada masa ini kegiatan perompakan tidak dapat dihukum karena mendapat kewenangan dan perlindungan langsung dari salah satu negara. Pembajakan di laut
mempunyai dimensi internasional karena
biasanya digunakan untuk menyebutkan tindakan kekerasan yang dilakukan di laut. Pembajakan di laut sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan
1
Piracy Jure Gentium International Law, http://www.e-ir.info/2010/02/24/piracy-jure-gentiuminternational-law diakses tanggal 20 oktober 2016
internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.2 Usaha untuk merintis pemberlakuan norma tersebut secara sistematis dan teratur melalui usaha kodifikasi telah ditempuh yaitu dengan diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-bangsa. Pengaturan mengenai pembajakan di laut dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengajaran (the right of hot pursuit). Usaha untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena konferensi tidak menghasilkan suatu konvensi. Meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktek pengaturan pembajakan di laut .3 Dalam perkembangannya kemudian pembajakan di laut
telah
dikategorikan sebagai “delict jure gentium” atau bertentangan dengan hukum internasional. Hal itu didasarkan kembali dari kesimpulan Pasal 19 Konvensi Jenewa 1958, yang dirumuskan kembali dalam Pasal 105 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982, yang menyebutkan bahwa setiap Negara dapat menahan, merampas, menyita serta mengadili terhadap pelaku
2
Wira Yudha Nugraha, Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan di Kapal Laut di Perairan Somalia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 2 3 Judarwanto. Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia. http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminalinternasionalmenjadi-masalah-dunia
pembajakan di laut dimanapun pelaku berada.4 Ketentuan tersebut didasarkan pada argumenasi bahwa tindak pidana pembajakan di laut lepas dianggap tindak pidana yang menjadi musush bersama umat manusia atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia. Berdasarkan Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diatur bahwa: “ On the high seas, or in any other place outside the jurisdicyion of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or air craft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the state which carried out the seizure may decide upon the penalties to be inposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rigts of third parties acting in good faith”5
Pembajakan yang dilakukan tidak hanya terjadi di laut lepas namun juga dapat terjadi di laut yang menjadi wilayah kewenangan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian pembajakan yang berkembang saat ini. Pembajakan kapal juga biasanya diikuti dengan tindakan kejahatan lainnya seperti penyanderaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Pembajakan yang dilakukan di perairan suatu negara dapat dilihat dari serangkaian perstiwa pembajakan yang terjadi di perairan Somalia, yaitu di wilayah perairan Teluk Aden dan lepas pantai Somalia. Pembajakan yang terjadi di Somalia juga diikuti dengan penculikan nakhoda kapal, anak buah kapal, pemerasan terhadap pemilik kapal, serta ancaman untuk membunuh awak kapal apabila tidak mengikuti permintaan dari pembajakan tersebut.
4
Tri Setyawanta R, Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia, Media Hukum Vol. V, 2005, hlm. 7 5 Deparlu RI, Konvensi PBB tentang Hukum Law, Dit.Jen Perjanjian Internaional, 1983, hlm. 97
Tidak hanya di Somalia saja, pembajakan serupa juga banyak terjadi diperairan selat malaka yang merupakan jalur laut yang banyak dipakai oleh negara-negara besar dan juga Indonesia sebagai jalur pengangkutan barang antar lintas negara. Menurut sejarah, menjadi perompak di selat malaka tidak hanya menguntungkan dari segi material, namun aksi perompakan juga merupakan alat politik yang penting. Para penguasa mengandalkan para perompak untuk mempertahankan kekuasaan. 6 Kapal berbendera Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di kapal asing juga tidak luput dari peristiwa pembajakan yang pernah terjadi. Tercatat beberapa peristiwa pembajakan yang pernah terjadi yaitu peristiwa pembajakan kapal MV Sinar Kudus dan diikuti dengan penyanderaan dua puluh awak kapal. Pambajakan ini terjadi pada tahun 2011 silam, dimana kapal tersebut dibajak perompak Somalia untuk digunakan sebagai kapal induk pembajakan yang beroperasi ke utara sampai teluk Oman. Tentu saja mendengar hal ini pemerintah Indonesia yang masih berada di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan untuk menyelamatkan para sandera dan juga kapal tersebut. Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendapat titik terang yaitu penyesuaian tebusan dengan tindakan, diketahui bahwa pembajak juga menaikkan harga untuk menebus sandera.
6
Perompakan di Selat Malaka, https://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan_di_Selat_Malaka diakses tanggal 12 oktober 2016
Selain pembajakan yang terjadi di perairan Somalia beberapa kejadian yang terjadi bahkan di dekat perairan Indonesia sendiri, contohnya adalah pembajakan sebuah kapal tanker milik Jepang, Naninwa Maru 1 yang dibajak di Selat Malaka pada akhir 2014 yang lalu. Kapal tersebut dibajak pada saat melakukan pelayaran dari Singapura ke Myanmar. Komoditi yang diangkut oleh kapal tersebut adalah lima juta liter solar. Diketahui bahwa di dalam kapal tersebut terdapat tujuh anak buah kapal yang berkebangsaan Indonesia, dimana dari total tujuh anak buah kapal berkebangsaan Indonesia tiga diantaranya dijadikan sandera oleh perompak tersebut.7 Pembajakan yang terjadi di perairan sekitar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak hanya sampai disitu saja, pembajakan yang terkahir kali terjadi yaitu pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap Kapal Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang membawa sepuluh orang awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Pembajakan ini terjadi pada saat kapal tersebut berangkat dari Sungai Puting, Kaimantas Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan dan diperkirakan kejadian tersebut terjadi di wilyah perairan yurisdiksi Filipina. Diketahui seluruh awak kapal telah disandera oleh kelompok tersebut dan kelompok tersebut meminta tebusan kepada pihak pemilik kapal sebagai syarat untuk pembebasan sandera.
