BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2011:2). Pajak merupakan unsur terpenting di suatu negara terutama negara berkembang untuk menopang anggaran penerimaan suatu negara, karena itu pemerintah negaranegara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2010:2). Dalam kenyataannya saat ini masih banyak orang yang merasa enggan membayar pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga banyak perusahaan melakukan cara untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) (Suandy, 2011:2). Barr NA, 1977 dalam Ilyas (2013:16) berpendapat bahwa Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih
1
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
2
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Tax avoidance menurut ketentuan pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis (Ilyas, 2013:16). Lebih lanjut Zain (2008:44) menjelaskan tindakan mengurangi beban pajak secara legal melalui penghematan pajak atau penghindaran pajak adalah perbuatan akal licik yang tidak bermoral. Corporate
governance
adalah
sistem
yang
dipergunakan
untuk
mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the stakeholder non-pemegang saham (Sutojo & Aldridge, 2005:3). Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka sejak negara-negara di Asia dilanda krisis moneter tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan Worldcom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd pada awal decade 2000an. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya tragedi ekonomi/bisnis adalah karena lemahnya corporate governance di banyak perusahaan. Perusahaan Enron Corporation merupakan perusahaan terbesar distributor gas alam di Amerika Serikat. Pada Desember 2001 mengalami kebangkrutan disaat puncak keyajaanya, yang mempunyai jumlah hasil penjualan mencapai USD 100 milyar dan karyawan 20.000 orang. Kegagalan bisnis enron terjadi saat
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
3
Enron melebarkan sayap bisnisnya membentuk unit-unit usaha baru special purpose entities (SPEs). Transaksi bisnis SPEs tidak dibukukan ke dalam pembukuan (off balance sheet) Enron. Untuk mendanai usaha bisnisnya SPEs berutang kepada kreditur, utang tersebut seringkali memerlukan jaminan kredit dari Enron. Dengan demikian jumlah utang enron menjadi sangat besar dan akumulasi kerugian anak perusahaan lainnya sebesar USD 1,2 milyar. Fenomena kejatuhan Enron ditandai akibat lemahnya good corporate governance, yaitu Board of Directors Enron tidak Independen, Board of Directors membiarkan manajemen melakukan kegiatan off balance sheet, dan SPEs, Board of Directors memberikan gaji dan bonus berlebihan, dan komite audit membiarkan KAP yang mengaudit Enron merangkap sebagai konsultan manajemen (Sutojo & Aldridge, 2005:40-50). Corporate governance yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalahgunaan jabatan oleh dewan pengurus dan manajemen perusahaan yang lemah etika bisnis dan moralnya. Tujuan dilaksanakannya Good corporate governance penting dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan karena membantu board of director mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya (Sutojo & Aldridge, 2005:4). Penerapan corporate governance yang baik dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara lain, peran monitoring dewan komisaris dan komite audit, kualitas audit yang tinggi, dan kepemilikan manajerial mengawasi tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris (Board of Directors). Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
4
manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata (Kurniawan, 2012:27). Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Membentuk komite audit sebagai pengawas perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta peningkatan efektivitas eksternal dan internal audit. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Sutojo & Aldridge. 2005:132). Ketentuan hukum di banyak negara Asia mewajibkan perusahaan publik menugaskan perusahaan akuntan publik yang independen dan kompeten mengaudit laporan keuangan tahunan mereka. Hasil audit tersebut menjadi bahan masukan bagi pemegang saham dan board of directors atas opini pihak ketiga tentang penyampaian laporan keuangan. Kepemilikan saham oleh investor institusional. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Shleifer & Vishney (1986), menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer.
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
5
Tujuan Good corporate governance yang membantu board of director mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya (Sutojo & Aldridge, 2005:4). Perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Corporate Governance (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalah agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai & Dharmapala
2006;
Armstrong
et
al.
2013).
Tax
avoidance
berusaha
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011:6-7). Menurut Pohan (2013:11) menjelaskan tax avoidance mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Maka dari itu perencanaan pajak mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) (Suandy, 2011:7) Menurut Sulistyo (2015) beberapa studi menunjukkan Good Corporate Governance yang bagus akan meningkatkan potensi pajak dan meminimalisir adanya tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Chtourou et al. (2001) mengungkapkan prinsip corporate governance yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah dengan penerapan good corporate governance akan menciptakan meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
6
Adanya masalah corporate governance dengan penghindaran pajak (tax avoidance) didukung pula oleh hasil penelitian sebelumnya antara lain oleh Dewi dan Jati (2014) bahwa Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukan Kualitas Audit dan Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Begitu juga penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) Dewan Komisaris independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak serta menurut penelitian Winata (2014) Prosentase Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap aktivitas Tax Avoidance. Adapun penambahan variabel selain yang disebutkan diatas peneliti menambahkan variabel kepemilikan institusional karena dianggap mampu menyatakan bahwa kepemilikan
institusional
memainkan
peran
penting
dalam
memantau,
mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer membuat perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang (Shleifer & Vishney, 1986). Berdasarkan masalah diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance yang diproksikan dengan Prosentase Dewan Komisaris, Jumlah Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
7
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1.
Seberapa besar pengaruh Prosentase Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance?
2.
Seberapa besar pengaruh Jumlah Komite audit terhadap Tax Avoidance?
3.
Seberapa besar pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance?
4.
Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance?
1.3 Tujuan Penelitian Sehubungan dengan latar belakang serta rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Prosentase Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance
2.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tax Avoidance
3.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance
4.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN
8
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan bermanfaat bagi: 1.
Pengembangan ilmu Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat dalam wawasan seputar
permasalahan
perpajakan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan
memberikan
kontribusi
bagi
khususnya permasalahan mengenai
penghindaran pajak (tax avoidance). 2.
Pemecahan masalah Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan penghindaran pajak dalam hubungan pembuatan kebijakan mengenai corporate governance terlaksana dengan baik dan tepat.
Universitas Kristen Maranatha
