BAB I PENDAHULUAN. pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik. Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga untuk itu

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tertuang dalam pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pendidikan yang merata dan bermutu akan membuat warga

Negara Indonesia memiliki

ketrampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk menunjang bekal hidup kesehariannya serta sebagai bagian dari wahana untuk meningkatkan taraf hidup dan kompetensinya yang pada gilirannya mendorong tegaknya masyarakat modern dan sejahtera yang dijiwai nilainilai Pancasila.

Penegasan peran penting pendidikan lebih jauh termaktub dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: (1)

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;

(2)

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

(3)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

(4)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara

1

serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5)

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

penyelenggaraan

perundangan

yang

pendidikan

berlaku,

sesuai

sesuai

dengan

dengan

peraturan

prinsip-prinsip

penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu: 1. Demokratis

dan

berkeadilan

serta

tidak

diskriminatif

dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 2. Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan

sebagai

suatu

proses

pembudayaan

dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

2

4. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; 5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam rangkaian upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan, Dinas Pendidikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

terhadap

pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai rancangan dokumen perencanaan tahun 2011-2015 yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang.

B.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Mennteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian pendidikan Nasional;

3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan; 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang disusun sebagai dokumen perencanaan yang menuangkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama kurun 2011 sampai dengan tahun 2015 serta target yang harus dicapai dengan memperhitungkan

kondisi

dan

potensi

yang

ada

serta

dengan

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dijumpai dan diprediksi akan timbul dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan adalah dalam rangka terwujudnya rumusan kebijakan dan program strategis sebagai arah dan pedoman bagi seluruh komponen penyelenggara pendidikan dibawah pembinaan SKPD Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta menjamin akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai pelaksanaan tugas yang ekonomis, efisien dan efektif serta produktif.

D.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai berikut:

4

1. Bab I Pendahuluan menampilkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan 2. Bab II Gambaran Pelayanan yang menampilkan Tupoksi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya serta Kinerja Pelayanan 3. Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang menampilkan Identifikasi Permasalahan, Telaah Visi dan Misi RPJMD, Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Nasional serta Isu Strategis 4. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang menampilkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan 5. Bab V Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja; 6. Bab VI Indikator Kinerja 7. Bab VII Penutup

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan adalah: 1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas ootonomi dan tugas pembantuan; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun

untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Dinas

Pendidikan mempunyai fungsi: 1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan. 2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan. 3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan. 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan. 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan. 6. Pelaksanaan,

pengawasan,

pengendalian

serta

evaluasi

dan

pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan. 7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan. 8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan. 9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah. 11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan peserta didik sekolah, keuangan, ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan

6

gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan sekolah. Struktur

organisasi

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Malang

berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Sekretaris Kel jabatan fungsional

Kabid TK/SD

Kasubbag Umum dan Kepeg

Kabid Sekmen

Kasubbag Keu

Kabid PLS

Kasubbag Perenc.

Sekretari Kabid Tentis

Kasi Sarana TK/SD

Kasi Sarana Sekmen

Kasi PAUD

Kasi Tentis TK/SD

Kasi Kurikulum TK/SD

Kasi Kurikulum Sekmen

Kasi Kesetaraan

Kasi Tentis SM

Kasi Kesiswaan TK/SD

Kasi Kesiswaan Sekmen

Kasi Kursus Kelmb.

Kasi Tentis PLS/Was

UPTD

B.

SUMBER DAYA 1. Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai struktural maupun fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik pada Kantor Dinas, UPTD Pendidikan Kecamatan, lembaga sekolah terinci sebagai berikut : - Pegawai pada Kantor Dinas

=

119 orang

- Pegawai pada UPTD

=

389 orang

- Pegawai lembaga sekolah

= 12.782 orang

2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang baik yang berada di Kantor Dinas, UPTD Kecamatan maupun lembaga sekolah meliputi:

7

NO.

ESELON

JUMLAH

KETERANGAN

1

IIb

1

Kepala Dinas

2

IIIa

5

Sekretaris, Kepala Bidang

3

IVa

49

Kasubbag, Kasi, Ka UPTD/ Ka SKB

4

IVb

5

KTU SMK Negeri

5

Va

78

KTU SMP dan SMA Negeri

Sedangkan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang meliputi para Pengawas Sekolah, Guru dan Pamong Belajar pada SKB yang jumlahnya sebagai berikut: -

Pengawas Sekolah

=

132 orang

-

Guru PNS TK

=

177 orang

-

Guru PNS SD

=

8.633 orang

-

Guru PNS SMP

=

2.370 orang

-

Guru PNS SLB

=

56 orang

-

Guru PNS SMA

=

734 orang

-

Guru PNS SMK

=

345 orang

-

Pamong Belajar SKB

=

14 orang

3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama Sarana pelaksanaan

dan dan

peralatan kelancaran

kerja

utama

kinerja

pada

dalam Dinas

mendukung Pendidikan

Kabupaten Malang meliputi: a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari: -

1 (satu) ruang Kepala Dinas

-

1 (satu) ruang Sekretaris

-

3 (tiga) ruang Sub Bagian

-

4 (empat) ruang Bidang

-

1 (satu) ruang rapat terbatas

-

1 (satu) ruang Pengawas

-

1 (satu) ruang IT

-

1 (satu) gudang

-

1 (satu) ruang pertemuan terbuka (pendopo)

b. Komputer sebanyak 19 unit c. Mesin ketik sebanyak 6 unit d. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

8

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta SKB. 4. Anggaran 2006 – 2010 Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang yang tertuang pada DPA Dinas Pendidikan maupun APBD Propinsi dan APBN tergambar sebagai berikut (dalam ribuan rupiah): APBD KAB N0.

TAHUN

NON PROGRAM

PROGRAM

APBD PROV

APBN

1

2006

334.118.597

7.821.915

6.900.000

139.714.631

2

2007

399.472.865

8.799.855

6.925.000

138.901.594

3

2008

422.335.507

29.869.557

5.472.162

146.855.128

4

2009

485.777.529

24.822.420

4.727.780

210.357.493

5

2010

531.016.807

26.765.710 31.302.460

176.896.770

C. KINERJA PELAYANAN Pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang mampu dinikmati dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara demokratis dan berkeadilan dilihat dari sosial ekonomi, geografis maupun psikologis yaitu baik mereka yang tinggal di wilayah perkotaan serta pedesaan maupun mereka yang berdomosili di wilayah terpencil dan sulit transportasi ataupun mereka dari keluarga mampu maupun dari keluarga miskin serta mereka yang berbakat ataupun yang kurang berbakat seluruhnya merupakan bagian dari tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang. Pada sisi lain pencapaian pembangunan dan pengembangan pendidikan pada tingkat nasional maupun di tingkat wilayah baik provinsi maupun pada tingkat kabupaten belum menunjukkan hasil yang optimal dan mencapai target yang diharapkan.

