BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Indonesia `merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang akan selalu melakukan pembangunan nasional guna mensejahterahkan rakyatnya. Pembangunan yang mensejahterakan rakyat dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan rakyat. Pembangunan dapat dilaksanakan jikalau dana atau biaya yang diperlukan memadai. Dan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan adalah penerimaan pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan negara dari tahun 2009 sampai tahun 2012, pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia. Ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak dalam negeri diatas 70 persen dari total keseluruhan penerimaan negara (Selvia 2015:1). Dapat dilihat dari tabel 1.1, dari tahun 2013-2014, pendapatan negara Indonesia yang berasal dari penerimaan pajak sebesar sekitar 74% dan tahun 2015 sekitar 83% dari total keseluruhan pendapatan negara, dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Tabel 1.1 Pendapatan Negara Indonesia 2013-2015 Jenis Pendapatan Negara 2013 2014 2015 Pendapatan Dalam Negeri 1.432,07 T 1.545,46 T 1.488,2 T a. Penerimaan Pajak 1.077,31 T 1.146,87 T 1.235,80 T b. Penerimaan Negara Bukan 354,76 T 398,59 T 252,40 T Pajak (PNBP) Hibah 5,79 T 5,03 T 3,30 T Total Pendapatan Negara 1.438,90 T 1.550,49 1.491,50 T Sumber:www.pajak.go.id.Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 pertumbuhan penerimaan di tengah perlambatan ekonomi (11/2016)
Universitas Sumatera Utara
Dengan sistem pemerintahan Indonesia yang Desentralisasi yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah dengan tanggungjawabnya dapat melakukan pembangunan didaerahnya yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dan mengurangi kerbergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya pelimpahan wewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, juga disertai dengan pelimpahan keuangan (desentralisasi fiskal) yang dimana Pemerintah Daerah sendiri yang juga mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri. Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu bagiannya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan bukan hanya perubahan pada pembatasan jenis pajak, tetapi dalam Undang-Undang ini juga terjadi perubahan mulai dari penguatan local taxing power yang dilakukan dengan memperluas objek pajak daerah, menambah jenis
Universitas Sumatera Utara
pajak daerah, menaikkan tarif maksimum pajak daerah dengan daerah sendiri yang menetapkan tarif pajak daerah, kemudian perubahan sistem pengawasan dilakukan melalui evaluasi rancangan peraturan daerah sebelum dan setelah menjadi peraturan daerah dan membatalkan peraturan daerah jika bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perubahan pada pengaturan untuk optimalisasi pemunggutan dan pemanfaatan hasil pajak daerah dilakukan dengan memperbaiki porsi bagi hasil pajak provoinsi dan kabupaten/kota dan mengatur kembali pemberian intensif pemungutan (Laksana 2013:56). Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, setiap daerahpun semakin gencar untuk dapat meningkatkan hasil pajak daerahnya dan bertanggungjawab membuat Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Salah satunya adalah Kota Semarang yang mengeluarkan Perda tentang Pajak Reklame. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi pemasangan reklame liar dan sebagai pedoman bertindak yang digunakan aparat dalam pendaftaran, penghitungan, penungutan, penagihan dan penerbitan reklame dengan tujuan agar penyelengara reklame mengerti akan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi pemasangan reklame tanpa ijin dan akhirnya dapat meningkatkan potensi dan penerimaan pendapatan daerah. http://eprints.undip.ac.id/Ary Rismawati (Diakses 18 Januari 2016 pada pukul 13:22) Begitu juga dengan Kota Samarinda yang telah mengalami beberapa kali perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame hingga perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, semakin tersedianya sumber daya aparatur atau petugas yang menangani penarikan pajak reklame, penyuluhan dan sosialisasi Perda kepada masyarakat
Universitas Sumatera Utara
pengguna jasa reklame agar mengerti dalam memahami sistem prosedur Pajak Reklame serta peningkatan dalam sarana dan prasarana pelayanan pajak (Ridha 2014: 1473-1486) Begitu juga halnya dengan Kabupaten Deli Serdang yang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah guna untuk menggali potensi-potensi pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga membantu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintahan yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak yang mengharapkan pendapatan pajak akan meningkat setiap tahunnya. Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Deli Serdang Tahun 2012-2015
140.000.000.000,00 120.000.000.000,00 100.000.000.000,00 80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00
2012 2013 2014 2015
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Dari tabel diatas, salah satu pajak daerah yang dikelola oleh DISPENDA Deli Serdang adalah pajak reklame. Walaupun jika kita lihat dari data diatas, penerimaan pajak reklame signifikan selalu mengalami peningkatan, dan
Universitas Sumatera Utara
dikatakan penerimaan pajak daerah nomor tujuh (7) tetapi cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli darah. Besar kecilnya penerimaan pajak terutama pajak reklame tergantung dari mekanisme yang dilakukan oleh DISPENDA Deli Serdang mulai dari pendaftaran hingga pemungutan pajak. Menurut informasi yang didapat, tidak semua daerah Kabupaten/Kota belum tercapainya jumlah pendapatan pajak sesuai dengan target yang direncanakan. Seperti Kota Bekasi dimana realisasi pajak reklame hinggga kuartal III/2015 baru mencapai
Rp19,97
miliar
atau
30%
dari
total
target
Rp66,16
miliar. http://finansial.bisnis.com/MuhammadHilman (Diakses Sabtu 16 Januari 2016 pada pukul 10:25 WIB). Begitu juga di Provinsi Lampung, salah satu kotanya yaitu Kota Tapis Berseri pada tahun 2013 mencapai 86% atau Rp17,4 miliar dari total target pajak reklame sebesar target Rp20,5 miliar. Hal ini diakibatkan lesunya perekonomian di daerah ini selama setahun terakhir. http://lampost.co/berita/ekonomi-lesu-padkota-hanya-terealisasi-5748 (Diakses Sabtu 23 Januari 2016 pada pukul 11:10 WIB) Begitu juga di Bandar Lampung realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015, hanya Rp.248,14 miliaratau sekitar 57,48% dari target Rp.432 milyar. Yang dimana realisasi pajak reklame hanya 86% atau 17,4 miliar dari target Rp. 20,5 miliar. Walaupun pajak reklame ini cukup tinggi dalam hal penerimaan daripada sepuluh pajak daerah lainnya di tahun 2015, tetapi baiknya pemerintah lebih
mengoptimalkan
pajak
reklame
agar
tahun
selanjutnya
dapat
meningkat. http://www.rri.co.id/post/berita/FeryNuryadi.html (Diakses Sabtu 23 januari 2016 pada pukul 11. 20 WIB)
Universitas Sumatera Utara
Dari informasi diatas memang beberapa daerah di Indonesia tidak tercapainya target penerimaan dari setiap pajak daerah. Tetapi juga ada daerah yang pajak reklamenya terealisasi targetnya bahkan lebih dari yang ditargetkan. Salah satunya adalah Kota Bogor yang penerimaan pajaknya melebihi dari target yang
ditetapkan.
