BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang Dalam menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural tentu tidak mudah. Paling tidak dibutuhkan beberapa konsep yang mendukung demi terwujudnya tatanan multikultural yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat dan tidak mudah terombangambing oleh kondisi lingkungan. Bentuk komunikasi dalam rangka mempertajam pemahaman tentang multikulturalisme dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya. Potret Buram perdamaian di Indonesia melalui dari konflik Etnis hingga Terorisme, sungguh sangat memprihatinkan. Sementara itu, keamanan dalam kasuskasus tertentu, kelangsungan hidup di banyak Negara di kawasan ini, bergantung pada kemampuannya mencegah ancaman yang muncul dari ekstremisme, konflik antar etnis dan nasionalisme etnis (Mahmud, 2011: 98,100 & 124, ). Konflik kepentingan terjadi jika tindakan seseorang bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan diri sendiri dengan mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti atau dengan suatu cara yang membuat tindakan orang lain juga sedang berusaha memaksaimalkan keuntungannya yang kurang efektif (Johnson, johnson 2012; 368). Tragedi di Halmahera Utara 1999 juga seharusnya dijadikan sebagai catatan kritis untuk melihat masa depan negara ini karena jika konflik terus terjadi maka peluang untuk melahirkan disintegrasi bangsa semakin besar. Karena faktor yang mempengaruhi konflik sangat beragam yakni menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ideologi politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Banyak pihak yang menyakini konflik di Maluku Utara merupakan imbas dari
1
konflik di Maluku Tengah (Ambon dan sekitarnya) yang sudah terjadi sejak pertengahan Januari 1999, awal konflik di Maluku Utara memiliki nuansa yang sangat berbeda. Hasil pengamatan selama hampir dua tahun di lapangan menunjukan bahwa ada dua kejadian pokok yang menjadi pemicu kerusuhan di Maluku Utara khusunya Halmahera. Pertama, “pemanipulasian” dan penyebaran surat palsu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu atas nama ketua Sinode GPM kepada ketua Sinode GMIH yang berisi peta penyerangan Gereja Kristen Protestan Maluku (GPM) di ternate. Surat ini telah ditandatangani secara rapih dan terencana oleh pihak yang berkepentingan untuk menyulut api kemarahan dan amukan massa
yang
sekaligus mengahadirkan “tamu
kerusuhan” berkedok agama
yang
mengorbankan jiwa tokoh agama dan sejumlah jiwa masyarakat Kristen yang tidak bersalah di ibu kota Sosasio (Tidore) (Nanere, 2000). Halmahera Utara pada saat konflik masih menjadi kota Kecamatan yang dipimpin oleh Hein Namotemo. Tugas utama dari camat adalah melaksanakan ‘rekonsiliasi’- perdamaian dan pemulangan pengungsi- dua tugas yang maha berat dan beresiko. Tugas ini perlu mempunyai dasar yang kuat adalah ‘mengakui pluralism
dan itu diakuinya sebagai
“panggilan hidup”. Sejarah mencatat pengalaman buruk kerap menimpa masyarakat adat. Pada zaman Belanda, keragaman digunakan sebagai sarana memecah bela untuk membuat takluk suku bangsa. Dalam sejarah politik Indonesia ‘Masyarakat Adat’ sengaja diseragamkan seperti pada pengaturan desa (UU No.5 tahun 1979). Sedangkan diera reformasi sedikit ada angin segar bagi kehidupan ‘Masyarakat Adat’. Era reformasi melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 (yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut: daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 2
aspirasi dalam sistem NKRI. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Wilayah masyarakat adat dalam Otonomi Daerah: mempunyai daerah otonom dan memiliki desa. Desa adat karena masyarakat adat, desa adat karena ada di atas wilayah adat, desa ada diwilayah adat tetapi bukan desa adat. Sebab dewasa ini kesadaran mengenai pluralism agama, suku ataupun budaya sangat perlu. Dari konflik yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, baik etnis maupun agama, dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana posisi masing-masing pihak secara jelas, walaupun terkadang ditunggangi berbagai kepentingan dari para elit-elit tertentu, tetapi selalu ada sekat yang membatasi masing-masing kelompok karena merasa lebih baik dari yang lain ataupun tidak mau menerima perbedaan (S.Duan 2009; 46-47).