9

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, kondisi pencapaian UNAS dan UAS-BN, kapasitas dan mutu sarana prasarana pembelajaran, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik, serta disparitas antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja merupakan hal-hal penting yang harus mendapat perhatian serta diperlukan pelaksanaan

langkah

strategis

pembangunan

dan

dan

terobosan-terobosan

pengembangan

dalam

pendidikan

di

Kabupaten Malang. Kondisi dan gambaran umum kinerja pendidikan di Kabupaten Malang hingga tahun 2010 dapat disampaikan sebagai berikut: NO

URAIAN

(1) A 1

(2) DATA KELEMBAGAAN Murid PAUD TK SD SDLB SMP SMP Terbuka SMP Satu Atap SMPLB SMA SMA Terbuka SMLB SMK Lembaga Sekolah PAUD TK SD SDLB SMP SMP Terbuka SMP Satu Atap SMPLB SMA SMA Terbuka SMLB SMK Guru PAUD TK SD SDLB SMP SMP Terbuka SMPLB SMA SMA Terbuka SMLB

2

3

SATUAN

JUMLAH

KET

(3)

(4)

(5)

Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa

7.676 60.577 206.307 335 72.087 1.853 2.558 92 17.621 239 49 25.605

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

223 1.106 1.165 9 272 18 22 8 69 1 5 80

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru

903 2.993 12.121 49 5.934 357 29 1.842 30 16

10

4

5

SMK Ruang Kelas PAUD TK SD SDLB SMP SMP Terbuka (TKB) SMPLB SMA SMA Terbuka SMLB SMK Angka Partisipasi a. PAUD - APK b. SD/MI - APK - APM - APS - Angka Transisi - Angka Murid Mengulang - Angka Lulusan c. SMP Sederajat - APK - APM - APS - Angka Transisi - Angka Murid Mengulang - Angka Lulusan d. SMA Sederajat - APK - APM - APS - Angka Transisi - Angka Murid Mengulang - Angka Lulusan

B 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1

2

3

DATA LULUSAN DAN ANGKA Dropt Out (DO) Jumlah lulusan SD Jumlah lulusan SMP Jumlah lulusan SMP Terbuka Jumlah lulusan SMA Jumlah lulusan SMK Jumlah Drop Out (DO) SD Jumlah Drop Out (DO) SMP Jumlah Drop Out (DO) SMA RASIO SMA : SMK SMK Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru SMA Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru MA Jumlah Sekolah

Guru

2.313

Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang

223 2.644 7.301 63 2.432 60 18 671 4 18 781

%

36,29

% % % % % %

112,94 69,00 0,16

% % % % % %

92,26 72,43 0,88

% % % % % %

39,25 34,61 1,22

Siswa Siswa Siswa Siswa Siswa % % %

31.073 17.271 204 5.411 4.912 0,16 0,88 1,22

Lembaga Siswa Guru

80 25.605 2.313

Lembaga Siswa Guru

69 17.621 1.842

Lembaga

46

5,84 100,00

0,27 91,34

0,38 94,94

11

Jumlah Siswa Jumlah Guru RASIO SMK : SMA/MA D

E

KONDISI GEDUNG a. SDN - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat b. SDS - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat c. SMPN - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat d. SMPS - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat e. SMAN - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat f. SMAS - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat g. SMKN - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat h. SMKS - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat SARANA PRASARANA a. SDN - Perpustakaan - UKS b. SDS - Perpustakaan - UKS c. SMPN - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa - Multi Media - Ruang Komputer - Ruang Ketrampilan d. SMPS - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa

Siswa Guru

6.405 904

Lembaga Siswa

41 : 59 52 : 47

Ruang Ruang Ruang

3.566 1.558 1.786

Ruang Ruang Ruang

199 69 39

Ruang Ruang Ruang

930 105 52

Ruang Ruang Ruang

672 159 48

Ruang Ruang Ruang

211 24 2

Ruang Ruang Ruang

288 27 15

Ruang Ruang Ruang

93 0 0

Ruang Ruang Ruang

421 46 112

Unit Unit

513 434

Unit Unit

29 26

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

80 64 91 39 21 56 31

Unit Unit Unit Unit

125 91 64 14

12

e.

f.

g.

h.

F

- Multi Media - Ruang Komputer - Ruang Kerampilan SMAN - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa - Multi Media - Ruang Komputer - Ruang Ketrampilan SMAS - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa - Multi Media - Ruang Komputer - Ruang Ketrampilan SMKN - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa - Multi Media - Ruang Komputer - Bengkel - Ruang Praktek SMKS - Perpustakaan - UKS - Laboratorium IPA - Laboratorium Bahasa - Multi Media - Ruang Komputer - Bengkel - Ruang Praktek

KELAYAKAN GURU a. SD - Layak - Tidak layak b. MI - Layak - Tidak layak c. SMP - Layak - Tidak layak d. MTs - Layak - Tidak layak e. SMA - Layak - Tidak layak f. SMK - Layak - Tidak layak g. MA - Layak

Unit Unit Unit

6 121 26


10 11 22 11 2 15 9


29 32 53 10 11 54 10

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

3 4 4 1 4 10 35 4

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

49 42 14 12 14 72 55 27

% %

50,46 49,54

% %

42,36 57,64

% %

81,67 18,33

% %

68,64 31,36

% %

93,76 6,24

% %

90,24 9,76

%

82,10

13

G

H

- Tidak layak

%

17,90

SERTIFIKASI GURU TK/RA SD/MI SMP/MTs SM/MA SMK SLB Pengawas

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru

189 2.559 1.778 575 359 32 99

% % % % % %

48,24 7,78 2,10 35,92 1,77 4,16

% % % % % % % % % %

15,66 4,25 3,11 9,48 3,23 21,41 2,32 2,40 20,90 17,24

PENYERAPAN LULUSAN SMK a. Komposisi Lulusan SMK - Teknologi industri - Elektronika - Pertanian/Petern./Kelautan - Bisnis Manajemen - Pariwisata - Kesej./Kerajinan & Seni b. Lulusan SMK terserap - industri Pengolahan - Pertanian - Pertambangan dan penggalian - Listrik Gas & Air - Bangunan - Perdagangan dll - Angkutan - Keuangan - Jasa Kemasyarakatan c. Lulusan SMK tidak terserap

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Berdasarkan kondisi pencapaian pembangunan pendidikan baik tingkat ketercapaian maupun berbagai permasalahan yang ada serta dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan pendidikan yang dikeluarkan olen pemerintah, maka dapat dilakukan stratifikasi untuk melihat sejauh mana peluang serta tantangan yang harus dihadapi dalam kurun tahun 2011 hingga tahun 2015.

1. Peluang a. Telah

dikeluarkannya

berbagai

peraturan

dan

kebijakan

pembangunan pendidikan. b. Meningkatnya perhatian dan kepedulian dari berbagai kalangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. c. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

arti

penting

pendidikan bagi putra putrinya.

14

d. Adanya berbagai program bantuan pembangunan pendidikan yang disediakan dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi. e. Adanya komitmen dan tingginya perhatian dari kalangan legislatif pada tingkat kabupaten dan stakeholder pendidikan lainnya terhadap pembangunan dan upaya kemajuan pendidikan. f.

Berkembangnya potensi teknologi yang dapat dijadikan wahana peningkatan kualitas pembelajaran.

g. Banyaknya lembaga perguruan tinggi yang bersedia memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan. h. Berkembangnya

sentra-sentra

industri

sebagai

potensi

pengembangan pendidikan kejuruan. 2. Tantangan a. Banyaknya peduduk usia sekolah yang belum tertampung pada lembaga pendidikan. b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang yang luas dan domisili penduduk yang menyebar di pedesaan dan wilayah pinggiran serta sulit transportasi. c. Kondisi rendahnya sosial ekonomi serta tingkat pendidikan dan wawasan sebagian besar masyarakat. d. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan. e. Tingginya disparitas mutu antar lembaga sekolah. f.

Belum berkembangnya budaya mendidik dan membelajarkan anak di luar jam pelajaran sekolah.

g. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan guru minimal harus S1. h. Masih rendahnya dukungan dunia usaha dan dunia industri pada pengembangan dan penyiapan tenaga trampil pada pendidikan kejuruan.

