1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penjelasan umum Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Jalan raya dalam kehidupan ber-lalu-lintas manusia mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar aktivitas sehari-hari manusia bergantung pada lalu lintas di jalan raya baik dalam bidang ekonomi, politik, social, hukum dan bidang lainnya. Jalan raya juga berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan setiap manusia dapat saling berhubungan. Sejak lahir di dunia, manusia sudah berhubungan dengan orang tuanya misalnya, dan semakin meningkat usianya, bertambah luas pulalah pergaulannya dengan manusia lain dimasyarakat1. Pergaulan yang bertambah luas akan menghasilkan suatu mobilitas yang lebih luas juga, sehingga suatu usaha untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain akan terus meningkat. Semakin besar mobilitas dan arus lalu lintas suatu daerah, maka jalan raya yang memperlukan juga semakin besar. Jalan raya yang semakin besar tentu diperlukan suatu instrument pendukung yang dapat menunjang kehidupan berlalu lintas dapat berjalan dengan baik.Indonesia merupakan kota yang padat penduduk dan 1
Soekanto Soerjono, 1982, Sosiologi suatu pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 1,.
2
juga merupakan Negara yang arus lalu-lintas nya cukup padat dan sibuk. Yogyakarta adalah salah satunya, walaupun memiliki luas terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional2.
Yogyakarta memang tak semaju Jakarta dalam bidang ekonomi, tapi dari bidang pendidikan dan budaya Yogyakarta jelas memiliki keunggulan yang cukup signifikan. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali, selain itu Yogayakarta dikatakan sebagai kota pelajar karena menampung pelajar dari seluruh Indonesia bahkan juga dari berbagai Negara3. Hal ini membuat Yogyakarta memiliki arus lalu-lintas yang cukup bahkan sangat padat dan untuk menunjang suatu kehidupan berlalu-lintas yang tertib, lancar, aman dan tentram maka dibutuhkan suatu norma atau aturan hukum untuk mengatur nya. Aturan atau norma itu adalah Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009. Semakin padat arus lalu-lintas suatu jalan, maka factor kehati-hatian dari pengguna jalan juga harus ditingkatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 106 ayat
(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu – Lintas Dan
Angkutan Jalan, Pasal 106
2
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 7 maret 2012.
3
http://siswapsma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132:yogyakarta-kotapelajar&catid=61:ieso&Itemid=68, Sri Paduka Paku Alam ke IX, Yogyakarta Kota Pelajar, 7 maret 2012.
3
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Pasal ini juga diperjelas dalam Undang-undang yang sama yaitu pada: Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor selayaknya berkonsentrasi penuh dalam mengendara dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain mengemudi. Pada saat sekarang ini, keberadaan kedua pasal ini dikaitkan dengan maraknya penggunaan telepon atau telepon genggam ketika berkendara di jalan raya.Hal ini dikarenakan ketika seseorang mengendarai kendaraannya dia harus benar-benar fokus dan berkonsenterasi pada jalan, sehingga perjalanan menjadi aman dan tentram. Dalam web Psychology Today, Satoshi Kanazawa, seorang evolutionary psychologist berpendapat bahwa Pikiran manusia didesain untuk berkomunikasi wajar sambil bertatap muka langsung, ketika menelpon sambil mengemudi tidak bisa menjaga fokus mengemudi karena fokus sudah pecah dengan adanya proses menelpon yang
4
bukan hanya pembicaraan lewat mulut namun juga memerlukan konsentrasi pikiran untuk membayangkan orang yang diajak bicara ataupun hal yang sedang dibicarakan.4
Tidak dapat dipungkiri kesibukan masyarakat pada saat sekarang ini memang sangat terasa, oleh karena itu keberadaan telepon genggam sudah tidak dapat dipisahkan lagi, tapi apabila hal ini dilakukan ketika berkendara maka hal yang membahayakan akan terjadi, kecelakaan contohnya. Tingginya jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka menyebabkan permasalahan Kecelakaan lalu lintas jalan tidak dapat begitu saja diabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia), pada tahun1990 menyimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan merupakan penyebab kematian peringkat kesembilan di dunia dan diprediksi akan menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia pada tahun 2020 setelah kematian akibat serangan jantung dan depresi(Muray dan Lopez, 1996). Secara garis besar kecelakaan–kecelakaan lalu-lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni: 1. Manusia; 2. Kendaraan; 3. Jalan raya; 4. Lingkungan;5 Dari keempat faktor di atas, faktor manusia lah yang merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu–lintas. Ini berkaitan dengan kekurangankekurangan yang dimiliki manusia dalam menggunakan parasarana jalan raya.
