BAB I PENDAHULUAN. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk mengoptimalkan. potensi peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Keberagaman visi, potensi, cara berpikir, cara berinteraksi, dan cara belajar

peserta

menggunakan

didik

menuntut

pemahaman

agar

terhadap

sekolah

mengakomodir

keberagaman

tersebut

dan

dalam

merencanakan dan mengelola pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan telah ditetapkan, termasuk penetapan standar pendidikan nasional sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan sebagai acuan peningkatan mutu pendidikan. Kriteria tersebut merupakan pondasi dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu dapat dimaknai sebagai proses yang menciptakan manusia yang mampu bersaing. Istilah mutu awalnya dikenal dalam dunia industri yang memiliki dua makna umum, yaitu mutu sebagai kesesuaian dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan dan mutu sebagai

Bisker Limbong, 2012 Analisis Pengaruh Ketersediaan... Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

kepuasan pelanggan. Konsep mutu diadopsi dunia pendidikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat tingginya persaingan dalam penyelenggaraan pendidikan dan globalisasi pendidikan, namun hingga saat ini belum ada suatu kesepahaman terhadap suatu definisi mutu pendidikan. Secara global terdapat dua prinsip yang merupakan ciri dari upaya pencapaian tujuan pendidikan, yaitu: keberhasilan sistem dalam mencapai tingkat perkembangan kognitif peserta didik dan peranan pendidikan dalam membangun nilai-nilai kebersamaan dengan pengembangan kreatifitas dan emosional peserta didik (UNESCO, 2005). Perkembangan kemampuan kognitif peserta didik dapat diukur dengan kriteria yang berlaku global, tetapi nilai-nilai kebersamaan sangat tergantung pada norma yang berlaku antar bangsan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu kesiapan peserta didik untuk belajar, lingkungan dan fasilitas belajar, kurikulum dan bahan ajar, proses dengan pendekatan yang berpusat pada anak dan pengelolaan kelas yang baik, serta output yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan partisipasi yang positif di masyarakat (UNICEF, 2000). Adaptasi konsepsi mutu ke dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan diikuti dengan adaptasi konsepsi pengendalian mutu dalam berbagai bentuk, diantaranya inspeksi (inspection), pengawasan mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan manajemen mutu terpadu pendidikan (total quality management in education). Manajemen mutu terpadu pendidikan (MMTP) merupakan perluasan dari jaminan mutu, sebagai usaha menciptakan sebuah kultur mutu sehingga setiap komponen dalam organisasi terdorong untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tujuan akhir penerapan model


3

pengendalian mutu tersebut adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (Tampubolon, 2001). Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan dengan penerapan MMTP selaras dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia. Dalam konsepsi kebijakan pemerintah, penjaminan mutu didefinisakan sebagai proses yang sistematis dan terencana dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu secara terus menerus. Konsepsi ini sekaligus mengandung makna peningkatan mutu yang sesuai dengan konsep manajemen mutu terpadu. Prinsip dasar MMTP adalah manajemen yang partisipatif dan perbaikan secara terus menerus (Salis, 2010). Reformasi penyelenggaraan pendidikan, yang ditandai dengan berbagai perubahan

kebijakan

penyelenggaraan

pendidikan

dimaksudkan

untuk

peningkatan mutu. Hal ini diawali dengan diterbitkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang sisem pendidikan nasional yang memuat visi baru penyelenggaran pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang memuat kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan serta sejumlah peraturan operasional yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan tujuan pendidikan tersebut. Reformasi pendidikan juga sejalan dengan reformasi sistem pemerintahan dengan desentralisasi, yang dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu prinsip otonomi daerah adalah pendelegasian sebagian wewenang

pemerintah

pusat

kepada

pemerintah

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.