15

Tabel 2.1.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO

TARGET RENSTRA (%)

INDIKATOR KINERJA

REALISASI CAPAIAN (%)

RASIO CAPAIAN (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

BELANJA I 1

Belanja Tidak Langsung

II

Belanja Langsung

1

Program rutin SKPD

90

90

90

90

90

90

90

90

90

85

100

100

100

100

94

2

Progam Pendidikan Anak Usia Dini PTertampungnya penduduk usia 2-6 tahun pada layanan PAUD yang bermutu

60

60

60

60

60

55

55

55

55

50

92

92

92

92

83

85

90

90

90

95

80

80

80

80

85

94

89

89

89

89

3

Gaji dan Tunjangan

Program Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun Belajar Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu

4

Program Pendidikan Menengah Tertampungnya penduduk 16-18 thn pada lembaga SMA/SMK/MA yang berkualitas dan relevan

85

85

85

90

90

80

80

80

80

80

94

94

94

89

89

5

Program Pendidikan Luar Biasa Tertampungnya warga berkebutuhan khusus pada pelayanan PLB yang berkualitas

60

60

60

60

60

50

55

55

55

55

83

92

92

92

92

6

Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya layanan pendidikan life skill

70

70

70

70

70

65

65

65

65

65

93

93

93

93

93

16

bagi warga masyarakat putus sekolah

7

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Ten. Kepend

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

80

80

80

80

80

89

89

89

89

89

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten profesional dan sejahtera , 8

Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas

17

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Memperhatikan pada kondisi yang ada, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasikan berdasar tiga pilar pendidikan nasional yaitu: 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Dengan memperhatikan pencapaian dan kondisi internal serta pengaruh eksternal, identifikasi permasalahan pembangunan pendidikan dalam kurun 2010 - 2015 adalah: 1. Permasalahan pemerataan Permasalahan pemerataan dan perluasan akses pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga ke jenjang pendidikan menengah, timbul

disamping

karena

dipengaruhi oleh

faktor-faktor

internal

pengelolaan pendidikan, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi serta tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat. Pada jenjang PAUD permasalahan yang ada adalah masih banyaknya penduduk usia 2- 6 tahun belum tertampung pada lembaga PAUD. Dengan target APK sebanyak 70 % pada tahun 2015, maka masih 52.933 anak usia 2- 6 tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD. Pada jenjang SD dengan sasaran Angka Pertisipasi Murni (APM) 100,00 %, maka masalah pemerataan SD yang dihadapi adalah: a. Masih terdapat 2.256 anak atau 0,90 % anak usia 7-12 tahun yg belum tertampung di jenjang SD.

18

b. Dari hasil kajian, penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah adalah anak-anak penyandang tuna dari keluarga tidak mampu yang mereka kebanyakan tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil yang sulit jangkauan pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. c. Kekurangan ruang kelas pada lembaga SD sebanyak 254 ruangl. Kekurangan lokal terdapat pada lembaga sekolah-sekolah yang muridnya besar yang biasanya berada pada lokasi perkotaan dan padat penduduk, sedang pada beberapa lembaga sekolah di pedesaan dan wilayah terpencil dengan kepadatan penduduk rendah kebutuhan ruang kelas masih belum dirasakan. d. Dengan asumsi pada masing-masing sekolah terdapat 1 orang Kepala Sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru Penjaskes dan 1 orang guru agama, pada lembaga SD kekurangan guru sebanyak 2.769 orang. e. Kekurangan guru pada lembaga SD disebabkan banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun pada lembaga SD Negeri, sedang pengangkatan PNS masih sangat terbatas. Sedang pada jenjang SMP dengan sasaran dan target APK dan APM pada tahun 2015 sebesar 98,00 % dan 100 % serta berdasarkan indikator internal dan eksternal yang ada, maka masalah yang dihadapi sebagai berikut: a. Masih terdapat 6.153 anak usia 13-15 tahun yg belum tertampung di SMP atau sebesar 5,74 %. b. Masih terdapat kekurangan ruang kelas pada lembaga SMP sebanyak 133 Ruang atau 5,08 %. c. Terdapat kekurangan dan kelebihan guru (persebaran) yang tidak merata untuk masing-masing bidang studi pada lembaga SMP. Pada jenjang SM/MA Bila sasaran APK dan APM tahun 2015 sebesar 65,00 % dan 52,00 % serta berdasarkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi sebagai berikut : a. Masih terdapat 25.124 Orang anak usia 16 – 18 tahun yang belum tertampung di SM dan MA atau 24,77 %.

19

b. Pada lembaga SMA dan SMK terdapat kekurangan ruang kelas sebanyak 114 ruang kelas atau sebesar 8,01 %. c. Terdapat kekurangan dan kelebihan guru yang tidak merata untuk masing-masing bidang studi pada lembaga SMA dan SMK.

2. Permasalahan Mutu

Permasalahan

mutu

pendidikan

timbul karena

pengaruh

langsung faktor-faktor internal diantaranya kualitas guru dan proses belajar mengajar, disamping dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh faktor eksternal antara lain kesehatan siswa, mutu gizinya, rendahnya biaya operasional, dan terbatasnya partisipasi orang tua siswa. Pada lembaga SD berdasarkan arahan peningkatan mutu SD yang diinginkan serta dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: a. Pada lembaga SD masih terdapat guru yang belum S1 sebanyak 5.813 Orang (49,93%). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar. b. Diperkirakan kebutuhan rehabilitasi bangunan SD selama kurun 2011-2015

adalah

sebanyak

4.206

lokal

(54,82

%),

yang

memerlukan Rehabilitasi ringan sebanyak 2.229 buah (29,05%) dan Rehabilitasi Berat sebanyak 1.977 Buah (25,77 %). c. Jika diasumsikan masing-masing lembaga SD mempunyai ruang perpustakaan, lapangan Olah Raga (OR) dan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pada SD masih kekurangan ruang perpustakaan 903 ruang (77,11 %), 134 lapangan OR (11,44%) dan 25 ruang UKS (2,13%). Pada lembaga SMP dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:

20

a. Masih terdapat guru SMP yang belum S1 sebanyak 1.368 902 orang (21,28%). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar. b. Diperlukan rehabilitasi berat ruang kelas sebanyak 118 lokal (6,14%) dan rehabilitasi ringan 246 lokal (12,80%) pada SMP; c. Pemilikan ruang perpustakaan baru mencapai 182 unit (68,16%), Lapangan OR 117 lokasi (43,82%) dan ruang UKS 144 unit (53,93%) pada lembaga SMP. d. Kebutuhan Lab mengacu pada SNP adalah Lab IPA, Lab Bahasa dan Lab Komputer, sehingga kepemilikan yang ada baru mencapai 40,20 % pada SMP. e. Mutu lulusan masih kurang yang ditandai dengan menurunnya perolehan hasil NEM, yaitu NEM lulusan rata-rata 5,52 sedang NEM siswa baru kelas I rata-rata 6,49. Pada jenjang SMA/K dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: a. Kualifikasi guru yang blm sarjana: pada SMA 115 Orang (8,21%), pada SMK 227 orang (12,81 %). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar. b. Masih terdapat Ruang Kelas milik yang kondisinya tidak baik yang memerlukan rehab baik berat maupun ringan. Pada SMA yang memerlukan rehab berat 20 ruang (3,82%) dan rehab ringan 34 ruang (6,50%); pada SMK yang memerlukan rehab berat 111 ruang (19,30 %) dan rehab ringan 44 ruang (7,65 %). c. Kepemilikan

sarana

penunjang

pembelajaran

seperti

ruang

perpustakaan, Lapangan OR, ruang UKS, ruang Ketrampilan, ruang BP, Ruang Serba Guna baru mencapai 62 %, kebanyakan yang tidak mempunyai adalah lembaga sekolah swasta. d. Kebutuhan Lab. pada lembaga SMA adalah Lab Fisika, Lab Kimia, Lab. Biologi, Lab. Bahasa dan Lab Komputer dengan ketercapaian 47 % dan yang belum memiliki kebanyakan adalah lembaga sekolah swasta. Pada lembaga SMK kebutuhan Lab IPA, Lab Bahasa an Lab Komputer juga baru tersedia 40 %, sedang

21

ketersediaan bengkel baru pada 25 sekolah padahal kebutuhan yang ada mencapai 37 sekolah. e. Mutu Proses Belajar Mengajar masih rendah, hal ini ditandai dengan penurunan NEM masukan (siswa baru kelas I) dibanding NEM keluaran (lulusan) , yaitu pada SMA dari 5,70 menjadi 5,34 , pada SMK dari 5,76 menjadi 5,62. f.