4
Lorco. co.id , Psycology Today, 24 – 03 - 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas tarumanegara, 1984, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas, CV.Rajawali, Jakarta, hlm 5
5
Berdasar data pemerintah, hampir 93,69 persen kecelakaan karena faktor manusia. Kendaraan 2,64 persen, jalan 1,71 persen dan lingkungan 1,96 persen.6 Kekurangan-kekurangan tersebut adalah antara lain: 1. Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik; 2. Reaksi yang hebat; 3. Kelainan-kelainan fisik 4. Gangguan emosional; 5. Kelelahan fisik; 6. Kelainan jiwa dan kepribadian; 7. Kurangnya disiplin atau ketaatan.7 Dari kekurangan-kekurangan di atas, kurangnya disiplin atau ketaatan menjadi kekurangan fatal yang sering dimiliki oleh para pengguna jalan raya. Kurangnya kedisiplinan para pengguna jalan raya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari kurangnya pendidikan untuk berkendara yang baik, kurangnya kesadaran pemakai jalan raya, bisa juga dari undang-undang lalu lintas yang tidak berjalan dengan baik, atau dari sisi penegak hukum yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto : Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum8. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah polisi (polisi lalu lintas)9. Tugas polisi
lalu
lintas
adalah
untuk
menyelengarakan
pengendalian
sosial,
memperlancar dan mengadakan pengawasan di jalan raya. Seorang polisi akan menjaga kelancaran arus lalu lintas, misalnya saja ketika ada terjadi kecelakaan maka polisi akan berusaha untuk menolong korban
6
http://herudahnur.wordpress.com/2012/04/25/kecelakaan-lalulintas-naik-klaim-asuransi-ikutnaik/, Kecelakaan lalu lintas naik, claim asuransi juga naik, 17 – 6 - 2012 7 Ibid ,hlm. 21. 8 Soekanto Soerjono, 1990, Polisi Dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, Hlm 4,. 9 Ibid, Hlm 3,.
6
dan mengendalikan kekacauaan yang ditimbulkan, atau dengan bertindak mengendalikan pergerakan kendaraan pada persimpangan jalan ketika lampu rambu-rambu rusak. Polisi lalu lintas juga akan melakukan penindakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran aturan berlalu lintas dalam proses pendisiplinan dan pengawasan. Inisiatif dari seorang polisi lalu lintas sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Dia harus bisa memutuskan atau mencari jalan keluar yang terbaik dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di jalan raya. Seperti yang diketahui, polri dalam menjalankan tugasnya harus melakukan kegiatan pencegahan atau tugas prevensi10. Di sini berlaku asas oportunitas, artinya polisi boleh bertindak apa saja asal bertujuan menegakkan keamanan dan ketertiban umum (dalam hal ini ketertiban di jalan raya), asal tidak melanggar hukum itu sendiri, tindakan itulah yang disebut diskresi. Meskipun polisi lalu-lintas telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetap saja tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum berkisar pada hal-hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
10
Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar; Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa; Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok; Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum; Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman.11
Suwarni, 2009, Perilaku Polisi (studi atas budaya organisasi dan pola komunikasi) , Nusa Media, Bandung, Hlm 50,. 11 Soekanto Soerjono, Op. Cit, Hlm 34.
