BAB I PENDAHULUAN. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan kondisi yang terjadi karena

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan kondisi yang terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan sekumpulan gas, di antaranya adalah karbon dioksida (CO2) yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi infrared, sehingga suhu di atmosfer mengalami kenaikan, kemudian atmosfer mengembalikan suhu tersebut ke segala penjuru bumi dan mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan kerusakan pada atmosfer. Penelitian yang dilakukan oleh World Metrological Organization (WMO) dilebih dari 65 negara menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida telah mencapai 385 ppm,210 atau meningkat 0,5 persen dibandingkan tahun 2006. 211 Ketika konsentrasi karbon dioksida di atmosfer melebihi 450 ppm maka akan terjadi kenaikan suhu udara bumi sebesar 2o celcius, di mana angka tersebut merupakan batas kenaikan temperatur yang memungkinkan makhluk hidup dapat bertahan di bumi.212

210

Tahun 1750 atau pada zaman pra industri konsentrasi CO 2 hanya pada titik 277 ppm setidaknya konsentrasi karbon meningkat 108 ppm selama 261 tahun. Peningkatan ini sangat signifikan pada dua puluh tahun terakhir. Ppm merupakan satuan konsentrasi CO 2 per volume atmosfer. 211 Sutradharma TJ. Sudarman et al, Pemanasan Global, Solusi dan Peluang Bisnis (Jakarta: Gramedia. 2012), 128. 212 Dodi S.S,” REDD dan LULUCF, Panduan Untuk Negosiator”, Kementerian Kehutanan dan DNPI (2012): 14.

105

Tabel 1.1 Konsentrasi karbon dioksida atmosfer dari tahun 1998 – 2008 Konsentrasi gas pada atmosfer Karbon dioksida (CO2)

Tahun 1998 376,68 ppm

Tahun 2006 384,36 ppm

Tahun 2008 385,14 ppm

Sumber: U.S Global Change Research Information Office dalam Sutradharma TJ. Sudarman et al, Pemanasan Global, Solusi dan Peluang Bisnis.

Secara global tercatat sekitar 5,3 miliar ton karbon dihasilkan setiap tahunnya yang bersumber dari deforestasi dan transportasi. Deforestasi merupakan perubahan penggunaan lahan hutan yang pada dasarnya ditandai dengan penebangan dan perubahan fungsi hutan menjadi lahan alternatif, seperti menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab emisi karena deforestasi berakibat kepada penurunan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dioksida dan juga dapat melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, sehingga menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan berpengaruh langsung terhadap perubahan iklim. 213 Penyebab lain dari peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yaitu pembuangan gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Di dunia setidaknya tercatat 600 juta mobil, 400 juta motor dan ratusan ribu pesawat yang menyumbang aktif dalam peningkatan emisi karbon dunia. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat dan berdampak pada kenaikan suhu bumi. 214

213

Markku Kanien, et al, Apakah Hutan Dapat Tumbuh di Atas Uang: Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang Mendukung REDD (Bogor: Center for International Forestry research, 2009), 15. 214 Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut (Jakarta: Gramedia, 2012), 4.

106

Sadar dengan akibat yang ditimbulkan oleh isu pemanasan global tersebut, negaranegara di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdorong untuk melakukan pertemuan guna membahas isu perubahan iklim. Pada tahun 1992 di Rio de Jenairo, pertemuan mengenai perubahan iklim ini menghasilkan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).215 UNFCCC merupakan rezim internasional yang diikuti hampir seluruh negara anggota PBB dan hingga saat ini lebih dari 192 negara telah bergabung.216 UNFCCC telah melahirkan kesepakatan-kesepakatan terkait penurunan risiko pemanasan global seperti Protokol Kyoto yang membahas tentang penurunan emisi karbon yang disebabkan oleh negara industri dengan mekanisme pembangunan bersih,217 namun Protokol Kyoto tidak mengatur tentang penurunan emisi gas yang disebabkan oleh deforestasi hutan.218 Barulah pada tahun 2007 di Bali diadakan Konvensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang perubahan iklim atau juga dikenal dengan Bali Road Map. Bali Road Map tersebut merupakan rangkaian dari Conference of Parties (COP) 219 ke-13 dari UNFCCC dan melahirkan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).220

215

Irfan Hamami, "Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Mekanisme Internasional Enviromental Regime (REDD+) pada Tahun 2007-2012," Jurnal HI Universitas Brawijaya, (2013): 3. 216 Runi Nurhayati, "Mekanisme REDD Sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC 13." Global dan Strategis 3, no. 1, (2010): 3. 217 Climate Action Network, “Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi.” Dokumen Diskusi CAN mengenai REDD, (2007): 4. 218 Ibid. 219 COP conference of parties merupakan wadah tertinggi dalam pembuatan keputusan di UNFCCC biasanya di dalam UNFCCC dikenal sebagai decision X dan COP y atau biasanya di tulis dengan Dec”x”/CP”y” misalkan dalam kesepakatan pertama COP 13 maka akan di buat Dec1/CP13 220 CSO, Buku Putih REDD (Indonesia: CSO Network on Forestry Governance and Climate Change, 2008), 15.