Penyediaan buku pokok pada SMA/K belum mencapai rasio buku : siswa = 1 : 1. Permasalahan relevansi pendidikan hingga saat ini yang paling

menonjol adalah masih belum korelatipnya antara lulusan pendidikan pada jenjang menengah baik lulusan pendidikan menengah umum yang tidak berkesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi maupun lulusan pendidikan kejuruan yang disiapkan menjadi tenaga kerja langsung dengan kebutuhan pasar kerja pada dunia usaha dan dunia industri. Dari kajian yang dilakukan penyebab permasalahan relevansi adalah: a. Masih lemahnya prosedur penjurusan siswa SMA ke jurusan IPA/IPS/Bahasa. b. Siswa jurusan IPS dan Bahasa masih jauh lebih besar dibanding jurusan IPA yaitu 88,17%. c.

Terbatasnya sarana prasarana pendukung serta kompetensi tenaga pendidik yang ada.

d.

Penataan jurusan dan porsi siswa menurut jurusan pada pendidikan kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan jenis-jenis pasar kerja unggulan dan peta pengembangan industri/dunia usaha.

e.

Kurangnya kepedulian dunia usaha terhadap SMK sehingga sulit mencari kerjasama untuk melaksanakan PSG.

f.

Dunia usaha masih membatasi jumlah pemagang sehingga menyulitkan

lembaga

SMK

mengarahkan

siswanya

untuk

melaksanakan PSG. g.

Masih terdapat 60 SMK (84,50 %) tidak memiliki ruang Ketrampilan, 58 SMK (81,69 %) tidak memiliki ruang Serbaguna, 12 SMK dari 37 SMK yang mempunyai jurusan otomotif (32 %) tidak memiliki bengkel.

22

3. Permasalahan Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan

Terkait dengan penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan citra publik, permasalahan yang ada adalah belum optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan pada lembaga sekolah. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan pada lembaga sekolah belum sepenuhnya optimal, hal ini ditandai oleh efisiensi internal yang relatif rendah yaitu masih adanya angka mengulang dan putus sekolah, pendayagunaan ruang kelas yang masih dapat lebih ditingkatkan, supervisi yang belum optimal, dan biaya operasional yang belum memadai. Disamping itu frekwensi pengawasan yang belum optimal serta biaya operasional yang masih rendah dan masih tingginya prosentase guru yang tidak layak mengajar merupakan indikasi permasalahan pengelolaan pendidikan.

B. TELAAH VISI DAN MISI Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan mengemban misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki daya saing untuk mendukung perwujudan visi MADEP MANTEB. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam indikator kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan pendidikan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

23

Berdasarkan data yang ada di skala regional, indeks pendidikan merupakan satu-satunya faktor IPM di Kabupaten Malang yang mempunyai perkembangan positif dari tahun ke tahun, sehingga kondisi ini kiranya harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya sebagai perwujudan hak dasar, pelayanan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, kondisi fisik, dan perbedaan lainnya. Pada sisi lain, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang yang sebagian besar adalah warga pedesaan, merupakan tantangan nyata di bidang pendidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas serta relevan dan korelatif dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. Memperhatikan hal tersebut, sumberdaya pendidikan yang harus disiapkan untuk memenuhi pelayanan yang optimal bagi seluruh warga masyarakat harus seimbang dengan kebutuhan yang ada. Sebagai salah satu gambaran, jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SD yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 225.914 anak, sehingga sumberdaya yang harus disiapkan dengan segala perangkatnya mencapai 1.117 lembaga SD negeri. Ketersediaan sumber daya tersebut bahkan belum mencukupi, sehingga masih dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan lembaga sekolah yang jumlahnya mencapai 347 lembaga. Namun dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan, tugas dan tanggung jawab mengemban misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui pentahapan dan pertimbangan skala prioritas.

24

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Malang juga harus berpijak pada rencana pembangunan secara nasional. Sehingga

pembangunan

pembangunan

nasional

pendidikan secara

yang

otomatis

merupakan

prioritas

merupakan

prioritas

juga

pembangunan di Kabupaten Malang. Rencana

pembangunan

dan

pengembangan

Pendidikan

di

Kabupaten Malang disamping mengacu dan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang juga mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pendidikan tingkat nasional dan tingkat provinsi yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementeriab Pendidikan Nasional 2010-2014 serta Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2010-2014. Misi Kementerian Pendidikan Nasional yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; 3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan (4) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan juga menjadi landasan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk mendukung perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Malang MADEP MANTEB. D. ISU STRATEGIS Memperhatikan seluruh aspek mulai dari kondisi pencapaian, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta permasalahan internal yang teridentifikasi, maka isu strategis pembangunan pendidikan dalam kurun 2011 – 2015 adalah: 1. Ketersediaan pelayananPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas masih terbatas. 2. Keterjangkauan

pelayanan

pendidikan

dasar

berkualitas

belum

sepenuhnya optimal. 3. Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan masih terbatas. 4. Kepastian untuk memperoeh pendidikan belum mantap.

5. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah belum optimal.

25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A.

VISI DAN MISI 1.

Visi ”Terwujudnya

insan

intelektual

yang

berakhlak,

berwawasan

demokratis, cerdas dan professional”. a. Insan intelektual yang berakhlak dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif serta mampu menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai norma-norma agama, sosial dan peraturan perundangan yang berlaku. b. Insan intelektual

yang berwawasan demokratis dimaksudkan

adalah insan berpendidikan yang mempunyai kapabilitas untuk berinteraksi

sosial,

bersikap

toleran

dan

dapat

menerima

perbedaan serta menghargai pendapat orang lain, berjiwa kebangsaan

dan mengedepankan kepentingan masyarakat

daripada kepentingan pribadi. c. Insan intelektual yang cerdas dimaksudkan sebagai insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan: (1) kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk beraktualisasi diri dalam menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul. (2) kecerdasan emosional yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam mengendalikan diri serta mempunyai kepekaan sosial. (3) kecerdasan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial. d. Insan intelektual yang profesional dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam mengekspresikan potensi, bakat dan ketrampilan yang dimiliki serta mempunyai kecakapan bekerja untuk mendukung kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat lingkungannya.

26

2. Misi Secara umum misi pembangunan pendidikan Kabupaten Malang adalah ”Mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas”. Secara khusus dengan mengacu pada misi pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014 dan misi pembangunan

pendidikan

Provinsi

Jawa

Timur

serta

dalam

rangkaian mendukung misi Pemerintah Kabupaten Malang, adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan ( M1). 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan (M2). 3. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan (M3). 4. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (M4). 5. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan (M5). B.

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai langkah operasional yang terukur untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun 2011 s.d. 2015 adalah : 1. Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1). 2. Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2). 3. Tterjaminnya

keterjangakauan

pelayanan

pendidikan

menengah

berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T3). 4. Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4). 5. Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5). Adapun sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut:

27

1. Untuk

mewujudkan

ketersediaan

pelayanan

pendidikan

PAUD

berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1), sasaran strategisnya meliputi: a.

APK PAUD mencapai 83,06%.

b.

Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45 %.

c.

Kualifikasi S1 pendidikan PAUD Informal dan Non formail mencapai 50 %.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T1, sebagai berikut: TAHUN NO.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

36,29

59,58

65,45

71,32

77,19

83,06

1

Prosentase APK PAUD

2

Kualifikasi pendidik PAUD formal berkompetensi S1

20

25

30

35

40

45

3

Kualifikasi pendidik PAUD Informal dan Nonformal berkompetensi S1

25

30

35

40

45

50

2. Untuk mewujudkan terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2), sasaran strategisnya meliputi: a.

APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%.

b.

APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%.

c.

APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%.

d.

APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%.

e.

% Angka Putus Sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/ SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B.

f.

Rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15.

g.

Rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2.

h.

% Angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%.

i.

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324.

j.