7
Faktor yang pertama merupakan faktor yang paling buruk untuk dijadikan dasar kepatuhan terhadap suatu aturan ( aturan lalu-lintas) dan juga sebagai faktor yang paling banyak ditemukan. Orang yang menggunakan faktor ini sebagai dasar kepatuhan tidak memiliki suatu kesadaran bahwa dengan mematuhi aturan terutama di jalan raya (sebagai pengguna jalan raya), akan memberikan dampak yang positif bagi dirinya sendiri. Apabila ini terjadi, maka dapat dipastikan jika tidak ada polisi lalu-lintas yang mengawasi, akan terjadi banyak sekali pelanggaran. Seharusnya faktor ke-lima lah yang dijadikan dasar kepatuhan, yaitu sebagai suatu bentuk kesadaran bahwa dengan mematuhi aturan yang ada ( di jalan raya) maka ketertiban, ketentraman dan keselamatan dirinya dan orang lain akan terjaga. Konsenterasi juga menjadi hal yang utama ketika seseorang mengendarai kendaraan, dan sudah jelas ketika seorang pengendara menggunakan telepon ketika berkendara di jalan raya, konsentrasi itu akan berkurang bahkan hilang. sepanjang tahun 2010 terdapat 6.000 kasus kecelakaan, dimana 135 kasus akibat sedang menggunakan ponsel. "Akibat sedang bertelepon, SMS, BBM atau yang lainnya, konsentrasi pengemudi berkurang," ujar Dirlantas Polda Metro, Kombes Pol Royke Lumowa. Guna menekan angka kecelakaan akibat menggunakan ponsel, pihaknya menindak atau menilang pengendara yang menggunakan ponsel saat mengendarai mobil atau sepeda motor. "Hal ini harus kita lakukan karena menelpon sambil menyetir sangat membahayakan keselamatan bagi pengemudi itu sendiri dan juga pengguna lalu lintas lainnya," ujarnya12.
Pelanggaran ini sangat sering terjadi dikarenakan :
12
http://www.sby.dnet.net.id/dnews/maret-2011/article-kecelakaan-di-jalan-akibat-ponsel-makinmeningkat-20.html , Kecelakaan di Jalan Akibat Ponsel Makin Meningkat, Posted : 1 - 3 – 2011, 24-03-2012
8
1. Kebutuhan akan komunikasi sangat besar; 2. Telepon sudah sangat murah dan mudah untuk didapatkan; 3. Tingkat kesibukan yang tinggi dari masyarakat. Ketiga hal ini merupakan sebagian sebab mengapa para pengendara menggunakan telepon ketika berkendara.Hal semacam ini sudah sangat sering dijumpai di sekitar kita, seperti ber-sms (mengetik sms di telepon), menelpon, mendengarkan musik, bahkan melihat video, dan lainnya.Peneliti pun memiliki pengalaman tersendiri melihat teman memakai telepon dengan menyelipkan telepon diantara helm dengan telinga untuk melakukan pembicaraan dengan temannya.Tindakan semacam ini seakan-akan menjadi hal yang biasa dan umum di masyarakat sekarang ini, mereka tidak mengganggap ini menjadi hal yang yang harus dikhawatirkan. Tingkat kesadaran bukanlah satu-satunya yang menjadi masalah dalam hal ini, tentang cara bagaimana polisi melakukan penegakan hukum pun menjadi masalah.Beberapa contoh masalah itu antara lain : 1. Aktifitas apa saja kah yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas menggunakan telepon? 2. polisi sulit membuktikan bahwa dia melihat pengemudi sedang menggunakan telepon13 Aturan memang tertulis jelas bahwa diperlukan konsentrasi penuh ketika berkendara (Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009) dan dalam penjelasan pasal ini salah satunya menerangkan bahwa salah satu aktivitas yang
13
http://oediku.wordpress.com/2010/09/24/16-ribu-orang-tewas-akibat-menyetir-sambilmenggunakan-telepon-seluler-hp/ , 16 Ribu Orang Tewas Akibat Menyetir Sambil Menggunakan Telepon Seluler (HP), 24-03-2012
9
membuat kehilangan konsentrasi adalah menggunakan telepon, tapi dalam pelaksanaan peneliti melihat ada beberapa hal yang sulit untuk dilakukan, contoh: a.
Kaca mobil biasa nya menggunakan suatu lapisan peredup sehingga cahaya tidak dapat masuk, hal ini akan menyulitkan siapapun untuk melihat apa yang ada dalam mobil dari luar, terlebih lagi pada malam hari;
b.
Ketika melihat petugas atau polisi, pelanggar cenderung langsung menyimpan telepon nya dan berusaha menghilangkan bukti;
c.
