BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia melaksanakan
adalah
salah
pembangunan.
satu Salah
Negara satu
berkembang
yang
pembangunan
yang
dilaksanakan adalah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah
kegiatan
berkesinambungan
yang yang
berlangsung bertujuan
secara untuk
terus
menerus
menciptakan
dan
tatanan
masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spritual. Agar tujuan tersebut terwujud maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, dalam rangkan pencapaian cita-cita pembangunan negara. Pendapatan negara dan hibah adalah salah satu dari struktur APBN yang diperoleh dari: 1) Penerimaan pajak, 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 3) Penerimaan Hibah dari dalam Negeri dan luar Negeri. Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan tersebut adapula penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak, penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara
1
yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun 2007 s/d 2014. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya berkontribusi sekitar 21% terhadap total Pendapatan Negara dan Hibah. Tabel 1: Realisasi Penerimaan Negara, 2007-2014 (dalam Milyar Rupiah) Sumber Penerimaan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I Penerimaan Dalam Negeri
490.988
658.701
619.922
723.307
873.874
980.518
1.148.365
1.310.219
Pajak Dalam Negeri
470.052
622.359
601.252
694.392
819.752
930.862
1.099.944
1.256.304
Pajak Perdagangan Internasional
20.936
36.342
18.670
28.915
54.122
49.656
48.421
53.915
Penerimaan Bukan Pajak
215.210
320.604
227.174
268.942
331.472
351.805
349.156
350.930
132.983
224.463
138.959
168.825
213.823
225.844
203.730
198.088
23.223
29.088
26.050
30.097
28.184
30.798
36.456
37.000
56.873
63.319
53.796
59.429
69.361
73.459
85.471
91.083
2.131
3.734
8.369
10.591
20.104
21.704
23.499
24.759
Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian Laba BUMN Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum II Hibah Jumlah
1.698
2.304
1.667
3.023
5.254
5.787
4.484
1.360
707.896
981.609
848.763
995.272
1.210.600
1.338.110
1.502.005
1.662.509
Sumber: Depatemen Keuangan
Bersasarkan jurnal yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012, tidak optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak karena masih banyak terjadi kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara, seperti belanja fiktif, kekurangan volume dan pemahalan harga (mark-up), serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi dan perjalana dinas ganda yang ditemukan. Di dalam pengelolaan keuangan sejumlah Kementrian/Lembaga masih banyak ditemukan pungutan PNBP dan penerimaan hibah langsung yang dikelola diluar mekanisme APBN, penggangaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai, pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai.
2
Untuk menangulangi hal tersebut dibutuhkan pengendalian intern yang baik dalam pengelolaan PNBP sehingga target penerimaan dapat dioptimalkan. Dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan Nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut seluruh instansi pemerintah yaitu Kementrian/Lembaga di Indonesia memiliki keragaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang sifatnya pribadi yang
berlaku
pada
masing-masing
Kementrian/Lembaga.
Badan
Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu lembaga Negara yang mengelola Pendapan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pengelola Penerimaan Bukan Pajak(PNBP) Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengacu pada peraturan pemerintah yang bersipat pribadi yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarip dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya penyesuaian Tarif dan Jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta penyederhanaan dalam Penerapan tarif Penerimana Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan
3
Nasional maka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari
2010.
