BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang didasari prinsip otonomi daerah dan dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah secara proporsional untuk mengelola secara luas dan memiliki tanggung jawab nyata dengan mekanisme pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil dan merata baik berupa uang maupun sumber daya lainnya yang telah diatur menurut undang-undang yang berlaku. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat membangun suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil merata. Indikator dari

keberhasilan

berkembangnya

sistem

partisipasi

ini

ialah

masyarakat

tertampungnya dalam

aspirasi

warga,

pembangunan

daerah,

pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada, pengembangan serta transparansi realisasi dari alokasi pendapatan dan belanja. Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah atas roda pemerintahan yang dijalankannya, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam sebagai upaya

untuk menegakkan azas keadilan dalam pembangunan. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat dan mengalokasikannya secara secara transparan dan akuntabel. Konsekuensi fiskal atas pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia ialah kebijakan otonomi daerah mengakibatkan setiap daerah yang terdesentralisasi memiliki tanggung jawab besar yang tidak diiringi oleh kapasitas fiskal yang memadai. Menyadari konsekuensi fiskal tersebut, maka Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan perimbangan keuangan untuk menutupi kesenjangan fiskal tiap daerah dengan harapan bahwa transfer yang berupa dana perimbangan tersebut mampu memberdayakan daerah kearah kemandirian. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa kendati Pemerintah Daerah memperoleh dana perimbangan yang lebih besar, namun hal ini dibarengi dengan merosotnya jumlah Penerimaan Asli Daerah. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki respon pengeluaran operasional yang lebih banyak dari transfer yang diberikan Pemerintah Pusat terutama yang berasal dari Dana Alokasi

Umum daripada yang berasal dari pendapatan asli daerahnya sendiri atau dikenal dengan istilah “Flypaper Effect” yang memberikan indikasi anomali atau keganjilan karena terus bergantung pada suntikan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat sehingga pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari kemudian oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan APBD. Fenomena Flypaper Effect seperti yang diungkapkan sebelumnya adalah suatu pengertian mengenai fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon pengeluaran operasional atas belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah karena mengakibatkan ketergantungan fiskal. Unconditional grants yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara lump sum dari pemerintah pusat. Hal tersebut mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya dan kecenderungan untuk melakukan pemborosan anggaran serta membuka celah penyelewengan dana anggaran. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah memanfaatkan informasi yang bersifat asimetri

dalam penyusunan dan perealisasian APBD sehingga akan menciptakan ilusi fiskal. Pendekatan standar mengenai Flypaper Effect

diresmikan oleh

Bradford dan Oates (1971), memprediksikan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Alasan adalah uang yang sepadan dan dengan demikian Pemerintah Daerah harus memiliki kecenderungan yang sama untuk menafkahkan pendapatan individu atau lump-sum grants (Oates, 1999). Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah otonom sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara sepadan. Hal tersebut berlaku juga terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan penerimaan asli daerahnya sendiri yang berasal dari masyarakat daerahnya dengan sepadan walaupun dalam praktiknya Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum untuk pengeluaran operasionalnya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pramela (2009) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa pengujian secara simultan membuktikan bahwa telah terjadinya Flypaper Effect pada Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut meneliti pemerintah daerah luar Jawa padahal hingga saat ini output dari desentralisasi

fiskal masih berpusat di pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah yang sudah memiliki keunggulan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu di Pulau Jawa terutama pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak daerah dengan beragam tingkat pendapatan dan kebutuhan fiskalnya. Selain itu, penelitian tersebut hanya menguji Flypaper Effect pada tahun berjalan sehingga perlu penelitian lebih lanjut lagi dengan menggunakan lag agar mengetahui prediksi Belanja Daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Maimunah (2006), dalam penelitiannya tersebut menemukan bahwa terjadi Flypaper Effect pada kabupaten/kota di Sumatera terhadap Belanja Daerah tahun 2004 dengan tanpa lag, selain itu Maimunah menyebutkan bahwa Flypaper Effect juga terjadi ketika digunakan dengan lag, nilai koefisien DAU lebih besar dari DAU tanpa lag demikian pula dengan koefisien PAD dengan lag lebih besar dari PAD tanpa lag. Hal tersebut agar mengetahui bahwa Flypaper Effect berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah. Akan tetapi, penelitian tersebut masih dalam lingkup Sumatera dan dilakukan

berdasarkan data

tahun 2004 yang dimana pada tahun tersebut konsep desentralisasi fiskal masih belum stabil. Selain itu, dalam teknik analisis data masih mengkaji secara cross-section yaitu tahun 2003 dan 2004 sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan runtut waktu data yang lebih jauh sehingga dapat menjawab permasalahan terutama tentang kecenderungan atau prediksi Flypaper Effect dalam meningkatkan jumlah Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD) PADA KOTA/KABUPATEN DI JAWA TENGAH” . B. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah? 2. Apakah terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui adanya Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui adanya Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dan sebagai evaluasi kinerja masa lalu baik dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan

aktuasi dari APBD dan APBN untuk menjadi acuan kinerja masa depan untuk lebih efektif, efisien, dan ekonomis. 2. Bagi Masyarakat Umum Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas pemerinrah daerah dalam pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif. 3. Bagi Kalangan Akademisi Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

A.

Telaah Pustaka 1.

Pengertian Flypaper Effect Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Unconditional grants yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat. Koleman (1996) memberikan penjelasan mengenai efek dari transfer tidak bersyarat yaitu : “The recent creation of lump-sum welfare grants has renewed interest in the effects of intergovernmental aid on state and local spending. One of the more consistent findings in the empirical literature is that lump-sum aid boosts public expenditure more than an equivalent increase in private income”. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap transfer tidak bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan

konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah walaupun dalam beberapa studi empiris banyak ditemukan bahwa transfer tak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya. Menurut teori Peacock dan wiseman dalam Purbayu dan Retno (2005) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman tersebut menjelaskan bahwa secara ideal hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya

Pendapatan

Domestik

Bruto

setiap

masyarakat

menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran Pemerintah Daerah menjadi semakin besar pula. Hal tersebut ternyata tidak selalu ideal dan seolah menyimpang dari

konteks

rill.

Di

temukannya

fenomena

Flypaper

Effect

mengidentifikasikan bahwa Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran atau belanja daerahnya dari grants atau transfer dan lebih “berhemat”

dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari pendapatan asli daerahnya yang merupakan hasil dari kenaikan Pendapatan Domestik Bruto sehingga akan menciptakan kecenderungan pemborosan Belanja Daerah. Pendekatan standar mengenai Flypaper Effect diresmikan oleh Bradford dan Oates pada tahun 1971 yang memprediksikan bahwa hibah kepada pemerintah daerah

setara dengan kenaikan pendapatan

masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara sepadan. Hal tersebut berlaku juga terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan asli daerahnya sendiri yang berasal dari masyarakat daerahnya dengan sepadan. Walaupun dalam praktiknya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum untuk pengeluaran belanjanya sehingga seolah menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontraprestasi tidak langsung yang sepadan akan tetapi Pemerintah Daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari Dana Alokasi Umum yang merupakan transfer tidak

bersyarat dari Pemerintah Pusat bukan dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sehingga yang terjadi adalah peningkatan Belanja Daerahnya menjadi tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu, Flypaper Effect juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang. Dalam teori lainnya yaitu teori individual choice dinyatakan bahwa, ” dollar-to-dollar, a matching grants will induce a greater expansion in spending on the public good will than will a lump-sum, unconditional grant” . Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap transfer yang bersifat sepadan dengan peningkatan penerimaan masyarakat akan mengakibatkan peningkatan yang lebih besar dalam pemenuhan barang atau kebutuhan publik untuk masyarakat sehingga kecenderungan untuk lebih merespon dari Dana Alokasi Umum yang bersifat transfer tidak bersyarat tidak dapat dihindari. Hal tersebut bertujuan untuk menutupi pemborosan pengeluaran yang tidak sepadan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sebagian peningkatan pendapatan tersebut disetor ke kas negara dan daerah sebagai pajak atau pendapatan asli daerahnya. Realita dari fenomena tersebut mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah khususnya di Indonesia yaitu Pemerintah Daerah menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya. Selain itu, Dana Alokasi Umum dengan sifatnya yang

tidak bersyarat mengakibatkan tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun mengalami

yang kemudian penurunan

menyebabkan

sementara

penerimaan

pengeluaran

untuk

pajak juga memenuhi

kebutuhan publik tetap meningkat. Ini berarti transfer secara tidak langsung akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik adalah akibat dari kenaikan transfer khususnya yang bersifat tidak bersyarat dan memiliki kecenderungan tidak ideal dari yang seharusnya. Hasil temuan Haryono (2007:2) menemukan bahwa data empiris

menunjukkan proporsi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Praktik yang terjadi di Indonesia mengenai efek dari transfer tidak bersyarat ialah ketika Pemerintah Daerah yang memungut pajak lokal dan menyetorkannya ke kas negara kemudian Pemerintah Pusat mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer tidak bersyarat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan publik. Akan tetapi, Pemerintah Daerah menunjukan respon lebih besar terhadap transfer tersebut untuk memenuhi kecenderungn belanja publik yang semakin besar daripada efek pajak yang disetorkan ke kas negara tersebut.

2. Dana Alokasi Umum Dalam UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil

berdasarkan

daerah

penghasil

cenderung

menimbulkan

ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009). Halim (2009) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk

menanggulangi

ketimpangan

tersebut,

Pemerintah

Pusat

berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi

daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut: a. Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negri yang di tetapkan dalam APBN. b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan di atas.

c.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

d.

Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol

menerima DAU sebesar alokasi dasar. Adapun Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiscal dan Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 Pasal 36 menyatakan bahwa penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang No. 33 tahunn 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

Dan Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Menurut Abdul Halim 2002, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: a.

Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

b.

Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan restribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah, dirinci menjadi: 1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaran bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pegambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir. 3) Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu. c.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) Bagian laba perusahaan milik daerah. 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.

3) Bagian laba lembaga keuangan non bank. 4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi. 5) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. b) Penerimaan jasa giro. c) Peneriman bunga deposito. d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR). 4. Belanja Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam

rangka

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari: a.

Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

b.

Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi

belanja

berdasarkan

urusan

pemerintahan

diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Klasifikasi

belanja

menurut

fungsi

pengelolaan

keuangan negara yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a.

Pelayanan umum;

b.

Ketertiban dan keamanan;

c.

Ekonomi;

d.

Lingkungan hidup;

e.

Perumahan dan fasilitas umum;

f.

Kesehatan;

g.

Pariwisata dan budaya;

h.

Agama;

i.

Pendidikan; serta

j.

Perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: a.

Belanja pegawai;

b.

Belanja barang dan jasa;

c.

Belanja modal;

d.

Bunga;

e.

Subsidi;

f.

Hibah;

g.

Bantuan sosial;

h.

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i.

Belanja tidak terduga. Penganggaran

dalam

APBD

untuk

setiap

jenis

belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Kerangka Penelitian Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebijakan fiskal, kebutuhan publik, dan pembangunan daerahnya didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun sedemikian rupa dengan berazaskan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menganut prinsip otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut memuat pos-pos sumber dan alokasi dari setiap elemen baik pendapatan maupun Belanja Daerah yang disusun berdasarkan pertimbangan pembangunan yang akan dicapai daerah di tahun berjalan yang dianggarkan. Setiap kegiatan yang melibatkan pendapatan dan belanja daerah kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran disetiap akhir periode anggaran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kemudian dipublikasikan umtuk pihak yang berkepentingan umumnya masyarakat luas. Dalam setiap elemennya, anggaran dan laporan realisasi APBD terdiri dari beberapa akun/pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah dikategorikan kedalam tiga pos utama yaitu pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain Pendapatan yang Sah. Dalam Pos Belanja Daerah, Belanja Daerah dibagi kedalam beberapa pos yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah. Selain itu, terdapat pula pos pembiayaan yang tercantum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu gambaran/informasi mengenai sumber daya potensial yang terdapat di daerah otonom. Hal tersebut menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya dan upaya dalam memaksimalkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dana Perimbangan sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

Desentralisasi.

Dana

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum bersifat Unconditional Grants yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar daerah secara sukarela untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. sehingga Pemerintah Daerah cenderung merespon lebih besar dari Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri terhadap Belanja Daerah tersebut atau terjadi fenomena Flypaper Effect. Pada penelitian ini, variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah merupakan elemen yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Setiap periodenya, laporan tersebut di periksa dan dipublikasikan di situs pemerintah. Berdasarkan

laporan tersebut masyarakat akan mampu menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan publik. Flypaper Effect yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat di identifikasi secara empiris dari variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan melihat efek dari kedua variabel tersebut terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah. Flypaper Effect terjadi ketika variabel Dana Alokasi Daerah secara positif mempunyai efek lebih besar daripada efek Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tahun berjalan. Efek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya respon dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas yang secara empiris ditunjukan melalui besaran nilai koefisien atas pengaruh kedua variabel tersebut terhadap variabel teikatnya yaitu Belanja Daerah. Selain itu, Flypaper Effect juga terjadi pada prediksi belanja Pemerintah Daerah yang disebabkan kebijakan pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya. Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah terjadi ketika Pemerintah Daerah dalam membelanjakan anggaran tahun berjalannya mempunyai keterikatan dengan realisasi Belanja Daerah tahun lalu. Secara empiris, analisis dilakukan pada variabel independen dan terikat dengan menggunakan lag pada regresi berganda. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya variabel independen tahun lalu yaitu Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (PADt-1) secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen pada

tahun berjalan yaitu Belanja Daerah tahun berjalan (BDt). Tahap tersebut berguna untuk meneliti bahwa Flypaper Effect terjadi pula pada prediksi Belanja Daerah (BDt) tahun berjalan. Dalam sudut pandang lag, Belanja Daerah tahun berjalan (BDt) dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1). Flypaper Effect terjadi ketika pengaruh Dana Alokasi Umum yang menggunakan lag atau Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) memiliki nilai koefisien lebih besar dari Dana Alokasi Umum tanpa lag atau Dana Alokasi Umum tahun berjalan (DAUt) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BDt). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan prediksi adalah suatu kecenderung Pemerintah Daerah dalam membelanjakan anggarannya mempunyai kaitan dengan kebijakan dan realisasi anggaran tahun lalu. Hal tersebut menjadi tidak wajar ketika Pemerintah Daerah meningkatkan respon penggunaan Dana Alokasi Umum pada tahun berjalan daripada tahun sebelumnya sehingga seolah menciptakan efek asimetris yaitu pemerintah membuat kebijakan atas setiap alokasi Belanja Daerah guna memenuhi kebutuhan publik yang seolah lebih meningkat dari tahun sebelumnya dengan selalu mengkampanyekan bahwa hal tersebut merupakan bukti kemandirian daerah padahal kenyataannya bahwa peningkatan Belanja Daerah tersebut terjadi karena respon Pemerintah Daerah terhadap Dana Alokasi Umum yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya dan bukan karena pengaruh atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari uraian di atas, maka dapat diilustrasikan kerangka penelitian seperti tertera pada Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli

Dana Alokasi Umum

Daerah

Flypaper Effect

Belanja Daerah

Gambar 1. Kerangka Penelitian C. Hipotesis Penelitian Flypaper Effect terjadi ketika Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja daerahnya terlalu boros dengan menggunakan Dana Alokasi Umum daripada pendapatan asli daerahnya. Maemunah (2006) dalam penelitinannya menemukan bahwa Flypaper Effect terjadi pada Belanja Daerah Kota/Kabupaten di Sumatera. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Pambudi (2007) yang menyatakan bahwa dalam Belanja Daerah, Pemerintah Daerah cenderung lebih banyak merespon dari Dana Alokasi Umum sehingga terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Bali. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Flypaper Effect terjadi pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Dalam

penelitian

Maemunah

(2006)

menyatakan

bahwa

untuk

mengkonfirmasi penelitian terhadap prediksi yang pernah dilakukan oleh HoltzEakin et al (1985) menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerinta Pusat dengan belanja pemerintah daerah untuk setiap tahunnya. Sukriy & Halim (2004) dalam penelitiannya melakukan regresi dengan lag satu tahun, yakni antara DAU 2003 dan PAD 2003 dengan BD 2004. Hasil yang ada pada pengujian tersebut akan dibandingkan dengan pengujian tanpa lag yaitu DAU 2003 dan PAD 2003 dengan BD 2003 sehingga dapat disimpulkan bahwa Flypaper Effect juga terjadi pada kecenderungan atau prediksi Belanja Daerah. Belanja Daerah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yaitu merupakan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hipotesis Kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H2

:

Flypaper Effect terjadi pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

BAB III METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

A. Metode Penelitian 1.

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

2. Objek Penelitian Obyek penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah yang dilaporkan dalam laporan Realisasi APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. 3.

Populasi dan Sampel Populasi

dalam

penelitian

ini

adalah

pemerintah

daerah

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dari populasi yang ada diambil secara keseluruhan dari semua sampel yang ada dari populasi penelitian yaitu seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang telah menyerahkan laporan realisasi anggarannya tahun 2007-2009 ke Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dan memublikasikannya kedalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah atau www.djpk.depkeu.go.id dan situs resmi pemerintah lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang terpilih adalah sebanyak 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Tabel 1 Kota/Kabupaten Sampel No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kota/Kabupaten Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karang Anyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab..Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota. Magelang Kota. Pekalongan (Bersambung ke halaman berikutnya)

No. Kota/Kabupaten 32. Kota. Salatiga 33. Kota. Semarang 34. Kota. Surakarta 35. Kota. Tegal Sumber: Data Sekunder yang Diolah 4.

Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2009 yang didapat dari situs resmi www.djpk.depkeu.go.id dan situs resmi pemerintah lainnya.

5.

Metode Pengumpulan Data a. Dokumentasi Metode ini dilakukan dengan menganalisis laporan realisasi APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan dokumen lain yang terkait dengan objek yang diteliti. b. Studi Pustaka Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam penelitiaan.

6. Definisi Operasional Variabel a.

Variabel Dependen (Y) Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Belanja Baerah

dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kota/kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Data tentang Belanja Daerah yang akan diteliti diambil dari laporan realisasi APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun anggaran yang berakhir 2007, 2008, dan 2009. Data Belanja Daerah diperoleh langsung dari situs www.djpk.depkeu.go.id dan situs resmi pemerintah lainnya sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. b. 1).

Variabel Independen Dana Alokasi Umum (X1) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan

nol menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar. Sedangkan, untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Adapun Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima Dana Alokasi Umum (UU No. 33 tahun 2004 pasal 27 dan pasal 32). Data tentang Dana Alokasi Umum diambil dari laporan realisasi APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun anggaran yang berakhir 2007, 2008, dan 2009. Data Dana Alokasi Umum diperoleh langsung dari situs www.djpk.depkeu.go.id dan situs resmi pemerintah lainnya sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. 2).