% Lembaga Sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85 %.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T2, sebagai berikut:

28

TAHUN NO.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1

Prosentase APK SD/SDLB/ Paket A

112,94

113,0 5

113,1 0

113,1 5

113,1 5

113,2 0

2

Prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B

85,57

88,5

90

91,5

93,5

95

3

Prosentase APM SD/SDLB/ Paket A

97

99

99,4

99,6

99,8

100

4

Prosentase APM SMP/SMPLB/Paket B

67

70

75

80

85

90

5

Prosentase Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B

1,40

1,30

1,10

0,90

0,70

0,50

6

Rasio guru siswa SD dan SMP

SD1:17 SMP1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

7

Rasio guru siswa per kelas rata-rata SD dan SMP

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

8

Prosentase pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP

100

100

100

100

100

100

9

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD dan SMP

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

10

Prosentase Lembaga sekolah terakreditasi B

75

77

79

81

83

85

3. Untuk mencapai terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan (T3), sasaran strategis meliputi : a. APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80 %. b. APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75 %. c.

% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100%.

d. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432. e. % Lembaga sekolah terakreditasi B minimal 85%. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T3, sebagai berikut:

29

TAHUN NO.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1

Prosentase APK SM/SMLB/ Paket C

59

65

70

75

80

85

2

Prosentase APM SM/SMLB/ Paket C

55

60

65

70

75

80

3

Prosentase Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K

99,99

100

100

100

100

100

4

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K

432

432

432

432

432

432

5

Prosentase Lembaga sekolah terakreditasi B

73

75

80

85

90

95

4. Untuk mewujudkan terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4), sasaran strategisnya adalah: a.

% Daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%.

b.

% Angka melek Huruf (AMH) 100%.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T4, sebagai berikut: TAHUN NO.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1

Prosentase Daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu

60,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

2

Prosentase Angka Melek Huruf (AMH)

93,00

96,08

97,06

97,63

98,81

100

5. Untuk mencapai terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5), sasaran strategis yang akan dicapai adalah: a.

% SPM pendidikan telah mencapai 95% lembaga sekolah.

30

b.

% Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T5, sebagai berikut: TAHUN NO.

C.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

1

Prosentase Standar Ppelayanan Minimal (SPM) pendidikan

75,00

85,00

86,00

88,00

90,00

95,00

2

Prosentase Lembaga sekolah yang memiliki website

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang. Strategi dan arah kebijakan merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kebijakan berkaitan dengan cara-cara dan langkah yang sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. 1. Strategi Pembangunan Pendidikan 2011-2015 Strategi pembangunan pendidikan merupakan gambaran upaya dan langkah sistematis untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. a. Tujuan Strategis T1, yaitu: Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut: (1)

Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06%.

31

(2)

Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%.

(3)

Peninpendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%.

b. Tujuan Strategis T2, yaitu: Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut: (1)

Peningkatan prosentase APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%.

(2)

PenPeningkatan prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%.

(3)

Peningkatan prosentase APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%.

(4)

Peningkatan

prosentase

APM

SMP/SMPLB?Paket

B

mencapai 90%. (5)

Penurunan Angka Putus Sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket a dan SMP/SMPLB/Paket B.

(6)

Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15.

(7)

Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk SD 100% dan SMP 100%.

(8)

Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia sekolah untuk jenjang SD 1:192 dan SMP 1:324.

(9)

Peningkatan

prosentase

lembaga

sekolah

SD/SMP

terakreditasi B minimal 85%. c. Tujuan Strategis T3, yaitu: Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan menengah berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T3), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut: (1)

Peningkatan prosentase APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%.

(2)

Peningkatan prosentase APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%.

32

(3)

Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SMA/K mencapai 100%.

(1)

Pencapaian

prosentase

lembaga

sekolah

SMA/K

terakreditasi B minimal 85%. d. Tujuan

Strategis

T4,

yaitu:

Terjaminnya

kepastian

untuk

memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4), dicapai dengan menggunakan Startegi sebagai berikut: (1)

Peningkatan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%.

(2)

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 100%.

e. Tujuan

Strategis

T5,

yaitu:

Terwujudnya

ketersediaan,

keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut: (1)

Peningkatan prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah mencapai 95%.

(2)

Peningkatan prosentase lembaga lekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%.

2. Kebijakan Berdasarkan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015, kebijakan pembangunan pendidikan dirumuskan sebagai berikut: NO.

TUJUAN STRATEGIS

I

Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1);

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.

Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06%

Peningkatan jumlah lembaga PAUD berkualitas dan merata

2.

Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%

Peningkatan jumlah pendidik PAUD berkualifikasi pendidik (S1)

3.

Peninpendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%

Peningkatan kualitas sistem pembelajaran pada lembaga PAUD

33

II

III

Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2);

Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan (T3)

1.

Peningkatan prosentase APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SD/SDLB dan Paket A

2.

Peningkatan prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SMP/SMPLB dan Paket B

3.

Peningkatan prosentase APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SD/SDLB dan Paket A

4.

Peningkatan prosentase APM SMP/SMPLB/aket B mencapai 90%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SMP/SMPLB dan Paket B

5.

Penurunan Angka Putus Sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B

Peningkatan jumlah lembaga sekolah yang berkualitas, mudah dijangkau dan merata

6.

Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15

Meningkatkan jumlah guru dan meningkatkan kompetensinya

7.

Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk SD 100% dan SMP 100%

Meningkatkan sistem pembelajaran yang optimal

8.

Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia sekolah untuk jenjang SD 1:192 dan SMP 1:324

Meningkatkan jumlah lembaga sekolah untuk jenjang SD dan SMP

9.

Peningkatan prosentase lembaga sekolah SD/SMP terakreditasi B minimal 85%

Meningkatkan kemandirian lembaga sekolah dmengan peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP

1. Peningkatan prosentase APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SM/SMLB dan Paket A

2. Peningkatan prosentase APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%

Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SM/SMLB dan Paket C

3. Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SMA/K mencapai 100% 4. Pencapaian prosentase lembaga sekolah SMA/K terakreditasi B minimal 85%

Peningakatan sistem pembelajaran yang berkualitas untuk jenjang SMA/K Meningkatkan kemandirian lembaga sekolah dmengan peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMA/K

34

IV

V

Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4)

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5).

1. Peningkatan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%

Peningkatan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memadai

2. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 100%

Peningkatan pembelajaran keaksaraan kepada penduduuk usia diatas 15 tshun

1.

Peningkatan prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah mencapai 95%

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta manajemen sekolah

2.

Peningkatan prosentase lembaga lekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%

Peningkatan pengenalan dan implementasi penerapan jaringan internet di lembaga sekolah

35

Tabel 4.1 RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2011-2015 VISI

MISI

ISU STRATEGIS

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM URAIAN

Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan demokratis, cerdas dan profesional

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan (M1)

Ketersediaan pelayanan pendidikan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang berkualitas masih terbatas

Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten malang

1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06% 2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% 3. Peningkatan kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%

Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan (M2)

Keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas belum sepenuhnya optimal

Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata

%APK PAUD

% Kualifikasi pendidik PAUD formal berijazah S1 % pendidik PAUD informal dan non formla berijaza S1

1. Peningkatan APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%

APK SD/SDLB/Paket A

2. Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%

APK SMP/SMPLB/Paket B

3. Peningkatan APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%

APM SD/SDLB/Paket A

APK PAUD mencapai 83,06%

Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% Kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%

Peningkatan jumlah lembaga PAUD berkualitas dan merata

1. Program pengembang an pendidikan Anak Usia Dini

INDIKATOR Peningkatan APK PAUD

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR

1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumah Peserta hadir dalam kegiatan Lomba Tingka PAUD

2. Pengembangan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi)

Peningkatan jumlah pendidik PAUD berkualifikasi pendidik S1 Peningkatan kualitas sistem pembelajaran pada lembaga PAUD 2. Program Pengemban gan pendidikan dasar

APK SD APK SMP APM SMP Aps SD Aps SMP SPM I.1. SD

1. Pengadaan pakaian seragam

60.000 siswa miskin jenjang SD yang menerima bantuan seragam sekolah

SMP SPM I.2.

