BAB I PENDAHULUAN. menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Di samping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan rumah sakit di setiap daerah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien juga dapat dipandang sebagai pelayanan yang diberikan antara pelaku usaha (rumah sakit) dengan pasien (konsumen). Pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah pelayanan yang tidak membeda-bedakan status sosial seseorang dalam masyarakat, baik orang kaya, orang miskin, orang yang berkuasa, orang biasa, orang pintar maupun orang bodoh. Pemenuhan kesehatan yang merata dan tidak membeda-bedakan golongan sosial juga sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila terutama sila ke-5 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini juga termasuk di dalamnya keadilan dalam mendapatkan akses kesehatan yang baik dan bermutu.

Universitas Sumatera Utara

Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak setiap rakyat tersebut tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan dari Pemerintah agar hak tersebut dapat diperoleh oleh setiap orang. Mengenai tanggung jawab negara tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hak yang sama ini harus diberikan kepada semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang kemudian juga tergolong ke dalam fakir miskin harus dipelihara oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu peran pemerintah dalam pemeliharaan masyarakat miskin ini juga termasuk pemeliharaan kesehatan mereka. Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Data SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (48,7 %) masalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya,


jarak dan transportasi. 1 Selain mengenai masalah kendala, masyarakat miskin biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Sosial, yang dimulai dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) atau yang lebih dikenal dengan ASKESKIN. Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang mampu melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau ASKESKIN terus meningkat yaitu dari 36,4 juta orang (2005) menjadi 76,4 juta orang (2007).2 Program ASKESKIN ini kemudian pada tahun 2008 berubah nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Lahirnya Jamkesmas ini selain merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap kesehatan masyarakat miskin, juga sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini

1

http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/, diakses tanggal 2 Februari 2012. 2 Ibid.


diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 3 Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin setiap peserta program Jamkesmas ini. Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapat pelayanan kesehatan. 4 Para peserta Jamkesmas ini mendapat keringanan yaitu iuran kesehatan mereka dibayar oleh Pemerintah yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Mata Anggran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial. Hal ini berbeda dengan ASKES bagi PNS ataupun pejabat negara, dimana iuran kesehatan mereka sebanarnya sudah dipotong dari gaji yang seharusnya mereka terima. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kelas III dan pelayanan gawat darurat. Disamping hak-hak khusus tersebut, pasien pengguna Jamkesmas juga mempunyai hak sama dengan pasien rumah sakit pada umumnya dan juga sebagai konsumen jasa rumah sakit yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3

Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008), hal.5. 4 Ibid.


Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pengguna Jamkesmas di beberapa rumah sakit ataupun Puskesmas ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Banyak terdengar keluhan dari pasien Jamkesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit, salah satunya di Kota Medan. Di Kota Medan ternyata tak jarang terjadi berbagai kasus yang menimpa beberapa pasien Jamkesmas, seperti contoh Khatijah Musa (64 tahun) warga miskin di Meunasah Blang, Kota Juang, Bireuen pasien kanker mulut (CA) yang disuruh pulang oleh pihak R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dengan alasan tak ada ruangan 5, atau Dimas Prayoga (3,4 tahun), balita penderita kanker mata atau retino blastoma, yang dipulangkan oleh pihak R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dengan alasan sudah tidak sanggup menangani pasien sehingga kemudian bocah tersebut meninggal dunia. 6 Rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini, karena apabila PUSKESMAS setempat tidak memadai untuk pengobatan pasien tersebut, maka pihak PUSKESMAS akan mengajurkan kepada pasien untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai untuk kesehatan si pasien. Rumah Sakit Umum Pusat (R.S.U.P) H. Adam Malik Medan merupakan sebuah rumah sakit pemerintah tipe A yang dikelola pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. 7 R.S.U.P H. Adam Malik Medan ini sangat banyak sekali menangani pasien Jamkesmas baik itu dari daerah Kota

5

http://www.tgj.co.id/pasien-miskin-kanker-mulut-terlantar-di-medan.php,diakses tanggal 20 Februari 2012 6 http://www.okezone.com/balita-kanker-mata-di-medan-akhirnya-meninggaldunia,diakses tanggal 20 Februari 2012 7 http://www.wikipedia.com/rsup_adam malik, diakses tanggal 3 Februari 2012.