Pendapatan Asli Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh langsung dari situs www.djpk.depkeu.go.id dan situs resmi pemerintah lainnya sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan.

B. Teknik Analisis Data 1.

Uji Asumsi Klasik Data penelitian dianalisis secara runtut pertahun yaitu untuk tahun anggaran yang berakhir 2007, 2008, dan 2009. Tahap-tahap

dalam

menganalisis data yaitu pada tahap awal dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari : a.

Uji Multikolonieritas Uji Multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen berarti ada multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan mengamati hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS for Windows yaitu pada tolerance value atau variance inflation factor (VIF) adalah 10. Jika tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka dapat dipastikan telah terjadi multikolinearitas. Selain menggunakan VIF, dapat dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi antarvariabel bebasnya. Jika nilai koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebasnya tidak lebih dari 0,5 maka model tersebut tidak mengandung unsur multikolinear.

b.

Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk

menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari (4 – dL) berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan. c.

Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk menguji variabel yang menunjukan varian variabel tidak sama untuk setiap pengamatan. Salah satu cara untuk melihat adanya gejala heterokedastisitas adalah digunakan uji Park Geyser dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows yaitu dengan membuat model regresi yang menunjukkan hubungan antara nilai absolut residual (e) sebagai variabel dependent dengan variabel independent-nya. Jika dalam uji Park Geyser parsial diperoleh nilai signifikansi thitung variabel DAU dan nilai signifikansi thitung variabel PAD, masingmasing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai

sebesar 0,05

maka dapat disimpulkan tidak terjadinya gejala heterokedastisitas. d.

Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal

yang bertujuan untuk untuk menghindari bias dalam analisis data. Cara mendeteksi dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan serta menggunakan analisis kai kuadrat (χ2) atau Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandardisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov Z ≤ Z tabel atau nilai asymp. sig.(2-tailed) > α. 2.

Analisis Regresi Setelah uji asumsi klasik, maka dilakukan Analisis regresi secara parsial dan simultan. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini: a.

Analisis Regresi berganda Regresi berganda digunakan untuk meneliti apakah komponenkomponen pendapatan daerah tersebut secara simultan mempengaruhi Belanja Daerah (BD) dan dapat mengetahui variabel mana yang memiliki efek paling kuat terhadap Belanja Daerah (BD). Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: Yt =

+

Dimana:

+

+

Yt : jumlah Belanja Daerah tahun t : (DAUt) : Koefisien regresi 1 : (PADt) : Koefisien regresi 2

ε

: Error term Analisis regresi secara parsial juga digunakan dalam penelitian

ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh positif jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara parsial. Dalam analisis regresi diatas, salah satu syarat terjadinya Flypaper Effect yaitu ketika pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan memiliki efek (nilai koefisien regresi) lebih kecil daripada efek dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). b.

Analisis Regresi Berganda Dengan Lag Tahap selanjutnya yaitu menganalisis variabel independen dengan menggunakan lag pada regresi berganda. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya variabel independen tahun lalu yaitu Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (PADt-1) secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen pada tahun berjalan yaitu Belanja Daerah tahun berjalan (BDt). Tahap tersebut berguna untuk meneliti bahwa Flypaper Effect terjadi pula pada prediksi Belanja Daerah (BDt) tahun berjalan. Dalam sudut pandang lag, Belanja Daerah tahun berjalan (BDt) dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1). Flypaper Effect terjadi ketika pengaruh Dana Alokasi Umum yang menggunakan lag atau Dana Alokasi Umum tahun lalu

(DAUt-1) memiliki nilai koefisien lebih besar dari Dana Alokasi Umum tanpa lag atau Dana Alokasi Umum tahun berjalan (DAUt) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BDt). Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: +

Yt =

keterangan: Yt (

(

−

)+

(

−

)+

: jumlah Belanja Daerah tahun berjalan t −

) : (DAUt-1)

: Koefisien regresi 1

− 1 : (PAD t-1)

: Koefisien regresi 2

ε 3.

: Error term

Pengujian Hipotesis Dalam menguji hipotesis dilakukan beberapa langkah pengujian untuk menganalisis data untuk dapat menarik kesimpulan dari hipotesis yang diajukan. Adapun langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah dengan menguji data tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 terpisah secara runtut pertahun dengan sebagai berikut: a.

Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis pertama,

pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: 1)

Langkah Pengujian 1 Pada langkah pengujian 1, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 5% melalui langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1995): a) Merumuskan hipotesis langkah pengujian statistik Ho : βj = 0, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan tidak berpengaruh pada terhadap Belanja Daerah (BD). H : βj ≠ 0, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh pada terhadap Belanja Daerah (BD). b) Menentukan kriteria pengujian Menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat kebebasan (k-1) (n-k), maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai berikut: Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima atau nilai sig. F > α Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak atau nilai sig. F ≤ α. Artinya jika Fhitung lebih besar dari Ftabel atau nilai sig. F ≤ α maka Ha diterima.

c) Menentukan besarnya nilai F Mencari besarnya nilai Fhitung dengan rumus (Gujarati, 1995): Fhitung =

R 2 /(k 1) (1 R 2 ) /(n k )

Keterangan: R2 = koefisien determinasi n

= besar sampel

k

= besar variabel

d) Menarik Kesimpulan Menarik kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis pada

regresi

secara

simultan

ialah

dengan

cara

membandingkan hasil pada langkah b) dan c). 2) Langkah Pengujian 2 Langkah pengujian ini ditujukan untuk menganalisis regresi secara parsial dari setiap variabel untuk mengetahui pengaruh positif dari setiap variabel. Langkah pengujian tersebut dilakukan sebagai berikut: a) Menguji pengaruh positif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). Pada langkah ini, sampel yang diteliti sebanyak 35 sampel sehingga termasuk sampel besar (>30) maka dilakukan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji z one-tailed test dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian pada langkah

ini bertujuan untuk menguji variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah (BD) secara parsial. Adapun rumus untuk mencari besarnya nilai zhitung (Gujarati, 1995): i

zhitung =

Se(

i

)

Keterangan: βi

= koefisien regresi masing-masing variabel independen

Se(βi) = standar deviasi dari koefisien regresi masing-masing variabel independen. H : βj = 0, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh positif pada terhadap Belanja Daerah (BD).

H : βj > 0, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif pada terhadap Belanja Daerah (BD).

Dengan n=35 dan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai berikut: Jika zhitung ≤ ttabel maka Ho diterima atau nilai sig. z > α Jika zhitung > ttabel maka Ho ditolak atau nilai sig. z < α. Kriteria penerimaan hipotesis dalam pengujian ini ialah jika zhitung lebih besar dari ztabel maka Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial

berpengaruh positif pada terhadap

Belanja Daerah (BD) dan dapat menjadi acuan dalam penarikan hipotesis penelitian pertama.

b) Menguji pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Dalam menguji pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji z one-tailed test dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun rumus untuk mencari besarnya nilai zhitung (Gujarati, 1995): i

zhitung =

Se(

i

)

Keterangan: βi

= koefisien regresi masing-masing variabel independen

Se(βi) = standar deviasi dari koefisien regresi masing-masing variabel independen. H : βj = 0, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara

parsial tidak berpengaruh positif pada terhadap Belanja Daerah (BD). H : βj > 0, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara

parsial berpengaruh positif pada terhadap Belanja Daerah (BD). Dengan n=35 dan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai berikut: Jika zhitung ≤ ttabel maka Ho diterima atau nilai sig. z > α Jika zhitung > ttabel maka Ho ditolak atau nilai sig. z < α.

Kriteria penerimaan hipotesis dalam pengujian ini ialah jika zhitung lebih besar dari ztabel maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial

berpengaruh positif pada terhadap

Belanja Daerah (BD) dan dapat menjadi acuan dalam penarikan hipotesis penelitian pertama. 3) Menarik Kesimpulan Hipotesis Pertama Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect yaitu ketika output yang dihasilkan dari langkah-langkah pengujian diatas menunjukan bahwa secara signifikan, pengaruh positif dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki efek (nilai koefisien regresi) lebih kecil daripada efek dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). b. Pengujian Hipotesis Kedua Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effecet pada prediksi

Belanja Daerah (BD)

Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis kedua, pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: 1) Langkah Pengujian Dalam menguji hipotesis kedua, maka diuji dahulu sebelumnya pengaruh Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) dan Pendapatan Ali Daerah tahun lalu (PADt-1) secara simultan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BDt) dilakukan dengan

menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 5% melalui langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1995): a) Merumuskan hipotesis langkah pengujian secara statistik Ho : βj = 0, artinya Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1)

dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (PADt-1) secara simultan tidak berpengaruh

pada terhadap Belanja Daerah

tahun berjalan (BDt). H : βj ≠ 0, artinya Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1)

dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (PADt-1) secara simultan berpengaruh pada terhadap Belanja Daerah tahun Berjalan (BDt). b) Menentukan kriteria pengujian Menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat kebebasan (k-1) (n-k), maka kriteria pengujian dapat ditentukan sebagai berikut: Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima atau nilai sig. F > α Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak atau nilai sig. F ≤ α c) Menentukan besarnya nilai F Mencari besarnya nilai Fhitung dengan rumus (Gujarati, 1995): Fhitung =

R 2 /(k 1) (1 R 2 ) /(n k )

Keterangan: R2 = koefisien determinasi

n

= besar sampel

k

= besar variabel

d) Kesimpulan Menarik kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis regresi berganda dalam langkah diatas dilakukan dengan cara membandingkan hasil pada langkah b) dan c). 2) Menarik kesimpulan Hipotesis kedua Untuk menentukan bahwa Flypaper Effect terjadi pada prediksi Belanja Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan lag satu tahun dalam regresi berganda yaitu pada pengaruh Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (PADt-1) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BDt) secara simultan yang kemudian akan dibandingkan dengan koefisien Dana Alokasi Umum ketika tanpa lag yaitu pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAUt) dan Pendapatan Asli Daerah (PADt) terhadap Belanja Daerah (BDt) secara simultan. Syarat diterimanya hipotesis tersebut apabila besarnya nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) atau dengan lag yang sebelumnya telah di uji pada langkah-langkah penelitian lebih besar daripada nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAUt) tanpa lag.