2. Pelatihan kompetensi

100 Guru yang

36

4. Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%


5. Penurunan prosentase angka putus sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B

% angka putus sekolah maksimal 0,50%

6. Pencapaian rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15

rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15

7. Pencapaian rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2

rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2

8. Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%

prosentase angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%

9. Pencapaian rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324

rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324

10. Peningkatan prosentase lembaga sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85%

prosentase lembaga sekolah terakreditasi B

SD SMP SPM SD SMP SPM SMP SPM SMP SPM SD SMP

tenaga pendidik

I.3.

3. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

I.3. I.4. I.4

4. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan NonIslam setara SD dan SMP

mengikuti pelatihan Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Tingkat Nasional - Jumlah Lembaga yang mengikuti pelatihan BOS Online . - Jumlah lembaga penerima bantuan BPDGs

5. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

Biaya Operasiinal DAK

6. Penyelenggaraa n Paket A setara SD

Jumlah WB Paket A yang mengikuti pembelajaran Jumlah WB Paket B yang mengikuti pembelajaran Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten

7. Penyelenggaraa n Paket B setara SMP 8. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

37

9. Penyelenggaraa n Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD, MI, SMP dan MTs 10. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK) 11. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (Pendamping DAK)

Jumlah lembaga penerima dana DAK fisik maupun Mutu

12. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (Bantuan Provinsi)

Jumlah lembaga penerima bantuan alat praktek dan peraga siswa Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan Jumlah WB Paket C yang mengikuti pembelajaran Jumlah lembaga yang mengikuti CBT( Computer

13. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan (M3)

Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan masih terbatas

Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan menengah berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata

1.

Peningkatan APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%

% APK SM/SMLB/ Paket C

2.

Peningkatan APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%

APM SM/SMLB/Paket C

3.

Pencapaian prosen tase angka

% angka pendidikan yang

3. Program Pengembang an pendidikan menengah

APK SMA/K/MA APM SMA/K/MA AL SMA/K/MA Aps SMA/K/MA

Provinsi maupun Tingkat Nasional Jumlah siswa penerima bantuan UAS

1. Penyelenggaraan Paket C setara SMA/K 2. Pengembangan metode belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan

Jumlah lembaga penerima dana DAK fisik maupun Mutu

38

4.

5.

Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (M4)

Kepastian untuk memperoleh pendidikan belum mantap

Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak

pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100%

ditamatkan jenjang SMA/K

Pencapaian rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432

rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432

Peningkatan prosentase lembaga sekolah terakreditasi B minimal 80%

% lembaga sekolah terakreditasi B

1. Peningkatan prosentase daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%

prosentase daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu

2. Peningkatan prosentase Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 100%

% Angka Melek Huruf (AMH)

AM SMA/K/MA

4.

Pengem bangan pendidikan luar sekolah

Angka Melek Aksara

komunikasi 3. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA, SMK dan MA

Jumlah siswa penerima bantuan UAS

4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Bantuan Provinsi)

Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Tingkat Nasional

1. Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah Peserta yang mengikuti program pengentasan buta aksara Jumlah peserta yang megikuti program keterampilan Jumlah peserta yang hadir dalm sosialisasi pendidikian non formal Jumlah peserta yang hadir dalm sosialisasi pendidikian non formal Jumlah peserta yang hadir

2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 3. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 4. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Bantuan Provinsi)

Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan

Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan

Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan

Penyediaan profesional kompeten mendukung pendidikan

guru dan dalam mutu

Jumlah guru berkelayakan serta guru bersertifikat pendidik

Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas

Guru SD S1 67 %, dan 43 % ersertifikat ; Guru SMP S1

1. Program Pengemba ngan tenaga pendidik

Meningkatnya kelayakan, kompetensi dan profesionalitas pendidik

BasedTest )

1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

39

pendidikan (M3)

masih terbatas

yang layak

guru

87 %, dan 40 % ersertifikat pendidik ; Guru SMA/K S1 100 %, 90 % bersertifikat pendidik

dan kependidik an

2. Pelaksanaan uji coba kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah peserta yang hadir

3. Pembinaan kelompok kerj guru (KKG)

Jumlah Guru yang mengikuti UKG Jumlah peserta yang hadir

4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan kependidikan 6. Pelaksanaan uij kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Bantuan Provinsi) Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan (M5)

Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah belum optimal

Terwujudnya 1. Peningkatan ketersediaan, prosentase SPM keterjangkauan, pendidikan telah kualitas dan mencapai 95% relevansi lembaga sekolah pendidikan 2. Peningkatan menengah prosentase yang optimal lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%

% SPM pendidikan

% sekolah yang memiliki fasilitas internet

2. Program Pengemba ngan Manajemen Pendidikan

Data base pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah peserta yang hadir

1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Dokumen SAKIP yang baik

2. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

3. Pembinaan Dewan

Jumlah peserta yang

40

Pendidikan

hadir

4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

DataPokok Pendidikan

5. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Jumlah Peserta yang hadir

41

Tabel 4.2. TUJUAN DAN SASARAN

NO

TUJUAN

1

Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang

2

Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

59,58

65,45

71,32

77,19

83,06

1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 83,06%

APK PAUD

2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% 3. Peningkatan kKualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%

% pendidik PAUD formal kualifikasi S1

15

20

25

30

45

% pendidik PAUD non formal dan informal kualifikasi S1

20

25

30

40

50

1. Peningkatan APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%

APK SD/SDLB/Paket A

113,05

113,10

113,15

113,15

113,20

2. APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%

APK SMP/ SMPLB/ Paket B

88,50

90

91,5

93,5

98

3. APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%

APM SD/SDLB/Paket A

99

99,40

99,60

99,80

100

4. APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%

% APM SMP/SMPLB/Paket B

70

75

80

85

90

5. Penurunan prosentase angka putus sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/SDLB/Paket

% Angka putus sekolah di seluruh jejang

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

42

A dan SMP/SMPLB/Paket B

3

Terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah, berkualitas dan relevan

6. Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15

Rasio Guru siswa jenjang SD dan SMP

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

7. Rasio Guru Murid perkelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2

Rasio Guru Murid perkelas rata-rata jenjang SD dan SMP

SD 1:1, SMP 1:2

SD 1:3, SMP 1:2

SD 1:3, SMP1:2

SD 1:3, SMP 1:2

SD 1:3, SMP 1:2

8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100%

% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD dan SMP

SD 100%, SMP 100%

SD 100%, SMP 100%

SD 100%, SMP100%

SD 100%, SMP100%

SD 100%, SMP100%

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SD 1:192, SMP 1:324

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

SD 192, SMP 324

SD 192, SMP 324

SD 192, SMP 324

SD 192, SMP 324

SD 192, SMP 324

10. Lembaga Sekolah Terakreditasi B Minimal 85%

% Lembaga Sekolah terakreditasi B

77 %

79 %

81 %

83 %

85 %

1. % APK SM/SMLB/Paket C % APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%

54 %

56 %

64 %

75%

80 %

2. % APM SM/SMLB/Paket C % APM SMA/SMLB/Paket C mencapai 75%

49 %

55%

59 %

62 %

75 %

3. % Angka putus sekolah % Angka Putus Sekolah maksimal 0,7% untuk jenjang untuk jenjang SM/SMLB/Paket C SM/SMLB/Paket C

< 1,10 %

< 1,0, %

< 0,9 %

< 0,8 %

< 0,7 %

4. Rasio Guru Murid Rasio Guru Murid jenjang SM/SMLB/Paket C 1:15 SM/SMLB/Paket C

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

43

5. Angka pendidikan yang % Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K ditamatkan jenjang SD dan 100% SMP

100%

100%

100%

100%

100%

6. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Penduduk Usia Sekolah SMA/K 432

432

432

432

432

432

7. Lembaga Sekolah % Lembaga Sekolah SMA/K Terakreditasi B Minimal 85% terakreditasi B

75%

80%

81%

83%

85%

4

Terwujudnya layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

% Meningkatkan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu 60%

% Meningkatkan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang

5

Tersedianya layanan Meningkatnya Angka Melek Huruf % Angka Melek Huruf pendidikan kesetaraan (AMH) 100% yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

6

Terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan jenjang PAUD, Dasar dan Menengah serta pendidikan luar sekolah yang akuntabel, demokratis dan mandiri

20

32

40

45

60

96,08%

97,06%

97,63%

98,81%

100%

pendidikan telah % lembaga sekolah yang 40% lembaga telah mencapai SPM

20%

25%

30%

35%

40%

2. Lembaga sekolah yang % Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet 90% memiliki fasilitas internet

50%

60%

70%

80%

90%

1. % SPM mencapai sekolah

44

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008. Rencana Program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi kegiatan: a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Kabupaten Malang. b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

APK PAUD

KONDISI AWAL (2010)

36,29

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

59,58

65,45

71,32

77,19

83,06

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meliputi kegiatan: a. Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah. b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik. c. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi. d. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB

serta

Pesantren

Salafiah

dan

Satuan

Pendidikan

NonIslam Setara SD dan SMP. e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD dan SMP. f.

