BAB I PENDAHULUAN. materi mengenai kehidupan politik suatu negara. Juga bertujuan untuk membentuk

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang erat dengan kehidupan politik suatu negara memberikan konsekuensi logis terhadap dimuatnya berbagai materi mengenai kehidupan politik suatu negara. Juga bertujuan untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang sadar mengenai dinamika politik kenegaraan serta siap untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Sayangnya terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan upaya ini diantaranya pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan pemberian materi yang sifatnya cenderung text book serta jauh dari kehidupan kontekstual siswa sehingga tujuan dan pengharapan dari pembelajaran PKn belum tercapai. PKn dalam kerangka pendidikan formal dapat diusahakan sebagai pemberian pendidikan politik kepada siswa sebagai subjek pembelajar dan upaya pencapaian diberikannya PKn di sekolah yang menekankan pada kompetensi pengetahuan, watak, dan kecakapan siswa. Disamping itu PKn sangat erat dengan kehidupan politik kenegaraan suatu bangsa baik secara substantif materi (isi) maupun tujuan pembelajaran. Hal tersebut diwujudkan dengan diberikannya PKn di sekolah yang dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia 2006 dimuat ruang lingkup materi kepolitikan dalam lingkup kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan desa Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1

dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Selanjutnya mengenai keterkaitan PKn sebagai pendidikan politik di sekolah diutarakan oleh Maftuh dan Sapriya (2005 : 321) bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (political literacy) dan kesadaran politik (political awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi. PKn sebagai sarana pendidikan politik di sekolah merupakan sebuah usaha dalam mewujudkan warga negara yang kelak akan mengetahui peran dan kedudukannya dalam kehidupan kenegaraan serta mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan kenegaraannya. Tentunya kompetensi tersebut harus disokong oleh pengetahuan dan kecakapan yang nyata sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Hasil penelitian dari Suhiat (2009 : 187) memberikan kesimpulan bahwasanya pembelajaran PKn memberikan pengaruh dalam meningkatkan tingkat kemelek politikan (political literacy) warga negara. Dengan demikian secara konseptual dan praksis PKn dapat dijadikan sebagai alat pendidikan politik bagi siswa dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan dalam kehidupan politik kenegaraan Indonesia.

Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

Siswa merupakan anggota masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, pengembangan pengetahuan dan kecakapan siswa mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya menumbuhkan kemelekan siswa mengenai kehidupan politik bernegaranya atau menumbuhkan kemampuan melek politiknya. Dalam kacamata kewarganegaraan, mengutip istilah Budimansyah (2009 : 16) siswa dianggap sebagai warga negara hipotetik (warga negara yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya). Melek politik menjadi sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi suatu bangsa. Melalui pembentukan dan pengembangan melek politik maka warga negara akan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kedudukannya sebagai anggota resmi dari suaru negara. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap timbulnya kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan sistem politik dan demokrasi yang bermutu. Melek politik terbentuk melalui sebuah pembelajaran baik itu sifatnya formal maupun nonformal. Melalui kegiatan formal sebagai contoh ialah melalui pembelajaran di sekolah. Sedangkan secara non-formal melalui saluran-saluran kemasyarakatan, seperti media massa, organisasi kemasyarakatan, keluarga dan sebagainya. Melek politik mutlak diperlukan sebagai suatu cerminan bagaimana seorang warganegara akan berpatisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3

Melek politik dapat didefinisikan sebagai pengenalan dan pemahaman nilainilai ideal yang terkandung dalam sisten politik yang sedang diterapkan serta dimilikinya pengetahuan warga negara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan partisipasi dalam dunia politik. Almond dan Verba (1990 : 65-71) mengemukakan dua kriteria untuk mengukur dimensi melek politik yakni, pertama mengikuti segala kegiatan pemerintah. Kedua mengikuti laporan mengenai aktifitas pemerintah melalui berbagai media. Kriteria tersebut menggambarkan bagaimana kedudukan dan peran seorang warganegara yang memiliki tingkat melek politik yang akan berpengaruh terhadap jalannya sistem politik suatu negara. Sedangkan Suhiat (2009 : 103-104) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat political literacy warganegara yakni mencakup pengetahuan konstitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, dan perilaku politik. Sedangkan Kantaprawira (2004 : 54) mengartikan melek politik sebagai perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pembentukan dan pengembangan melek politik siswa dapat diwujudkan melalui PKn yang berperan sebagai pendidikan politik secara formal di sekolah. Pengejawantahan peranan PKn tersebut dimuat dalam kurikulum formal pendidikan di sekolah yang memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai supra struktur Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4