107

REDD merupakan sebuah mekanisme bersama yang bertanggung jawab dalam: 1) aspek-aspek yang berkaitan dengan penurunan emisi, 2) memastikan tidak terjadinya dampak yang negatif pada keanekaragaman hayati, 3) menjaga keterlibatan aktif semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan penduduk sekitar hutan.221 Namun hal ini dirasa masih sangat umum dan belum menjelaskan mekanisme tata kelola hutan. Oleh sebab itu, REDD berkembang menjadi REDD+ yang menyertakan tiga mekanisme tambahan. Ketiga mekanisme tambahan atau “plus” tersebut adalah, conservation yaitu bagaimana hutan dapat dijaga, dilestarikan dan ditingkatkan fungsinya sebagai penyerap karbon; sustainable management of forest merupakan sebuah upaya dalam pengendalian dan manajemen hutan agar tidak terjadi dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh penebangan dan kebakaran hutan, juga sebagai upaya penurunan emisi dengan cara pencegahan; dan enhancement of carbon stock yang merupakan peningkatan daya serap hutan dengan cara peningkatan fungsi hutan dengan memperkaya tanaman hutan.222 REDD+ ini membahas mengenai penanganan penurunan

emisi

dan

deforestasi

hutan

yang

memiliki

strategi

dan

tujuan

pengimplementasiannya sebagai berikut: 1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang sudah mengalami degradasi berat.223 221 Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, (Jakarta: Gramedia, 2012), 8. 222 Dodi S.S,” REDD dan LULUCF, Panduan Untuk Negosiator”, Kementerian Kehutanan dan DNPI (2012): 36. 223 CSO, Buku Putih REDD, (Indonesia: CSO Network on Forestry Governance and Climate Change, 2008), 18.

108

2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi hutan menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan di lahan hutan gambut. Selanjutnya merestorasi kembali hutan gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya serta mendorong kegiatan aforestasi dan reforestasi serta mempercepat laju regenerasi hutan gambut melalui kegiatan pengayaan alam buatan.224 3. Menekankan kembali kewajiban melaksanakan sistem pengelolaan hutan yang bekelanjutan sesuai dengan pedoman dan aturan internasional untuk Reduced Impact Logging (RIL).225 Menyadari akibat yang ditimbulkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim, pada tahun 1994 Indonesia aktif dalam perundingan internasional mengenai penurunan risiko yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam rezim internasional UNFCCC.226 Dengan demikian Indonesia telah ikut serta ke dalam berbagai kesepakatan yang dihasilkan oleh rezim internasional ini seperti Protokol Kyoto, REDD hingga REDD+. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan hutan tropis dan penyebaran hayati terbesar di dunia, di mana sekitar 52,3 persen dari luas wilayah Indonesia atau sekitar 99,6 juta ha merupakan wilayah hutan.227 Indonesia juga memiliki penyebaran hayati yang sangat 224

Ibid, 19. Ibid. 226 Indonesia telah masuk ke dalam rezim UNFCCC pada tahun 1994, melalui UU No.6/1994 dengan ini Indonesia secara legal turut serta dalam keanggotaan UNFCCC. 227 World Wildlife for Fund, “My Baby Tree,” Juli 2012, www.wwf.or.id/cara_membantu_bertindak/mybabytree/ (diakses 10 februari 2015). 225

109

beraneka ragam di mana sekitar 10.000 spesies tumbuhan tercatat tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia.228 Data di atas menempatkan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, di mana hutan tropis Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Hutan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh pohon dan tumbuhan yang ada di dalamnya yang mampu memproduksi oksigen (O2) dan menyerap karbon dioksida di udara. 229 Di sisi lain, Indonesia juga merupakan salah satu pemasok emisi karbon tertinggi keenam di dunia.230 Indonesia telah menghasilkan gas karbon sebesar 2,05 miliar ton emisi.231 Hal ini di antaranya disebabkan oleh deforestasi yang terjadi di Indonesia merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh The UN Food & Agriculture Organization (FAO), di mana angka deforestasi Indonesia pada periode tahun 2000-2005 ada sekitar 1,8 juta ha/tahun atau setidaknya sekitar 4,8 juta ha hutan Indonesia telah rusak,232 kemudian data yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan Indonesia menyebutkan pada periode tahun 2006-2009 telah terjadi deforestasi sebesar 0,83 juta ha/ tahun.233

19

Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, (Jakarta: Gramedia, 2012), 2. 229 Christin P.P Purba, et al, Potret Keadaan Hutan Indonesia (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014), 1. 230 Kompas, “Indonesia Penghasil Emisi Karbon Tertinggi Keenam di Dunia”, 15 oktober 2014, www.sains.kompas.com/read/2014/Indonesia.penghasil.emisi.karbon.tertinggi.keenam.di.dunia (diakses pada 10 februari 2015). 231 Ibid. 232 Alam Endah. Kerusakan Hutan (Deforestasi) Di Indonesia. 9 maret 2010, www.alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-Indonesia/ (diakses pada 11 februari 2014). 233 Kementerian Kehutanan Indonesia, “Pemantauan Hutan Indonesia,” Dokumen Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, (2009): 59.

