BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Menyambut
implementasi
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN
(MEA),
korporasi-korporasi di Indonesia dituntut memberikan pelayanan terbaik, salah satunya dengan mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). MEA dinilai menjadi salah satu kesempatan baik untuk mempraktikan GCG, karena sifatnya umum dan dapat diterima dimana saja, termasuk multinasional ASEAN. GCG
merupakan
suatu
sistem
pengelolaan
perusahaan
yang
mencerminkan hubungan tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier, dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan GCG dinilai mampu mendongkrak kinerja perusahaan dan berdampak positif bagi iklim pasar. Tiga hal yang menjadi dasar GCG yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Governance structure misalnya perusahaan berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisasi kepentingan pihak tertentu. Governance process berfokus pada mekanisme perusahaan dalam mengambil keputusan, sedangkan governance outcome menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berhubungan dengan stakeholder.
1
2
Dalam web Liputan 6 (www.liputan6.com, 12 September 2013, 11:35 WIB) diberitakan BPK sering menemukan kecurangan yang dilakukan oleh BUMN dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Wakil ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan, “Kami masih banyak menemukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar sehingga mendapatkan reward atau bonus. Soal mereka bayar pajaknya akan lebih besar itu tidak masalah”. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan GCG kondisi tersebut melanggar salah satu prinsip GCG yaitu transparansi, dimana perusahaan tidak memberikan data yang akurat kepada segenap stakeholder yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kasus lainnya diungkapkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) bahwa beberapa BUMN terindikasi melakukan pungutan liar bahkan penipuan terhadap masyarakat sebagai konsumen, BUMN yang terindikasi tersebut diantaranya PLN, Telkom dan Pertamina. Contoh kasus PLN dan Telkom dalam hal PPOB (payment point online bank), adanya biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen pada saat membayar tagihan. Menurut BKPN praktik tersebut bertentangan dengan UU PK, karena merugikan konsumen (www.kompas.com, 25 Agustus, 10:13 WIB) Hubungannya dengan GCG kasus tersebut telah menyimpang dari prinsip responsibility, bahwa sebagai bentuk pertangggungjawaban perusahaan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta melakasanakn tanggung jawab terhadap masyarakat
3
Fenomena diatas menunjukkan hampir satu dekade berjalan, implementasi GCG di Indonesia ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Hasil survey Bank Dunia tahun 2007 menunjukkan Indonesia menempati posisi ke 135 dari 175 negara yang disurvey. Peringkat tersebut tercatat terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Dalam majalah Pialang Indonesia edisi Maret 2014 disebutkan laporan ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 20122013, hasil kerjasama antara ASEAN Capital Markets dan ADB, menunjukkan implementasi GCG perusahaan publik di Indonesia ternyata masih saja rendah. Dari enam negara yng diteliti, Indonesia menempati posisi terendah kedua seperti yang tertera dalam tabel berikut ini : Tabel 1.1 Implementasi GCG negara ASEAN Peringkat 1 2 3 4 5 6
Negara Thailand Malaysia Singapura Filipina Indonesia Vietnam
Score (%) 67,7 % 62,3 % 56,1 % 48,9 % 43,4 % 35,76 %
Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan good corporate governance tidak berjalan secara maksimal salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan intern, berdasarkan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2013 yang disampaikan oleh BPK pada 14 April 2014, diungkapkan sebanyak 3.505 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian intern yang diantaranya
4
disebabkan oleh Satuan Pengawas Intern atau Audit Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal salah satu penyebabnya karena pemahaman dan penerapan kode etik yang tidak konsisten
(Sumber website BPK,
www.bpk.go.id ,17 April 2014, 02:31 WIB ). Hasil temuan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan dan fungsi audit internal yang dimiliki oleh perusahaan masih rendah. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pemerintah melalui Kementrian BUMN menetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2011 dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Good Corporate Governance (GCG) sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, namun pada umumnya telah disepakati bahwa prinsipprinsip Good Corporate Governace (Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER – 01/MBU/2011)
telah
mencakup
transparansi,
kemandirian,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban dan kewajaran. Setiap pedoman Corporate Governance
5
tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda dan setiap saat akan mengalami perkembangan, maka
perusahaan hendaknya menerapkan
prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktek-praktek GCG yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan GCG. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai compliance auditor dan internal business consultant bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan GCG. Audit Internal merupakan bagian penting dari perusahaan yang dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam menghadapi adanya transformasi/perubahan juga diharapkan dapat menjadi mitra manajemen agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan ekonomis, disamping itu auditor internal tidak hanya berperan sebagai watchdog tetapi lebih mengarah pada perannya sebagai konsultan dan katalisator. Auditor internal atau satuan pengawas intern sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi apapun, baik perusahaan swasta, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan asing, pemerintahan, lembaga pendidikan dan organisasi nir laba yang bertujuan untuk membantu para anggota organisasi tersebut agar dapat menyelesaikan tanggungjawab secara efektif. Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia, etika yang dinyatakan secara tertulis atau formal disebut kode etik. Auditor internal sebagai suatu profesi diikat oleh standar dan
6
etika yang menjadi pedoman untuk berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dan agar melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, dan dalam kondisi seperti ini memungkinkan bahwa kode etik auditor internal tidak seutuhnya dipatuhi. Kode etik sangat berperan penting bagi setiap profesi, karena kode etik menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memiliki profesi dalam bertindak dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga pihak-pihak yang memiliki profesi mempunyai etika kerja yang baik dalam melayani publik. Sama halnya dengan profesi auditor internal, dengan melakukan pengawasan yang sesuai dengan kode etik diharapkan dapat mendorong terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angga Nugraha Sunjaya (2008) dengan judul Pengaruh Audit Internal terhadap Peningkatan Good Corporate Governance studi kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), variabel dalam penelitian tersebut variabel bebas adalah Audit Internal, sedangkan variabel terikat adalah Good Corporate Governance, sedangkan hipotesisnya yaitu audit internal yang memadai tidak dapat berpengaruh terhadap peningkatan good corporate governance dan audit internal yang memadai dapat berpengaruh terhadap peningkatan good corporate governance. Populasi dari penelitian tersebut yaitu Satuan Pengawas Intern PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dengan jumlah sample 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan Audit internal yang memadai berpengaruh terhadap peningkatan good corporate governance.
7
Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator variabel bebas, penulis menggunakan kode etik auditor internal. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Etika Auditor Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah
sebagai berikut : 1. Bagaimana etika auditor internal pada perusahaan. 2. Bagaimana pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan. 3. Seberapa besar pengaruh etika auditor internal terhadap pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan.
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis etika auditor internal pada perusahaan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh etika auditor internal
terhadap
perusahaan.
pelaksanaan
good
corporate
governance
pada
8
1.4
Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Praktis/Empiris Bagi penulis Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan teori yang didapatkan dalam perkuliahan. Untuk mengembangkan wawasan berpikir serta menambah ilmu pengetahuan dalam hal audit terutama audit internal dan pelaksanaan good corporate governance. Selain itu juga merupakan salah satu syarat untuk menenpuh ujian sidang guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pasundan. Bagi perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan dan masukan-masukan yang berarti bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan khususnya yang berkaitan dengan audit internal dan good corporate governance. Bagi pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan mengenai audit, juga diharapkan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Kegunaan Teoritis/Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Akuntasi khususnya bidang Audit.
