1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi auditee (organisasi, pemerintah, dan negara) dalam merealisasikan tujuan atau program secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Proses audit internal (Auditing Internal) yang dikemukan oleh Standards for the Profesional Practice of Auditing Internal (ISPPIA) sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad dan Taylor (2009) adalah suatu kegiatan assurance dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Auditor internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit
2
internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif (Hiro Tugiman, 2011:99) Menurut Badjuri (2004) Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut pihak pertama yang dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja. Hal ini karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki
kemampuan
profesional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataan prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara audior internal dan auditee harus berusaha menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Independensi merupakan hal penting ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi adanya tarik-menarik berbagai kepentingan pada satu atau pada lebih objek tertentu yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan atau pemberi pendapat agar terpengaruh pada kepentingan kelompok atau sebjek tertentu. Padahal seharunya, pengambilan keputusan atau pemberian pendapat harus dilakukan secara bebas tanpa terikat dan tanpa dipengaruhi pihak manapun terutama karena adanya kepentingan umum dan bersama dari semua kompenen dan pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung (Budyaningsih, 2006)
3
Mampukah auditor internal untuk bersikap independen? Sebagai karyawan yang digaji oleh perusahaan, auditor internal sangat bergantung pada organisasi tempat mereka bekerja sebagai pihak pemberi kerja. Disini auditor internal menghadapi ‘ketergantungan’ hasil kerja dan kariernya dengan hasil auditnya. Auditor internal sebagai pekerja di dalam perusahaan yang diauditnya akan menghadapi dilema ketika harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin mempengaruhi atau tidak menguntungkan kinerja dan kariernya. Kurangnya independensi dari auditor internal dapat dilihat pada fenomena berikut: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Inspektorat di banyak daerah tidak bekerja secara independen mengawasi penyimpangan atau korupsi kepala daerah. Penyebabnya adalah Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan inspektorat daerah bekerja secara independen. Sesuai aturan, inspektorat daerah diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah sehingga mereka sulit terbebas dari intervensi kepala daerah. Inspektorat daerah justru mendukung kepentingan pejabat daerah yang bermasalah. Pengawasan Inspektorat tidak berjalan terhadap hampir semua kepala daerah yang bermasalah. Contohnya tidak berfungsinya inspektorat terhadap korupsi yang dilakukan terdakwa bekas Bupati Bengkulu. Inspektorat bertanggunga jawab mengawasi kepala daerah secara independen, mempunyai komitmen kuat dan berani menindak pejabat daerah yang korupsi. Korupsi di Indonesia dalam taraf parah. Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional Indonesia tahun 2016 tergolong rendah, yakni hanya 37 atau hanya naik satu poin ketimbang tahun 2015. Data KPK menunjukan terdapat 65 penindakan terhadap kepala
4
daerah pada tahun ini atau naik ketimbang tahun lalu sebanyak 10 penindakan. Dari angka itu, sebanyak 5 persen terindikasi kuat sebagai tindak pidana korupsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung KPK mengawasi kepala daerah dan setuju dengan pencegahan korupsi dan mendorong pejabat daerah untuk mengubah cara berpikir ketika menggunakan anggaran daerah. Fenomena lain yang menunjukan kurangnya independensi auditor internal sebagai berikut: Irjen Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih menilai kinerja pengawasan inspektorat daerah masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih maraknya praktik jual beli jabatan di sejumlah daerah. Deteksi yang dilakukan inspektorat di daerah belum tentu mampu mencegah adanya praktik korupsi di lingkungan Pemda. Alasannya seorang inspektur diangkat dan diberhentikan kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. Selain itu, eselonering seorang inspektur pun berada di bawah sekda. hal itu mengakibatkan struktur dan kinerja inspektur menjadi tidak independen. Pemkab klaten dicontohkan menjadi satu daerah yang melakukan praktik korupsi, termasuk jual beli jabatan. Terjadi begitu masif (dugaan jual beli) di 800 formasi jabatan. Namun inspektorat Kabupaten tidak mampu mendeteksinya. Jumlah personel yang sedikit di inspektorat daerah juga menjadi faktor lemahnya kinerja dan independensi. Keterbatasan anggaran dan personel, rendahnya kapabilitas menambah permasalahan independensi pemerintahan daerah. Fenomena tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa masih ada auditor internal yang tidak independen. Namun jelas sikap independen harus
5
dipertahankan oleh auditor internal sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan profesi. Selain itu jika auditor internal tidak independen dalam melaksanakan fungsinya maka tidak ada nilai tambah yang diberikan auditor internal kepada organisasi tempatnya bekerja. Banyak hal yang semakin memojokkan profesi auditor internal, sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa auditor internal akan sulit bahkan tidak bisa mempertahankan komitmen untuk bersikap independen. Perubahan peran auditor internal dan berkembangnya kegiatan di dalam organisasi membuat auditor internal memiliki tugas dan peran yang lebih luas dan semakin berat untuk mempertahankan sikap independen mereka. Adapun ancaman terhadap komitmen independensi yang dialami oleh auditor internal salah satunya munculnya tekanan peran (role stress) dalam bentuk role ambiguity dan role conflict (Agustina, 2009). Pertama, tentang Role Ambiguity atau Ketidakjelasan Peran. Role Ambiguitiy sering kali sulit untuk didefinisikan. Secara umum konsep yang diterima mengenai role ambiguity menurut Arfan Ikhsan Lubis (2010:58) menyatakan bahwa ketidakjelasan adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya. Menurut Robbins (2015:306) menyatakan bahwa ambiguitas peran tercipta manakala ekspetasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang ia lakukan. Ambiguitas peran dirasakan seseorang jika ia tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasikan garapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.
