1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang masih sangat membutuhkan pembangunan. Tanpa adanya pembangunan suatu bangsa tidak akan pernah berkembang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan dilaksanakan tidak lepas dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dan negara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam mewujudkan tujan nasional yang tercantum dalam undang-undang 1945 yaitu: “1)Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2)Memajukan kesejahteraan umum, 3)Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan 4)Ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itulah pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat. Hal ini senada dengan isi UU No 25 tahun 2000 tentang PROPENAS yang meyebutkan bahwa: “Propenas dirumuskan secara transfaran dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha,
2
dunia pendidikan, LSM maupun para pakar, baik dari pusat maupun daerah”. Dari sini terlihat bahwa program pembangunan itu bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Dalam arti bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pembangunan nasional dan pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan desa pada gilirannya adalah: keberhasilan pembangunan nasional, sebaliknya ketidak berhasilan pembangunan desa berarti ketidak berhasilan pembangunan nasional juga. Pembangunan pedesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perhatian ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan khususnya untuk masyarakat perdesaan menjadi sangat penting karena beberapa alasan : (1)sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di pedesaan, (2)bagian terbesar masyarakat miskin berada di pedesaan. Kemiskinan di perdesaan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan dan menciptakan gangguan terhadap pembangunan itu sendiri. Namun pada kenyataannya, pemerataan hasil-hasil pembangunan itu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan khususnya di pedesaan. Hal ini terlihat dari keterbatasan akses sarana dan prasarana. Keterbatasan prasarana, terutama transportasi sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi, telah menghasilkan
3
kesenjangan dalam standar kehidupan dan kesempatan dalam peningkatan perekonomian antara perdesaan dengan perkotaan. Ini akan berimplikasi pada rendahnya produktivitas ekonomi perdesaan. Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di pedesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai pelaku utama. Chambers (1995) menyebutnya sebagai kebijakan pembangunan yang bersifat betting strong policy dengan strategi state centered development (model pembangunan top-down). Dalam hal ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Hal ini jugalah yang menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara serta mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Sehingga sering terjadi program pembangunan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Untuk itulah model pembangunan itu seharusnya dilaksanakan berdasarkan atas aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini disebut dengan istilah istilah botton-up. Dimana masyarakat berperan sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan dengan bantuan dari pemerintah. Dengan perpaduan kedua model pembangunan tersebut,
pelaksanaan pembangunan itu akan tercapai baik dikota
maupun di desa. Pembangunan desa mencakup banyak kegiatan yang beraneka ragam yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat.
Perwujudannya
dapat
bermacam-macam,
seperti
pelayanan
kesehatan, penyuluhan, pelayanan keagamaan, iteraksi sosial, listrik, jalan dan lain sebagainya.
4
Pembangunan dalam kegiatan partisipasi masyarakat ialah membangun manusia-manusia agar memiliki kepribadian, jujur, dan berorientasi kepada pembangunan. Sajogyo Pujiwati (1981:135-136), mengatakan: “Dalam melaksanakan pembangunan desa, prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan adalah keterpaduan, menyeluruh, berkelanjutan dan dinamis serta koordinasi. Selain itu diperhatikan pula azas kesinambungan antara peranan dan kewajiban pemerintah dan kemampuan berpartisipasi dari masyarakat pedesaan dalam bentuk prakarsa dan swadaya masyarakat”. Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pembangunan itu dilaksanakan bukan hanya sekali saja, namun secara terus menerus guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, desa adalah bagian integral dari sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan warga masyarakat Indonesia seluruhnya, dimana warga masyarakat tersebut merupakan subjek dan objek pembangunan nasional, karena pembangunan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itulah warga masyarakat desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat desa. Yang menjadi tuntutan dari keberhasilan suatu pembangunan desa adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dimana segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus mampu memandang atau memikul beban pembangunan tersebut dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan menerima kembali hasil pembangunan yang diawali dengan perencanaan. Maksud dari menerima kembali hasil pembangunan disini adalah pemanfaatan hasil pembangunan tersebut bagi masyarakat setempat. Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
5
pelaksanaan pembangunan itu sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Seperti partisipasi dalam perencanaan, masyarakat diharapakan mau memberi ide ataupun mengikuti rapat-rapat yang berhubungan dengan pembangunan guna untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga masyarakat juga diharapkan mau berpartisipasi dalam menyumbang materi ataupun tenaga secara langsung, menilai atau memberi masukan-masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan hasil dari pembangunan itu tersebut. Pembangunan merupakan satu kewajiban moral dari seluruh bangsa. Jadi pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menjaga hasil-hasilnya, serta memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu masyarakat sangat diharapkan ikut ambil bagian dalam memajukan pembangunan di desanya. Namun hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan oleh masyarakat karena menyangkut sikap dan perilaku yang mungkin berubah dari masyarakat. Dalam hal ini diperlukan sikap sadar dari masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap keinginan suatu desa atupun keberhasilan suatu pembangunan guna perbaikan kualitas hidup. Partisipasi setiap individu tidaklah selalu sama, karena keadaan dan sifat individu bermacam-macam. Ada yang umumnya bersifat pasrah menerima keadaan apa adanya, ada yang dinamis selalu ingin maju, ingin mencapai keadaan yang lebih baik dari yang telah dirasakan. Hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan masyarakat mengenai pembangunan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya anggapan bahwa pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah seutuhnya yang dapat menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan.