Hal tersebut didukung oleh peneliti terdahulu. Menurut Sukriy & Halim, dalam Maemunah (2006) bahwa daya prediksi DAU tarhadap Belanja Daerah adalah lebih kuat pada regresi dengan lag (DAU 2001 terhadap Belanja Daerah 2002).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1.

Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Letaknya 5o40' dan 8o30' Lintang Selatan dan antara 108o30' dan 111o30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota, yaitu:

Tabel 2 Daftar Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kabupaten/Kota Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Klaten Kabupaten Kendal Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal

Ibukota Banjarnegara Purwokerto Batang Blora Boyolali Brebes Cilacap Demak Purwodadi Jepara Karanganyar Kebumen Klaten Kendal Kudus Mungkid Pati Kajen Pemalang Purbalingga Purworejo Rembang Ungaran Sragen Sukoharjo Slawi Temanggung Wonogiri Wonosobo

Sumber: www.jawatengah.go.id

Jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 32,63 juta jiwa atau sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal tersebut

menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,53. Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Umumnya, penduduk banyak bertempat tinggal di daerah kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.002 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu orang setiap kilometer persegi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2008 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, lebih lambat dari tahun sebelumnya, yaitu 5,46 persen (2007 = 5,59 persen). Hal tersebut cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian pada tahun ini cukup bergejolak dengan adanya krisis moneter yang melanda seluruh negara di dunia. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2008 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,81 persen, meskipun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 3,48 persen. Sektor pertambangan dan penggalian ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah selama tahun 2008, yaitu sebesar 3,83 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan

sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,08 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,50 persen. Sektor pertanian yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,60 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 5,09 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 5,10 persen, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 19,73 persen. B. Analisis Data 1.

Uji Asumsi Klasik Dalam analisis data penelitian, data dianalisis secara runtut pertahun yaitu untuk tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009. Pada tahap awal, dilakukan uji asumsi klasik dengan pembahasan sebagai berikut: a.

Uji Multikolinieritas Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows dapat diketahui bahwa nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun data 2007, 2008, dan 2009 sebagai berikut seperti yang tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas dengan SPSS 12.0 Nama Variable DAU PAD

Variance Inflation Factor (VIF) 2007 2008 2009 1,093 1,120 1,208 1,093 1,120 1,208

Sumber: Lampiran 4, 5, dan 6

Dalam hasil pengujian tersebut diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen pada tahun 2007, 2008, dan 2009 lebih kecil dari nilai 10 sehingga dapat disimpulkan tidak adanya gejala multikolinearitas. b.

Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows yang telah dilakukan, diperoleh nilai DurbinWatson sebesar 2,351 pada output data tahun 2007. Pada output data tahun 2008 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,247, dan sebesar 1,804 pada output data tahun 2009 (Lampiran 1, 2, dan 3). Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi ( ) 0,05 atau 5%, untuk n = 35 dan k = 2, nilai dU = 1,587 dan dL = 1,343. Jadi kesimpulannya adalah nilai uji Durbin Watson pada data tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 berada di antara nilai dU dan 4 - dU. Hal ini merupakan bukti tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif sehingga dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

f(d)

Tidak ada autokorelasi positif dan Negatif

Daerah keragu-raguan

Daerah Keragu-raguan

Bukti autokorelasi positif

Bukti autokorelasi negatif

Gambar 2. Kurva Uji Statistik Durbin-Watson 2007 - 2009 c.

Uji Heterokedastisitas Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas maka digunakan uji Park Geyser dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows yaitu dengan membuat model regresi yang menunjukkan hubungan antara nilai absolut residual (e) sebagai variabel dependent dengan variabel independent-nya. Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai signifikansi thitung variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan nilai signifikansi thitung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada data tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009, masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai

sebesar 0,05 untuk

setiap tahun data. Berdasarkan bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS 12.0 Nama Variable DAU PAD

2007 0,441 0,621

Signifikansi 2008 0,277 0,604

2009 0,465 0,921


d.

Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti telah terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai asympatic significance (2 tailed) > 0,05 (alpha). Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows pada Lampiran 4, 5, dan 6 dapat diketahui bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) untuk unstandardized variable data tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 memiliki nilai lebih besar dari nilai yaitu 0,05 seperti yang tercantum di tabel 5, sehingga data yang digunakan pada tahun-tahun data tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan layak menggunakan regresi sebagai teknik analisis data parametrik.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Normalitas dengan SPSS 12.0 Test Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

2007 0,770 0,594

Tahun 2008 0,887 0,412

2009 1,113 0,168


2.

Pengujian Hipotesis Dalam menguji hipotesis pertama dan kedua dilakukan beberapa langkah pengujian untuk menganalisis data sehingga dapat menarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang diajukan. Adapun langkahlangkah pengujian yang dilakukan adalah dengan menguji data tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 terpisah secara runtut pertahun dengan pembahasan sebagai berikut: a. Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis pertama, pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: 1) Tahun Anggaran 2007 a) Langkah Pengujian 1 Pada langkah pengujian ini, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara simultan dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. Selanjutnya, data input yang digunakan terdapat pada lampiran 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 2007

No.

Variabel

1 DAU07 2 PAD 07 Konstanta = -24,162 Adjusted R2 = 0,954 Dependen Variabel = BD07

Koefisien Regresi 0,988 0,721

Sig. 0,000 0,000

Berdasarkan tabel 6, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut: BD=-24,162+0,988DAU+0,721PAD

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal : i.

Konstanta sebesar -24,162 artinya jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bernilai

nol,

maka

Belanja

Daerah

(BD)

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar -24,162. ii.

Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,988. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum

(DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,988 satuan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. iii. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,721 satuan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan tabel 6, maka dapat dilakukan pula analisis koefisien determinasi dan uji F sehingga dapat mengambil kesimpulan dengan analisis sebagai berikut: i.

Analisis Koefisien Determinasi

Melalui perhitungan statistik dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows diperoleh koefisien adjusted R2 sebesar 0,954

artinya sebesar 95,4 persen variasi

perubahan variabel Belanja Daerah (BD) dapat dijelaskan

oleh variasi perubahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 4,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. ii.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan degree of freedom (2-1) (35-2) dan tingkat kesalahan ( ) = 0,05 diperoleh nilai Fhitung sebesar 355,528 sedangkan nilai Ftabel sebesar 4,14. Hasil analisis menunjukan nilai Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah seperti yang dijelanskan dalam tabel berikut: Tabel 7 Hasil Uji F Tahun 2007 F tabel

4,14

F hitung

355,528

Sumber: Lampiran 7

b) Langkah Pengujian 2 Pada Langkah Pengujian kedua ini, untuk mengetahui variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah (BD) secara parsial dengan n=35 maka digunakan uji z one-tailed. Dari hasil analisis dengan n

sebanyak 35 ternasuk sampel besar dan tingkat kesalahan 0,05 dapat diketahui ztabel sebesar ± 1,65. Tabel 8 Hasil Uji z Tahun 2007 Variabel Konstanta DAU PAD z tabel = 1,65

z hitung -,766 20,534 8,894

z tabel 1,65 1,65

Sig 0,449 0,000 0,000

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui pengaruh secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Belanja Daerah dengan analisis sebagai berikut: i.

Dana Alokasi Umum (DAU) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai zhitung sebesar 20,534 sedangkan untuk z tabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari

=0,05.

Maka Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Daerah Penerimaan H0

Daerah Penolakan Ho

Gambar 3. Kurva Uji z DAU tahun 2007 ii.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai zhitung sebesar 8,894 sedangkan untuk ztabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari =0,05. Maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Daerah Daerah

Penolakan Ho

Penerimaan H0

Gambar 4. Kurva Uji z PAD tahun 2007 c) Menarik Kesimpulan Hipotesis Pertama (Tahun Anggaran 2007). Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect yaitu ketika output yang dihasilkan dari langkah-langkah pengujian diatas menunjukan bahwa secara signifikan, pengaruh positif dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki efek (nilai koefisien regresi) lebih kecil daripada efek dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil pengujian regresi berganda menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). Pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 0,988 sedangkan nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar

0,721. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah (tahun anggaran 2007). Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah diterima. 2) Tahun Anggaran 2008 Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis pertama, pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: a) Langkah Pengujian 1 Pada langkah pengujian ini, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara simultan dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. Selanjutnya, data input yang digunakan terdapat pada lampiran 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 2008 No.

Variabel

1 DAU08 2 PAD 08 Konstanta = 32,856 Adjusted R2 = 0,958 Dependen Variabel = BD08


Sig. 0,000 0,000

Berdasarkan tabel 9, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut: BD= 32,856+0,946DAU+0,727PAD Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal : i. Konstanta sebesar 32,856 artinya jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai nol, maka Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 32,856. ii. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai positif yaitu

sebesar 0,946. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,946 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

iii. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,727 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan tabel 9, maka dapat dilakukan pula analisis koefisien determinasi dan uji F sehingga dapat mengambil kesimpulan dengan analisis sebagai berikut: i.

