1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Isu pencemaran lingkungan hidup semakin berkembang pesat di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung, hal ini membawa konsekuensi yang menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi pusat perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya yang memiliki arti penting dan strategis di Provinsi Lampung. Salah satu dari dampak itu adalah akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk pendatang yang berasal dari luar kota, terutama dari sekitar Kota Bandar Lampung sebagai daerah tujuan mencari lapangan pekerjaan, tempat pendidikan, tempat berusaha, dan lain-lain kepentingan. Pertumbuhan penduduk kota melalui kelahiran juga cukup tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya dan beragamnya aktivitas masyarakat serta meningkatnya mobilitas, meningkatnya tekanan yang dirasakan oleh lingkungan kota, seperti kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan melalui air, udara, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Pencemaran lingkungan adalah pencemaran yang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar yang telah di cemari oleh limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari sumber pencemarannya. Limbah medis padat termasuk kedalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun
2
karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan hidup tersebut melalui air, udara, lahan (limbah pabrik, limbah medis, domestik, pertanian, dan lain- lain). Kota Bandar Lampung yang fenomenal di perbincangkan banyak publik yaitu pencemaran limbah medis padat oleh rumah sakit di Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan limbah medis padat yang tidak sesuai dengan cara pengelolaanya, dan harus mengikuti peraturan pengolahan limbah medis diatur dalam Surat Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor:
1204/Menkes/SK/X/2004
tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. (Sumber: Dari BPPLH Kota Bandar Lampung, hasil wawancara pada tanggal 27 januari 2015).
Sejalan dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat dan kebutuhannya menyebabkan
peningkatan
kuantitas
produksi.
Untuk
dapat
memenuhi
peningkatan kuantitas produksi, maka otomatis kebutuhan penggunaan sumber daya alam juga akan meningkat, yang pada akhirnya menimbulkan beban pada lingkungan hidup. Dengan semakin bertambahnya jumlah kegiatan hasil produksi salah satunya kegiatan usaha Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu perlu adanya peraturan-peraturan yang dalam menjaga lingkungan dan diperlukan pengawasan terhadap pelaku kegiatan tersebut.
Masalah limbah medis padat di Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan sistem pengelolaannya, karena pembuangan limbah medis dibuang secara rutin di pembuangan sampah sekitar pemukiman masyarakat, limbah medis tersebut
3
ditemukan oleh petugas kebersihan di pembuangan sampah yang letaknya tidak jauh dari pemukiman masyarakat sekitar rumah sakit Kota Bandar Lampung. Limbah medis padat atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang sering ditemukan adalah jarum suntik yang sudah terpakai oleh pasien atau yang masih berlebel namun sudah kadaluwarsa, botol infus, gunting bekas yang di pakai saat operasi pasien, perban-perban pasien, limbah medis tersebut ditemukan secara rutin di tempat pembuangan sampah yang mereka bersihkan (Sumber: Masyarakat sekaligus petugas kebersihan sekitar pembuangan limbah medis padat, hasil wawancara pada tanggal 10 April 2015).
Di Lampung saat ini terdapat 14 RS pemerintah, 1 RS jiwa, 36 RS swasta, dan 12 RS khusus. Kemudian, 289 puskesmas yang terdiri dari 97 puskesmas rawat inap dan 192 puskesmas biasa. Pemerintah perlu segera mendata jumlah puskesmas yang belum memiliki insinerator. Peralatan pengolah limbah itu sangat vital untuk menjaga kesehatan lingkungan. Di pasaran bebas harga minimal Rp100 juta tergantung kapasitasnya. Tidak ada salahnya peralatan tersebut diprioritaskan di APBD ketimbang dipakai untuk studi banding DPRD yang tidak jelas. Peran pengawasan dari Badan Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup juga perlu dipertajam. Pengawasan lembaga ini harus lebih optimal, termasuk terhadap puskesmas dan rumah sakit yang belum memiliki insinerator. Peran pengawasan itu harus berjalan sesuai ketentuan tanpa melibatkan unsur sungkan atau suka dan tidak suka, (Sumber: Lampost.co/berita/ancaman-limbah medis, diakses pada tanggal 11 November 2014).
