BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Panti Sosial Bina Remaja sebagai salah satu Panti Sosial dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di PalangkaRaya ini memiliki Misi, yaitu “Kesejahteraan sosial untuk anak terlantar putus sekolah menuju masyarakat Kalimantan Tengah yang maju dan bermartabat melalui pelayanan sosial yang profesional”. Wadah bagi anak terlantar putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mampu menjadi anak yang berbudi, berakhlak dan mandiri, sebagai fasilitas dari pemerintah untuk mereka yang kurang beruntung dalam pendidikan. Untuk masuk kedalam panti ini calon klien harus mengikuti tahap penyeleksian. Jadi tidak smua anak bisa masuk ke dalam panti ini.
Tahap awal penyeleksian ini adalah identifikasi dan motivasi yang dilaksanakan oleh Petugas Kabupaten/Kota dengan harapan calon klien telah memiliki minat sebelum seleksi dilaksanakan. Selanjutnya Petugas Provinsi, dalam hal ini Petugas Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Provinsi Kalimantan Tengah, bersama Petugas Kabupaten/Kota melakukan seleksi agar didapatkan calon klien yang memenuhi persyaratan. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun di masingmasing angkatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada bulan januari dan Juni dalam 1 Tahun.
Kalimantan Tengah memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota, dan seluruhnya adalah binaan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap daerah selalu mendaftarkan anak putus sekolahnya di Panti Sosial Bina Remaja ini pada tiap
1
angkatan. Seperti juga salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Seruyan, yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dari seluruh yang terdaftar sebagai binaan dari Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan inilah yang mengeluarkan anak binaan putus sekolah terbanyak dari yang lain. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, mayoritas penduduk Kabupaten Seruyan umur 15 tahun ke atas yang bekerja berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 65,72%. Tingkat pendidikan penduduk Seruyan yang bekerja terbanyak kedua adalah SMP sederajat yakni 15,81%. Jika ditinjau dari hasil pendataan Susenas yang dilakukan BPS, rata-rata lama sekolah penduduk Seruyan berada pada kisaran 7 sampai 8 tahun atau rata-rata penduduk Seruyan sekolah hanya sampai kelas 1 SLTP. Angka ini masih berada dibawah program wajib belajar 9 tahun. (http://seruyankab.bps.go .id/index.php/geografi/13-subjek-statistik/18-sosial diakses pada tanggal 05 Februari 2015). Karena itu, untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah dan anak terlantar yang mempunyai masalah sosial dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dibentuklah Panti Sosial Bina Remaja di Palangka Raya. Dan bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Panti Sosial Bina Remaja di Palangka Raya ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Panti Sosial Bina Remaja pada awalnya terdiri dari dua panti yang memiliki perbedaan latar belakang pendirian yang berbeda, yaitu Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Karya Wanita. Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, pendidikan memegang peranan penting. Pada saat orang–orang berlomba untuk mengenyam
2
pendidikan setinggi mungkin, tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari tingkat dasar maupun sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu ada juga anggota masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga. Ada banyak faktor yang menyebabkan putus sekolah seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, psikologis anak dan karena adanya faktor lingkungan (pergaulan). Sejalan dengan itu semua pemerintah mempunyai tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sejak orde baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 45 pasal 31: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
3
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Makna dari Pasal 31 UUD 1945 tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Pada kenyataannya, dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, mulai Sabang sampai Merauke, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreatifitas pemuda Indonesia dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun di Indonesia, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional saja masih sangat sulit. Dalam memajukan pendidikan nasional, peranan orang tua sangat menentukan, khususnya pola pikir orang tua terhadap masa depan anaknya. Dalam hal ini diperlukan pendidikan formal yng harus dijalani oleh anak-anak usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun. Orang tua memiliki peranan penting dalam pengembangan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan kesempatan yang ada. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, di setiap benak para orang tua bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka supaya berpikir lebih baik, bertingkah laku sesuai dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan anak-anak mereka ke pintu gerbang 4
kesuksesan sesuai dengan profesinya. Tetapi dengan ketidakmampuan orangtua dan keluarga maupun orangtua asuh karena sesuatu sebab dan keadaan, sehingga tidak dapat memberikan pengasuh dan perawatan, secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia, termasuk di daerah di Kalimantan Tengah. Untuk itu perlu adanya intervensi dari pihak lain baik dari pemerintah dan masyarakat dalam membantu melengkapi peran orangtua atau keluarga dalam pengasuhan dan penyantunan. Bila permasalahan tersebut tidak diatasi dengan segera, kemungkinan anak akan terlantar dan putus sekolah, yang pada akhirnya dapat menjadi masalah bagi masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya dan masalah Nasional pada umumnya. Pendidikan
berfungsi
untuk menyampaikan,
meneruskan
atau
entranmisi
kebudayaan, di antaranya nilai-nilai nenek moyang, kepada generasi muda. Dalam fungsi ini sekolah itu konservatif dan berusaha mempertahankan status quo demi kestabilan politik, kesatuan dan persatuan bangsa. Disamping itu sekolah juga turut mendidik generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan yang sangat cepat akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terinterpretasikan dan terencana dengan tetap, sekolah berperan sebagai wadah pembentukan nilai-nilai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai bidang yang diambil. Sekolah sebagai sarana atau tempat sosialisasi antara peserta didik dan pendidik untuk pembentukan kepribadian agar peserta didik rajin dan tekun belajar dalam meraih cita-cita akademis. 5
Adapun tingkat atau jenjang pendidikan yang dapat dibedakan sebagai berikut: 1.
Pendidikan Dasar Pendidikan dasar yaitu yang memberikan pengetahuaan dan keterampilan, menumbuh sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar penting bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.
2.
Pendidikan Menengah Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
3.
Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan seni.Untuk memelihara ilmu tersebut dan mengorientasikannya demi untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Pendidikan terstruktur diatas mempunyai peran yang besar apabila ingin
melanjutkan kejenjang berikutnya. Jenjang pendidikan atau tingkatan pendidikan adalah kualifikasi pendidikan formal yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat jelas. Setiap jenjang dalam pendidikan formal memiliki nilai jual tersendiri sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Ijazah merupakan bentuk standarisasi yang diberikan oleh stake holder dalam dunia pendidikan pada setiap orang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
6
Ijazah dapat diasumsikan sebagai tanda kecakapan dan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki seseorang, walau kenyataannya ijazah belum tentu menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tetapi bagaimana dengan anak yang malah tidak dapat merasakan mendapatkan selembar ijazah tersebut? Semua ini bukan hanya berasal dari kesalahan orang tua anak tersebut, pemerintah pun juga bisa ikut andil dalam permasalahan anak putus sekolah. Karena anak putus sekolah bukan karena keinginan mereka sendiri dan keinginan orang tua mereka, tetapi mereka putus sekolah karena tuntutan keadaan yang mengakibatkan mereka harus putus sekolah. Banyak hal yang mengakibatkan mereka harus putus sekolah dan tidak melanjutkan ke bangku sekolah yang lebih tinggi dan terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jalan. Penyebab terjadinya anak putus sekolah bisa saja terjadi dari permasalahan intern maupun ekstern. Baik itu intern dari keadaan keluarganya misalnya saja dari segi ekonomi atau hal yang lainnya maupun ekstern dari luar keadaan keluarga mereka yang mengakibatkan terjadinya anak putus sekolah. Pada perspektif lain, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi seperti ini adalah orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi walaupun mereka mampu membiayainya di tingkat sekolah dasar. Jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung yang paling besar untuk kelanjutan pendidikan si anak, sebab pendidikan juga membutuhkan dana besar. Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi
7
seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya. Sehingga dalam hal ini menyebabkan anak harus terpaksa putus sekolah dan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Terkadang juga keberadaan komite sekolah cenderung membebani orangtua siswa. Salah satunya dengan membuat kebijakan tentang pungutan biaya pendidikan. Sekolah berdalih, pungutan ini hanya untuk orangtua siswa yang mampu. Tapi ujung-ujungnya orangtua siswa lainnya ikut terbebani dan terpaksa membayar iuran, padahal mereka sangat
membutuhkan
uang
itu.
Namun
umumnya
orangtua
siswa
enggan
mengutarakannya karena khawatir akan berdampak terhadap anak mereka jika pungutan itu tidak dibayar. Kadang ada juga pihak sekolah yang mendorong komite melaksanakan kegiatan seperti itu padahal itu tanggung jawab sekolah. Penyediaan sarana pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Komite seharusnya tidak masuk ke sana karena justru membebani orangtua siswa yang belum tentu berada di tingkat ekonomi tinggi. Semua pihak harus memperhatikan ini agar semua anak bisa menikmati pendidikan dengan baik. Namun demikian, pendidikan masih merupakan konsep yang belum jelas, bahkan masih terus diperdebatkan di kalangan para orang tua. Sebagian besar dari mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan di sekolah belum atau tidak mampu menjamin kehidupan yang akan datang. Dilain pihak berpendapat bahwa pendidikan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mempertahankan tradisi yang mereka jalani. Pandangan terakhir selalu beranggapan bahwa informasi tentang pendidikan sangat
8
mahal harganya, sehingga masyarakat yang kehidupan sehari-harinya bertani sulit untuk mencapainya. Dengan demikian, masalah kurangnya peranan orang tua dalam membantu menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya, berkaitan dengan latar belakang budaya yang mereka miliki, hal ini merupakan masalah yang masih akan terus terjadi sepanjang pemikiran seperti ini menjadi halangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Salah satu contoh empiris dari ketidaksesuaian dalam pendidikan dapat dilihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan formal. Sebenarnya usia anak dan remaja mempunyai potensi yang sangat positif jika dikembangkan dengan benar, karena masih banyak anak-anak dan remaja yang masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai agama. Dan setelah keluarga, lingkungan kedua bagi anak adalah sekolah. Di sekolah, guru merupakan penanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak sekaligus sebagai suri teladan. Sikap maupun tingkah laku guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatkan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi. Juga masalah kekurangan guru, walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan persediaan guru berlebih. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Itulah sederat fakta-fakta yang menghiasi wajah pendidikan kita di daerah terpencil.
9
Terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pendidik, pemerintah kita (melalui dinas pendidikan) sebenarnya secara khusus telah berusaha melakukan pemenuhan melalui penempatan guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang ditempatkan di daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Menurut Berg(2006) Dalam Riza Diah, AK dan Pramesti Pradna P, salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. Alasan berikutnya adalah minimnya fasilitas dan hiburan. Di Indonesia, pada umumnya guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya banyak guru yang merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan. Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaran pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat luas, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi lainnya bisa ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan di daerah terpencil. Putus sekolah bukanlah persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk di pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi
10
ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Seruyan. Peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus: Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”. 1.2 Perumusan Masalah Penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi: ”Apa saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Seruyan Provindi Kalimantan Tengah?” 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya anak putus sekolah di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. 1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka:
11
a)
Pengembangan konsep dan teori-teori mengenai anak putus sekolah
b) Memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai anak putus sekolah di daerah terpencil seperti Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah c)
Sebagai
referensi
bagi
mahasiswa
ataupun
pihak-pihak
lain
yang
membutuhkan data tentang penelitian terkait 1.4 Sistematika Penulisan Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika, dengan urutan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Berisikan tentang sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.
12
BAB V
: ANALISIS DATA Berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
13