110

Diagram 1.1 Laju deforestasi di Indonesia periode tahun 2000-2009

Sumber: Christin P.P Purba, et al, Potret Keadaan Hutan Indonesia.

Dari gambar di atas terlihat bahwa deforestasi hutan yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, di mana rata-rata deforestasi di Indonesia terjadi di pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Jawa dan Kalimantan. Deforestasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak secara nasional namun juga secara global karena Indonesia merupakan negara dengan hutan terbesar ketiga di dunia.234 Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam rezim UNFCCC235 tentulah mengacu kepada kesepakatan dan tujuan dari rezim itu sendiri di mana Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengimplementasian mekanisme REDD+ yang dihasilkan UNFCCC dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk ke 234

Christin P.P Purba, et al, Potret Keadaan Hutan Indonesia (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014),

1. 235

Runi Nurhayati, "Mekanisme REDD Sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC 13." Global dan Strategis 3, no. 1 (2010): 3.

111

dalam salah satu negara pemasok emisi karbon terbesar, serta memiliki tingkat deforestasi hutan tercepat di dunia.236 Dikarenakan hal tersebut, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merumuskan tujuan yang akan dicapai Indonesia dalam pengimplementasian mekanisme REDD+ tersebut yaitu: 1. Tujuan jangka pendek tahun 2011–2013 memperbaiki tata kelola kehutanan secara keseluruhan, di mana perbaikan ini juga sejalan dengan niat dan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi sebesar 26 persen – 41 persen pada tahun 2020.237 2. Tujuan jangka menengah tahun 2013–2020 mempraktikkan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target- target penurunan emisi tahun 2020 dapat dicapai. 238 3. Tujuan jangka panjang tahun 2020–2030 mengubah peran hutan Indonesia dari pengemisi menjadi sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi pada tahun 2030 dan memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekosistem hutan.239 Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut240 yang merupakan penundaan tentang keputusan-keputusan 236

Alam Endah. Kerusakan Hutan (Deforestasi) di Indonesia. 9 Maret 2010 diakses melalui, www.alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-Indonesia/ (diakses tgl 11 Februari 2014). 237 Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik “Indonesia. Strategi Nasional REDD+.”(2011): 2. 238 Ibid. 239 Ibid. 240 Kebijakan ini diatur melalui Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 20 Mei 2011.

112

yang menyangkut izin perubahan atau konversi lahan hutan dan gambut. Kebijakan ini memiliki tujuan utama agar dapat menekan alih fungsi lahan hutan dan gambut serta menekan angka deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu kawasan yang dikenai oleh kebijakan ini adalah hutan konservasi yaitu hutan yang memiliki ciri khusus flora ataupun fauna yang dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh negara.241 Dari keseluruhan hutan konservasi di Indonesia, salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan konservasi Gajah yang ditunujuk sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas 38.576 ha dan kemudian diperluas lagi melalui SK Menhut No.663/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 menjadi ± 83.068 ha.242 Namun pada tahun 2011 atau sebelum diberlakukannya Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut angka deforestasi yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini menunjukkan angka yang cukup tinggi dan merupakan taman nasional yang memiliki kerusakan hutan tertinggi.243 Setidaknya 36.353 ha kawasan hutan telah terdeforestasi dan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.244 Oleh sebab itu maka penelitian ini melihat 241

Inpres No 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan dan gambut. WWF, “Sekilas Taman Nasional Tesso Nilo”, Mei 2011, http://www.wwf.or.id/?22500/SekilasTaman-Nasional-Tesso-Nilo ( diakses pada 7 desember 2015). 243 M. Bismark dan Reni Sawitri, Nilai Penting Taman Nasional, (Bogor: FORDA Press, 2014), 40. 244 Mongabay, “Tuding WWF Gagal Benahi Tesso Nilo,” 11 Mei 2013, http://www.mongabay.co.id/2013/03/11/tuding-wwf-gagal-benahi-tesso-nilo-dpr-selamatkan-perambahhutan-aman-bersemayam/ (diakses desember 2015) 242

113

bagaimana implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai kebijakan yang bertujuan meminimalisir kegiatan deforestasi dalam kawasan hutan konservasi. 1.2 Rumusan Masalah Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia, dapat memproduksi oksigen dengan jumlah yang sangat besar dan mampu menyerap karbon dioksida di udara yang dapat mengurangi dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global. Namun, di sisi lain, Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar keenam di dunia dengan tingkat deforestasi yang sangat cepat. Menyadari hal tersebut maka Indonesia bergabung dalam rezim UNFCCC yang fokus terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, dan telah menghasilkan REDD+ sebagai sebuah mekanisme dalam upaya penurunan emisi yang dihasilkan dengan cara perbaikan fungsi hutan. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, namun dalam penerapan kebijakan ini pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masih terdapat permasalahan, seperti kebakaran hutan, pembukaan lahan, permasalahan dengan masyarakat sekitar hutan dan beberapa perusahaan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme rezim internasional REDD+ di Taman Nasional Tesso Nilo.