4
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), yaitu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga tidak terjadi penyimpangan atas peraturan yang berlaku. Limbah bahan berbahaya dan
beracun seharusnya di kelola terlebih dahulu sebelum
dibuang ketempat pembuangan sampah sekitar pemukiman masyarakat Kota Bandar Lampung, jika terdapat pelanggaran dalam pengelolaan limbah medis padat rumah sakit terkait maka BPPLH Kota Bandar Lampung atau yang lebih berwenang dalam mengatasi masalah limbah medis padat yang tidak sesuai dengan cara pengelolaannya harus segera di tegakkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
Masalah di atas merupakan masalah serius bagi pemerintah Kota Bandar Lampung, karena pembuangan limbah medis padat tidak sesuai dengan prosedur pengelolaannya, akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan makhluk hidup sekitarnya. Mengingat pentingnya peran Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat, harus secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan limbah medis padat yang melanggar aturan yang telah ditentukan.
Dalam rangka melaksanakan pelayanan pengaduan lingkungan dari masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.9/2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan Pada Peraturan Menteri Negara
5
Lingkungan Hidup No.19/2008 tentang standar pelayanan minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ancaman Penyakit yang di timbulkan dari limbah medis padat berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kesehatan. Dampaknya dapat menimbulkan berbagai penyakit, gangguan genetik, dan reproduksi, bisa saja di maladministrasi atau diperjual belikan oleh personil yang tidak mengetahui bahaya nya limbah medis padat tersebut. Pembuangan limbah medis padat yang tidak sesuai dengan cara pengelolaan nya , saat ini menjadi masalah yang serius bagi kesehatan masyarakat sekitar pembuangan limbah medis padat. Karena pembuangan limbah medis padat di buang secara sembarangan sebelum di kelola oleh rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Pembuangan limbah medis padat dapat di temukan di sekitar lingkungan pemukiman masyarakat sekitar rumah sakit Kota Bandar Lampung. Keberadaan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dalam upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan sangatlah penting. BPPLH dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Dan Tata Kerja BPPLH Kota Bandar Lampung dan di koordinasikan dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pembentukan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 19 Tahun
6
2004. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menjadi badan yang ditujukan indepedensinya dalam pengawasan limbah medis padat di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan lingkungan masyarakat.
Dalam melakukan tindak pengawasannya, terdapat rumah sakit yang diawasi oleh BPPLH terkait masalah limbah medis padat. Limbah rumah sakit salah satunya yaitu limbah medis padat seperti botol infus, botol dan jarum suntik hipodermik bekas, botol obat, sarung tangan, seprai bekas, selimut bekas, perlengkapan intravena, dan pipet pasteur. Selain itu, ada pecahan gelas, pisau/gunting bedah tidak layak pakai. Pengelolaan limbah medis padat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan alat penghancur yang dinamakan alat insinerator.
Razia yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung dianggap belum optimal dalam menjalankan tugas dan pengawasannya. Seharusnya pengawasan yang di lakukan harus di pertajam lagi dalam mengecek limbah medis yang dihasilkan rumah sakit khususnya di Kota Bandar Lampung. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada rumah sakit lain yang limbahnya tidak mengikuti prosedur pengelolaan limbah medis padat. Sehingga limbah medis di buang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung atau di sekitar lingkungan pemukiman masyarakat.
Dengan adanya permasalahan masih ditemukannya pencemaran lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung yang dimuat oleh Lampost, serta sikap BPPLH Kota Bandar Lampung yang acuh dalam hal masih ditemukannya pembuangan limbah
7
medis secara sembarangan, maka perlu diadakannya penilaian sejauh mana kinerja BPPLH Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh wibawa dan Atmosudirdjo dalam Pasolong ( 2007:176) bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang bekenaan melalui usahausaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terusmenerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.
Berdasarkan pendapat ahli diatas maka hasil kerja yang dicapai oleh BPPLH sebagai badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus dalam mencapai tujuan yang diharapakan. Apakah kinerja BPPLH Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat rumah sakit telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sebaliknya. Apabila kinerja BPPLH Kota Bandar Lampung dalam hal pengawasan tersebut telah memberikan hasil yang maksimal, maka limbah medis padat tidak akan lagi ditemukan di tempat pembuangan sampah sekitar pemukiman masyarakat Kota Bandar Lampung atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kinerja Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Rumah Sakit DKT (Studi Pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”.
8
A. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1.
Bagaimanakah kinerja pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan rumah sakit DKT yang dilaksanakan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung?
2.
Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi BPPLH Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat RSUDAM dan rumah sakit DKT?
B. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BPPLH Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat rumah sakit.
2.
Untuk mendeskripsikan kendala-Kendala yang dihadapi BPPLH Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan limbah medis padat rumah sakit.
9
D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari laporan penelitian ini adalah: 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada bidang kinerja organisasi publik.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
memelihara kualitas kinerja organisasi publik yang baik
sehingga dapat memberikan output yang baik pula.