Meskipun dilakukan razia, para pengendara pasti telah menghentikan penggunaan telepon, dan hal ini sangat bahkan hamper tidak mungkin untuk dilacak. Atas dasar latar belakang inilah Penulis mengangkat judul “PENEGAKAN
HUKUM
PADA
PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR
YANG
MENGGUNAKAN TELEPONDI POLDA D.I.Y.(Penelitian Implementatif Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)” dalam membuat suatu penulisan hukum dengan tema terkait. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan Telepon ketika berkendara oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
10
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan jalan pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan Telepon ketika berkendara? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan jalan pasal 283 Jo. Pasal 106
terkait
dengan
pelarangan
penggunaan
Telepon
ketika
berkendara. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan UndangUndang 22 tahun 2009 tentang Jalan Raya dan Angkutan Jalan Pasal 283 Jo. Pasal 106 terkait dengan pelarangan penggunaan Telepon ketika berkendara. D. Manfaat Penelitian Manfaat daripada dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian hukum ini memberikan pengetahuan tambahan bagi peneliti. Peneliti tidak hanya dapat mengerti kasus yang sedang diteliti dari sisi normativ, tapi juga pelaksanaan di lapangan. Peneliti menjadi lebih kritis dalam menyingkapi suatu objek kajian yang
11
dinilai tidak sesuai dan tidak dapat diterapkaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini pun menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti bagaimana membuat suatu karya penelitian yang baik dan komprehensif, sehingga dapat memberikan karya yang informative bagi para pembaca. 2. Bagi Pengendara di Yogyakarta: Manfaat dari penelitian hukum ini adalah memberikan saran dan masukan bagi
setiap
pengendara
untuk
tetap menjaga dan
mengutamakan dengan tidak menggunakan telepon pada saat berkendara. 3. Bagi Masyarakat secara umum : Manfaat dari penelitian hukum ini adalah memberikan kesadaran dan pengetahuan
bahwa
seyogyanya
menjaga
dan
mewujudkan
keselamatan, ketentraman, dan kelancaran aktivitas jalan raya merupakan kewajiban setiap orang atau setiap pemakai jalan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi peduli untuk turut membantu menyelesaikan atau setidaknya mengurangi setiap tindakan pengguna jalan raya yang tidak tertib. 4. Bagi Kepolosian R.I. di D.I.Y. : Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian R.I di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan objek yang diteliti yakni pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam membuat aturan perundang-undangan yang lebih baik dan lebih jelas.
12
E. Keaslian Penulisan Penulisan dengan judul “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Pasal 283 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Terkait Pelarangan Menggunakan Telepon Ketika Mengendarai Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Republik Indonesia Di Kota Sleman”merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikat ataupun plagiat, meskipun demikian di Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta ditemukan penelitian dengan variable dan konsep yang mirip, beberapa diantaranya yaitu : 1. Penulisan Hukum/Skripsi: a. Judul skripsi
:
Upaya
Polisi
Dalam
Penanggulangan
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta. b. Penulisan skripsi ini berisi tentang upaya-upaya nyata apa saja yang dilakukan leh polisi dalam meminimalisir pelanggaranpelanggaran lalu-lintas yang terjadi di jalan raya di kota Yogyakarta. Tidak hanya berbicara tentang hukumnya saja, tapi juga berbicara bagaimana polisi dapat merealisasikan atau melaksanakan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang terkait apabila terjadi suatu pelanggaran, serta bagaimana polisi dapat mengembalikan keadaan yang salah untuk kembali menjadi normal seperti sediakala. 2. Penulisan Hukum/Skripsi:
13
a. Judul skripsi
: Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu-
Lintas Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dan bentuk sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Kepolisian Kota Besar ( POLTABES) Yogyakarta, Aspek keamanan ditekankan
secara serius dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di dalam Undang-Undang tersebut juga ditekankanterwujudnya etika berlalu lintasdan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan sebagai upaya penanggulangan pelanggaran terhadap lalu lintas, Poltabes Yogyakarta melakukan beberapa upaya non penal 3. Penulisan Hukum/Skripsi: a. Judul skripsi
: Penyimpangan Dalam Penggunaan Helm Bagi
Pengendara Sepeda Motor Khususnya Abdi Dalem Kraton Yogyakarta. b. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem kraton Yogyakarta dan untuk mengetahui peranan hukum pidana dalam penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara
sepeda
motor
khususnya
abdi
dalem
kraton
Yogyakarta. Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan hhelm bagi pengendara sepeda motor khususnya Abdi Dalem Kraton
14
Yogyakarta sangatlah dimungkinkan, karena propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang sarat akan budaya yang dalam hal dengan adanya Abdi Dalem yang berada di Kraton Yogyakarta sesuai Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945. Peranan hukum pidana tentang Helm dalam penyimpangan bagi pengendara sepeda motor khususnyapara abdi dalem kraton Yogyakarta, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan belum dapat mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan melihat berbagai macam factor seperti kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.. 4. Judul skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah “PENEGAKAN HUKUM PADA
PENGENDARA
KENDARAAN
BERMOTOR
YANG
MENGGUNAKAN TELEPONDI D.I.Y.”
