1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yangdibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
2
Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance)oleh para wajib pajak UMKM.Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyetoran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi mempermasalahkan perhitungan pajak terutangnya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka. Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46).
3
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00. Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaraan bruto Rp4.800.000.000,00. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksimal Rp300.000.000 per tahun untuk usaha Mikro, Rp2.500.000.000 per tahun untuk usaha kecil, dan Rp50.000.000.000 per tahun untuk usaha menengah (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Dengan dalih ingin memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dan pelaporan pajak kepada Wajib Pajak dengan kriteria tersebut, pemerintah memberikan perlakuan khusus mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang (Rachmawati, 2014). Selanjutnya menurut Rachmawati, perhitungannya sangat mudah, hanya dengan mengalikan omset dengan tarif 1% Wajib Pajak sudah dapat mengetahui besaran PPh terutangnya.Apabila dilihat dari sifat pajaknya, produk PP 46 Tahun 2013 ini bersifat final. Artinya, setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Sekilas siapa saja yang melihat besaran tarif tersebut akan merasa bahwa tarif yang dibebankan kepada Wajib Pajak sangat kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak.
4
Tata cara untuk melaporkan pajak terutang PP 46 ini Wajib Pajak harus selalu melaporkan pajak terutangnya setiap bulan dan tidak perlu melaporkannya kembali pada akhir tahun pajak sehingga hal ini cukup efisien dari segi waktu yang harus dikeluarkan wajib pajak. Dikarenakan PP 46 bersifat final maka wajib pajak tidak perlu melakukan angsuran bulanan seperti yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Wajib Pajak UMKM dapat melakukan penyetoran PPh 1% pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Caranya pun cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Masa Pajak, dan jumlah nominal PPh yang akan dibayar. Dibalik beberapa fasilitas perpajakan bagi UMKM yang diusung pemerintah, rupanya masih ada dispute dalam implementasinya. Khususnya dalam penerapan tarif PPh terutangnya. Apabila diperhatikan dengan seksama, kriteria Wajib Pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013 terdapat irisan penerapan kriteria Wajib Pajak yang mendapat fasilitas. Irisan kriteria yang dimaksudkan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. (Rachmawati, 2014).
5
Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 31E Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan mendapatkan diskon tarif 50% dari tarif PPh badan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan atau (2a) UU PPh dan tidak bersifat final. Sedangkan menurut PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 1% dari omzet dan bersifat final. UMKM sendiri memiliki 3 sektor yaitu perdagangan, perindustrian dan jasa. Kota Bandar Lampung memiliki 3.312 pelaku UMKM yang tersebar di 19 kecamatan, berikut adalah daftar rincian pelaku UMKM yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Tabel I.1 Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Perdagangan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jenis Usaha Rumah Makan Warung Kelontongan Toko Sembako Gerabatan Warung Makanan Penjual Air Minum Counter HP Kios Buah Toko Pakaian Toko Kue Catering Apotik Toko Alat-alat motor Minimarket Toko Bahan Bangunan Percetakan Toko Mainan Anak
Jumlah 334 215 112 89 89 75 65 65 55 46 45 36 35 35 33 32 32
Omset Per Tahun (dalam rupiah) 198.835.200.000 77.400.000.000 5.376.000.000 5.225.000.000 4.375.000.000 3.375.000.000 2.874.000.000 2.398.000.000 2.225.000.000 1.973.000.000 1.753.000.000 1.525.000.000 1.236.000.000 1.154.000.000 1.113.000.000 972.000.000 921.000.000
6
NO. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Jenis Usaha BBM eceran Panglong Toko Barang Elektronik Toko Peralatan Rumah Tangga Kedai Jamu Tradisional Air Minum Isi Ulang Toko Alat Tulis Kantor Toko Bahan Textile Toko Buku Bibit Bunga Toko Kosmetik Kios Rokok Tanaman Hias Toko Oleh-Oleh Khas Lampung Toko Souvenir Khas Lampung Toko Alat Kesehatan Agen Tembakau Total