114

1.3 Pertanyaan Penelitian Dari rumusan masalah di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai respon mekanisme REDD+? 1.4 Tujuan Penelitian Dari latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan REDD+ sebagai mekanisme rezim internasional UNFCCC dan bagaimana Indonesia mengadopsinya melalui kebijakan dalam negeri. 2. Menganalisis bagaimana implementasi tujuan jangka pendek mekanisme REDD+ Indonesia melalui Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut yang akan dilihat implementasinya di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 1.5 Manfaat Penelitian 1. Memperkaya pengetahuan penulis dan sebagai referensi bagi pembaca mengenai implementasi mekanisme sebuah rezim internasional dan bagaimana kebijakan tersebut diadopsi dalam kebijakan sebuah negara. 2. Sebagai bahan acuan dan sumber referensi yang berguna bagi penulis dan pembaca tentang implementasi kebijakan REDD+ di Indonesia melalui Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+.

115

1.6 Kajian Pustaka Agus Purnomo dalam bukunya Menjaga Hutan Kita, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut,245 berusaha memperlihatkan dan mendeskripsikan bagaimana Indonesia dan sejarah Indonesia dalam isu perubahan iklim, serta langkah yang diambil pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam rezim UNFCCC dan mekanisme REDD+. Buku ini juga menggambarkan bagaimana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan langkah-langkah guna menerapkan mekanisme REDD+, pengambilan kebijakan-kebijakan lokal yang sejalan dengan mekanisme tersebut, buku ini hanya memfokuskan kepada kebijakan pemerintah tentang moratorium lahan gambut yang merupakan salah satu kebijakan yang diambil terkait dengan penerapan mekanisme REDD+ di Indonesia. Namun kebijakan itu menuai pro dan kontra dikarenakan di satu sisi pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan yang serius, guna mengurangi dampak pemanasan global. Pembentukan kebijakan ini dapat menghambat alih fungsi hutan dan juga mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, namun di sisi lain karena adanya kebijakan ini maka akan berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar hutan yang bergantung kepada hasil hutan seperti kayu dan rotan yang berakibat kepada menurunnya perekonomian warga sekitar hutan.246

245 Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, (Jakarta: Gramedia, 2012). 246 Ibid, 30.

116

Sutradharma TJ. Sudarman, dalam bukunya yang berjudul Pemanasan Global, Solusi dan Peluang Bisnis,247 memaparkan bagaimana proses terjadinya pemanasan global mulai dari apa yang menyebabkannya hingga dampak yang diakibatkan dari pemanasan global itu sendiri, pemanasan global telah mencapai suatu titik kritis bagi seluruh penduduk bumi sehingga pengambilan tindakan yang berkaitan dengan mencegah dan mengurangi dampak yang diakibatkan pemanasan global ini haruslah dilakukan dalam waktu yang cepat dan tepat. Cara terbaik dalam penanganan isu ini adalah kesadaran masyarakat tentang hidup hijau, seperti melakukan penghijauan hutan kembali yang telah rusak karena ulah manusia yang pada akhirnya mengakibatkan degradasi lahan. Pemerintah harus bersikap aktif dalam penanganan isu ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola hutan. Selain penghijauan kembali, cara lain yang dapat dilakukan oleh manusia adalah memulai sebuah gerakan, yang diawali oleh individu yang memperhatikan lingkungan dengan cara-cara yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan menghijaukan kembali lingkungan rumah. Hal ini dianggap efektif dalam penanganan risiko pemanasan global. 248 Grace Gerda Renata, dalam artikelnya “Implementasi Reducing Emissions from Deforestation

and

Forest

Degradation+

(REDD+)

di

Kabupaten

Kapuas,

Kalimantan Tengah,”249 mencoba melihat bagaimanakah implementasi REDD di Kalimantan 247

Sutradharma TJ. Sudarman et al, Pemanasan Global, Solusi dan Peluang Bisnis (Jakarta: Gramedia.