Medan sendiri, maupun dari luar kota. Rumah Sakit ini adalah termasuk rumah sakit terbesar di wilayah Sumatera Utara dan memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap. Sehingga tidak jarang pasien Jamkesmas dari luar wilayah Kota Medan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit ini. Perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien pengguna Jamkesmas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban rumah sakit sebagai penyelenggara Jamkesmas dalam pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna Jamkesmas. Pasien secara umum dilindungi dalam UndangUndang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Pasien pengguna Jamkesmas, selain diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasien dalam hal ini selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” 8 haruslah diperhatikan hak-haknya oleh para pihak penyelenggara kesehatan terutama pihak rumah sakit dan pemerintah apalagi mereka yang tergolong pasien 8

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


dari masyarakat ekonomi lemah (pengguna Jamkesmas). Ketika pasien pengguna Jamkesmas merasa dirugikan seperti beberapa kasus di atas, mengenai administrasi yang panjang, pelayanan yang kurang memuaskan atau merasa didiskriminasikan maka pasien pengguna Jamkesmas tersebut dapat meminta hakhak yang telah diatur secara hukum. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau 9, disamping itu pasien juga mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat pengguna Jamkesmas dapat menyampaikan keluhannya kepada rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen.

B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P Adam Malik Medan? b. Bagaimana tanggung jawab hukum R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dalam pelayanan ksehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas? c. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan?

9

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.


C. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Jamkesmas dalam hal pelayanan kesehatan di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dalam pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Jamkesmas. 3) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan.

D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu: a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu: 1) Hasil

penulisan

ini

diharapkan

dapat

bermanfaat

bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas. 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hukum


pasien pengguna Jamkesmas dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan. 3) Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisanpenulisan sejenis untuk tahap berikutnya. b. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu: 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat regulasi mengenai perlindungan hukum bagi pasien pengguna Jamkesmas. 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya pasien pengguna Jamkemas mengenai pelindungan hukum pasien.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Pengelompokkan

jenis-jenis

penelitian

tergantung

pada

pedoman dari sudut pandang mana pengelompokkan itu ditinjau. Ditinjau dari jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang langsung bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas


dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan 2. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris.

Dalam

perspektif

yuridis

dimaksudkan

untuk

menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundangundangan yang mengatur penegakan hukum terhadap masalah jaminan kesehatan

masyarakat.

Sedangkan

dalam

perspektif

empiris

dimaksudkan untuk melihat fakta di lapangan (dalam hal ini di R.S.U.P. Adam Malik Medan) dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien pengguna Jamkesmas. 3. Lokasi Penelitian R.S.U.P. H. Adam Malik Medan sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Kota Medan dan paling banyak melayanai pasien Jamkesmas. Selain itu melihat banyaknya kasus-kasus yang menimpa pasien Jamkesmas di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dalam hal pelayanan maka peneliti memilih lokasi R.S.U.P. H. Adam Malik Medan untuk dijadikan lokasi penelitian. 4. Sumber Data Data yang kemudian diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun di luar penelitian adalah sebagai berikut : a. Sumber Data Primer


Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung, yang dimaksudkan untuk lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini dapat diperoleh dari : -

Kuesioner yang disebarkan peneliti ke 50 sampel pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P. Adam Malik.

-

Wawancara Wawancara dilakukan peneliti dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian tersebut yaitu Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan selaku penyelenggara program Jamkesmas, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan, dan ahli perlindungan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang di dapat melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sampel pasien pengguna Jamkesmas di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan adalah data yang valid


dan dapat menemukan masalah secara tepat. Dalam penentuan sampel ini, peneliti menggunakan teknik non random sampling. Hal ini dilakukan karena tidak ada jumlah yang pasti dan tetap mengenai jumlah pasien pengguna Jamkesmas. Jadi teknik sampling sulit untuk dilakukan. Dalam teknik non random sampling ini tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya sebagaimana halnya dengan teknik random sampling. Pengambilan sampel dilakukan dalam bentuk purposive sampling, artinya orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi saja yang menjadi sampel penelitian ini. Pemilihan penggunaan teknik ini didasarkan kepada pertimbangan