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/SMP (DAK).

g. Penyediaan

Dana

Pengembangan

Sekolah

Untuk

SD/SMP

(Pendamping DAK).

45

h. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi Jawa Timur). Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

APK SD/SDLB/Paket A

113,00

113,05

113,10

113,15

113,15

113,20


85,57

88,50

90,00

91,50

93,50

95,00

APM SD/SDLB/Paket A

97,00

99,00

99,40

99,60

99,80

100

APM SMP/SMPLB/Paket B

67,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

% Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B

1,40

1,30

1,10

0,90

0,70

0,50

Rasio guru siswa SD dan SMP

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

SD 1:17 SMP 1:15

Rasio guru siswa perkelas ratarata SD dan SMP

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

SD 1:3 SMP 1:2

% pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP

100

100

100

100

100

100

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD dan SMP

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

SD 192 SMP 324

75

77

79

81

83

85

% Lembaga sekolah terakreditasi B

3. Program Pendidikan Menengah, meliputi kegiatan: a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah. b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik. c. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA. d. Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi. e. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA dan SMK.

46

f.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

APK SM/SMLB/Paket C

59,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

APM SM/SMLB/Paket C

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K

99,99

100

100

100

100

100

432

432

432

432

432

432

73,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K

%Lembaga sekolah terakreditasi B

4. Program Pendidikan Non Formal, meliputi kegiatan: a. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup. c. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal. d. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi Jawa Timur). Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

% daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu

60,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00


93,00

96,08

97,06

97,63

98,81

100

47

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi kegiatan: a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik. b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. c. Pembinaan kelompok Kerja Guru (KKG). d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan. e. Pengembangan Sistem pendataan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan. f.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

% SPM pendidikan

75,00

85,00

86,00

88,00

90,00

95,00

% Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, meliputi kegiatan: a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan. b. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan. c. Pembinaan Dewan Pendidikan. d. Penerapan Sistem dan Informasi Manajamen Pendidikan. e. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu pendidikan. Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

48

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

% SPM pendidikan

75,00

85,00

86,00

88,00

90,00

95,00

% Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

49

Tabel 5.1

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TUJUAN 1. Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang

2.Terjaminnya keterjangkaua n pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AWAL

2011 TARGET

2012 Rp.

TARGET

2013 Rp.

TARGET

2014 Rp.

TARGET

KONDISI KINERJA

2015 Rp.

TARGET

AKHIR

Rp.

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.

1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06%

1. % APK PAUD

2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%

2. % Pendidik Kualifikasi S1

3. Peningkatan Kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%

3. % Pendidik PAUD Non Formal dan Informal Kualifikasi S1

2. PAUD

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi Jawa Timur)

B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Peningkatan APK SD/ SDLB/ Paket A mencapai 113,20 % 2. Peningkatan APK SMP/ SMPLB/ Paket B mencapai 98 % 3. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/ Paket A mencapai 100% 4. Peninngka Partisipasi Murni ( APM) SMP/ SMPLB/ Paket B mencapai 90% 5. Penurunan prosentase Angka putus sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/ Paket A 6. Rasio guru siswa SD mencapai 1:17

1. 2. 3. 4. 5.

APK SD 113,20 % APK SMP 95 % ; APM SD 100% APM SMP 90% Rasio Guru Murid (Perjenjang Pendidikan ) SD 1 : 17 SMP 1 : 15 6. Rasio Guru Murid perkelas rata-rata (perjenjang pendidikan ) SD 1:3, SMP 1: 7. Putus SD 0 %, Putus SMP < 0,5 % 8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100%. 9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (perjenjang pendidikan ) SD 192, SMP 324 10. Lembaga Sekolah terakreditasi B

1. % APK PAUD

36,29 %

59,58

816,52

65,45

1.100,34

71,32

1.265,39

77,19

1,455,20

83,06

1,673,48

Tercapainya APK PAUD 83,06 %

2. Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal

20

25

650.00

30

700.00

35

700.00

40

700.00

45

700.00

Tercapainya kualifikasi S1 45%

3. Kualifikasi pendidik PAUD informal dan non formal berkompetensi S1

25

30

35

40

45

50

Tercapainya kualifikasi S1 50%

1. APK SD 113,20 %

112,94%

113,05

113,10

113,15

113,15

113,20

2. APK SMP 95 %

85,57%

88,50

90,00

91,50

93,50

95,00

113,20 % 95 %

99,40

99,60

99,80

100

100%

75

80

85

90

90 %

1,10

0,90

0,70

0,50

3. APM SD 100%

97%

99

4. APM SMP 90%

67%

70

100 60 5. Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B) 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Pengadaan pakaian seragam sekolah Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Penyediaan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Pesantren Salafiah dan Satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP Penyelenggaraan Paket

1,40 %

1,30

-

0,50

-

-

-

-

-

-

-

60.000 siswa

100

100

100

100

114

100

114

60.000 siswa 100

6.000.000

100

114

600 pendidik

60

66

66

60

66

60.5

66

60.5

66

60.5

390 siswa

100 wb

50

100 wb

59,4

100 wb

60

100 wb

60

100 wb

100 wb

50

600 WB

50

dan SMP mencapai 1:15 7. Rasio guru siswa perkelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2 8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100% 9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (perjenjang pendidikan ) SD 192, SMP 324 10. Lembaga Sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85 %. 3. Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan

4. Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak

1. % APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%; 2. % APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%; 3. % Angka putus sekolah maksimal 0,7% untuk jenjang SM/SMLB/Paket C 4. Rasio guru siswa SM/SMLB/Paket C mencapai 1:15 5. Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100% 6. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/K mencapai 432 7. Lembaga sekolah terakreditasi B minimal 85% Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 100%

minimal mencapai 85 %.

7. 8. 9.

10.

11.

12.

1. 2. 3.

4.

APK SM > 67 % Angka Putus Sekolah < 0,7 % Masing-masing kawasan pemb. dan kecamatan di perbatasan mempunyai lembaga SMK negeri ; Seluruh SMK N menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewira-usahaan

C.

1. 2. 3. 4.

5. 5.

Seluruh lembaga SMA/K mengimplemantasi kan integrasi nilainilai pendidikan karakter dalam KTSP


6.

A setera SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (UAS) Sd dan SMP Penyediaan dana pengambangan sekolah untuk SD dan SMP (DAK) Penyediaan dana pengambangan sekolah untuk SD dan SMP (pendamping DAK) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (bantuan provinsi Jawa timur)

Program Menengah

Pendidikan

7. 8. 9. 10.

APK SM 62 % APM SM 53 % Angka Putus Sekolah < 0,7 % Angka Kelulusan

1.

