1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan
untuk melaksankan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan karena masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan
2
tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang belaku dan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Self Assessment System memungkinkan adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan ( SPT ). Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) dalam sistem ini hanya bertugas melakukan penelitian, pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak senantiasa patuh dan dengan sadar melaksanakan semua kewajiban perpajakan, sehingga tidak timbul kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang secara tidak langsung akan menyebabkan terhambatnya roda pembangunan di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.
3
Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila dengan penerbitan Surat teguran, Wajib Pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran dan penanggung pajak tetap tidak membayar. Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar
bertanggung
jawab dan ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu, maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.
4
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “ Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan ”.
1.2
RUMUSAN MASALAH Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dilakukan
pembatasan ruang lingkup masalah. Penelitian ini dibatasi hanya pada upaya penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan, Periode tahun 2012 – 2013. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Apakah kegiatan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya pencairan tunggakan pajak sudah efektif? 2. Seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak?
1.3
TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya : 1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan.
5
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan.
1.4
MANFAAT PENELITIAN Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya pencairan tunggakan pajak. 2. Praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan dalam upaya pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
