BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Suatu negara yang dikelola oleh pemerintahan selalu mencakup penggunaan dana yang cukup besar jumlahnya untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan.
Pertanggungjawaban
atas
penggunaan
dana
untuk
penyelenggaraan pemerintah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang baik dan handal guna menjamin pendistribusian dan pemerataan dana pada semua sektor publik sehingga akan tercipta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan bersifat untuk membantu agar sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai, dan diharapkan dapat menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan dana. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, dan pemantauan. Akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung dengan adanya audit sektor 1
2
publik yang berkualitas, karena apabila kualitas audit tersebut rendah maka dapat memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Menurut Boynton (2003), auditor atas organisasi pemerintah didasarkan pada konsep bahwa para pejabat dan pegawai yang mengelola dana publik harus bisa mempertanggungjawabkannya pada publik. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya sama dengan auditor internal. Auditor internal pemerintah Inspektorat Daerah (Bawasda) memiliki tiga kewenangan yaitu : pertama, pengawasan yang dimaksud yaitu dapat berupa pencegahan
terhadap
kesalahan
pelaporan
dan
pertanggungjawaban,
pencegahan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah. Kedua, pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah
3
terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturanaturan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, inspektorat harus dapat menemukan semua kesalahan material yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik kesalahan dalam penyajian angka maupun kesalahan akibat dilanggarnya prosedur-prosedur tertentu dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi (Edy, 2012). Dengan adanya tiga kewenangan tersebut maka dapat diketahui bahwa auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam kenyataannya, lembaga pengawas ini belum mampu melaksanakan
fungsi
dengan
baik
dalam
menekan
penyimpangan-
penyimpangan pengelolaan APBD yang terjadi, padahal disisi lain pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah adalah tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini. Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kapanpun bila dianggap perlu. Kegagalan Badan Pengawas Keuangan Daerah atau Inspektorat dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kegagalannya dalam menyelamatkan kekayaan daerah dari korupsi menjadi cermin lemahnya kinerja Bawasda atau Inspektorat di Daerah. Sebagaimana definisi kualitas audit yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk (2007), yang mendefinisikan kualitas audit sebagai
4
probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan kualitas hasil pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Sukriah, Akram dan Inapty, 2009). Standar audit sektor publik mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar Akuntansi seksi 220 dalam SPAP, 2010 menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Independen bagi auditor dalam standar artinya auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) menemukan bukti empiris dan menjelaskan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, dijelaskan pula bahwa interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian De Angelo (1981), Mayangsari (2003), dan Christiawan (2005). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009) tentang pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasil yang diperoleh positif. Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu
5
yang berkepentingan atas hasil audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya atau hasil pemeriksaannya. Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk, 2004). Pengalaman memberikan dampak pada setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang tepat bagi semua pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit, yaitu pengetahuan yang dimiliki auditor. Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan pekerjaannya. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan yang baik yang dimiliki oleh seorang auditor dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif. Kualitas hasil audit juga dapat dipengaruhi oleh kompetensi. Kompetensi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang terkait dengan pendapat yang disampaikan oleh auditor kepada kliennya.
6
Menurut Edy (2012) menyatakan seorang pegawai dengan kompetensi intelektual yang tinggi, dengan tingkat pendidikan sarjana akuntansi misalnya (kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan auditor), akan memahami dengan baik apa tugas dan fungsi seorang auditor internal. Selain beberapa faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yaitu faktor integritas auditor. Integritas dapat dijadikan tolak ukur bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambil dan juga merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik. Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa seorang auditor harus memiliki integritas yang tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Berdasarkan uraian diatas, maka alasan pemilihan topik dalam penelitian ini adalah karena kualitas auditor pemerintah sangat penting dalam memeriksa berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi di lembaga keuangan pemerintah. Alasan lain yang menjadi dasar pemilihan topik dalam penelitian ini karena terdapat opini yang berkembang di masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
7
dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009) terdapat pada penambahan variabel yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menentukan judul penelitian : “ANALISIS
FAKTOR–FAKTOR AUDIT
YANG
MEMPENGARUHI
KUALITAS
HASIL
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris di Kabupaten Karanganyar, Klaten,
Sukoharjo, dan Wonogiri) ”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 2. Apakah obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 6. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
8
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 2. Untuk menganalisis pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 5. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 6. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
D. Manfaat Penelitian Penelitian pada auditor pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yaitu pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai masukan, untuk itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat yaitu :
9
1. Bagi Pihak auditor pemerintah di lingkungan pemerintah daerah pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pengetahuan dan wawasan baru terhadap para auditor agar dapat meningkatkan kualitas dari hasil auditnya. 2. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan wahana bagi penulis untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang pengauditan. 3. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pembaca khususnya di bidang pengauditan.
E. Sistematika Penulisan Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur, dan terperinci sehingga mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Demikian pula dengan skripsi ini, untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, perlu dibuat sistematika penulisannya yaitu :
10
BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan
hasil
penelitian
terdahulu,
perumusan
hipotesis, dan kerangka pemikiran. BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan menguraikan mengenai cara dan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, antara lain : jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang deskripsi analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
BAB V
PENUTUP Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.