Analisis Koefisien Determinasi Melalui perhitungan statistik dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows diperoleh koefisien adjusted R2 sebesar 0,960 artinya sebesar 96,0 persen variasi perubahan variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 13,0 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. ii.

Uji F Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan degree of freedom (2-1) (35-2) dan tingkat kesalahan ( ) = 0,05

diperoleh nilai Fhitung sebesar 386,800 sedangkan nilai Ftabel sebesar 4,14. Hasil analisis menunjukan nilai Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Tabel 10 Hasil Uji F Tahun 2008 F tabel

4,14

F hitung

386,800

Sumber: Lampiran 8

b) Langkah Pengujian 2 Pada Langkah Pengujian kedua ini, untuk mengetahui variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (BD) yang berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah (BD) secara parsial dengan n=35 maka digunakan uji z one-tailed. Dari hasil analisis dengan n sebanyak 35 ternasuk sampel besar dan tingkat kesalahan 0,05 dapat diketahui ztabel sebesar ± 1,65. Tabel 11 Hasil Uji z Tahun 2008 Variabel Konstanta DAU PAD z tabel = 1,65

z hitung 1,076 20,701 8,981


z tabel 1,65 1,65

Sig 0,290 0,000 0,000

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pengaruh secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Belanja Daerah (BD) yaitu: i.

Dana Alokasi Umum (DAU) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai zhitung sebesar 20,701 sedangkan untuk ztabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari =0,05. Maka Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :


Daerah Penolakan Ho

Gambar 5. Kurva Uji z DAU Tahun 2008

ii.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai zhitung sebesar 8,981 sedangkan untuk ztabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari =0,05. Maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :


Daerah Penolakan Ho

Gambar 6. Kurva Uji z PAD Tahun 2008 c) Menarik Kesimpulan Hipotesis Pertama (Tahun Anggaran 2008) Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect yaitu ketika output yang dihasilkan dari langkah-langkah pengujian diatas menunjukan bahwa secara signifikan, pengaruh positif

dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki efek (nilai koefisien regresi) lebih kecil daripada efek dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil pengujian regresi berganda menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja daerah (BD). Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). Pada Tabel 9 telah diketahui bahwa nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 0,947 sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai koefisien regresinya hanya sebesar 0,727 maka hasil analisis tersebut menunjukan bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah (tahun anggaran 2008). Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah diterima. 3) Tahun Anggaran 2009 Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis pertama,

pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: a) Langkah Pengujian 1 Pada langkah pengujian ini, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) secara simultan dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. Selanjutnya, data input yang digunakan terdapat pada lampiran 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 12 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 2009

No.

Variabel



Sig. 0,000 0,000

Berdasarkan tabel 12, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut: BD= 33,397+0, 870DAU+0, 947PAD Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal : i.

Konstanta sebesar 33,397 artinya jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bernilai

nol,

maka

Belanja

Daerah

(BD)

Kota/Kabupaten di Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 33,397. ii. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,870. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,870 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. iii. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah (BD) naik sebesar 0,947 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Selanjutnya

berdasarkan

tabel

12,

maka

dapat

dilakukan pula analisis koefisien determinasi dan uji F

sehingga dapat mengambil kesimpulan dengan analisis sebagai berikut: i.

Analisis Koefisien Determinasi Melalui perhitungan statistik dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows diperoleh koefisien adjusted R2 sebesar 0,949


perubahan variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 5,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. ii.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan degree of freedom (2-1) (35-2) dan tingkat kesalahan ( ) = 0,05 diperoleh nilai F nilai F

tabel

hitung

sebesar 316,106 sedangkan

sebesar 4,14. Hasil analisis menunjukan nilai

Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Tabel 13 Hasil Uji F Tahun 2009

B.

F tabel

4,14

F hitung

316,106

Sumber: Lampiran 9

b) Langkah Pengujian 2 Pada Langkah Pengujian kedua ini, untuk mengetahui variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah (BD) secara parsial dengan n=35 maka digunakan uji z one-tailed. Dari hasil analisis dengan n sebanyak 35 ternasuk sampel besar dan tingkat kesalahan 0,05 dapat diketahui ztabel sebesar ± 1,65. Tabel 14 Hasil Uji z Tahun 2009 Variabel Konstanta DAU PAD z tabel = 1,65

z hitung 0,939 15,787 9,970

z tabel 1,65 1,65

Sig 0,355 0,000 0,000


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pengaruh secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel Belanja Daerah (BD) yaitu: i. Dana Alokasi Umum (DAU) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai zhitung sebesar 15,787 sedangkan untuk ztabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel dan nilai

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari =0,05. Maka Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :


Daerah Penolakan Ho

Gambar 7. Kurva Uji z DAU Tahun 2009

ii. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka digunakan uji z. Hasil perhitungan statistik regresi berganda untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai zhitung sebesar 9,970 sedangkan untuk ztabel sebesar 1,65 yang berarti zhitung > ztabel. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari =0,05. Maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Secara grafik dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Daerah Daerah

Penolakan Ho

Penerimaan H0

Gambar 8. Kurva Uji z DAU Tahun 2009 c) Menarik Kesimpulan Hipotesis Pertama (Tahun Anggaran 2009) Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect yaitu ketika output yang dihasilkan dari langkah-langkah pengujian diatas menunjukan bahwa secara signifikan, pengaruh positif dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut memiliki efek (nilai koefisien regresi) lebih kecil daripada efek dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil pengujian regresi berganda menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD). Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). Pada Tabel 12, telah diketahui bahwa nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 0,870 sedangkan pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai koefisien regresinya sebesar 0,947 maka hasil analisis tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi Flypaper

Effect

pada

Belanja

Daerah

(BD)

Pemerintah

Kota/Kabupaten di Jawa Tengah (tahun anggaran 2009). Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditolak. b. Pengujian Hipotesis Kedua 1) Uji Asumsi Klasik Dalam menguji hipotesis kedua yaitu terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah dengan lag 2007-2008 dan lag 20082009 terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dari setiap data yang akan diuji sebagai berikut: a) Uji Multikolinearitas Uji

multikolinieritas

dilakukan

dengan

bantuan

software SPSS 12.0 for Windows sehingga dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun data lag 2007-2008 dan lag 2008-2009 sebagai berikut seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 15 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas dengan SPSS 12.0 Nama Variable DAU PAD

Variance Inflation Factor (VIF) 2007 2008 1,093 1,120 1,093 1,120

Sumber: Lampiran 10 dan 11

Dalam hasil pengujian tersebut diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen pada tahun 2007 dan 2008, lebih kecil dari nilai 10 sehingga dapat disimpulkan tidak adanya gejala multikolinearitas. b) Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows yang telah dilakukan, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,136 pada output data tahun 2007 dan sebesar 2,182 pada output data tahun 2008 (Lampiran 10 dan 11). Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai Durbin Watson tabel dengan tingkat signifikansi ( ) 0,05 atau 5%, untuk n = 35 dan k = 2, nilai dU = 1,587 dan dL = 1,343. Jadi kesimpulannya adalah nilai uji Durbin Watson pada tahun data 2007 dan 2008 berada di antara nilai dU dan 4 - dU. Hal ini merupakan bukti tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif.

f(d) Tidak ada autokorelasi positif dan Negatif Daerah keragu-raguan Bukti autokorelasi positif

Daerah Keragu-raguan Bukti autokorelasi negatif

Gambar 9. Kurva Uji Statistik Durbin-Watson c) Uji Heterokedastisitas Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas maka digunakan uji Park Geyser dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows yaitu dengan membuat model regresi yang menunjukkan hubungan antara nilai absolut residual (e) sebagai variabel dependent dengan variabel independent-nya. Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai signifikansi thitung variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan nilai signifikansi thitung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun data 2007 dan 2008, masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai

sebesar 0,05 untuk setiap

tahun data seperti yang tercantum dalam tabel. Berdasarkan bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 16 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS 12.0 Nama Variable DAU PAD

Signifikansi 2007 0,473 0,666

2008 0,473 0,558


d) Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti telah terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan analisis KolmogorovSmirnov. Kurva nilai residual dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai asympatic significance (2 tailed)> 0,05 (alpha). Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows pada Lampiran 10 dan 11, dapat diketahui bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) untuk unstandardized variable tahun data 2007 dan 2008 memiliki nilai lebih besar dari nilai

yaitu 0,05 seperti yang tercantum

di tabel 17, sehingga data yang digunakan pada tahun-tahun data tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan layak menggunakan regresi sebagai teknik analisis data parametrik.

Tabel 17 Ringkasan Hasil Uji Normalitas dengan SPSS 12.0 Test Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Tahun 2007 0,618 0,840

2008 0,938 0,342


2) Pengujian Hipotesis Kedua (Lag 2007-2008) Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effecet pada prediksi

Belanja Daerah (BD)

Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis kedua, pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: a) Langkah Pengujian Pada langkah pengujian hipotesis kedua dengan lag 2007-2008, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU2007) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD2007) terhadap Belanja Daerah (BD2008) secara simultan dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. Selanjutnya, data input yang digunakan terdapat pada lampiran 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Lag 2008

No.

