BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pendapatan negara yang sangat besar. Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor minyak dan gas (migas). Karena sumber daya migas Indonesia saat ini mulai menipis dan tidak mungkin dapat untuk diperbaharui lagi. Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sektor selain migas. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat, dimana hampir 80% (delapan puluh persen) penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Adapun pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Setiap Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban memiliki NPWP tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
1
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), di samping wajib memiliki NPWP juga wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Data yang diperoleh dalam Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP Pratama Tanjungbalai Karimun pada periode 2009 sampain dengan 2013 berjumlah 1174 permohonan yang telah dikukuhkan sebagi PKP. Dengan perincian pertahun ialah tahun 2009 jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang melakukan pengukuhan sebanyak 110 Wajib Pajak/Badan. Pada tahun 2010 jumlah yang melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebanyak 205 Wajib
Pajak/Badan. Jumlah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tahun 2011 sebanyak 389 Wajib Pajak. Jumlah pengukuhan tahun 2012 sebanyak 530 Wajib Pajak/badan. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebanyak 470 Wajib Pajak/Badan. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPP Pratama Tanjungbalai Karimun mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya. Sedangkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci sebagai berikut. Tabel 1.1 Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP baik secara permohonan maupun secara jabatan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Jan 2 5 7 29 70
Feb 4 2 8 31 80
Mar 2 5 1 28 64
Apr 2 4 7 24 104
Mei 1 2 5 35 74
Jun 2 8 7 23 62
Jul 5 4 1 30 44
Agust 2 9 4 54 10
Sept 4 3 2 52 31
Oktr 3 2 4 77 32
Nov 4 3 7 79 38
Des 3 4 4 101 55
Total 33 50 57 563 664 1367
Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Berdasarkan Tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak semakin meningkat dari tahun 2009–2013. Tahun 2009 jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang melakukan pengukuhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga). Pada tahun 2010 jumlah yang melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebanyak 50 (lima puluh) atau naik sebesar 51,5% (lima puluh satu koma lima persen) dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tahun 2011 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) atau naik sebesar 14% (empat belas persen) dibandingkan tahun 2010. Jumlah pengukuhan tahun 2012 sebanyak 563 (lima
ratus enam puluh tiga) atau naik sebesar 887,7% (delapan ratus delapan puluh tujuh koma tujuh persen) dibandingkan tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebanyak 664 (enam ratus enam puluh empat) atau naik sebesar 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen). Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa peningkatan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling besar terjadi pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu karena kegiatan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak dan hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal sedang giat-giatnya melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan Pengusaha Kena Pajak yang benar-benar aktif dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Akibat gencarnya pemberitaan mengenai registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak mengakibatkan Wajib Pajak yang belum mengukuhkan dirinya
sebagai
Pengusaha Kena Pajak menjadi tergerak untuk melakukan pengukuhan. Di samping itu kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak disentra-sentra ekonomi membuat para pelaku ekonomi sadar dengan kewajibann perpajakannya. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari penelitian di KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan semakin meningkatnya pengukuhan pengusaha kena pajak, maka diperlukan tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tata cara tersebut meliputi tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dokumen yang disyaratkan dalam pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, prosedur pengajuan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penerbitan keputusan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, khususnya mengenai tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi
judul
tugas
akhir
yaitu
“TATA
CARA
PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI”.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian tugas akhir ini dibuat dan disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Tata cara atau prosedur kerja pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan judul tersebut diatas,tujuan dari penelitian atas tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Tata cara atau prosedur kerja pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci. 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan sumbangan ilmu mengenai tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak khususnya di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. 2. Memberikan masukan perbaikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 3. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.
1.4 Metode Penelitian 1.4.1 Lokasi Penelitian Penelitian atas tugas akhir ini akan dilakukan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. 1.4.2 Waktu Penelitian Waktu penelitian dilakukan tanggal 08 April 2014 dan akan direncanakan selesai tanggal pada tanggal 30 Mei 2014. 1.4.3 Jenis Data Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut: 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada
Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Data primer ini meliputi data untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperolehdi perpustakaan dan internet. 1.4.4 Metode Pengumpulan Data 1. Interview Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci. 2. Dokumentasi Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci. 1.4.5 Analisis Data Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kualitatif dan kuantitatif atas data primer dan data sekunder.
1.5 Sistematika Penulisan Tugas akhir ini disusun dengan sistematikan penulisan sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.
BAB II
:
GAMBARAN
UMUM
KPP
PRATAMA
PANGKALAN
KERINCI Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP Pratama Pangkalan Kerinci, struktur organisasi, dan uraikan tugas KPP Pratama Pangkalan Kerinci BAB III
:
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Bab ini berisikan mengenai tinjauan teori dan tinjauan praktek. Tinjauan teori meliputi definisi pajak, fungsi pajak, pajak menurut syari’ah, dasar hukum pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, definisi PPN, definisi dan fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak, tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, dan sanksi yang terkait dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tinjauan praktek meliputi prosedur kerja pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kendala-kendala dalam pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan upaya-upaya peningkatan kepatuhan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
BAB IV
:
PENUTUP Bab ini menguraikan mengenai hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.
