BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. 1 Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).2 Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi.3 Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negera.4
1
. Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 1. 2 Indonesia, (Perlindungan Konsumen), Undang-Undangtentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999. 3 Adrian Sutedi., Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hal. 1. 4 Ibid,
Universitas Sumatera Utara
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.5 Menurut (“UUPK”), promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 6 Dalam hal ini penyebarluasan informasi atas suatu barang dan/atau jasa dapat dilakukan dalam bentuk iklan seperti yang ditayangkan melalui internet, media massa, papan reklame, brosur, spanduk, baleho atau media elektronik, seperti televisi, radio dan lain-lain. Penyampaian informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur adalah merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha, sebaliknya kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak konsumen.7 Sesungguhnya, informasi barang dan jasa yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut tidak hanya menonjolkan kelebihankelebihan yang dimiliki oleh suatu produk, tetapi perlu diimbangi dengan informasi yang memuat resiko pemakaian yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen benar-benar dapat mempergunakan
5
Ibid, Indonesia (Perlindungan Konsumen), op.cit., BAB I, Pasal 1 ayat 6. 7 Ibid., BAB III, Pasal 6, op.cit., 6
Universitas Sumatera Utara
informasi yang diberikan pelaku usaha dalam menentukan suatu produk yang tepat.8 Namun demikian, sering ditemukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha (pengembang perumahan) yang dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar terkait produk yang mereka jual, seperti misalnya terkait kasus perang harga yang ditawarkan pada layanan iklan yang mana seringkali terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersembunyi. Tentunya kasus diatas bukanlah satu-satunya kasus yang disoroti terkait iklan yang menyesatkan. Kasus perumahan lain yaitu gugatan class action yang diajukan oleh Drs. Janizal, dkk melawan PT. Kentanik Super Internasional. 9 Pengembang perumahan Taman Narogong Indah, yang tidak konsisten dengan brosur yang telah diterbitkannya. Di dalam brosur, pengembang mencantumkan fasilitas pemancingan dan rekreasi di lokasi perumahan, tetapi ternyata pada lokasi yang akan dibangun fasilitas kolam pancing, belakangan di bangun rumahrumah baru yang akan dijual kepada konsumen perumahan tahap berikutnya. 10 Berkaitan dengan contoh kasus diatas, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam beriklan dapat dikaitkan dengan tujuan periklanan yang sebenarnya, mengenai penyebarluasan informasi produk agar konsumen dapat memilih dan membeli barang atau jasa. Oleh karena itu, dalam setiap informasi produk yang disampaikan pengembang , terdapat hak-hak konsumen yang harus diperhatikan 8
Janus Sidabalok., Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 5. 9 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal.8. 10 Ibid..
Universitas Sumatera Utara
pengembang. Apabila iklan dijadikan sebagai media bagi pengembang untuk menyampaikan informasi iklan yang menyesatkan konsumen, konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pengembang terhadap penyampain iklan yang menyesatkan konsumen.11 Bertitik tolak pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai “Perlindungan Konsumen atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen”.
B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 ? 2. Bagaimana ketentuan-ketentuan pemberian informasi atas produk
oleh
produsen ? 3. Bagaimana tanggungjawab hukum produsen terhadap
konsumen
sehubungan dengan pernyataan yang menyesatkan ?
11
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta Selatan : Visi Media, 2008), hal. 36
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 2. Untuk mengetahui ketentuan pemberian informasi atas produk oleh produsen. 3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum produsen terhadap konsumen sehubungan dengan pernyataan yang menyesatkan. Manfaat penulisan yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini adalah : a.
Secara Teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya tentang perlindungan
konsumen serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. b.
Secara Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen mengenai perkembangan dan problematika perlindungan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.
Universitas Sumatera Utara
D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang dan diketahui dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen” belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian, dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya sendiri yang asli dan bukan jiplakan dari skripsi orang lain yang diperoleh dari pemikiran, referensi buku-buku, makalah-makalah, jurnal, media elektronik, yaitu internet serta bantuan dari berbagai pihak. Jika terdapat judul skripsi yang hampir sama dengan ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda.
E. Tinjauan Kepustakaan Adapun judul yang dikemukakan penulis adalah “Perlindungan Konsumen atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen”, maka sebelum diuraikan lebih lanjut terlebih dahulu Penulis akan memberikan penjelasan
tentang
judul
dengan
maksud
untuk
menghindarkan
dari
kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” memiliki arti “tempat berlindung Hal (perbuatan dan sebagainya)” yang bertujuan untuk “melindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung)”. 12
12
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 595.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan kata ”konsumen” memiliki arti “Pemakai barang-barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian dan sebagainya)” penerimaan pesanan iklan pemakai jasa.13 Konsumen sebagai peng-Indonesiaan-an dari istilah asing, Inggris consumer, dan Belanda consument, secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.14 Pengertian “konsumen” dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau jasa untuk tujuan tertentu.15 Sedangkan pengertian menurut UUPK di atas adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.16 Menurut UUPK Pasal 1 angka 3 : 17 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pernyataan” memiliki arti “hal menyatakan”, “tindakan menyatakan”, “menerangkan”, “menjelaskan”, dan, “pemberitahuan yang bertujuan melakukan tindakan”.18
13
Ibid, hal. 522. Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2008), hal. 7. 15 Ibid, hal. 8 16 Indonesia, (Perlindungan Konsumen), op.cit., BAB I, Pasal 1ayat 2. 17 Ibid., BAB I, Pasal 1ayat 3. 14
Universitas Sumatera Utara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyesatkan” memiliki arti “hal menyatakan”, “keliru”, dan “melakukan perbuatan yang tidak patut yang bertujuan melakukan perbuatan keliru”.19
F. Metode Penelitian Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metode penelitian sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam penulisan. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.
1. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberappa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal data sekunder. 20
18
Muhammad Ali , Kamus Lengkap Bahsa Indonesia Moderen, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), hal. 273. 19 Ibid., hal.432. 20 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 24.
Universitas Sumatera Utara
2. Sumber Data Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangundangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data lain yang terdiri atas : a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas : 1) Peraturan Perundang-undangan ; a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. e) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. b.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
c.
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, bahan dari internet dan lain-lain.
Universitas Sumatera Utara
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode library research (penelitian kepustakaaan), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.21
4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunkan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara analisis dari kesimpulan umum dan generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga di peroleh kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.22
21
Tampil Anshari Siregar, Metedologi Penelitian Hukum, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 21. 22 Ibid., hal. 103.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini atas 5 (lima) Bab dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kepentingan penulisan. Bab I
: Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang, perumusan Masalah, tinjauan dan manfaat penulisan, keaslian penulis, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II
: Bab ini membahas tentang tinjauan hukum perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, asas-asas hukum perlindungan konsumen, perkembangan hukum perlindungan konsumen, pihakpihak dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Pembahasan dalam bab II akan menjawab perumusan masalah pertama dalam skripsi ini.
Bab III
: Bab ini menguraikan tentang pemberian informasi produk, pengertian pelaku usaha, standar jaminan produk, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pembahasan dalam bab III akan menjawab perumusan masalah pertama dalam skripsi ini.
Bab IV
: Bab ini menguraikan tentang tanggungjawab produsen terhadap konsumen atas
pernyataan yang menyesatkan, dan upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pernyataan yang menyesatkan. Bab V
: Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