daerah,

termasuk

4

Kebijakan otonomi daerah diikuti dengan otonomi satuan pendidikan, pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun, khusus pada penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar sebagian fungsi komponen MBS masih berada di tangan penyelenggara pendidikan, yaitu pemerintah dan penyelenggara pendidikan oleh masyarakat. Investasi lahan, sarana dan prasarana, pendidik dan

tenaga

kependidikan, dan biaya opearsi menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan (PP No. 47 tahun 2008). Oleh karena itu, komponen MBS di sekolah meliputi meliputi penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pembelajaran, pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberdayaan sarana dan prasana pendidikan, pengawasan program, evaluasi hasil belajar siswa, dan evaluasi kinerja sekolah. Perencanaan program merupakan tahap awal penjaminan mutu di sekolah yang ditandai dengan penetapan acuan mutu dan pedoman pengelolaan program sekolah dalam upaya pencapaian standar nasional. Pembelajaran merupakan core bisnis penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan siswa dalam belajar sebagai upaya menciptakan budaya belajar bagaimana cara belajar dapat diwujudkan. Oleh karena itu, keberagaman karakteristik siswa menuntut strategi yang beragam dan perlakuan atas dasar pemahaman terhadap karakteristik siswa tersebut sangat menentukan kepuasan siswa yang pada akhirnya menjadi penentuan pencapaian acuan mutu.


5

Kebijakan pmerintah dalam penyelenggaraan pendidikan menekankan tanggung jawab sekolah dalam melakukan fungsi penjaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan nasional secara bertahap, sistematis, dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas. Secara teknis, penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sekolah bertanggungjawab menjamin tersedianya layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks mutu sebagai kesesuaian dengan spesifikasi dan kepuasan pelanggan, sekolah di satu sisi memandang standar nasional sebagai patokan pengelolaan sekolah dan disisi lain menjadikan kepuasan siswa dalam belajar. Permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dan disparitas mutu layanan pendidikan. Hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada kemampuan membaca, matematika, dan sains tahun 2007 memperlihatkan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam bidang matematika masih berada di bawah skor rata-rata internasional. Pencapaian ranking anak Indonesia dalam bidang matematika berada pada urutan ke-36, bidang sains berada pada posisi ke 35 dari 49 negara peserta (Sumber: IEA’S TIMSS 2008). Hal yang sama diperoleh berdasarkan hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2009 terhadap kemampuan Bahasa, Matematika, dan Sains. Penilaian terseut memperlihatkan bahwa secara Indonesia secara keseluruhan masih berada pada peringkat sepuluh besar terendah


6

dari 65 negara yang berpartisipasi. Kemampuan matematika siswa Indonesia berada pada peringkat ke 61, kemampuan sains berada pada peringkat 60, serta kemampuan membaca (reading) berada pada peringkat 52 (sumber OECD PISA 2009). Human

Hasil penelitian United Nations for Development Programme dalam Development

Report

2007/2008

(http://en.wikipedia.org/wiki/)

menempatkan Indonesia pada posisi ke-107 dari 155 negara dalam hal pencapaian Human Development Index (HDI). Indikator lain yang menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan Indonesia adalah rendahnya kriteria kelulusan dibandingkan dengan negara lain. Penyelenggaraan ujian nasional yang salah satunya dimaksudkan untuk memetakan mutu pendidikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan secara nasional. Hasil ujian nasional menunjukkan tingginya disparitas mutu pendidikan antar daerah dan sekolah. Berdasarkan hasil ujian nasional dapat dilihat daya serap materi pelajaran dan tingkat kelulusan peserta didik. Pencapaian siswa dan sekolah dalam ujian nasional sangat dipengaruhi oleh berbagai dimensi input sekolah, baik sumber daya, input siswa, dan pengelolaan sekolah. Standarisasi kelulusan kelulusan peserta didik diterapkan sejak tahun 2003 dengan rata-rata minimal 3.00, hingga pada tahun 2011 dinaikkan menjadi 5.50 dengan nilai minimal mata pelajaran 4.00. Kriteria kelulusan tersebut masih jauh dibawah kriteria ketuntasan minimal ideal yaitu 7.50 (BSNP, 2006), Berbagai pihak dengan menilai kriteria kelulusan siswa tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Meski demikian, kriteria kelulusan yang ditetapkan selalu menimbulkan polemik dikalangan pendidik dan pemerhati