7
Aksi Para Perompak Bahan Bakar di Selat Malaka, https://news.detik.com/berita/d-2945856/aksipara-perompak-bahan-bakar-di-selat-malaka diakses tanggal 13 oktober 2016
Mengetahui hal ini pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam, melalui kementrian luar negeri segala upaya terus dilaksanakan, termasuk diantaranya negosiasi unutk mengikut sertakan TNI untuk turut serta dalam operasi penyelamatan korban yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf. Namun permintaan ini ditolak langsung oleh Pemerintah Filipina dengan alasan kekuatan militer Filipina masih sanggup untuk melakukan operasi penyelamatan tanpa campur tangan dari militer Indonesia, namun operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Filipina gagal dan dipaksa mundur oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan beberapa korban yang diderita oleh kedua belah pihak.8 Melihat sederet kasus pembajakan dan penyanderaan yang terjadi terhadap kapal Indonesia dan juga melibatkan warga negara Indonesia sudah sepatutnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah hal ini terjadi kedepannya dan juga sebagai upaya penyelamatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya intervensi untuk perlindungan warga negara di negara lain (Intervention for Protection of National Abroad). Namun upaya ini masih diperdebatkan oleh beberapa akademisi tentang keabsahan ataupun legalitasnya sebagai suatu alasan untuk penggunaan kekuatan bersenjata dalam penyelamatan korban yang berada di wilayah yurisdiksi negara lain. Hal ini didasarkan kepada prinsip Non-
8
Kronologi Lengkap Sepuluh WNI Disandera sehingga Dibebaskan, https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskanabu-sayyaf.html diakses tanggal 13 oktober 2016
Intervensi yang dianut di dalam Piagam PBB yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (4) piagam PBB yang menyebutkan “Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa”. Namun dari sederet kasus diatas dan kejadian yang terus berulang-ulang yang tidak hanya dialami oleh Indonesia namun mungkin juga dialami oleh negara-negara lain, intervensi yang demikian juga dibutuhkan sebagai sarana dalam perlindungan warga negara yang berada di yurisdiksi negara lain. Sehingga, berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa adanya pergesekan antara kebutuhan dan juga peraturan yang telah ada, maka penulis tertarik untuk mlekuakan sebuah penelitian dengan membuat suatu karya ilmiah dengan judul : “ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KERANGKA PENYELAMATAN SANDERA KORBAN PEMBAJAKAN DI WILAYAH NEGARA LAIN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (SUATU STUDI MENGENAI KEMUNGKINAN PENGGUNAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM KERANGKA PEMBEBASAN SANDERA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI FILIPINA)”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uaraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah diataranya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana aspek legalitas dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam penggunaan kekuatan bersenjata? 2. Bagaimana kemungkinan legalitas penggunaan kekeuatan bersenjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membebaskans sandera Warga Negara Indonesia di wilayah Filipina?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian in adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang legalitas penggunaan kekuatan bersenjata serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang legalitas tindakan Tentara Nasional Indonesia dalam hal apabila menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelamatkan sandera korban pembajakn yang dilarikan ke wilayah negara lain yang dalam hal ini adalah Filipina.
D. Manfaat Penelitian Selain memiliki tujuan seperti yang diutuliskan di atas, penelitian yang akan dilakukan ini juga bermanfaat untuk: 1. Manfaat Teoritis a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam tulisan. b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek-praktek di lapangan. c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Internasional. 2. Manfaat Praktis Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam hal hukum perang bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, rekan-rekan mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melelui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) attau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.9 Penelitian yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum.10 Dikaitkan dengan hal yang di atas, Penelitian yang sesuai dengan skripsi ini yaitu penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, dan penelitian terhadap sejarah hukum. 2. Data dan Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:11 a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu maupun subjek hukum lain yang dapat membantu dalam penulisan, yang terdiri dari bahan hukum nasional dan bahan hukum internasional, yang antara lain adalah: 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea) 2) Piagam PBB (Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice)
9
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118 Ibid, hlm. 29-30 11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33 10
3) Konvensi Jenewa (Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War 1949) b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, prosiding, laporan penelitian, artikel, dan bahan kuliah. c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas : Kamus Hukum, Bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar, dan lainnya. 3. Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan
pada
dasarnya
adalah
menunjukkan
jalan
pemecahan
permasalahan penelitian.12 Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:13 a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan permasalahan yang digunakan; c. Sebagai sumber data sekunder;
12 13
Bambang SUnggono, Metodologi Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112 Ibid
d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya; e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunkan; f. Memperkaya ide-ide baru; g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya. Studi kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, di beberapa perpustakaan lain di lingkungan Universitas Andalas, dan perpustakaan di kota padang. 4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data a. Pengolahan Data Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.14 b. Analisis Data Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
14
Ibid, hlm.125-126
perundang-undangan ataupun dalam penelitian ini adalah konvensi-konvensi internasional serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat internasional kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.15 Analisis kualitatif yang dipergunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
15
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106