Peraturan
Pemerintah
tersebut
diharapkan
dapat
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan
Pertanahan
Nasional
sebagai
pengganti
peraturan
sebelumnya menjadi controlling bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sendiri. Penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah
banyak
dilakukan
Kementrian/Lembaga
oleh
maupun
beberapa di
Badan
orang
di
berbagai
Pertanahan
Nasional,
diantaranya dilakukan oleh Tomo (2004) tentang analisis efektifitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian
deskripsi
kualitatif
dengan
menganalisis
hasil
wawancara, data primer dan data sekunder yang terdapat di kantor Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Berdasarkan
4
hasil
penelitian
dan
analisis
dapat
ditemukan
bahwa
efektifitas
implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukan hasil yang tidak memadai yang terindikasi inkonsistensi target dan realisasi selama waktu pengamatan yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang menunjukan ketidak mampuan kerja dalam melakukan pemungutan PNBP. Munartono (2006) melakukan penelitian potensi sistem pelayanan dan kompensasi penggunaan tenaga kerja asing terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Berlatar belakang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bertujuan sebagai inisial indikator bagi pembuat kebijakan. Kenyataan bahwa tarif kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian, kemudian PP No. 92 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkorelasi kuat dan positif terhadap PNBP. Sementara penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilingkungan Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh Samuel (2009). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di
5
lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, sedangkan Zakaria (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di salah satu satuan kerja di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, dimana penerapan pengendalian intern terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang berlaku khususnya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan secara optimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional
Propinsi
Gorontalo,
yang
secara
langsung
mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memberikan pelayanan di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Adapun jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan peraturan tersebut, terdiri dari sepuluh jenis pelayanan yakni: 1) pelayanan survey pengukuran dan pemetaan, 2) pelayanan pemeriksaan tanah, 3) pelayanan konsolidasi tanah swadaya, 4) pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, 5) pelayanan pendaftaran tanah, 6) pelayanan informasi pertanahan, 7) pelayanan lisensi, 8) pelayanan pendidikan, 9) pelayanan penetapan tanah objek penguasaan benda-benda
tetap
milik
perseorangan
warga
Negara
Belanda
6
(P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965, 10) pelayanan dibidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Berdasarkan
sepuluh
pelayanan
tersebut
di
atas,
terdapat
pembagian wewenang jenis pelayanan, antara jenis pelayanan yang ada di Kantor Kantor pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor BPN R.I (Pusat). Adapun
Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahana Kabupaten
Gorontalo Utara, meliputi 5 Jenis Pelayanan yang dilaksanakan yakni: 1) pelayanan survey pengukuran dan pemetaan, 2) pelayanan pemeriksaan tanah, 3) pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, 4) pelayanan pendaftaran tanah, 5) pelayanan informasi pertanahan. Proses pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan optimal. Sesuai dengan data yang diperoleh, hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BPN R.I tahun 2014 terdapat Kurang pungut PNBP jenis pelayanan Pendaftaran Tanah yang di sebabkan kurang telitinya petugas loket dalam menetapkan tarif PNBP. Pada bagian keuangan bendahara penerimaan melakukan pencatatan pelayanan yang tidak sesuai dengan jenis pelayanan. Selain itu Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas Negara
oleh
bendahara
penerimaan
cenderung
terlambat,
yang
seharunya dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterima ,tetapi dilakukan setiap seminggu sekali hal tersebut menyalahi peraturan yang berlaku.
7
Berdasarkan laporan target dan ralisasi penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 20122014 adalah sebagai berikut: Table 2. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Tahun 2012 Target
Penerimaan Layanan 1 Pertanahan
Penerimaan Tahun 2013
Realisasi
Target
Penerimaan Tahun 2014
Realisasi
Target
Realisasi
722.205
357.825
614.485
225.900
437.616
152.390
Penerimaan Denda 2 Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah
-
-
-
31.696
-
-
Penerimaan Kembali 3 Belanja Pegawai Pusat TAYL
-
-
-
-
-
-
722.205
357.825
614.485
257.596
437.616
152.390
Jumlah
Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara
Dengan memperhatikan data diatas menunjukan bawa tingkat keefektikan kebijakan target dan realisasi pendapatan belum optimal. Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
Melalui
Penerapan
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara” 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada yaitu: 1) Keakuratan Pencatatan belum sesuai , 2) Kepatuhan pengelolaan PNBP yang belum sesuai, 3) tingkat keefektipan kebijakan PNBP yang masih yang masih belum mencapai target, 4) Prosedur PNBP yang belum sesuai
8
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Keakuratan Pencatatan PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara? 2. Bagaimana Kepatuhan Pengelola PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara? 3. Bagaimana Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara? 4. Bagaimanan Prosedur PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara 1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerapan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara 1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
9
(PNBP). Kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. 2. Manfaat Praktis Secara Praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi instansi dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelola Penerimaan Negara (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.
10