Variabel



Sig. 0,000 0,000

Berdasarkan tabel 18, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut: BD2008=40,728+1,008DAU2007+0,662PAD2007


Konstanta sebesar 40,728 artinya jika variabel DAU2007 dan PAD2007 bernilai nol, maka BD2008 di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 40,728.

ii.

Nilai koefisien regresi variabel DAU2007 menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 1,008. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2008 (BD2008) artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel DAU2007 sebesar satu satuan akan menyebabkan BD2008 naik sebesar 1,008 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

iii.

Koefisien regresi variabel PAD2007 menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,662. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 (PAD2007) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2008 (BD2008), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel PAD2007 sebesar satu satuan akan menyebabkan BD2008

naik

sebesar 0,662 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Selanjutnya,

berdasarkan

tabel

18,

maka

dapat

dilakukan pula analisis koefisien determinasi dan uji F sehingga dapat mengambil kesimpulan dari langkah pengujian sebagai berikut: i.




perubahan variabel Belanja Daerah tahun berjalan 2008 (BD2008) dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 (PAD2007), sedangkan sisanya 5,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

ii.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan degree of freedom (2-1) (35-2) dan tingkat kesalahan ( ) = 0,05 diperoleh nilai Fhitung sebesar 301,070 sedangkan nilai Ftabel sebesar 4,14. Hasil analisis menunjukan nilai Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD2007) berpengaruh terhadap Belanja daerah tahun berjalan 2008 (BD2008) seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 19 Hasil Uji F Lag 2008 F tabel

4,14

F hitung

301,070

Sumber: Lampiran 12

b) Menarik Kesimpulan Hipotesis Kedua (Lag 2007-2008). Dalam menentukan bahwa Flypaper Effect terjadi pada prediksi Belanja Daerah tahun 2008 kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka hasil pengujian dengan menggunakan lag satu tahun dalam regresi berganda yaitu pada pengaruh Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 (PAD2007) secara simultan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan 2008 (BD2008) dibandingkan dengan koefisien regresi Dana Alokasi Umum ketika tanpa lag yaitu pada

pengaruh

Dana

Alokasi

Umum

(DAU2007)

dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD2007) secara simultan terhadap Belanja Daerah (BD2007). Berdasarkan analisis pada pengujian hipotesis kedua ini, maka hipotesis kedua (H2) diterima apabila nilai koefisien Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) ketika dengan lag lebih besar daripada nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU2007) ketika tanpa lag. Hasil dari analisis pembahasan uji hipotesis kedua ini diketahui besarnya koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) ketika dengan menggunakan lag yaitu sebesar 1,008 (tabel 18). Sedangkan besarnya nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2007 (DAU2007) ketika tidak menggunakan lag adalah sebesar 0,988 (tabel 6) sehingga diketahui bahwa besarnya koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2007 ketika menggunakan lag memiliki nilai koefisien

regresi

lebih

besar

daripada

ketika

tidak

menggunakan lag. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah diterima.

3) Pengujian Hipotesis Kedua (Lag 2008-2009) Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah terjadi Flypaper Effecet pada prediksi

Belanja Daerah (BD)

Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menguji hipotesis kedua, pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah pengujian sebagai berikut: a) Langkah Pengujian Pada langkah pengujian hipotesis kedua dengan lag 2008-2009, peneliti menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU2008) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD2008) terhadap Belanja Daerah (BD2009) secara simultan dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. Selanjutnya, data input yang digunakan terdapat pada lampiran 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Lag 2009

No.

Variabel



Sig. 0,000 0,000

Berdasarkan tabel 20, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

BD2009=-28,379+0,888DAU2008+1,030PAD2008


Konstanta sebesar 28,379 artinya jika variabel DAU2008 dan DAU2008 bernilai nol, maka BD2009 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 28,379.

ii.

Nilai koefisien regresi variabel DAU2008 menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,888. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2009 (BD2009), artinya jika variabel lain dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan variabel Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah tahun 2009 (BD2009) naik sebesar 0,888 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

iii.

Koefisien regresi variabel PAD2008 menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 1,030. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2009 (BD2009), artinya jika variabel lain dalam keadaan

konstan,

maka

setiap

kenaikan

variabel

Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008) sebesar satu satuan akan menyebabkan Belanja Daerah tahun 2009

(BD2009) sebesar 1,030 satuan pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Selanjutnya,

berdasarkan

tabel

20,

maka

dapat

dilakukan pula analisis koefisien determinasi dan uji F sehingga dapat mengambil kesimpulan dari langkah pengujian sebagai berikut: i.




perubahan variabel Belanja Daerah tahun berjalan 2009 (BD2009) dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008), sedangkan sisanya 6,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. ii.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan degree of freedom (2-1) (35-2) dan tingkat kesalahan ( ) = 0,05 diperoleh nilai Fhitung sebesar 263,837 sedangkan nilai Ftabel sebesar 4,14. Hasil analisis menunjukan nilai Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan, variabel Dana Alokasi Umum tahun 2008

(DAU2008) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008) berpengaruh terhadap Belanja Daerah tahun berjalan 2009 (BD2009) seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 21 Hasil Uji F Lag 2009 F tabel

4,14

F hitung

263,837

Sumber: Lampiran 13

c) Menarik Kesimpulan Hipotesis Pertama (Lag 2008-2009). Dalam menentukan bahwa Flypaper Effect terjadi pada prediksi Belanja Daerah tahun 2009 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, maka hasil pengujian dengan menggunakan lag satu tahun dalam regresi berganda yaitu pada pengaruh Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008) secara simultan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan 2009 (BD2009) dibandingkan dengan koefisien regresi Dana Alokasi Umum ketika tanpa lag yaitu pada pengaruh Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 (PAD2008) secara simultan terhadap Belanja Daerah tahun 2008 (BD2008). Berdasarkan analisis pada pengujian hipotesis kedua ini, hipotesis kedua (H2) diterima jika nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) ketika dengan lag

memiliki nilai koefisien regresi lebih besar daripada nilai koefisien Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) ketika tanpa lag. Hasil dari analisis pembahasan uji hipotesis kedua ini diketahui besarnya koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) ketika dengan menggunakan lag yaitu sebesar 0,888 (tabel 20). Sedangkan besarnya nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) ketika tidak menggunakan lag adalah sebesar 0,946 (tabel 9) sehingga diketahui besarnya koefisien regresi Dana Alokasi Umum tahun 2008 (DAU2008) ketika menggunakan lag lebih kecil daripada ketika tidak menggunakan lag. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

hipotesis

kedua yang menyatakan bahwa terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditolak. C. Pembahasan 1.

Pembahasan Hipotesis Pertama Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat diketahui bahwa terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2007 dan 2008. Hal tersebut dapat terlihat dari efek positif dari pengaruh yang ditimbulkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada efek positif

yang ditimbulkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Hasil positif tersebut menunjukan bahwa baik Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari potensi yang ada di pemerintah kota/kabupaten sendiri akan mampu menaikan jumlah Belanja Daerah (BD) yang dikeluarkan pemerintah kota/kabupaten yang bersangkutan. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, efek positif yang ditunjukan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) lebih dominan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sendiri sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Flypaper Effect terjadi pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2007 dan 2008. Bradford dan Oates (1971) memberikan pandangan bahwa fenomena Flypaper Effect tersebut secara empiris memberikan gambaran bahwa pada tahun bersangkutan pemerintah daerah masih belum mandiri dalam melaksanakan pemerintahan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah dalam alokasi Belanja Daerah (BD) nya cenderung merespon lebih besar dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer tak bersyarat dari pemerintah pusat.

Pada pengujian hipotesis pertama untuk tahun anggaran 2009 menyatakan bahwa tidak terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukan oleh besarnya efek positif yang dihasilkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) di tahun bersangkutan lebih kecil daripada efek positif yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian tersebut dapat memberikan suatu gambaran bahwa pada tahun 2009 pemerintah Kota/Kabupaten sudah menunjukan indikasi kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya karena Belanja Daerah (BD) tahun bersangkutan merespon lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Hasil pengujian hipotesis pertama untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 telah konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramela (2009) yang menyatakan bahwa telah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) provinsi Sumatra Utara dan juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukri Abdullah dan Abdul Halim dalam Maimunah (2004). Sedangkan hipotesis pertama tahun 2009 menyatakan bahwa tidak terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah sehingga tidak konsisten dengan penelitian Pramela (2009) yang menyatakan bahwa telah terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) provinsi Sumatra Utara dan juga konsisten tidak dengan penelitian

yang dilakukan oleh Sukri Abdullah dan Abdul Halim dalam Maimunah (2004). 2.

Pembahasan Hipotesis Kedua Dalam pengujian hipotesis kedua penelitian ini membuktikan bahwa untuk tahun anggaran dengan lag 2007-2008 dimana Dana Alokasi Umum tahun 2007 mempunyai kecenderungan yang mengakibat peningkatan respon terhadap Dana Alokasi Umum tahun 2008 sehingga Flypaper Effect terjadi pula pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun 2008 kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun 2008. Pengujian hipotesis kedua selanjutnya ialah untuk tahun anggaran

dengan

lag

2008-2009.

Hasil

pengujian

tersebut

menyimpulkan bahwa tidak terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Secara empiris menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum tahun 2008 tidak mempunyai kecenderungan yang mengakibat terjadinya Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun 2009. Prediksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap peningkatan Belanja Daerah tahun berjalan (BDt) merupakan kecenderungan respon terlalu besar yang berasal dari efek yang di

timbulkan oleh Dana Alokasi Umum tahun lalu (DAUt-1) sehingga kecenderungan tersebut merupakan indikasi terjadinya Flypaper Effect pada Belanja Daerah tahun berjalan (BDt). Hasil pengujian hipotesis kedua untuk tahun lag 2007-2008 ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan halim (2004), dan Maimunah (2006). Sedangkan untuk hipotesis kedua untuk tahun lag 2008-2009 tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan halim (2004), dan Maimunah (2006).