Banyak problematika yang dialami oleh Halmahera Utara khususnya membuat pemerintah lokal harus berusaha membangun daerahnya kembali dari berbagai ketertinggalan dalam segala aspek. Hal ini disebabkan karena pemerintah lokal harus mulai bekerja dari awal. Maksudnya ketika konflik yang telah terjadi dan kemudian usaha rekonsiliasi yang telah dilaksanakan untuk penyelesaian konflik. Pengaruh dari konflik itu sendiri ternyata berdampak sangat besar untuk pembangunan daerah Halamahera Utara, karena akibat dari konflik itu sendiri membuat pertumbuhan dibidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan lain sebagainya lumpuh. Masih rentan atau belum terkonsolidasinya perdamaian ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik kembali muncul di masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan 3
agar perjanjian damai berjalan efektif, upaya pencegahan konflik agar konflik kekerasan tidak kembali muncul menjadi agenda penting dalam masa pasca-konflik. Pencegahan konflik dimasa pasca-konflik pada esensinya sama dengan memelihara perdamaian (keeping the peace). Upaya ini sangat penting dilakukan di daerah-daerah pasca-konflik mengingat kebanyakan daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, dan Papua, dulunya adalah daerah konflik berlarut-larut dan berlangsung cukup lama (protracted conflicts) disertai dampak kekerasan. Sejarah dan siklus konflik kekerasan itu begitu tertanam dalam sejarah konflik di daerah-daerah di Indonesia. Dari realitas dimaksud, maka penulis lebih memilih untuk mengangkat adat sebagai dasar bersama dalam komunitas masyarakat Halmahera Utara. Walaupun telah terlaksana rekonsiliasi damai secara menyeluruh dan tetap langgeng sampai saat ini, tetapi stigma konflik masih ada dalam masyarakat karena itu agama tidak terlalu tepat jika dijadikan pilihan dalam mencari dasar bersama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa forum dialog antar umat beragama telah banyak dilaksanakan oleh pihak agama, pemerintah maupun LSM dan juga lembaga-lembaga lainnya yang dapat mempertemukan dua komunitas yang berbedah dalam satu wadah sehingga masalah-masalah perbedaan teologis yang berpotensi konflik tidak bisa diredam. Tetapi harus diingat pula , hal tersebut dilaksanakan dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan para elit sehingga masyarakat hanya menjadi lahan empuk bagi para elit untuk mencari popularitas dan sebagainya. Hasil dari dialog antar agama pun tidak membantu dalam masyarakat
Indonesia, karena dalam realita hidup
masyarakat , konflik antar umat beragama pun datang silih berganti. Berangkat dari paradigma berpikir tersebut bahwa Adat Hibualamo dalam masyarakat Halmahera Utara adalah satu-satunya lokal genius yang dapat dijadikan global etik bagi masyarakat lokal. Budaya atau adat, merupakan tata cara hidup orang tua-tua dengan menggali bagaimana cara hidup; dalam pergaulan dengan sesama, dalam hubungan dengan 4
“ilahi”, dalam hubungan dengan pemerintah yaitu menggali struktur zaman pemerintahan zaman sebelum kemerdekaan, lambang-lambang suatu komunitas seperti Hibualamo (rumah besar), dadatoko (perisai), humarang (pedang, parang), sosiru (nyiru), kakatama (penjepit api) dan lain-lain. Kemudian menggali nilai-nilai yang terkandung yang berhubungan dengan etika-moral; bagaimana hidup yang sopan dan disenangi banyak orang, orang merasa tidak terganggu karena perilaku yang menyimpang1.
Salah satu Strategi dan teknis dalam upaya penyelesaian konflik pada pasca konflik di Halmahera Utara adalah dengan cara bagaimana strategi komunikasi itu diterapkan. Strategi komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana cara mengubah opini, sikap dan perilaku terhadap berbagai komponen yang terlibat dalam konflik dan mempertahankan perdamaian pasca konflik itu hingga saat ini dengan melakukan komunikasi yang itensif dalam suasana Adat dan kekeluargaan. Strategi komunikasi adalah suatu
perencanaan dan manajemen
dalam upaya menyelesaikan konflik, sebab hanya dengan melakukan komunikasi yang intens antara berbagai elemen maka seluruh elemen yang terlibat dalam konflik. Kajian ini lebih terfokus pada strategi komunikasi Tokoh Rekonsiliasi dalam menjaga stabilitas keamanan di Halmahera utara pasca konflik. Strategi komunikasi dalam upaya pembangunan Halut pasca konflik dapat diposisikan sebagai sebuah sarana dan wujud kebersamaan antara berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam konflik. Saat ini intensitas komunikasi antara berbagai elemen masyarakat di Halmahera Utara dalam rangka menyelesaikan konflik telah dilakukan walaupun hasilnya belum optimal karena masih ada pertentangan pendapat dan keinginan yang belum sejalan, namun telah dicapai kemajuan yang cukup berarti.
