BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu dengan lainnya, kehidupan bersama inilah yang menyebabkan kontrak interaksi satu dengan lainnya. Kontrak dapat menyebabkan hubungan yang menyenangkan dan dapat pula menyebabkan pertentangan, hal ini karena manusia dihadapkan berbagai kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup. Adapun salah satu kebutuhan tersebut adalah benda.1 Negara Indonesia yang didasarkan atas hukum segala sesuatu harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hukum sebagai kaidah sosial merupakan pencerminan dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang baik adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, nilai – nilai masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari suatu masyarakat tertutup agraris dan statis menjadi masyarakat terbuka industrial dan dinamis dalam perubahan pula. Jadi setiap tingkah laku masyarakat terikat oleh norma – norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.2 Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan di segala sektor antara lain, sektor ekonomi, sektor agama, sektor sosial budaya, politik dan dibidang pertanahanan keamanan.
1
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,, Yogyakarta, Liberty , 1985, halaman 3 Sriwidowati Soekita, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta , 1983, halaman 87
2
1
Pembangunan di bidang politik antara lain di bidang hukum
perlu lebih
ditingkatkan upaya pembangunan hukum yang terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang – undangan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang dalam masyarakat”.3 Dalam dunia perdagangan, pengusaha mempunyai peranan penting dalam memajukan dan mendorong usaha dalam dunia perdagangan. Untuk menunjang kepentingan tersebut pengusaha selalu mempergunakan berbagai cara agar usahanya berkembang, meningkat dan mempercepat proses peredaran barang-barang kepada konsumen atau masyarakat luas. Dalam meningkatkan, mengembangkan dan memperluas usaha, jual beli merupakan satu aktifitas dalam ruang lingkup perdagangan.Sehingga sering kali jual beli yang dilakukan di dunia perdagangan memunculkan adanya permasalahan-permasalahandalam segala transaksinya. Karena transaksi yang dilakukan di dunia perdagangan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli , secara tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Jual beli mengandung arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli dimana penjual adalah pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.. Dalam transaksi jual beli , yang menjadi obyeknya adalah benda.. Adapun pengertian pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud kebendaanadalah : “Tiap – tiap 3
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistim Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hal. 1
2
barang dan tiap – tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak milik.” Dapat disimpulkan bahwa kebendaan adalah yang di kuasai oleh dan mempunyai harga untuk seseorang.4 Dengan melakukan transaksi jual beli, pembeli akan mendapatkan benda yang menjadi obyek jual beli dan penjual akan mendapatkan pembayaran uang dari pembeli. Dalam pengertian juridis, pembeliakanmendapatkan hak milik atas sustu benda. Idealnya penjual adalah orang mempunyai kewenangan dan berbuat bebas terhadap benda yang dijual dengan kata lain penjual adalah orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda tersebut. Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan yang timbul adalah mengenahi hukum perorangan yang di timbulkan pada hukum benda. Disini di jumpai kedudukan berkuasa ( bezit ) atas suatu benda untuk melakukan peristiwa hukum perorangan terhadap benda yang di kuasai. Menurut pasal 529 KUH Perdata di atas, dalam dunia perdagangan timbul permasalahan yang sering kita jumpai , yaitu adanya hubungan yang terkait dalam hubungan hukum perikatan yang di rugikan pihak lain. Menyinggung dari permasalahan tersebut di atas dapatlah dilihat contoh sebagai berikut : Si X memiliki sebuah mesin ketik, pada suatu saat mesin ketik tesebut di curi oleh si Y, kemudian Y menjual mesin hasil curian itu pada si Z. Bila kita kupas contoh tersebut di atas, maka bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut : Si X dapat menuntut benda yang berada di tangan si Z dengan dasar pasal 547 KUH Perdata.5
4
Purwahid Patrik, Asas-asas Hukum Benda, (Semarang :Pusat Study Hukum Perdata dan Pengembangan Fak. Hukum UNDIP, 1987, Hal. 8 5 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda, Liberty,Yogyakarta ,, 1981 Hal. 91
3
