BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan undang-undang dan merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang tidak memberikan imbalan (kontraprestasi) secara langsung bagi perusahaan. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system di mana wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan jumlah pajak terutangnya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan dikali dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang memberatkan karena akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan ingin meminimalkan pembayaran jumlah pajak
terutangnya.
memungkinkan
bagi
Dengan
diterapkannya
perusahaan
untuk
self
assessment
meminimalkan
system,
maka
pembayaran
pajak
terutangnya, salah satunya dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2011) secara umum mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk
1
Bab I Pendahuluan │ 2 memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Utang sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, utang menimbulkan kewajiban pembayaran beban bunga yang menurut pajak bersifat deductible expense sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak serta mengurangi jumlah pajak terutang. Sedangkan sisi negatifnya adalah penggunaan utang yang terlalu besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan resiko yang besar pula serta menyebabkan kebangkrutan (Frensidy, 2009). Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan struktur modalnya agar memiliki komposisi yang seimbang sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Struktur modal adalah komposisi perbandingan antara tingkat utang dengan modal sendiri dalam keputusan pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat berupa pendanaan internal maupun eksternal. Sumber pendanaan internal berasal dari laba ditahan, sedangkan sumber pendanaan eksternal berasal dari penerbitan utang atau ekuitas. Menurut Brigham dan Houston (2011), pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dengan begitu, pajak seharusnya menjadi pertimbangan yang potensial dalam pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. Sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, yaitu UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat perbedaan
Bab I Pendahuluan │ 3 perlakuan antara biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen. Menurut pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya bunga pinjaman dapat menjadi pengurang (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Sedangkan menurut pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran dividen tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (non-deductible expense). Peraturan perpajakan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutangnya dengan memanfaatkan tax shields. Djumahir (2005) menyebutkan bahwa tax shields adalah kelompok penentu struktur modal yang dapat mengurangi atau menambah utang, terdiri dari debt tax shield yaitu penentu struktur modal, utang akan ditambah jika terdapat insentif atas penambahan utang berupa pengurangan pajak dari pembebanan bunga utang terhadap laba dan rugi dan non-debt tax shield yaitu penentu struktur modal bukan dari utang, tetapi berupa pembebanan biaya depresiasi terhadap laba dan rugi. Dengan
diperbolehkannya
pengurangan
biaya
bunga
tersebut
dalam
perhitungan pajak terutang perusahaan akan sangat berguna bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi untuk melakukan manajemen pajak, sehingga semakin tinggi tarif pajak pernghasilan yang diterapkan maka semakin besar keuntungan pajak yang akan diperoleh perusahaan dari pengurangan biaya bunga tersebut. Perusahaan akan lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk mendapatkan perlindungan pajak berupa debt tax shield, yaitu pengurangan biaya bunga terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan menambah penghasilan bagi para pemegang saham, dibandingkan menggunakan modal sendiri karena pengeluaran dividen tidak dapat dibiayakan dalam penghitungan pajak terutang. Keuntungan lain dari
Bab I Pendahuluan │ 4 penggunaan utang adalah pengembangan bisnis yang cepat tanpa harus memiliki modal sendiri (ekuitas) yang cukup untuk mendanai pengembangan bisnisnya. Namun, penggunaan utang harus disertai dengan pengelolaan utang yang baik karena ada kewajiban untuk membayar cicilan utang serta bunganya, sehingga perusahaan terhindar dari masalah kebangkrutan. Selain utang, perusahaan juga dapat menggunakan biaya depresiasi untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Penggunaan depresiasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak disebut non-debt tax shield. Non-debt tax shield merupakan manfaat pajak yang didapat perusahaan selain dari utang, yaitu depresiasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Djumahir (2005) yang menyatakan bahwa debt tax shield berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2013) juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pajak dengan struktur modal yang lebih mengandalkan utang. Kemudian Homaifar et al. (1994) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa corporate tax rate dan non-debt tax shield berpengaruh positif terhadap tingkat utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Titman dan Wessels (1988) dalam penelitiannya tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara non-debt tax shield dengan leverage. Djumahir (2005) menyatakan bahwa non-debt tax shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Mason (1990) menyatakan bahwa non-debt tax shield berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara debt tax shield dan non-debt tax shield terhadap struktur modal (leverage) perusahaan di Indonesia.
Bab I Pendahuluan │ 5 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 1.
Apakah debt tax shield berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan?
2.
Apakah non-debt tax shield berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai: 1.
Pengaruh debt tax shield terhadap struktur modal perusahaan.
2.
Pengaruh non-debt tax shield terhadap struktur modal perusahaan.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi dengan memperhatikan aspek tax shields dan tingkat utang yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sehingga investor tidak salah memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya.