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Terjadi Flypaper Effect

pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah

Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk Tahun anggaran 2007 dan 2008. Sedangkan untuk tahun anggaran 2009 tidak terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. 2.

Terjadi Flypaper Effect pada prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008. Sedangkan untuk tahun anggaran 2009 tidak terjadi Flypaper Effect pada Prediksi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

B. Implikasi Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah di lakukan sebelumnya maka dapat diimplikasikan sebagai berikut: 1.

Bagi pemerintah sebaiknya perlu menciptakan suatu sistem atau prosedur yang tetap memerhatikan kesenjangan fiskal namun lebih menekankan efektifitas dan efisienitas dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja sehingga dalam pengalokasian transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tidak menimbulkan efek ketergantungan di

tingkat pemerintah daerah yang menyebabkan ketidakmandirian dalam mengelola pemerintahannya ditengah otonomi daerah yang berlaku saat ini serta mengawasi alokasi dari transfer untuk mencegah terjadinya penyelewengan dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama dengan memperjelas serta mengoptimalkan profesionalisme fungsi BAWASDA dan BPK. 2.

Bagi masyarakat umum sebagai pemberi amanat atau prinsipal sebaiknya telibat secara penuh baik dengan cara monitoring maupun secara aktif terlibat dari setiap alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah sehingga bisa menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah bersangkutan secara objektif serta mampu memberikan saran dan kritik tepat sasaran. Keterlibatan penuh dari setiap elemen masyarakat akan menciptakan sistem pemerintahan yang sadar akan perannya sebagai agen yang senantiasa mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peneliti hanya mengkaji dari aspek keuangan sektor publik dalam penelitian ini sehingga tidak mengkaji aspek keperilakuan dari fenomena Flypaper Effect ini.

Dengan menggunakan aspek keperilakuan,

diharapkan jawaban atas permasalahan tidak hanya berakhir di titik ”Tahu” akan tetapi mampu menyentuh lebih dalam lagi dari titik persoalan yang ada sehingga akan melampaui batas “Tahu” dan lebih jauh menemukan fenomena tersebut kearah “Kenapa”, “bagaimana”, bahkan “siapa”.

2. Peneliti hanya menggunakan data Laporan Realisasi anggaran tahun 2007-2009 se-kota/kabupaten di Jawa Tengah sehingga untuk fenomena Flypaper Effect pada tahun anggaran 2010 dan 2011 belum terkaji pada penelitian ini. 3. Penelitian hanya meneliti seberapa besar pengaruh efek transfer terhadap Belanja Daerah (BD) sehingga belum mengkaji efek dari alokasi transfer tersebut ke setiap pos-pos Belanja Daerah (BD).

DAFTAR PUSTAKA

Aragon , Fernando M. 2008. The Flypaper Effect Revisited. STICERD, London School of Economics. November 2008. Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain. 1995. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sktor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. http://www.bpkp.go.id/uu.bpkp (diakses 2 Juni 2011) http://www.bps.go.id/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=13 (diakses 17 Mei 2011) http://jateng.bps.go.id/2006/web06bab110/110fina_ind.html 2011)

(diakses

23

Juni

http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/ (diakses Juni 2011) Indriyanto, Nur, dan Bambang Supomo. 2002. Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta. James R. Hines, Jr., dan Richard H. Thaler. 1995. Anomalies: The Flypaper Effect. The Journal of Economic Perspectives. Vol. 9, No. 4. (Autumn, 1995), pp. 217-226. Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia . SNA IX .Unhas Makasar . 26-27 Juli 2007. Kuncoro, Mudrajad. 2010. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Jakarta: Erlangga.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. SNA IΧ, Padang 23-26 Agustus 2006. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Oates, Wallace. 1999. An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature 37: 1120-1149. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011. Santosa, P.B, dan Rahayu, R.F. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri . Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 / lull 9 – 18. Strumpf , Koleman S. Tanpa Tahun. A Predictive Index for the Flypaper Effect. Department of Economics. University of North Carolina at Chapel Hill† Sujana. 2002. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti. Tarsito. Bandung. Suliyanto. 2008. Modul Econometrika. Jurusan Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Spiegel, Murray R. 2004. Schaum’s Outlines: Statistik. Erlangga. Jakarta. Spiegel, Murray R., John Schiller., R. Alu Srinivasa. 2004. Schaum’s Outlines: Probabilitas dan Statistik, edisi kedua . Erlangga. Jakarta. Tim Penyusun Modul Praktikum Analisis Statistik. 2009. Praktikum Analisis Statistik. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Widodo, Pambudi Tri. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Bali (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Bali). Skripsi Universitas Islam Indonesia . Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).

Lampiran 1. Data Dana Alokasi Umum Tahun 2007-2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Daerah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal

2007 452.544 654.154 362.659 447.775 528.784 657.982 671.263 438.288 563.699 461.230 459.156 585.365 453.755 694.207 421.953 548.521 559.748 411.159 530.443 416.181 471.735 361.876 455.990 513.575 460.662 550.407 389.124 556.870 389.518 235.917 235.899 212.614 586.736 374.500 220.303

DAU 2008 488.707 702.152 401.575 478.260 571.498 716.426 754.599 483.239 615.030 505.642 506.156 616.395 490.895 744.677 460.541 588.002 603.264 465.324 561.313 450.743 515.796 398.411 493.166 551.266 498.936 606.452 421.056 598.933 427.667 256.525 264.052 225.385 634.864 420.912 236.194

2009 504.765 735.161 416.413 487.316 586.021 716.603 782.157 488.814 614.891 522.070 517.670 638.804 512.809 726.192 471.869 596.438 621.169 475.256 577.865 462.110 526.630 407.159 508.705 551.913 509.733 624.992 430.276 614.599 431.743 256.734 265.366 236.696 687.629 435.471 241.785

(dala m jutaan rupiah)

Lampiran 2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Daerah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal

PAD 2007 36.524 83.305 25.614 30.732 43.201 34.121 63.269 29.903 39.096 53.900 48.716 50.752 52.394 40.776 52.727 60.388 55.576 31.523 45.047 43.770 39.899 51.050 63.804 50.591 37.533 50.598 34.987 42.735 26.553 28.720 22.447 30.425 231.884 86.345 58.870

2008 41.909 89.086 29.990 45.377 53.787 45.819 71.290 32.271 44.648 55.951 54.224 53.940 60.462 51.335 56.442 70.945 57.506 41.228 51.928 56.222 39.591 47.343 69.439 54.013 43.082 52.751 36.697 41.529 31.513 33.989 21.757 34.301 236.882 95.039 59.021

2009 49.599 101.414 36.518 50.000 65.124 65.081 100.784 41.866 46.891 72.718 64.017 61.130 62.627 59.156 71.405 69.555 70.624 48.132 53.659 68.866 47.481 56.755 90.188 57.450 45.132 67.133 39.993 60.943 45.003 49.374 22.545 38.991 259.411 106.759 65.269


Lampiran 3. Data Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007-2009 BD

No. Daerah 1

Kab. Banjarnegara

2.007 620.943

2.008 707.148

2.009 729.036

2

Kab. Banyumas

866.677 1.046.091 1.112.316

3

Kab. Batang

529.407

603.586

611.716

4

Kab. Blora

637.082

841.778

871.729

5

Kab. Boyolali

693.115

788.925

880.086

6

Kab. Brebes

916.849 1.038.723 1.043.264

7

Kab. Cilacap

894.516 1.047.201 1.142.689

8

Kab. Demak

636.275

708.194

739.360

9

Kab. Grobogan

739.195

833.353

817.577

10

Kab. Jepara

611.500

754.396

804.539

11

Kab. Karanganyar

632.500

796.488

799.688

12

Kab. Kebumen

883.424

911.892

993.217

13

Kab. Kendal

631.571

771.433

799.716

14

Kab. Klaten

873.587 1.015.523 1.023.033

15

Kab. Kudus

654.273

729.760

900.715

16

Kab. Magelang

791.818

904.917

911.934

17

Kab. Pati

806.954

990.449

985.496

18

Kab. Pekalongan

525.330

670.632

697.229

19

Kab. Pemalang

643.960

743.391

769.848

20

Kab. Purbalingga

570.961

715.223

702.705

21

Kab. Purworejo

618.099

710.537

754.722

22

Kab. Rembang

565.692

596.094

593.546

Lampiran 3. Lanjutan 23

Kab. Semarang

674.034

726.553

787.323

24

Kab. Sragen

707.066

802.642

810.435

25

Kab. Sukoharjo

616.795

720.414

740.005

26

Kab. Tegal

717.616

869.416

913.245

27

Kab. Temanggung

519.948

594.489

609.738

28

Kab. Wonogiri

716.890

828.131

977.243

29

Kab. Wonosobo

522.731

616.555

632.221

30

Kota Magelang

323.171

416.823

471.235

31

Kota Pekalongan

313.088

390.248

390.965

32

Kota Salatiga

283.951

401.129

430.982

33

Kota Semarang

34

Kota Surakarta

639.638

765.306

842.537

35

Kota Tegal

369.340

406.025

478.916

1.238.237 1.351.845 1.604.782


Lampiran 4. Hasil Output Uji Asumsi Klasik tahun 2007 a.