2012). 248

Ibid, 40. Grace Gerda Renata, "Implementasi Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) di Kapuas Kalimantan Tengah." e Journal Hubungan Internasional UNMUL 1, (2013). 249

117

Tengah, Ia menilai bahwa implementasi yang terjadi di Kalimantan dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam mengurangi emisi dan pelaksanaan REDD+ di Kalimantan tengah. Artikel ini fokus melihat bagaimana pengimplementasian REDD+ di Kalimantan Tengah yang mana jurnal ini hanya mendeskripsikan apa yang terjadi dan bagaimana melakukan penelitian sesuai dengan indikator dari konsep implementasi. Artikel ini juga mendeskripsikan tentang kebijakan-kebijakan yang bersifat kedaerahan yang sesuai dengan lokasi yang Grace teliti. Dalam upaya pengimplementasian kebijakan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bekerjasama dengan pemerintah Australia yang mana kerjasama ini bertujuan dalam mendukung usaha UNFCCC melalui mekanisme REDD+. Kerjasama ini diberi nama Indonesian-Australian Forest Carbon Partnership (IAFCP) yang akan bertanggung jawab dalam melindungi 70.000 ha hutan gambut dan memperbaiki ekosistem hutan gambut sebanyak 200.000 ha dan yang telah terimplementasikan sebanyak 120.000 ha lahan gambut. Kemudian menurut analisis artikel ini Grace menyebutkan bahwa implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik dikarenakan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut sebagian besar telah tercapai.250

250

Ibid.

118

Transtoto Handadhari, dalam bukunya Kepedulian yang Terjagal, Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia,251 menggambarkan keadaan hutan Indonesia dan peningkatan emisi dunia, yang rata-rata disebabkan oleh industri negara-negara maju. Namun Indonesia sebagai negara berkembang juga turut aktif dalam menyumbang emisi gas karbon ini disebabkan karena kerusakan hutan Indonesia yang meningkat sangat tinggi. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, pelanggaran peraturan pemerintah seperti ilegal logging yang merupakan pencurian kayu dari dalam hutan dan menjualnya. Transtoto berpendapat bahwa kerusakan hutan yang sangat cepat akan berdampak kepada kestabilan ekosistem.252 Transtoto juga menilai hal yang mendasari terjadinya kerusakan hutan di Indonesia terjadi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi yang disebabkan oleh desakan terhadap pemenuhan kebutuhan. Dalam skala besar kerusakan terjadi dikarenakan masih banyaknya para politisi dan pejabat negara yang menggunakan wewenang mereka dalam menjalankan bisnis yang ilegal seperti penyeludupan kayu dan ekspor kayu ilegal ke luar negeri. Hal kedua yang mendasari penyelewengan kebijakan hutan adalah bagaimana masyarakat membuka lahan hutan dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti pembakaran lahan hutan. Hal ini tentu berpengaruh kepada fungsi hutan yang pada dasarnya menyerap karbon dioksida. Kepedulian masyarakat tentang hutan haruslah dipupuk sejak 251 Transtoto Handadhari, Kepedulian yang Terjagal, Menguak Belantara Kehutanan Indonesia (Jakarta, Elek Media Komputerindo, 2009). 252 Ibid, 53.

119

dini karena hutan bukan hanya salah satu aspek dalam hidup manusia namun juga sebagai salah satu aspek terpenting dalam keseimbangan ekosistem di bumi.253 Doddy S. Sukardi dalam artikelnyanya “REDD dan LULUCF, Panduan untuk Negotiators,”254 memaparkan bagaimana dinamika UNFCCC dalam pembentukan kebijakan. UNFCCC merupakan sebuah wadah dalam membentuk kesepakatan bersama dalam hubungan multilateral, yang bertujuan membangun kesadaran bersama dalam menangani isu perubahan iklim, di mana penanganan tersebut lebih kepada mengurangi atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kesadaran ini akan mengantarkan pada kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibangun melalui rezim internasional yaitu UNFCCC. Pada konferensi UNFCCC di Bali melahirkan sebuah mekanisme tentang penurunan emisi karbon yang dikenal dengan REDD+. Dalam sejarahnya REDD merupakan sebuah mekanisme tentang penurunan emisi yang dibentuk dalam COP 13 di Bali dan berkembang menjadi REDD+ , perbedaan REDD+ dan REDD pada dasarnya terkait penambahan tentang definisi hutan. Artikel ini juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah negara dapat menjalankan dan melakukan penerapan kebijakan terkait REDD di setiap negara yang termasuk ke dalam rezim UNFCCC. Hal lain yang dijelaskan adalah definisi target-target keberhasilan dari REDD+ dan bagaimana negara dapat mengimplementasikannya, serta mekanismemekanisme yang harus dijalankan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang 253 254

Ibid. Dodi S.S.” REDD dan LULUCF, Panduan Untuk Negosiator”, Kementerian Kehutanan dan DNPI

(2012).