7

pendidikan pada setiap tahunnya. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan ketidakmampuan siswa dan sekolah dalam memenuhinya. Kekhawatiran yang merupakan gambaran mutu perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional termasuk desain dan kerangka waktu pemenuhan dimensi input dan proses pendidikan. Idealnya kriteria kelulusan (output) pada tingkat sekolah, daerah, dan nasional merupakan proyeksi dari input dan proses pendidikan. Mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan pencapaian pada pelaksanaan ujian nasional dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada peringkat bawah. Disamping peringkat berdasarkan tingkat kelulusan, permasalahan yang dapat dilihat berdasarkan hasil ujian nasional tersebut adalah belum adanyanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hasil ujian nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Kalimantan Barat dalam empat tahun terakhir memeperlihatkan bahwa pada tahun 2008 berada pada peringkat 31 dengan tingkat kelulusan 73.61%; tahun 2009 berada pada peringkat 31 dengan tingkat kelulusan 78.38%, selanjutnya tahun 2010 berada pada peringkat 29 dengan tingkat kelulusan 72.88%, serta peringkat 32 pada tahun 2011 dengan tingkat kelulusan 74.60%. Gambaran umum capaian siswa Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil ujian nasional dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut!


8

Tabel 1.1 Peringkat Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Tingkat Kelulusan Ujian Nasional SMP

Nama Provinsi Bali Sum – Sel Sul – Ut Lampung Sum – Ut … Nasional … DKI Jakarta DI Yogyakarta NTT Kal - Bar

Tahun 2008 Tkt Nilai Kllsn Rata(%) rata 99.21 7.85 98.70 7.10 98.39 7.06 91.06 6.62 92.16 6.90 … 92.83 6.87 … 99.99 7.36 91.53 6.73 46.39 5.01 73.61 5.72

Tahun 2009 Tkt Nilai Kllsn Rata(%) rata 99.69 8.11 98.52 7.51 98.80 7.59 96.11 7.30 96.68 7.47 … 95.21 7.36 … … 99.83 7.04 94.23 7.04 70.97 6.08 78.38 6.07



(Sumber: Pengolahan Data hasil Ujian Nasional, Depdiknas, tahun 2008-2012)

Mutu pendidikan pada tingkat provinsi merupakan akumulasi mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 14 kabupaten/kota dengan jumlah Sekolah menengah Pertama (SMP) sebanyak 906 (peserta Ujian Nasional 2011). Data hasil ujian nasional dalam empat tahun terakhir memperlihatkan sebagian kabupaten/kota memiliki tingkat kelulusan yang cukup konsisten dan sebagian dengan tingkat kelulusan yang naik-turun. Pada tahun 2011, total siswa yang tidak lulus berdasarkan hasil ujian nasional sebanyak 13. 353 orang, terbanyak disumbangkan oleh Kabupaten Sambas dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 3517 orang (59.49%). Disamping tingkat kelulusan, nilai rata-rata capaian siswa memberikan gambaran capaian siswa untuk masing-masing mata pelajaran. Rendahnya persentase kelulusan, nilai rata-rata peserta didik, dan ketidakstabilan nilai rata-rata yang


9

diperoleh siswa merupakan gambaran perencanaan dan pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan. Tabel 1.2 Peringkat Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Tingkat Kelulusan Ujian Nasional SMP Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Kabupaten/Kota

Tkt Kllsn (%)

Tkt Kllsn (%)

Tkt Kllsn (%)

Tkt Kllsn (%)

Kab. Sekadau Kab. Kap.Hulu Kab. Landak Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Sanggau Kab. Kubu Raya Kota Pontianak PROPINSI Kab. Bengkayang Kab. Pontianak Kota Singkawang Kab. Ketapang Kab. Kayong Utr Kab. Sambas

81.44 98.07 99.15 91.85 92.87 35.81 77.51 81.09 73.61 70.66 47.83 63.65 53.97 54.68 65.55

Nilai rata rata

5.72 6.28 6.42 5.93 5.94 4.85 5.72 6.10 5.72 5.61 5.12 5.52 5.26 5.20 5.50

Nilai Ratarata

84.96 98.91 95.69 91.40 90.91 80.75 72.79 89.28 78.38 71.18 63.55 62.82 62.70 53.40 56.95

6.39 6.45 6.58 6.06 6.26 6.16 6.25 6.59 6.07 5.68 5.54 5.62 5.50 5.60 5.37

92.16 93.54 94.92 86.17 93.78 84.51 80.62 75.02 72.88 66.79 59.39 57.13 41.32 38.43 45.80