Uji Multikolinieritas Coefficients(a)

Model 1

DAU07

Unstandardized Coefficients Std. B Error 26084,9 2657,70 38 9 1,163 ,056

PAD07

,201

(Const ant)

2,297 a Dependent Variable: BD07

b.

Standardize d Coefficients Beta

t

Collinearity Statistics Toleran ce VIF

Sig.

-,102

,919

,768

20,677

,000

,915

1,093

,424

11,423

,000

,915

1,093

Uji Autokorelasi Model Summary(b)

Model 1

R ,980(a)

R Square ,960

Adjusted R Square ,957

Std. Error of the Estimate 39064,543

Durbin-Watson 2,351

a Predictors: (Constant), PAD07, DAU07 b Dependent Variable: BD07

c.

Uji Heterokedastisistas Coefficients(a) Unstandardized Coefficients

Model 1

B (Constant ) DAU07 PAD07

Standardized Coefficients

Std. Error

-,283

,293

,019

,024

,009

,017

a Dependent Variable: abres

Beta

t

Sig. -,967

,341

,147

,780

,441

,094

,499

,621

d.

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual

N

35 Mean

Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences

Std. Deviation Absolute

,0000000 ,97014250 ,130

Positive

,130

Negative

-,096

Kolmogorov-Smirnov Z

,770

Asymp. Sig. (2-tailed)

,594

a Test distribution is Normal. b Calculated from data.

Lampiran 5. Hasil Output Uji Asumsi Klasik Tahun 2008 a.


Model

1

(Const ant) DAU08

Unstandardized Coefficients Std. B Error 39303, 28395,4 591 09 1,175 ,057

PAD08

2,336

Standardiz ed Coefficients

t


Sig.

Beta

,218

1,384

,176

,772

20,586

,000

,893

1,120

,402

10,721

,000

,893

1,120

a Dependent Variable: BD08

b.


Model 1

R ,980(a)

R Square ,960



Durbin-Watson 2,247


c.

Uji Heterokedastisistas Coefficients(a) Unstandardized Coefficients

Model 1

(Constant ) DAU08 PAD08


B

Std. Error

10529,306

19773,373

,044

,040

-,080

,152

a Dependent Variable: abres

Beta

t

Sig. ,532

,598

,203

1,107

,277

-,096

-,524

,604

d.

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual

N

35 Mean

Normal Parameters(a,b)

Std. Deviation

Most Extreme Differences

Absolute

,0000000 40880,9593760 0 ,150

Positive

,150

Negative

-,081


,887


,412


Lampiran 6. Hasil Output Uji Asumsi Klasik Tahun 2009 a.


Model 1

(Const ant) DAU09 PAD09

Unstandardized Coefficients Std. B Error 37357,5 33885,1 13 89 1,107 ,069 3,002

Standardiz ed Coefficients Beta

,248

t


Sig.

1,102

,278

,658

15,967

,000

,828

1,208

,499

12,111

,000

,828

1,208


b.


Model 1

R

R Square

Adjusted R Square

,977(a) ,955 ,952 a Predictors: (Constant), PAD2009, DAU2009 b Dependent Variable: BD2009

c.

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

50477,432

1,804

Uji Heteroskedastisitas Coefficients(a) Unstandardized Coefficients

Model 1

(Constant ) DAU09


B

Std. Error

13219,751

24180,586

,037

,049

,018

,177

PAD09 a Dependent Variable: abres

Beta

t

Sig. ,547

,588

,142

,740

,465

,019

,100

,921

d.

Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual 35

N Mean Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences


,0000000 ,97014250 ,188

Positive

,188

Negative

-,084

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a Test distribution is Normal. b Calculated from data.

1,113 ,168

Lampiran 7. Hasil Output Uji Regresi Berganda Tahun 2007 Variables Entered/Removed(b)

Model 1

Variables Entered

Variables Removed

PAD07, DAU07(a)

Method .

Enter

a All requested variables entered. b Dependent Variable: BD07 Model Summary

Model 1

R

R Square

Adjusted R Square

,978(a) ,957 a Predictors: (Constant), PAD07, DAU07


,954

25,29842

ANOVA(b) Sum of Squares Regressio 455083,21 n 1 Residual 20480,327 Total 475563,53 9 a Predictors: (Constant), PAD07, DAU07 b Dependent Variable: BD07 Model 1

df

Mean Square 2

227541,606

32

640,010

F 355,528

Sig. ,000(a)

34

Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant ) DAU07


Std. Error

-24,162

31,541

,988

,048

,721

,081

PAD07 a Dependent Variable: BD07

Beta

Z

Sig.

-,766

,449

,802

20,534

,000

,348

8,894

,000


Model 1

Variables Entered

Variables Removed

PAD08, DAU08(a)

Method .

Enter


Model 1

R

R Square

Adjusted R Square



,958

24,32884


df

Mean Square 2

228944,266

32

591,893

F 386,800

Sig. ,000(a)

34





Std. Error

32,856

30,537

,946

,046

,727

,081

Beta

Z

Sig.

1,076

,290

,793

20,701

,000

,344

8,981

,000


Model 1

Variables Entered

Variables Removed

PAD09, DAU09(a)

Method .

Enter


Model 1

R

R Square

Adjusted R Square



,949

28,60703


df

Mean Square 2

258689,033

32

818,362

F 316,106

Sig. ,000(a)

34





Std. Error

33,397

35,581

,870

,055

,947

,095

Beta

Z

Sig. ,939

,355

,692

15,787

,000

,437

9,970

,000

Lampiran 10. Hasil Output Uji Asumsi Klasi Tahun Lag 2007-2008 a.

Uji Multikoliniaritas Coefficients(a)

Model 1

(Const ant) DAU07


PAD07

2,266

Standardize d Coefficients Beta

,236

t


Sig.

1,525

,137

,790

19,601

,000

,915

1,093

,387

9,595

,000

,915

1,093


b. Uji Autokorelasi Model Summary(b)

Model 1

R ,976(a)

R Square ,952



Durbin-Watson 2,136


c. Uji Heterokedastisitas Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant ) DAU07


B

Std. Error

21320,310

20262,033

,032

,044

-,068

,156


Beta

t

Sig.

1,052

,301

,133

,727

,473

-,080

-,435

,666

d. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N

35 Mean

Normal Parameters(a,b)

Std. Deviation

Most Extreme Differences

Absolute

,0000000 44516,1569999 5 ,104

Positive

,104

Negative

-,096


,618


,840


Lampiran 11. Hasil Output Uji Asumsi Klasik Tahun Lag 2008-2009 a. Uji Multikolinieritas Coefficients(a)

Model 1

(Const ant) DAU08

Standardize d Coefficients


PAD08

3,459

Beta

,281

t


Sig.

,975

,337

,665

15,571

,000

,893

1,120

,526

12,312

,000

,893

1,120


b. Uji Autokorelasi Model Summary(b)

Model 1

R

R Square

Adjusted R Square

,974(a) ,948 a Predictors: (Constant), PAD08, DAU08 b Dependent Variable: BD09

,945


Durbin-Watson

54328,977

2,182

c. Uji Heteroskedastisitas Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant ) DAU08


B

Std. Error

25384,003

25035,306

,037

,050

-,114

,192


Beta

t

Sig.

1,014

,318

,135

,726

,473

-,110

-,592

,558

d. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual 35

N Mean Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences


,0000000 ,97014250 ,159

Positive

,159

Negative

-,088


,938


,342


Lampiran 12. Hasil Output Uji Regresi Berganda Tahun Lag 2007-2008 Variables Entered/Removed(b)

Model 1

Variables Entered

Variables Removed

PAD07, DAU07(a)

Method .

Enter


Model 1

R

R Square

Adjusted R Square



,946

27,42136


df

Mean Square 2

226383,655

32

751,931

F 301,070

Sig. ,000(a)

34





Std. Error

40,728

34,187

1,008

,052

,662

,088

Beta

z

Sig.

1,191

,242

,818

19,328

,000

,319

7,532

,000

Lampiran 13. Hasil Output Uji Regresi Berganda Tahun Lag 2008-2009 Variables Entered/Removed(b)

Model 1

Variables Entered

Variables Removed

PAD08, DAU08(a)

Method .

Enter


Model 1

R

R Square

Adjusted R Square



,939

31,16439


df

Mean Square 2

256243,325

32

971,219

F 263,837

Sig. ,000(a)

34




\


Std. Error

28,379

39,117

,888

,059

1,030

,104

Beta

z

Sig. ,726

,473

,697

15,169

,000

,456

9,929

,000

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Riandasa Anugerah Febrian dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Februari 1989 sebagai putra pertama dari Bapak Jauhar Nurhikmat Waluyadi dan Ibu Mamah Wastimah. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Sumurtama Blok Wage RT/RW 02/04 Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,

Jawa

Barat.

Telp:

085727860079.

Alamat

Email:

[email protected]. Facebook dan Tweeter: [email protected]/ Blog: http//accounting1st.wordpress.com. Pendidikan SMA di SMAN 1 Jatiwangi dan lulus tahun 2007 kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Jenderal Soedirman Jurusan Akuntansi. Selama mengikuti progran S1 Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan kewirausahaan. UKM Bursa FE Unsoed menjadi pilihannya sebagai organisasi selama penulis berada di kampus. Penulis juga mengikuti beberapa program kewirausahaan diantaranya Pekan

Mahasiswa Wirausaha,

kewirausahaan lainnya.

workshop

small

business,

dan kegiatan

BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

Recommend Documents