120

bersangkutan dengan penerapan REDD di level domestik sehingga dapat mencapai tujuan dari mekanisme tersebut.255 1.7 Kerangka Konseptual Dalam menjelaskan bagaimana pengimplementasian REDD+ di Indonesia maka penulis menyusun kerangka konseptual rezim internasional dan implementasi. 1.7.1 Rezim Internasional Stephen D. Krasner menganggap rezim internasional sebagai sekumpulan normanorma dan aturan-aturan, baik itu secara implisit maupun eksplisit yang mempengaruhi perilaku aktor yang ada di dalam rezim tersebut, di mana perilaku aktor yang ada di dalamnya dikontrol melalui serangkaian kesepakatan yang dilakukan oleh aktor yang ada di dalam rezim tersebut. “Regime can be as sets of implicit or explicit principles, norm, rules, and decision making procedure around which actor’s exportations coverage in a given area of international relations.”256 Kesepakatan-kesepakatan itulah yang mendasari perilaku aktor di dalam rezim tersebut, maka dapat dilihat UNFCCC merupakan sebuah rezim internasional yang di dalamnya memiliki norma dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama melalui negosiasi dan menghasilkan sebuah mekanisme dalam pencapaian tujuannya. I.W. Zartman dalam 255 256

Ibid. Stephen D Krasner, International Regime (United State of America: Cornell University Press,

1983), 1.

121

bukunya yang berjudul Post Agreement Negotiation and International Regime, menyatakan bahwa. “Regime building is ongoing negotiation. Getting it done-the process describing how regime goals are achieved. Activities have another important attribute in common: they are all negotiation process, negotiations that occur on the domestic as well as the international level.”257 Hal ini memperlihatkan bahwa rezim internasional merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan melalui negosiasi di level internasional agar mendapatkan sebuah kesepakatan bersama dan kemudian negosiasi dilakukan lagi dalam level domestik, yaitu bagaimana kesepakatan yang telah disetujui di dalam rezim internasional ini dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat domestik yang mengacu kepada mekanisme dan kesepakatan rezim internasional itu sendiri. Di dalam hal ini UNFCCC merupakan rezim internasional di mana dalam negosiasinegosiasi yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya menghasilkan sebuah tujuan dan mekanisme dalam penanganan isu lingkungan. Di level internasional terdapat beberapa kesepakatan terkait dengan penurunan emisi gas dunia, REDD+ merupakan sebuah mekanisme yang mengontrol anggota dari rezim tersebut agar dapat mencapai tujuan dari rezim UNFCCC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah masuk ke dalam rezim tersebut258 maka Indonesia di level domestik tentu memiliki kewajiban dalam pengimplementasian dengan pengambilan kebijakan yang sejalan atau mendukung tujuan

257 I.W.Zartman, B. Spector, Post Agreement Negotiation and International Regime, (Cambridge University Press, 1997), 5. 258 Runi Nurhayati, "Mekanisme REDD Sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC 13." Global dan Strategis 3, no. 1 (2010): 3.

122

dari mekanisme REDD+. Dalam merespon mekanisme rezim internasional tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut. 1.7.2 Intermestik Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi yang akan berdampak kepada berkurangnya batasan-batasan negara tradisional, hal ini juga berdampak kepada pembentukan kebijakan dalam negeri atau kebijakan domestik. Pengaruh sistem internasional terhadap domestik akan semakin kuat, oleh sebab itu negara dituntut agar mampu membuat kebijakan yang kompatibel dengan sistem internasional, kajian intermestik atau internasional-domestik lahir guna melihat fenomena ini. Robert D. Putnam menawarkan sebuah pendekatan itermestik dengan konsep twolevel games, Putnam membagi dua tingkat di mana harus adanya keseimbangan dari kedua tingkat tersebut dalam mencapai sebuah kepentingan negara,259 kedua tingkat tersebut adalah: 1. Tingkat pertama, merupakan proses negosiasi yang dilakukan oleh negara, di mana proses negosiasi di tingkat pertama ini berlangsung pada tingkat internasional. 2. Tingkat kedua, merupakan sebuah proses negosiasi dalam menanggapi dan melakukan respon terhadap tingkat pertama, hal ini dilakukan pada tingkat domestik di dalam Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: Logic of Two-Level Games”, International organization, Vol 43, No. 3, (1988): 436. 259

123

sebuah negara, proses negosiasi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan dan juga dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi tersebut.260 Dengan begitu maka tingkat pertama merupakan sebuah proses negosiasi di tingkat internasional, negosiasi tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan dan akan kembali dinegosiasikan pada tingkat kedua, keberhasilan dari tingkat pertama akan sangat ditentukan dengan proses negosiasi di tingkat kedua. Dalam mengkaji bagaimana proses negosiasi di tingkat kedua tersebut Putnam berpendapat bahwa, “win-set” yang terjadi di tingkat kedua atau di tingkat domestik akan mempengaruhi pada politik luar negeri sebuah negara pada tingkat pertama. Dalam melihat dan menganalisis two-level theory tersebut Putnam berpendapat bahwa “……testable two-level theory of international negotiation must be rooted in a theory of domestic politics, that is, a theory about the power and preferences of the major actors at level II”261 Dalam artian bahwa dalam melihat keberhasilan negara pada tingkat pertama harus dianalisa melalalui tingkat kedua atau pada level domestik, dalam kaitannya dengan kebijakan moratorium sebagai respon terhadap mekanisme REDD+

adalah bahwa

mekanisme internasional REDD+ merupakan sebuah politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia di tingkat internasional atau di tingkat pertama, keberhasilan indonesia dalam proses negosiasi di tingkat pertama sngat ditentukan oleh proses di tingkat kedua, di mana mekanisme REDD+ akan banyak di lakukan pada tingkat kedua. Oleh karena itu Indonesia 260 261