bahwa

sampel

yang

akan

diteliti

memiliki

karakteristik yang hampir sama untuk dipilih menjadi sampel responden. Purposive sampling dipilih agar benar-benar dapat menjamin bahwa responden adalah unsur-unsur yang hendak diteliti dan yakin masuk ke dalam sampel yang dipilih. 10 Untuk

sampel

ini,

peneliti

mengklasifikasikannya

berdasarkan pelayanan yang didapat, kategori jenis kelamin, usia, serta tempat tinggal. Berdasarkan pelayanan, pasien dibedakan menjadi: a. Pasien Instalasi Rawat Jalan (20 orang) b. Pasien Instalasi Rawat Inap Rindu A (10 orang)

10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 196


c. Pasien Instalasi Rawat Inap Rindu B (10 orang) d. Pasien Instalasi Perawatan Instensif (5 orang) e. Pasien Instalasi Hemodialisa (5 orang) Berdasarkan kategori jenis kelamin, pasien dibedakan antara pasien laki-laki dan perempuan, untuk kategori tempat tinggal pasien dibedakan menjadi pasien dari kota Medan dan luar kota Medan. Dan berdasarkan kategori usia dibedakan antara pasien anak-anak (usia 1 hari - di bawah 18 tahun), pasien dewasa (usia di atas 18 tahun – 50 tahun), dan pasien lanjut usia ( usia di atas 50 tahun). Adapun kualifikasinya yaitu: a) Untuk pasien rawat jalan minimal telah menjadi pasien di R.S.U.P. H. Adam Malik Medam selama 1 minggu. b) Untuk pasien rawat inap minimal telah menjadi pasien di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan selama 1 bulan. Berdasarkan sampel yang diambil tersebut, memang sebenarnya tidak bisa mewakili dari keseluruhan populasi (pasien pengguna Jamkesmas) di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa, tetapi dari sampel yang diambil tersebut, peneliti akan dapat melihat bagaimana pelayanan kesehatan dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. 6. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dimana keseluruhan data baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara

sistematis,

dikategorisasikan

dan

diklasifikasikan,

dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, serta dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.

F. Keaslian Penulisan Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan sengaja diangkat sebagai judul skripsi ini karena telah diperiksa dan diteliti melalui penelusuran kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tema di atas didasarkan oleh ide, gagasan, pemikiran, fakta yang terjadi di masyarakat, referensi, buku-buku dan pihak-pihak lain.

Judul tersebut belum pernah

ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya. Sepengetahuan penulis, skripsi ini belum pernah ada yang membuat. Dengan demikian maka keaslian penulisan skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.


G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi skripsi secara keseluruhan. BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan Penulisan D. Manfaat Penulisan E. Metode Penelitian F. Keaslian Penulisan G. Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN A. Pengertian Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan B. Pengertian Pelaku Usaha dalam Bidang Pelayanan Kesehatan C. Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB III. TINJAUAN

UMUM

TENTANG

JAMKESMAS

(JAMINAN

KESEHATAN MASYARAKAT) DAN R.S.U.P. H. ADAM MALIK MEDAN A. Tinjauan

Umum Tentang

Jamkesmas

(Jaminan

Kesehatan

Masyarakat) 1. Latar Belakang Lahirnya Jamkesmas


2. Pengertian Jamkesmas 3. Kepesertaan Jamkesmas 4. Proses Penyelenggaraan Jamkesmas B. Rumah Sakit Umum Pusat (R.S.U.P) H. Adam Malik Medan 1. Sejarah berdirinya R.S.U.P. H. Adam Malik Medan 2. Visi dan Misi R.S.U.P. H. Adam Malik Medan 3. Peran dan Fungsi R.S.U.P. H. Adam Malik Medan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA JAMKESMAS DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI R.S.U.P.H. ADAM MALIK MEDAN

A. Pelaksanaan

Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Pasien

Pengguna

Jamkesmas Di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan B. Tanggung Jawab Hukum Pihak R.S.U.P. H. Adam Malik Medan Dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Pengguna Jamkesmas C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Pengguna Jamkesmas Di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan

BAB V.

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran


BAB I PENDAHULUAN. menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan

Recommend Documents