Nilai Ratarata

6.79 6.54 6.75 6.24 6.63 6.46 6.65 6.72 6.30 5.97 6.03 5.94 5.51 5.41 5.60

96.52 95.34 94.43 88.71 88.35 86.31 86.25 82.64 74.60 63.23 58.05 54.98 51.62 39.83 39.51

Nilai Ratarata

7.00 6.60 6.74 6.26 6.44 6.67 6.82 7.08 6.38 5.96 6.04 5.96 5.73 5.39 5.42

(Sumber: Pengolahan Data hasil Ujian Nasional, Depdiknas, tahun 2008-2012)

Disparitas dimensi-dimensi input penyelenggaraan pendidikan antar kabupaten/kota

dan

sekolah

merupakan

permasalahan

umum

dalam

penyelenggaraan pendidikan di Indonesi. Terlepas dari hal tersebut, setiap sekolah harus melakukan penjaminan mutu dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya secara bertahap bertahap dan berkelanjutan sejalan dengan konsep mutu pendidikan sebagai kapasitas sekolah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya untuk menciptakan tingkat pembelajaran siswa yang optimum (Ace Suryadi, 1992). Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan diarahkan untuk memenuhi, bahkan melebihi standar nasional


10

pendidikan

dengan kerangka waktu yang jelas (Permendiknas No. 63 tahun

2009). Sehingga mutu harus direncanakan, dicapai, dan dievaluasi secara terusmenerus sebagai suatu siklus peningkatan mutu. Perencanaan mutu diawali dengan

analisis

kontekstual

sekolah,

karakteristik

siswa,

kebijakan

penyelenggaraan pendidikan, sumberdaya yang dimiliki, serta daya dukung sekolah dalam menetapkan acuan mutu yang realistis dan ditingkatkan secara terus-menerus. Penerapan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan membutuhkan perubahan perilaku, baik individu maupun organisasi secara keseluruhan. Penerapan manajemen mutu terpadu menuntut perubahan budaya, perubahan sikap yang lebih dari sekedar perubahan perilaku staf tetapi perubahan metode institusional Salis (2010:80). Organisasi harus memegang prinsip bahwa setiap orang dalam institusi merupakan penentu mutu. Pada tingkat satuan pendidikan, guru membutuhkan lingkungan yang cocok untuk bekerja, sarana dan prasarana pendukung, sistem, dan prosedur yang membantu dan meningkatkan motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Guru memerlukan lingkungan yang menghargai

prestasinya,

dorongan

dan

bimbingan

dalam melaksanakan

pekerjaannya. Pada akhirnya, kepuasan guru menjadi prasyarat terpenuhinya kepuasan siswa dalam belajar dan perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Implementasi penjaminan mutu pendidikan dan manajemen berbasis sekolah pada intinya dapat dilihat dari perencanaan dan penetapan acuan mutu, penetapan pedoman pengelolaan program sekolah, optimalisasi pendayagunaan


11

sarana dan prasarana sekolah, efisiensi dan efektivitas pengelolaan biaya operasional sekolah, dan pemberdayaan guru secara terencana, terbuka, dan bekeadilan. Selanjutnya, sekolah menganalisis ketercapaian acuan mutu dan mengevaluasi kinerja sekolah secara periodik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program-programnya pada masa selanjutnya. Sehingga dengan demikian penerapan penjaminan mutu pada setiap satuan pendidikan pada akhirnya mampu mewujudkan mutu pendidikan yang terduga dan meningkat secara terus-menerus. Kota Singkawang merupakan salah satu daerah otonom yang dianggap dapat dijadikan representasi Provinsi Kalimantan Barat baik dari distribusi populasi maupun tingkat sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, berdasarkan hasil capaian pada ujian nasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa capaian Kota Singkawang relatif stabil dari tahun ke tahun serta berada pada peringkat bawah diantara kabupaten/kota. Kajian ini dilakukan untuk memahami keterkaitan ketersediaan sumber daya sekolah dengan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan, serta keterkaitan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dengan mutu hasil pendidikan di sekolah.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan di Kota Singkawang.