Dalam
penulisan
ini
peneliti
mengkaji
tentang
bagaimana
implementasi dari pasal 106 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, terkait dengan tindakan pengendara yang menggunakan telepon ketika berkendara, dan dalam hal ini ditujukan pada kinerja polisi Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. F. Batasan Konsep 1. Penegakan Hukum
15
a. Penegakan : proses atau cara untuk menegakkan atau melaksanakan sesuatu(Kamus Besar Bahasa Indonesia). b. Hukum : Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku
dalam
suatu
kehidupan
bersama,
yang
dapat
dipaksakan
pelaksanaanya dengan suatu sanksi.14 c. Penegakan Hukum : Proses atau cara untuk menegakkan atau
melaksanakan sesuatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi d. Batasan definisi penegakan hukum ini hanya penegakan hukum di
tingkat kepolisian saja, dengan dasar pemikiran bahwa segala perkara atau kasus tidak akan bisa sampai pada tingkat penyidikan atau pengadilan apabila tidak ditindak terlebih dahulu oleh polisi. 2. Telepon atau telepon genggam, yaitu telepon dengan antena tanpa kabel yang dapat dibawa ke mana-mana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 3. Mengendarai : mengemudikan kendaraan (Kamus
Besar Bahasa
Indonesia). 4. Kendaraan bermotor : kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. (Penjelasan umum PP Nomor 44 thaun 1993 tentang kendaraan bermotor dan sepeda motor) G. Metode Penelitian
14
Mertokusumo Sudikno, 2005, Mengenal Hukum suatu pengantar , liberti, Yogyakarta,cetakan kedua, Hlm 40,
16
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normativ yaitu penelitian dengan melakukan abstraksi dari norma
hukum
positif
yang berupa
sistematisasi
hukum,
yaitu
mendeskripsikan dan menganalisa isi dan struktur hukum positif. Selain itu juga dilakukan pembandingan dengan hasil penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yang sesuai dengan bidang terkait dengan objek penelitian. 2. Sumber Data a. Data sekunder Data yang digunakan dalam penelitian hukum normativ ini adalah data sekunder atau bahan hukum yang dipakai sebagai data utama dan data primer dipakai sebagai pendukung dan tidak diperoleh dari lokasi penelitian, Adapun data sekunder terdiri dari : a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentangjalan raya dan angkutan jalan. b) Bahan
hukum
yang
meliputi
bahan-bahan
hukum
yang
memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel Ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum. b. Data Primer Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber tentang objek yang diteliti. 3. Narasumber
17
Dalam mencari data primer, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Wardani ( kepala direktorat Penegakan Hukum Dir Lantas) dan Bapak Afandi M. ( Kepala bagian Pendidikan dan Rekayasa Lalu lintas) 4. Metode Analisis Data Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti15. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum16 H. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab pendahuluan akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. BAB II : PERAN POLDA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 106 AYAT (1) UU No 22 TAHUN 2009 DI DIY Bab pembahasan menguraikan tentang : A.
15
Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250 16 Soetrisno Hadi, 1995, Metodologi Research, Andi Ofset, Yogyakarta, hlm. 42
18
B.
Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.
C.
Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
D.
Implementasi Pasal 106 dalam kerangka Penegakan Hukum.
Bab III : PENUTUP Bab penutup akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saransaran.