6
Keberhasilan
suatu
pembangunan
tidak
terlepas
dari
partisipasi
masyarakat, hal tersebut terwujud pada warga masyarakat desa Nagasaribu I yang termasuk salah satu desa yang ada di kecamatan Lintong Nihuta. Desa ini jauh lebih berkembang dibandingkan desa Nagasaribu IV, baik dari segi fisik pembangunan, sosialisasi masyarakat, harta milik maupun dari segi pengetahuan. Selain itu terdapat juga organisasi muda/i desa secara keseluruhan yang disebut dengan nama kumpulan generasi ulang begu. Kerjasama antara pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat desa dengan warga masyarakat terjalin dengan baik, sehingga program-program pembangunan di desa tersebut berhasil dengan baik sesuai yang diinginkan bersama. Contoh partisipasi masyarakat desa Nagasaribu I yang secara nyata dapat dilihat seperti mau menerima masukan-masukan dari pemerintahan desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang membangun perkembangan desa tersebut, mau berkorban, demi terlaksana program pembangunan seperti: mengeluarkan biaya, tenaga maupun peralatan-peralatan yang bermanfaat dan ada kaitannya dengan pembangunan. Selain itu, di desa ini terlihat satu kesatuan yang erat dan adanya rasa solidaritas yang tinggi. Desa Nagasaribu IV, adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa ini merupakan desa yang baru berdiri kurang lebih dari 4 tahun setelah kabupaten Humbahas memisahkan diri dari Taput, dan terjadi pemekaran desa. Dimana, sebelumnya desa Nagasaribu hanya terdiri dari 2 desa kemudian berkembang menjadi 5 desa. Untuk itulah desa ini masih sangat membutuhkan pembangunan yang sangat maksimal dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kondisi fisik desa tersebut
7
seperti: kondisi jalan rusak banyak berlubang dan licin, saluran irigasi tersier kurang sempurna, sering terjadi pendangkalan, musim pancaroba banyak terserang penyakit, musim panas lahan kekurangan air dan berdebu dan belum adanya sanitasi air yang bersih dan lain-lain (sumber: Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Lintong Nihuta Desa Nagasaribu IV). Jika dilihat dari kondisi fisik desa ini dapat diambil kesimpulan bahwa desa ini masih terbelakang jauh dari yang diharapkan. Di mana beberapa desa di sekitarnya telah memiliki saluran irigasi, pompa air yang berfungsi sebagai alat penyedia air untuk masyarakat desa itu sendiri dan bahkan alat-alat pertanian yang lengkap. Jika dilihat dari potensi yang tersedia di desa ini sangat cocok untuk berkembang dalam program pembangunan desa. Salah satu faktor pendukung pembangunan desa adalah jika potensi alam dan potensi manusia sudah cukup memadai. Selain masalah-masalah fisik yang dijumpai di desa ini terdapat juga masalah lain seperti: tingkat kesadaran warga masyarakat yang masih rendah, hal tersebut dapat dilihat apabila ada rapat di desa Nagasaribu IV ini, sebagian besar masyarakat tidak hadir. Kesadaran warga masyarakat desa Nagasaribu IV ini dalam menyampaikan/mengeluarkan pendapat pada saat pelaksanaan rapat desa masih rendah, sehingga sering kali tetjadi konflik sesama warga dan pemerintah desa. Selain itu juga banyak ditemui masyarakat yang tidak mau merawat dan menjaga hasil pembangunan seperti: keterlambatan pembayaran pajak bahkan ada yang tidak mau membayar pajak, menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
8
Kegiatan-kegiatan dalam bidang kehidupan yang lain pun juga tidak bisa berjalan lancar. Seperti dalam kegiatan keagamaan, sebagian masyarakat kurang peduli untuk beribadah atau malas. Beberapa koperasi atau STM yang terdapat di sana juga tidak bisa berkembang bahkan ada yang bangkrut dan mati. Contoh lain adalah masyarakat yang tidak mau menggunakan fasilitas yang ada seperti PUSTU (Pusat Kesehatan Umum) tidak digunakan untuk layanan kesehatan. Dimana, bila masyarakat di sana ada yang sakit mereka lebih memilih untuk berobat kluar. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka desa ini tidak akan pernah berkembang dan maju. Dengan melihat berbagai masalah-massalah di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan pennelitian di dcesa ini yaitu: desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Penulis ingin mengetahui ada tidaknya partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut, atau dengan kata lain bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. B. Identifikasi Masalah Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah tentang masalah yang diteliti, maka perlu diidentifikasi masalah yang terkait dengan judul di atas yaitu: 1. Adanya ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan khususnya di daerah pedesaan. 2. Program-program pembangunan belum sepenuhnya didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 3. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan.
9
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan.
C. Batasan Masalah Agar memudahkan penelitian dan untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan, maka penulis membatasi hanya sebatas: “partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”.
D. Rumusan Masalah Dari batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan di desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan di desa nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
F. Manfaat Penelitian
10
1. Secara akademis, sebagai bahan masukan untuk pembelajaran dan pengembangan bagi peneliti-peneliti yang lebih lanjut yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Secara praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat desa Nagasaribu IV dalam meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan desa.