Ibid, 436. Ibid, 442

124

melakukan proses negosiasi dan membentuk sebuah kebijakan domestik dalam merspon mekanisme internasional tersebut. Indonesia mengeluarkan Kebijakan Moratorium Hutan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+. Oleh sebab itu bentuk proses dari negosiasi di tingkat kedua tersebut akan dianalisis dari bagaimana Indonesia menerapkan kebijakan tersebut di tingkat kedua. 1.7.3 Implementasi Kebijakan Dalam menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+ maka kerangka konseptual yang dipakai adalah konsep implementasi. Menurut Riant Nugroho “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”262 dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses untuk mencapai tujuan dari negara Indonesia, dalam mewujudkan mekanisme REDD+ maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana Indonesia dapat mengimplementasikan tujuan REDD+ di dalam kebijakan dalam negerinya: “karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh 20 persen rencana 60 persen adalah implementasi dan 20 persen sisanya adalah bagaimana pengendalian atas implementasi tersebut”.263 Dalam menganalisis pengimplementasian kebijakan yang dilakukan negara, Riant Nugroho membagi tujuh indikator implementasi yaitu: misi, visi, strategi, program, kebijakan, implementasi dan kegiatan.

262 263

Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 674. Ibid, 681.

125

Misi, merupakan tujuan-tujuan yang menjadi dasar dari negara, tujuan ini yang mempengaruhi bagaimana negara mengambil sebuah kebijakan. Misi adalah tahapan awal dari proses implementasi dikarenakan hal yang paling mendasar dan paling mempengaruhi sebuah kebijakan merupakan tujuan terciptanya kebijakan itu. Indonesia merupakan negara yang tergabung di dalam rezim UNFCCC dengan kata lain Indonesia memiliki tujuan dalam menangani isu perubahan iklim. Kemudian dalam rezim ini disepakati mekanisme REDD+ sebagai kesepakatan dalam menangani isu perubahan iklim tersebut, sebagai solusi mengurangi risiko pemanasan global melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, jadi tujuan yang melekat pada Indonesia yaitu mengurangi risiko perubahan iklim melalui mekanisme REDD+.264 Indikator yang kedua yaitu visi. Ketika misi merupakan tujuan yang melekat pada negara, visi merupakan tujuan yang melekat kepada pemimpin negara itu dalam membuat kebijakan yang akan diimplementasikan. Tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh sebuah negara atau misi akan direalisasikan melalui visi yang merupakan tujuan yang melekat pada pemimpin sebuah negara.265 Sehingga bisa kita pahami ketika Indonesia yang tergabung dalam sebuah rezim internasional UNFCCC dan menghasilkan mekanisme REDD+, maka Indonesia memiliki tujuan dalam penurunan emisi dan mengurangi risiko dari perubahan iklim, dengan tujuan ini maka visi merupakan sikap dan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan misi atau tujuan dari negara yang Ia pimpin.

264 265

Ibid, 676. Ibid, 678.

126

Indikator yang ketiga adalah strategi yang merupakan perencanaan dalam pembentukan sebuah kebijakan. Strategi juga merupakan langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah dalam membentuk sebuah kebijakan. Hal yang terpenting dari strategi adalah ke mana kebijakan ini akan ditujukan dan diarahkan. Dari strategi ini dapat dilihat seperti tujuan jangka pendek Indonesia dalam pengimplementasian REDD+, yaitu perbaikan tata kelola hutan. Hal yang keempat dari tahapan implementasi adalah kebijakan itu sendiri. Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah negara yang memiliki dasar hukum baik itu melalui undang-undang (UU), instruksi presiden maupun keputusan presiden. Tanpa kebijakan maka strategi dalam mewujudkan misi tidak akan pernah dapat dijalankan. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian REDD+ di Indonesia melalui keputusan presiden adalah Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut.266 Selanjutnya yang kelima yaitu program. Program atau working decision merupakan mekanisme yang menyangkut kepada penganggaran, di mana dalam sebuah kebijakan tanpa penganggaran yang baik dan jelas, kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Indikator keenam adalah implementasi yang merupakan hal-hal yang menyangkut kepada bagaimana penerapan kebijakan itu sendiri.267 Proses implementasi itu sendiri bermula sejak kebijakan itu telah dibentuk melalui UU ataupun melalui keputusan presiden 266 267

