BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masala Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan kehidupan masyarakat modern berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu adanya praktek perjudian. Pada kahekatnya perjudian bertentangan
dengan
agama,
kesusilaan
dan
moral
Pancasila,
serta
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.1 Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, seperti kasus perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.2 1 2
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001, hal 214 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal.
57.
1
2
Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.3 Perjudian di negara Indonesia sudah bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di tempattempat tertentu dari pangkalan becak hingga tempat yang memang disediakan khusus untuk melakukan perjudian. Definisi judi atau perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.4 Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan peraturan tentang penertiban perjudian yang menyangkut pula perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda. Undangundang tersebut memuat perubahan tentang ketentuan dasar yang ada dalam
3 4
Harian Surya, Buruh Tani Mengecer Togel, Edisi Senin 14 April 2008, Hal 4. Kartini Kartono, Op.Cit. hal. 65.
3
Pasal 542 KUHP mengenai jenis delik (dari pelanggaran menjadi kejahatan) serta ancaman pidana dari 1 (satu) bulan menjadi 4 (empat) tahun (Pasal 542 ayat (1)) dan 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) tahun (Pasal 542 ayat (2)).5 Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.6
5
Topo Santoso, Judi dan Problem Hukum, www.Republika.com, 2005. hal 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006, hal. 71. 6
4
Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktorfaktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.7 Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya nonpenal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan
dititikberatkan
dilatarbelakangi
pada
berbagai
bahwa kejahatan adalah
kebijakan
sosial.8
masalah sosial dan
Hal
ini
masalah
kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.9 Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun
7
Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 1 8 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 55. 9 Ibid, hal.51.
5
bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.10 Realita yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali saat ini yaitu masih maraknya perjudian di lingkungan masyarakat, baik kalangan ekonomi lemah, menengah, maupun atas. Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Boyolali dan berhasil di tangani oleh unit I Polres Boyolali dari bulan Januari sampai bulan Mei 2013 sebanyak 92 kasus. Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali khususnya di Kabupaten Boyolali antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2013 adalah jenis perjudian Togel Singapura dan judi Cap Jie Kie, karena pemain atau penombok judi togel Singapura dan judi Cap Jie Kie ini hanya memerlukan uang Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura dan judi Cap Jie Kie ini termasuk salah satu permainan perjudian yang bercirikan Semi Organized rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa aman.
10
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 72.
6
Karena maraknya perjudian di kalangan masyarakat terutama di Kabupaten Boyolali membuat perjudian di anggap wajar dan biasa saja oleh anggota masyarakat. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Kasus mengenai tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum Polres Boyolali dengan semakin bertambahnya beban kehidupan masyarakat yang timbul, menjadikan tindak pidana perjudian sebagai pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah, sehingga tingkat dari kasus tindak pidana perjudian khususnya di wilayah kabupaten Boyolali dan sekitarnya cukup tinggi. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bentuk perjudian apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali?
7
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali. 2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali, 3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali? Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.
8
2. Manfaat Praktis a. Bagi aparat penegak hukum Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian, Polres Boyolali khusunya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan dalam mengungkap modus operandi perjudian di dalam masyarakat. b. Bagi masyarakat Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengerti akan dampak perjudian, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut. D. Kerangka Pemikiran Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).11 Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).12
11
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73 12 Ibid, hal. 73
9
Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan
bagian
dari
kebijakan
kriminal
(criminal
policy)
dengan
menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).13 Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya kepolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, serta menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam tugasnya.14 Berdasarkan
kenyataan
tersebut
di
atas
maka
dalam
rangka
penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana
13
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240. 14 Ibid, Hal. 15.
10
merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.15 Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.
15
M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 20.
11
Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental health” dan “child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “nonpenal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat. Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang
12
sehat (secara materiil dan immateriil) dari factor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan
teknologi
(dikenal
dengan
istilah
“techno-prevention”)
dan
pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.16 Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:17
16
Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, Hal. 16. 17 M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22.
13
1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) 2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara : a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. b. Mempengaruhi
pandangan
masyarakat
mengenai
kejahatan
dan
pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment). Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (ius constituendum). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.18 Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang
18
Barda Nawawi, 2010, Op.Cit, Hal. 20.
14
berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruhpembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.19
19
Satjitpto Rahardjo, 2009, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 32
15
Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (modus vivendi) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa dan negara harus dibangun.
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat20. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus mengenai perjudian di Polwil Polres Boyolali, dan meneliti upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaanya dengan ketentuan hukum yang berlaku. 20
Soerdjono Soekanto, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 56.
16
2. Jenis Penelitian Dalam penelitian tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang upaya kepolisian Polres Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali, yaitu pada Polres Boyolali karena Polres Boyolali memiliki data yang penulis butuhkan guna melaksanakan analisis data dan pengambilan kesimpulan. 4. Jenis Data dan Sumber Data a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari Polres Boyolali yang memiliki
informasi
langsung
tentang
upaya
kepolisian
dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak lain, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan, dan sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.
17
Berdasarkan kekuatan mengikatnya, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder memerlukan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:21 1) Bahan Hukum Primer Merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP, KUHAP, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 2) Bahan Hukum Sekunder Hasil dari penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. 3) Bahan Hukum Tertier Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan adalah media internet, kamus ensiklopedia, dan sebagainya. 5. Teknik Pengumpulan Data Guna mendapatkan data dalam penelitian
ini dibutuhkan teknik
pengumpulan data yaitu: a. Studi Pustaka Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundangan-undangan,
buku-buku,
tulisan-tulisan,
dan
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
21
Burhan Bungin, 2001, Metodologi Penelitian Sosial dan Format-Format Kantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Airlangga University Press, hal. 11-14.
18
b. Studi Lapangan Adapun teknik mendapatkan data primer itu dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, dalam hal ini adalah aparat Kepolisian Polres Boyolali. 6. Teknik Analisis Data Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi, dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan22, tentang upaya Polri di dalam menanggulangi tindak pidana perjudian beserta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.
F. Sistematika Skripsi Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang kejahatan, yang meliputi pengertian kejahatan, pengertian Tindak 22
19
Pidana, pengertian tindak pidana perjudian. Kemudian diuraikan juga tinjauan umum tentang tindak pidana, yang meliputi pengertian penyidik, pengertian Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian. Dilanjutkan dengan uraian mengenai tinjauan hukum penanganan tindak pidana perjudian. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Boyolali kemudian upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Boyolali. BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.
