BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya kekhilafan, kesalahan, dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu kepentingan dan hak-hak orang lain. Artinya kehidupan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai
perbedaan-perbedaan
yang
dapat
menimbulkan
suatu
permasalahan yang disebut sengketa atau konflik. Tentu saja, orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, dan harus berupaya melalui prosedur yang berlaku yaitu menggugat melalui pengadilan. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.1 Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan 1
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, Hal. 84.
1
2
di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang biasa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:2 1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. 2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. 3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai
2
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3
kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengkukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara. Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (acta van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.
4
Pasal 1851 KUHPerdata dan dikuatkan dengan Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian sebagai bagian dari suatu formalitas perjanjian.3 Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan
3
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 374.
5
hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.4 Perkara perdata yang masuk ke pengadilan, penyelesaiannya melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi hanya dijelaskan saat penunjukan majelis hakim, para anggota dan panitera, sedangkan pada tahap mediasi adalah saat majelis hakim pemeriksa perkara menyarankan kepada para pihak apakah dalam hal ini penunjukan mediator dipilih oleh para pihak atau Majelis Hakim, Para pihak sepakat untuk mediator penunjukan mediator dilakukan oleh Majelis hakim. Setelah dilakukan penunjukan mediator oleh majelis hakim maka dilakukan proses mediasi oleh majelis hakim. Setelah dilakukan proses mediasi maka diperoleh suatu kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan bagi hakim atas terjadinya perdamaian yakni para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berpekara,
4
Netty Herawati, 2011, Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Hal. 2.
6
mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “TINJAUAN
YURIDIS
TERHADAP
PERJANJIAN
PERDAMAIAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa upaya perdamaian dapat dilakukan oleh pihak dalam suatu perkara perdata, baik melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui siding pengadilan. Keduanya secara hukum sah adanya. Upaya perdamaian membutuhkan kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis. Perdamaian ini harusnya mengakhiri suatu perkara. Namun ada kalanya salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menganggap perkara yang diajukan ke pengadilan tetap berlanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian perdamaian dalam suatu perkara perdata? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian?
7
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan hukum ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan akibat hukum dari perjanjian perdamaian dalam suatu perkara perdata. 2. Untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian.
D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Manfaat teoritis a. Memberikan wawasan dan pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara perdata. b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. c. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan, dan pencerahan kepada masyarakat luas secara umum. Dan khususnya kepada para pihak yang sedang bersengketa sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara melalui perdamaian.
8
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum. c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai penyelesaian suatu sengketa dengan perdamaian.
E. Kerangka Pemikiran Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan merupakan jalan yang sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang sampai pada suatu putusan akhir. Apabila semua tingkatan peradilan dilalui, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai ke Mahkamah Agung (di tingkat kasasi), dan ditambah dengan upaya hukum peninjauan kembali juga melalui Mahkamah Agung, maka akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya, juga memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu penyelesaian suatu perkara perdata, baik perceraian, pembagian harta bersama, pertanahan, perjanjian, dan lain sebagainya, memerlukan upaya pengmbangan secara efektif agar tercapai penyelesaian yang tuntas serta mencegah timbulnya persengketaan lebih lanjut. Adanya suatu perkara yang telah masuk dalam proses pengadilan jelas telah membawa pengaruh yang nyata pada fisik dan psikis para pihak dan meningkatkan rasa permusuhan di antara keduanya. Guna menghindari permusuhan diantara para pihak yang berperkara perdata, dapat ditempuh jalan perdamaian karena disamping dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang singkat, biaya
9
yang dikeluarkan pun ringan serta terhindar dari cara penyelesaian yang berlarut-larut dan tanpa adanya suatu kepastian. Perdamaian yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator ataupun perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis dalam suatu perjanjian perdamaian. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu.5 Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa
atau
perkara,
supaya
tidak
usah
diperiksa/diputus
oleh
hakim/Pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai di depan hakim/pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.6 Jadi perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.7 Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (Vaststellings overeenkomst).
5 6 7
R. Subekti, 2005, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 89. Ibid, hal 34. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, Hal 381.
10
Persetujuan ini oleh BW dinamakan “dading” yang diterjemahkan menjadi persetujuan perdamaian.8 Perdamaian dengan cara mediasi diatur dalam KUHPerdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 didalam peraturan tersebut memerintahkan kepada hakim, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.9 Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternative
penyelesaian
sengketa
yang
sebaik-baiknya
dan
saling
menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator. Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang
8
9
Wirjono Prodjodikoro, 1995, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Vorkink-van Hoeve, Hal. 152. Gatot Supramono, 2008, Bagaimana Mendampingi Seseorang DiPengadilan, Jakarta: Djambatan. Hal. 126.
11
bersangkutan maupun perkara lain. Penggunaannya dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.10
PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI
PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM
HAKIM MENYARANKAN MEDIASI
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR / PARA PIHAK MEMILIH MEDIATOR INDEPENDEN
PROSES PERDAMAIAN
GAGAL
PERSIDANGAN DILANJUTKAN SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU
10
Op.Cit. PERMA. Pasal 13.
BERHASIL
TERCAPAI KESEPAKATAN PERDAMAIAN
DIBUATKAN AKTA PERDAMAIAN
12
F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembagalembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.11 Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana perjanjian perdamaian dibuat dan akibat hukumnya. 2. Spesifikasi Penelitian Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti,12 yaitu tentang perjanjian perdamaian dalam perkara perdata dan akibat hukumnya.
11
12
Soerjono Soekanto dan sri mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres. Hal.74
13
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu: a. Data Primer Yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah Putusan Pengadilan
Negeri
/
Akta
Perdamaian
Nomor
:
253/Pdt.G/2013/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Data Sekunder Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa dokumen, perundangundangan, arsip,literatur dan hail penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pengarang buku. Sumber data ekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Bahan hukum primer, meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 130 HIR / 154 Rbg, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Putusan Pengadilan. 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengailan, rancangan peraturan
14
Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rialah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan. 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedia, indeks komulatif. 4. Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Metoe ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. b. Wawancara Metode ini dipergunakan untuk mendukung data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti. 5. Metode Analisis Data Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan penggunaan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Analisis normatif,
15
karena penelitian ini ber titik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat monografis dari sumber data. Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perunang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundangundangan yang telah diinventarisir.
G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Unsur
Pelaksana/
waktu Penyusunan praproposal Penyusunan proposal Seminar proposal Pengumpulan data Analisis data Penyusunan laporan
Bulan I
Bulan II
Bulan III
Bulan IV
Bulan V
16
H. Sistematika Skripsi Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi seperti di bawah ini : Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, dan sistematika skripsi. Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa perdata, tinjauan umum tentang perjanjian perdamaian, dan tinjauan umum tentang mediasi. Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu akibat hukum dari perjanjian perdamaian dalam suatu perkara perdata dan upaya hukum yang dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian perdamaian. Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.