Jumlah 26 24 23 21 18 18 16 16 15 15 14 12 12 11 10 10 2 1656
Omset Per Tahun (dalam rupiah) 902.000.000 897.000.000 892.000.000 873.000.000 836.000.000 753.000.000 713.000.000 689.000.000 634.000.000 611.000.000 544.000.000 532.000.000 475.000.000 456.000.000 425.000.000 393.000.000 360.000.000 323.715.200.000
(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)
Tabel I.2 Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Industri NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Usaha Industri Kripik Industri Tempe Industri Tahu Industri Kopi Industri Ikan Asin Industri Toge Industri Teri Rebus Industri Emping Melinjo Industri Sulaman Usus Pengrajin Kayu Industri Peralatan Rumah Tangga Produksi Roti Po. Geribik Pembuatan Meubel Industri Telur Asin
Jumlah 145 94 88 70 69 58 55 48 45 38 35 32 28 27 25
Omset per tahun (dalam rupiah) 17.400.000.000 4.230.000.000 2.570.000.000 2.330.000.000 1.820.000.000 1.140.000.000 992.000.000 823.000.000 725.000.000 621.000.000 526.000.000 489.000.000 456.000.000 423.000.000 398.000.000
7
NO. 16 17 18 19 20 21 22
Jenis Usaha Produksi Gypsum Pengrajin Lemari Pengrajin Rotan Pabrik Es Industri Dodol Industri Kerajinan Flanel Produksi Sirup Orson Total Sektor Industri
Jumlah 25 24 24 22 20 13 9 994
Omset per tahun (dalam rupiah) 373.000.000 368.000.000 321.000.000 283.000.000 146.000.000 128.000.000 126.000.000 36.688.000.000
(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)
Tabel I.3 Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Jasa NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jenis Usaha Penjahit Fotocopy Konveksi Rental Komputer Bengkel Warung Internet Steam Mobil/Motor Rental dan travel Service Elektronik Pangkas Rambut Salon Rias Pengantin Studio Foto Organ Tunggal Transportasi Studio Musik Sablon Percetakan Total Sektor Jasa
Jumlah 86 84 79 69 58 55 33 29 28 28 26 25 19 16 9 9 9 662
Omzet Per Tahun (dalam rupiah) 5.160.000.000 4.250.000.000 3.950.000.000 2.145.000.000 1.923.000.000 1.812.000.000 924.000.000 821.000.000 792.000.000 752.000.000 676.000.000 574.000.000 544.000.000 522.000.000 426.000.000 417.000.000 405.000.000 26.093.000.000
(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)
8
Dilihat dari ketiga tabel diatas, dapat dilihat bahwa sektor perdagangan khususnya restoran atau rumah makan merupakan pelaku UMKM terbanyak di Kota Bandar Lampung, yaitu sebanyak 334 yang masih aktif beroperasi sampai dengan tahun 2013. Hal ini berarti potensi pajak yang paling besar adalah di sektor perdagangan. Besaran omset yang mereka terima setiap bulannya tidak dapat dipastikan nilainya, adanya penerapan tarif PPh terutang ini sudah barang tentu akan membuat bingung Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan yang berada dalam irisan tersebut. Tanpa adanya ketegasan aturan mengenai fasilitas mana yang harus dimanfaatkan, Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tertentu tersebut berpotensi melakukan “kesalahan”. Misalnya ketika Wajib Pajak memutuskan untuk menerapkan PPh Pasal 31E untuk Wajib Pajak Badan atau PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam perhitungan pajaknya, namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Fiskus yang lebih cenderung pada penerapan PP 46 Tahun 2013 atau sebaliknya. Dapat dipastikan “kesalahan” tersebut akan bermuara pada ancaman sanksi perpajakan dan merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai “Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun”.
9
I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba meneliti penerapan perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya tarif PP 46. Dengan menelaah kedua hal di atas (tarif norma pembukuan dan tarif PP 46), dapat dianalisis perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya PP 46. Maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: Apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya, bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007? I.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007.
10
I.4
Manfaat Penelitian
I.4.1
Manfaat Teoritis Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak penghasilan untuk UMKM, cara menghitungnya, dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak akhir tahun.
I.4.2
Manfaat Praktis Bagi pelaku UMKM hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 dan perbandingannya dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 dan mana yang lebih praktis dan sederhana.