Dimana
pajak
reklame
mendapatkan
sebesar 104,36%), atau Rp12.523.029.916 dari target
penerimaan
Rp 12.000.000.000.
pencapaian target ini menunjukan bahwa masyarakat Kota Bogor sudah mulai sadar akan pajak. Sebab, mulai dari awal tahun 2015 dispenda terus memberikan sosialisasi dan edukasi sadar pajak kepada masyarakat secara langsung. Tak hanya itu untuk memudahkan pembayaran pajak, dispenda rutin membuka stand pembayaran Balaikota.
pajak
di
setiap
tempat
keramaian
seperti
Kantor
http://suaraindonesia-news.com/dispenda-kota-bogor-lebihi-targer-
pajak-2015/(Diakses Minggu 24 Januari 2016 pada pukul 20.45 WIB) Serta Kota Padang juga mendapatkan penerimaan pajak reklame yang lebih dari target yang ditetapkan dimana realisasi pajak reklame sebesar pajak reklame 102,1% miliar.
atau
Rp
5.6
miliar
dari
target
Rp5,5
http://humasppid.padang.go.id/index.php/informasi-
artikel/DavidSeptian/544-dispenda-padang-siap-tingkatkan-pencapaian-di-2016 (Diakses Sabtu 23 Januari 2016 pada pukul 11.15 WIB) Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang yang dimana belum dapat mencapai target pajak reklame. Dimana penerimaan pajak reklame di Kabupaten Deliserdang tahun anggaran 2014 hanya tercapai Rp 2,027 miliar (36,86%) dari target Rp 5,5 miliar. Minimnya pencapaian target tersebut karena banyak reklame atau billboard di daerah itu tak memiliki izin. Padahal cukup
Universitas Sumatera Utara
banyak
potensi
pajak
reklame
yang
seharusnya
dapat
dipungut. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/04/145096/realis asi-pajak-reklame-deliserdang-hanya-36persen/ (Diakses Senin 25 januari 2016 pada pukul 09.50 WIB) Begitu juga dengan Kabupaten Deli Serdang. Jika dilihat penerimaan yang didapat dari Pajak Reklame yang selalu meningkat, dimana pada tahun 2013 didapat sekitar 1.141.277.497,47, tahun 2014: 2.027.092.994,50 dan tahun 2015:4.557.227.734,51 walaupun tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Tetapi itu tidak membuat aparat pemungut pajak/ Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merasa bangga dan senang akan pencapaiannya. Namun semakin membuat strategi-strategi yang mampu meningkatkan penerimaan dari pajak reklame ditengah-tengah banyaknya reklame liar sehingga pada akhirnya diharapkan
dapat
mendukung
sumber
pembiayaan
daerah
dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan dan memeratakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Menurut Abu Bakar dalam Halim (2001:147) salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Sebagai contohnya, dalam jurnal Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) melalukan upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian target penerimaan salah satunya dengan intensifikasi. Kegiatan intensifikasi yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan perbaikan basis
Universitas Sumatera Utara
data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling. Dan intensifikasi inipun dinilai cukup efektif dilakukan yang dapat dilihat dari meningkatnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang juga diiringi dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Dana:2014). Berkaitan dengan permasalahan mengenai Pajak Reklame, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Evaluasi Pelaksanaan
Intensifikasi pemungutan Pajak Reklame guna meningkatkan PAD Kota Medan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”.
1. 2 Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakang, rumusan pertanyaan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Intensifikasi pemungutan Pajak Reklame guna meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang?” 1. 3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak reklame guna meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk menggambarkan secara mendalam hambatan-hambatan dan upaya upaya yang dilakukan dinas pendapatan daerah dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang.
Universitas Sumatera Utara
1. 4 Manfaat Penelitian 1. Secara subjektif, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan melatih kemampuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah. 2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan menjadi sumber referensi bagi pembaca. 3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak reklame guna meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang.
1. 5 Sistematika Penulisan Sistematika yang disusun dalam rangka memaparkan secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat diketahui secara singkat yakni sebagai berikut: BABI
:Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan
BAB II
:Kajian Pustaka Bab ini berisikan kerangka teori, peneliti terdahulu dan definisi konsep.
Bab III
: Metode Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Bab ini memuat tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian Bab ini memuat tentang gambaran umum tentang Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang. BAB V
: Penyajian Data Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis, serta memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan pada bab sebelumnya.
BAB VI : Analisis Data Bab ini berisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti BAB VII : Penutup Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