Namun demikian menurut pasal 1977 ayat 2 siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau di curinya barang itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya di ketemukan barangnya dengan tidak mengurangi yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang siapa ia memperoleh barang miliknya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan pasal 582 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “ Barang siapa menuntut kembalinya suatu kebendaan yang telah di curi atau di hilangkan, tidak wajibkan memberi pergantian kepada si yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya kecuali kebendaan itu di belinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di lelangan umum atau seorang pedagang yang terkenal sebagai yang biasanya di perdagangkan barang – barang sejenis itu”. Jika kita perhatikan pasal 1977 KUH Perdata memuat prinsip bahwa : “ mengenahi benda bergerak yang tidak berdiri atas nama bezit berlaku sebagai eigendom”.6 Dengan pengertian pasal 1977 KUH Perdata kita sering menjumpai kasus yang serupa yaitu di mana pihak bezitter kerap kali di rugikan pihak lain dengan tuduhan tukang tadah. Sebelum membicarakan pasal 1977 yang penting sekali yaitu di berikan contoh : A meminjamkan buku pada B, tanpa seijin A buku tersebut di jual oleh B kepada C, dimana C beritikad baik. Sekarang timbul permasalahan apakah A dapat menuntut kembali buku itu dari C, siapa yang harus dilindungi hukum A atau C. Dengan contoh tersebut diatas maka bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut: A tidak dapat menuntut buku itu dari C, ia dapat meminta kerugian dari B, resiko bahwa B tidak mampu membayar kerugian itu, harus di pikul oleh A
6
.Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid II Hukum Benda, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,,hal.83
4
yang telah menaruh kepercayaan pada B. Dalam hal ini bezit yang beritikad baik saja yang di lindungi oleh hukum.7 Berkaitan dengan prinsip pasal 1977 KUH Perdata adanya pengertian bezit beritikad baik manakala ia memperoleh kebendaan tanpa mengetahui bahwa kebendaan yang di perolehnya adalah bukan dari eigendomnya ( pasal 531 KUH Perdata).8 Oleh karena itu permasalaha yang timbul ketika Bezitter yang bertindak sebagai penjual, ternyata bukan sebagai orang memilik kebendaan.atau dengan kata lain penjual bukanpemilik benda yang sebenarnya dari barang yang dijual. Hal ini dapat menimbulkan ke3rugia bagi pembeli, karena pembeli tidak mendapatkan hak milik secara sempurna., inilah yang menjadi dasar pada kami untuk memilih judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEZITTER BERITIKAD BAIK DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan hal yang di uraikan di atas, maka penulisan dapat memberikan perumusan – perumusan masalah sebagi berikut 1. Kriteria apakah yang di gunakan untuk menetukan bezitter beritikad baik.? 2. Mengapa bezitter beritikad baik di lindungi oleh hukum.?
C. Pembatasan Masalah Pada dasarnya uraian skripsi ini ruang lingkupnya masalah “ Perlindungan Hukum Terhadap Bezitter Baik Dalam Lalu Lintas Perdagangan”. Kita ketahui bahwasanya 7
. Ibid Purwahid Patrik, Asas-asas Hukum Benda , Pusat Study Hukum Perdata Dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987, Hal. 31
8.
5
perlindungan hukum bezitter yang beritikad baik merupakan masalah yang timbul dari hukum benda, yang bermacam macam yang mempunyai akibat yang berbeda pula. Sehingga cakupan bezit atas suatu benda itu sangat luas. Untuk itulah penulis membatasi masalah bezit dari pada benda-benda bergerak tidak terdiri atas nama dalam penguraian skripsi ini.
D. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendaak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui secara jelas perkembangan dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap bezitter yang beritikad baik. 2. Untuk memecahkan masalah sehubungan dengan munculnya perlindungan hukum terhadap bezitter yang beritikad baik.
E. Sistematika Skripsi Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab adapun tiap – tiap bab terurai dalam beberapa sub bab, hal ini di maksud supaya mempermudah penguraian pada bab-bab yang bersangkutan. Adapun sistematika tersebut yang digunakan adalah sebagai berikut :
Bab I
: Pendahuluan Pada pendahuluan ini terurai sub – sub bab sebagai berikut : Alasan pemilihan Judul, Perumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian dan yang terakhir sistematika skripsi.
Bab II
: Tinjauan Pustaka
6
Pada bab ini akan terurai atas sub bab antara lain : pengertian umum tentang bezit, Pengertian itikad baik dann itikad buruk, Perlindungan terhadap bezitter yang beritikad baik. Bab III
: Metodologi Penelitian Dalam bab ini akan terurai sub – sub bab antara lain : Metode pendekatan Spesifikasi penelitian, Tehnik penarikan sample, Tehnik pengumpulan data dan Analisa data.
Bab IV
: Hasil – hasil penelitian, Analisa data dan Pembahasan perkara. Pada bab ini merupakan laporan data yang penulis dapatkan dari lapangan. Di sini penulis akan mengadakan wawancara – wawancara dengan para praktisi hukum sehubungan dengan adanya kasus perlindungan terhadap bezitter yang beritikad baik, kemudian di adakan analisa data dan pembahasan perkara.
Bab V
:Penutup Bab ini berisi simpulan dan skripsi ini. Pada akhirnya penulis selanjutnya akan mengambil kesimpulan dari penelitian yang di kaitkan dengan teori – teori yang ada.
7