Angka Melek Huruf

150 WB

150 wb

100

150 wb

100

150 wb

100

150 wb

120

150 eb

120

900 wb

21 jenis lomba

21 jenis lomba

400

21 jenis lomba

400

21 jenis lomba

450

21 jenis lomba

526

21 jenis lomba

526

126 kegiatan

65,00 % 60,00 % 1,30 %

70,00 % 65,00 % 1,10 %

75,00 % 70.00 % 0,90 %

80,00 % 75,00 % 0,70 %

85,00 % 80,00 % 0,50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Penambahan ruang kelas sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan Paket C setara SMA Pengembangan metode belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (UAS) SMA/K Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (bantuan provinsi Jawa Timur)

D. Program Pendidikan Non Formal 1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 3. Publikasi dan Sosialisas Pendidikan Non Formal 4. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Bantuan provinsi Jawa Timur) E. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

93,00 100

96,08 100

400

97,06 100

400

97,63 100

400

98,81 100

450

100 100

450

98,81 600 WB

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

600 WB

100

100

100

100

100

100

100 orang 150 orang

100 0rang 150 orang

150 170

100 0rang 150 orang

150 170

100 0rang 150 orang

100

100

100

100

100

600 Peserta

150

100 0rang

150

100 0rang

150

600 orang

170

150 orang

170

150 orang

170

900 0rang

51

3. 4.

5.

6.

Ketersediaan, keterjangkaua n dan relevansi pendidikan menengah yang optimal

1. % SPM pendidikan mencapai 40% lembaga sekolah 2. Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%

1. 2.

% Lembaga sekolah yang mencapai SPM % Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet

F.

1. 2.

3. 4.

5.

dan tenaga kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Bantuan provinsi Jawa Timur) Program Manajemen pelayanan pendidikan

Pelaksanaan hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajamen pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

250 orang 200 orang

1 data base kepegawaian

250 orang 200 oang

200

250 orang 200 orang

200

100

100

1 data base kepegaw aian

150

300 orang

125

250 orang 200 orang

200

250 orang

200

250 orang

200

1.500 orang

125

200 orang

125

200 orang

125

1.200 orang

100

1 data base kepegaw aian

100

1 data base kepegawai an

100

1 data base kepegawai an

100

150

300 orang

150

300 orang

150

300 orang

150

1.800 orang

1.300

35 Kegiatan

125

1. Penyusunan Data Pokok Pendidikan 2. Penyusunan Data Profil Pendidikan 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan 300 orang

300 orang

-

-

-

1 Keg

50

1 Dapodik,profil, dok perencanaan

1 Dapodik, profil, dok perenca naan

200

300 Orang

300 Orang

1 Kegiatan

90

-

1 Keg 1 Dapodik, profil, dok perenca naan 300 Orang

-

50 200

90

-

1 Keg 1 Dapodik, profil, dok perenca naan 300 Orang

-

50

15 Keg.

1 Keg

1.3.50

20 Keg

50

1 Keg

50

200

1 Dapodik,pr ofil, dok perencanaa n

200

1 Dapodik,pr ofil, dok perencana an

200

90

300 Orang

90

300 Orang

90

6 Kegiatan 1 Dapodik,profil, dok perencanaan

1.800 Orang

52

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008. 2.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi kegiatan : a.

Pembangunan Gedung TK Negeri Pembina

b.

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK dan PAUD

c.

Pengembangan PAUD

d.

Pengembangan dan Sosialisasi kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran TK dan PAUD

3.

Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun a.

Pembangunan Gedung SMP Negeri

b.

Pengembangan dan penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap

c.

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

d.

Pengadaan sarana prasarana sekolah Tingkat SD dan SMP

e.

Rehabilitasi Gedung Sekolah SD dan SMP

f.

Pembangunan fasilitas penunjang pembelajaran tingkat SMP

g.

Worskshop KTSP Tingkat SD

h.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP

i.

Pengembangan SD Sekolah Standart Nasional (SSN)

j.

Pengembangan SMP Sekolah Standart Nasional (SSN)

k.

Pengembangan SMP Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

l.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SD dan SMP

m.

Workshop Comprehensif Teaching and Learning (CTL) tingkat SMP

n.

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMP

o.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

4.

Program Pendidikan Menengah a.

Pembangunan Gedung SMK Negeri

b.

Pembangunan fasilitas penunjang pembelajaran tingkat SMA dan SMK

c.

Pengadaan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA / SMK

d.

Workshop KTSP tingkat SMA/SMK

e.

Workshop kompetensi teknis Guru SMK

53

f.

Workshop TIK di sekolah tingkat SMA/SMK

g.

Perluasan jaringan kerjasama dengan DU/DI dalam rangka pengembangan bursa kerja lulusan SMK

5.

6.

h.

Pengembangan kelembagaan dan MBS tingkat SMA

i.

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMA/SMK

j.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pake C setara SMA

Program Pendidikan Non Formal a.

Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

b.

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

c.

Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa / Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus

7.

a.

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PLB

b.

Workshop KTSP PLB

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

b.

Pembinaan KKG dan MGMP

c.

Peningkatan Kualifikasi Pendidik

d.

Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e.

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan

f.

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

g.

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi PTP

8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a.

Evaluasi hasil Kinerja Pendidikan

b.

Pembinaan Dewan Pendidikan

c.

Penerapan SIM Pendidikan

54

Tabel VI

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROGRA

NO

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

2

3

1

1.01

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (AKHIR 2010)

4

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TA

TARGET INDIKATOR

Rp. (dlm jutaan)

TARGET INDIKATOR

Rp. (dlm jutaan)

5

6

7

8

PENDIDIKAN

99.002,36

a

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meningkatnya akses pdd 4-6 th ke PAUD

APK PAUD 53,71 %

59,58%

b

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Meningkatnya akses pdd 13-15 th ke SMP

APK SMP 92,26 %

94,47%

c

Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya akses pdd 16-18 th ke SM

APK SM 39,25 %

45,40%

d

Program Pendidikan Non Formal

Tuntas Buta Aksara & meningkatnya kecakapan hidup pdd

Angka Buta Aksara >45 th 0,76 % Kec. Hdp 72 %

0,43% 74 %

e

Program Pendidikan Luar Biasa

Seluruh penyandang tuna tertampung pada PLB

APK PLB 65,54 %

69,76%

f

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepend.

Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi guru

Guru S1 prof. 58,49 %

66,79%

g

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkanya mutu manajemen pelayanan sekolah

Sek ber IT 14,20 %

26,68%

816,52

93.217,32

2.914,35

703,46

13,40

1.021,17

316,14

TARGET INDIKATO

9

133.415,28

65,45%

96,68%

51,55%

1.100,34

125.619,36

3.927,37

0,23% 76 %

947,99

71,66%

75,09%

18,06

1.376,13

39,16%

426,03

55

71,32

98,89

57,70

0,00 78

75,56

83,39

51,64

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011-2015 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan melekat pada Dinas Pendidikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 20112015

disusun

mengantisipasi

sebagai aktualisasi perencanaan berbagai perubahan

dalam

dan perkembangan

rangka

mengikuti

dan

baik internal maupun

perkembangan eksternal di tingkat regional, nasional maupun global.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai dokumen perencanaan, maka penyusunan berbagai program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan tahunan kiranya harus mengacu dan berpedoman pada Renstra yang telah disusun, agar penuangan program dan kegiatan tersebut realistis dan relevan dengan kebutuhan serta korelatip dengan rencana pencapaian target yang ditetapkan.

56

KATA PENGANTAR

Teriring panjatan puji syukur kehadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan.

Dalam rangkaian tindak lanjut dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Malang 2011 – 2015, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 - 2015 merupakan arah dan pedoman pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang yang hendak dicapai dalam kurun 2011 – 2015 dengan berpatokan pada pencapaian berbagai hasil pembangunan pendidikan saat ini.

Selanjutnya dalam perjalannya, Renstra telah dilakukan penyelarasan terhadap perkembangan yang terjadi dan dituangkan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang.

Harapan terealisasi dan ketercapaian program pembangunan pendidikan yang sudah dituangkan, kiranya tidak terlepas dari motivasi, kebersamaan, dukungan dan koordinasi serta sinergitas seluruh komponen penyelenggara pendidikan di Kabupaten Malang.

Malang, 2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Ir. BUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 196006221988111001

57

BAB I PENDAHULUAN. pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik. Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga untuk itu

Recommend Documents