6
Menurut Sawyer dan Dittenhofer dalam Ahmad dan Taylor (2009), penyebab terjadinya ambiguitas peran dalam lingkungan auditor internal adalah bahwa auditor internal mungkin melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional yang belum dikenali, kompleks, dan semakin meluas, serta individu yang berada dalam objek pemeriksaan berbicara dalam bahasa dan menggunakan istilah yang asing bagi pemahaman auditor internal. Sekarang ini perusahaan cenderung untuk beroperasi dengan teknologi yang semakin canggih, dan terkadang ada perubahan standar profesional dengan aturan perusahaan. Perubahan mendasar tersebut mengakibatkan lingkungan operasi organisasi menjadi semakin kompleks dan mengakibatkan auditor internal kesulitan untuk melakukan tugas auditnya atau mener apkan standar profesional dengan kejelasan yang memadai. Menurut Kahn et al. dalam Ahmad dan Taylor (2009) mengemukakan bahwa ambiguitas peran juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi
merasa
tidak
puas
dengan
perannya,
mengalami
kecemasan,
memutarbalikkan fakta, dan kinerjanya menurun. Oleh sebab itu, auditor internal yang menghadapi ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk menjaga komitmen mereka untuk tetap bersikap independen (Ahmad dan Taylor, 2009). Kedua, tentang konflik peran atau Role Conflict. Menurut Robbins (2015:183) konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu dihadapakan pada pengharapan peran yang berlainan atau berlawanan. Konflik ini ada bila seorang individu mendapatkan bahwa patuh pada persyaratan suatu peran menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari peran lain. Dalam peran audit, auditor
7
internal harus menjaga independensi dengan tidak mendasarkan pertimbangan auditnya pada objek pemeriksaan, tetapi dalam peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dan membantu objek pemeriksaan. Kedua tuntutan profesi ini akan sulit untuk dipenuhi secara bersamaan sehingga akan menimbulkan konflik peran (Ahmad dan Taylor, 2009). Penelitian ini merupakan replikasi dari judul penelitian Angga Prasetyo dan Marsono (2011) dengan judul pengaruh role ambiguity dan role conflict terhadap komitmen independensi auditor internal. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa role ambiguity berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen independensi auditor dan role conflict berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen independensi auditor. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: “PENGARUH ROLE AMBIGUITY DAN ROLE CONFLICT TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL (Studi Empiris pada Isnpektorat kota Bandung)
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan hasil pengamatan fenomena yang ada dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana role ambiguity auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung
8
2. Bagaimana role conflict auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung 3. Bagaimana independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung 4. Seberapa besar pengaruh role ambiguity terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara secara parsial 5. Seberapa besar pengaruh role conflict terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara secara parsial 6. Seberapa besar pengaruh role ambiguity dan role conflict terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara secara simultan
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas
permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu: 1. Untuk menguji dan mengetahui role ambiguity auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung 2. Untuk menguji dan mengetahui role conflict auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung 3. Untuk menguji dan mengetahui independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara
9
4. Untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh role ambiguity terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara parsial 5. Untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh dan role conflict terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara parsial 6. Untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh role ambiguity dan role conflict terhadap independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung secara simultan
1.4 Kegunaan Penelitian 1. Kagunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca menganai pengaruh role ambiguity dan role conflict terhadap independensi auditor internal. Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam sebuah instansi yang selanjutnya sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut. Selain itu, penulis juga menharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.
10
2. Kagunaan Praktis 1. Bagi penulis a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan b. Hasil
penelitian
diharapkan
dapat
memperluas
wawasan
pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Auditor Internal secara umum c. Hasil penelitian juga melatih kemampuan teknis analisis yang telah di peroleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Independensi Auditor Internal. 3. Bagi Instansi a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Role Ambiguity, Role Conflict, dan Independensi Auditor Internal.
11
b. Hasil penelitian diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi guna meningkatkan kinerja. c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan instansi yang baik.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Tera No. 20 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Instansi