12

Keberhasilan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya komunikasi antar pengambil kebijakan dengan implementator, komitmen, dukungan pemerintah kota sebagai penyelenggara pendidikan, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Namun penelitian ini difokuskan pada keterkaitan antara ketersediaan sarana dan prasarana, dan dukungan sumber daya manusia terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan upaya yang sistematis dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga peningkatan mutu pendidikan merupakan tujuan akhir yang harus dicapaian dengan penerapan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan yang efektif tergambar dari tercapainya acuan mutu yang ditetapkan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kajian dilakukan untuk melihat keterkaitan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dengan mutu hasil pendidikan. 2. Rumusan Masalah Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah keterkaitan ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan pendidik di sekolah dengan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan, serta keterkaitan efektivitas penjaminan mutu pendidikan dengan mutu hasil pendidikan di sekolah. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimanakah gambaran ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang?


13

b. Bagaimanakah gambaran ketersediaan pendidik pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang? c. Bagaimanakah gambaran efektivitas penjaminan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang? d. Bagaimanakah gambaran mutu hasil pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang? e. Sejauh mana pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pendidik terhadap implementasi penjaminan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang? f. Sejauh mana pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik, dan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan terhadap mutu hasil pendidikan di sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang?

C. Tujuan Penelitian Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikn dan pengaruhnya terhadap mutu hasil pendidikan. Secara khusus penelitian ini bertujun untuk: 1. Memperoleh gambaran tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dan pendidik,

efektivitas implementasi penjaminan mutu, dan mutu hasil

pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang.


14

2. Mengkaji pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pendidik terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang. 3. Mengkaji pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik, dan efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan terhadap mutu hasil pendidikan di sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang.

D. Manfaat Penelitian Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya temuan empirik berkaitan dengan penjaminan mutu di sekolah dan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan efektivitas penjaminan mutu pendidikan pendidikan, serta isu-isu menyangkut keterkaitan aspek-aspek input sekolah terhadap mutu hasil pendidikan. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memfasilitasi dan mengembangkan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Serta sebagai

bahan

pertimbangan

bagi

satuan

pendidikan

agar

dapat

mengimplementasikan penjaminan mutu sebagai suatu upaya sadar dalam meningkatkan mutu hasil belajar siswa.

E. Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terbagi atas lima bab, Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah diawali dengan


15

gambaran umum kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah

Menengah

Pertama

(SMP)

di

Kota

Singkawang.

Kualitas

penyelenggaraan pendidikan dilihat berdasarkan indikator pencapaian SMP di Kota Singkawang berdasarkan hasil ujian nasional dan indikator-indikator lainnya. Rendahnya tingkat kelulusan siswa pada jenjang SMP di Kota Singkawang dalam konteks nasional patut dikaji faktor penyebab dan upaya perbaikannya berdasarkan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hal ini menjadi dasar dalam mengindentifikasi rumusan masalah, sebagai bagian selanjutnya dari bagian pendahuluan penelitian ini. Bagian lain dari pendahuluan memuat tentang tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian, baik secara teoritis maupun manfaat praktis bagi satuan pendidikan dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Bab II adalah kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka merupakan landasan dalam menganalisis temuan yang memuat teori-teori utama yaitu penjaminan mutu pendidikan dan teori tentang konsep pembelajaran, serta kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai kebijakan pemerintah. Didasarkan pada teori dan kebijakan pemerintah, selanjutnya diuraikan kerangka pemikiran yang mengarahkan pada perumusan hipotesis sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini diungkapkan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah


16

Pertama (SMP) di Kota Singkawang. Data penelitian diperoleh melalui seluruh kepala sekolah dan guru pada masing-masing sekolah yang diambil secara acak. Selanjutnya dikemukakan definisi konseptual dan operasional variabel penelitian sebagai landasan dalam pengembangan alat pengumpul data. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, sebelum instrumen digunakan maka dijelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Bagian akhir dari bab ini memuat prosedur pengolahan data, baik secara deskriptif maupun pengujian hipotesis penelitian. Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang memuat pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian diawali dengan menampilkan deskripsi variabelvariabel penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan di Kota Singkawang serta pengujian hipotesis berdasarkan data empirik yang diperoleh. Bab ini diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian, dengan menjelaskan temuan empirik yang diperoleh berdasarkan teori dan kebijakan pemerintah yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab V adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terkait dengan temuan penelitian. Kesimpulan yang dirumuskan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi yang ditujukan bagi satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan di Kota Singkawang.


BAB I PENDAHULUAN. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk mengoptimalkan. potensi peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat

Recommend Documents