Ibid, 679 Ibid, 680

127

dan berlanjut kepada pembentukan organisasi atau mengerahkan sumber daya manusia dalam pengendalian dan pengawasan kebijakan tersebut dan menetapkan prosedur. Dengan kata lain implementasi adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan dan siapa yang menjalankannya. Hal ini dilakukan agar tujuan atau misi dari kebijakan tersebut dapat terimplementasikan.268 Indikator terakhir adalah kegiatan. Kegiatan merupakan tahapan terakhir yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan tersebut, pada tahapan inilah implementasi dapat dievaluasi.269 Hal-hal yang akan dianalisis adalah bagaimana keadaan hutan Indonesia pada saat sebelum dan sesudah implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut. Perubahan inilah yang menjadi tolak ukur dalam penilaian keberhasilan implementasi mekanisme REDD+ di Indonesia.270 Peneliti akan menggunakan ketujuh indikator implementasi di atas dalam menganalisis Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut yang akan dijelaskan mulai dari misi hingga kegiatan sebagai indikator terakhir.

1.8

Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam pada sebuah 268 Erwan Agus Purwanto, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, “Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia” (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 64. 269 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 680 270 Ibid.

128

kasus yang akan diteliti, penelitian studi kasus biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how dan why.271 Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metodologi analisis deskriptif, maka dengan analisis deskriptif ini, peneliti akan memaparkan interpretasi data yang menjadi suatu gambaran dari implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+ di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 1.8.2 Batasan penelitian Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengimplementasian Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+ di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dikarenakan pada masa ini kebijakan itu dibuat dan ditetapkan melalui Inpres No 10 tahun 2011. Penelitian ini memfokuskan kepada mekanisme jangka pendek REDD+ di Indonesia dan respon Indonesia terhadap mekanisme tersebut, di mana kebijakan yang akan dianalisis adalah Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 20112015 dengan menganalisis pengimplementasian sesuai dengan indikator-indikator dari konsep yang ada. 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis Dalam penelitian ini peneliti perlu menetapkan unit dan tingkat analisis yang menjadi landasan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalahnya, unit analisis yakni objek 271

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 4th ed (United State America: Sage,

2009), 4.

129

yang perilakunya akan dianalisa yaitu negara Indonesia dan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut sebagai respon terhadap mekanisme REDD+. Kemudian tingkat analisis yakni unit yang menjadi landasan yaitu negara Indonesia. 1.8.4 Teknik dan Jenis Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan yang bersumber dari data lapangan wawancara dengan menggunakan teknik snow ball yaitu dengan Mengambil sejumlah dengan

kasus orang

melalui

yang

lain

hubungan atau

satu

keterkaitan kasus

dengan

dari kasus

satu lain.

orang Kemudian

mencari hubungan melalui proses yang sama hingga dapat menjawab pertanyaan dari penelitian272 dan data juga dihimpun melalui data primer lainnya seperti melakukan pengamatan lapangan. Kemudian data juga diambil melalui buku, jurnal, dokumen, laporan dan sumber lain seperti sumber dari internet, surat kabar ataupun media lainnya yang relevan sebagai sumber informasi.

1.8.5

Teknik Pengolahan dan Analisis Data Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data

yang relevan terhadap isu yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka analisis yang digunakan sesuai dengan konsep 272

Nina Nuriadi, Teknik Sampling Snow Ball dalam Penelitian Lapangan,(Jakarta: Binus University,

2014), 3

130

dari penelitian ini yaitu rezim dan implementasi di mana menganalisis UNFCCC sebagai rezim internasional yang menghasilkan mekanisme REDD+. Dalam negosiasi di level negara maka keputusan tersebut tentulah diimplementasikan sesuai dengan keputusan di dalam rezim internasional tersebut. Dalam melihat implementasi REDD+ di Indonesia yang dilihat melalui implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, maka peneliti akan menggunakan konsep implementasi terbagi ke dalam tujuh indikator yang mana indikator-indikator ini akan menjadi dasar dalam menganalisis data, dan akan dijabarkan dalam bentuk tabel (lihat Lampiran V) Maka dengan analisis ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dan dapat mendeskripsikan

REDD+

sebagai

mekanisme

rezim

internasional

dan

pengimplementasiannya di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut 1.9 Sistematika Penulisan BAB 1: Membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, teori, kajian pustaka, serta metodologi yang digunakan pada penelitian yang ingin dilakukan serta sistematika penulisan selanjutnya. BAB 2: Membahas mengenai REDD+ sebagai mekanisme rezim internasional BAB 3: REDD+ di Indonesia dan Respon Indonesia BAB 4: Analisis implementasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut Sebagai Respon Terhadap Mekanisme REDD+ di Taman Nasional Tesso Nilo.

131

BAB 5: Penutup.

132