1
S. S. Duan (tobelo pos, edisi menelusuri jejak kepemimpinan, 2009 ;2 )
5
Kemudian dengan adanya Sumpah Adat atau Deklarasi Damai sebagai suatu simbol yang membuat kesadaran masyarakat untuk berpegang teguh supaya tidak melanggar sumpah adat tersebut. Maka penulis ingin melihat “Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh Tokoh Rekonsiliasi dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara Pasca Konflik. 1.2. Rumusan Masalah “Bagaimana Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tokoh Rekonsiliasi dalam menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara Pasca Konflik ? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : Menggambarkan Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tokoh Rekonsiliasi dalam menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara Pasca Konflik. 1.4. Manfaat Penelitian Adapun mengenai manfaat atau faedah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 1.
Sebagai bahan referensi dalam pemerintahan Halmahera Utara
2.
Sebagai bahan bacaan / literatur yang penulis akan sumbangkan pada Perpustakaan
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
1.5. Definisi Konsep 1.5.1. Komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam 6
situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 2000 : 13). Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2002 : 30). Akan tetapi pengertian komunikai yang dipaparkan diatas bersifat dasariah, dalam arti bahwa kata komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informative, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasive, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lainlain. Ketika dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa
yang
dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan. Ketepatan komunikasi menunjuk pada kemampuan orang untuk mereproduksi atau menciptakan suatu pesan dengan tepat. Dalam komunikasi istilah ketepatan digunakan untuk menguraikan tingkat persesuaian diantara pesan yang diciptakan oleh si pengirim dan reproduksi si penerima mengenai pesan tersebut. Atau dengan kata lain tingkat persesuaian arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim dengan arti yang diinterpretasi oleh si penerima.
7
Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi dan arti pesan berubah dari apa yang dimaksudkan, ketika pesan itu melewati individu-individu dalam jaringn komunikasi. Proses komunikasi vertikal, horizontal dan berbagai arah (diagonal) ada yang terjadi dengan cara yang simultan, secara seri atau berantai. Pesan yang didistribusikan dengan cara yang simultan mudah kena perubahan dan distorsi bila dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. (Muhammad, 1989:212). Menurut Thwaites et al. (200:1) menjelaskan bahwa budaya adalah sekumpulan praktik sosial yang melaluinya makna diproduksi, disirkulasi, dan dipertukarkan. Makna ini tersebut berada dalam
tataran komunikasi, baik komunikasi antar individu maupun komunikasi antar
kelompok. Sehingga budaya bukanlah ekspresi makna yang berasal dari luar kelompok dan juga bukan menjadi nilai-nilai yang baku. (Nasrullah, 2012; 17). 1.5.2 Strategi Komunikasi Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy,2003:301). Menurut Arifin (1994), strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. 1.5.3 Komunikasi Kelompok Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, dan dibentuk bersama berdasarkan pada interes atau tujuan yang sama. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap 8
struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Perilaku kolektif merupakan tindakan seseorang oleh karena pada saat yang sama berada pada tempat dan berperilaku yang sama pula. Kelompok merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sehari-hari. Melalui kelompok memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya. Kelompok Primer : Keluarga. Kelompok Sekunder : sekolah, lembaga agama, tempat pekerjaan dan kelompok-kelompok lainnya yang sesuai minat dan ketertarikan kita. Pengertian Komunikasi Kelompok Michael Burgoon dan Michael Ruffner : Komunikasi Kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. 1.5.4 Interaksi Simbolik
Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto. 2007). Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.
West- Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Menurut Norman Denzin dalam Bukunya symbolic Interactionism and Lutural Studies (1992 : 34) menekankan bahwa semestinya kajian terhadap interaksi simbolis memainkan peranan penting dalam 9
cultural studies, yang memusatkan perhatian pada tiga masalah yang terkait satu dengan yang lain, yakini produksi makna cultural, analisis tekstual makna-makna ini, dan studi kebudayaan yang dijalani dan pengalaman yang dijalani
10