dan infra stuktur politik di Indonesia, peran serta dalam sistem politik dan budaya politik di Indonesia. Terkait hal tersebut maka peranan PKn sebagai pendidikan politik menurut Maftuh dan Sapriya (2005 : 321) memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (political literacy) dan kesadaran politik (political awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi. Lebih spesifik lagi tujuan daripada pendidikan politik dikemukakan oleh Kantaprawira (1980:54) dengan mengatakan bahwa pendidikan politik (political education, political socialization, citizenship training) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik sering dipadankan menjadi sosialisasi politik. Menurut Plano et all (1985 : 176 – 177) mengatakan bahwa sosialisasi politik dimaknai sebagai suatu proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai terhadap pemerintahan dan kehidupan politik. Sosialisasi politik dianggap sebagai kunci yang menentukan perilaku politik masyarakat. Sedangkan Brownhill dan

Smart (1989:4) mengemukakan bahwa tujuan

pendidikan politik adalah sebagai berikut : The aim of political education should therefore be to develop the professionals interest and to poin them toward their Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

5

political responsibilities, while at the some time endeavouring togive them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities. Dengan demikian, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik sehingga warga negara berpastisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan secara sistematis untuk menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang melek politik serta merupakan upaya pembangunan politik masyarakat untuk mengenal, mengetahui dan memahami sistem politik yang berjalan serta nilai-nilai politik tertentu yang akan mempengaruhi perilaku warga negara. Pendidikan politik sesungguhnya telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia sebab dimana ada manusia maka terdapat pula masyarakat atau dengan kata lain manusia adalah zoon politicon, sehingga ketika terdapat unsur politik dalam kehidupan manusia maka akan terjadi sosialisai politik dalam arti longgar dari pendidikan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Penerapan pendidikan politik melalui PKn difokuskan pada pengembangan kompetensi warga negara yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan watak warga negara. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Branson (dalam Winataputra & Budimansyah 2007 : 185) bahwa tujuan civic education adalah Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

6

partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1). Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2). Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3). Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4). Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terhadap pembentukan political literacy siswa.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengajukan masalah pokok penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terhadap pembentukan political literacy siswa ?”. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut : 1. Seberapa besar pengaruh kompetensi pengetahuan kewarganegaraan terhadap pembentukan melek politik siswa ? Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

7

2. Seberapa besar pengaruh kompetensi kecakapan kewarganegaraan terhadap pembentukan melek politik siswa ? 3. Seberapa besar pengaruh kompetensi watak-watak kewarganegaraan terhadap pembentukan melek politik siswa ? 4. Seberapa besar pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah terhadap pembentukan melek politik siswa ?

C. TUJUAN PENELITIAN Secara

umum

penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan

dan

menganalisis secara mendalam mengenai peranan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam membentuk political literacy siswa. Secara

khusus

penelitian

ini

bertujuan

untuk

mendeskipsikan

dan

menganalisis : 1. Pengaruh

kompetensi

pengetahuan

kewarganegaraan

terhadap

pembentukan melek politik siswa 2. Pengaruh kompetensi kecakapan kewarganegaraan terhadap pembentukan melek politik siswa 3. Pengaruh

kompetensi

watak-watak

kewarganegaraan

terhadap

pembentukan melek politik siswa


8

4. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah terhadap pembentukan melek politik siswa

D. SIGNIFIKANSI DAN MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga pada akhirnya akan memperkuat landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam peningkatan political literacy siswa. Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut : 1.

Bagi peneliti : mampu menelaah secara kritis tentang pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif, sehingga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

2.

Bagi guru dan praktisi pendidikan kewarganegaraan : memberikan kontribusi positif mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan pencapai tujuan hakiki pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan siswa sebagai generasi penerus.

3.

Institusi Pemerintahan : Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih


9

komprehensif melalui berbagai kebijakan serta dapat membangun siswa sebagai generasi penerus yang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kehidupan politik negara.

E. DEFINISI OPERASIONAL 1. Variabel Penelitian Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik (X). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kompetensi

pengetahuan

kewarganegaraan

(X1),

kompetensi

kecakapan

kewarganegaraan (X2) dan kompetensi watak-watak kewarganegaraan (X3). Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan melek politik siswa (Y).

Gambar 1.1. Hubungan Antarvariabel Penelitian KOMPETENSI PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (X1)

KOMPETENSI

KEMAMPUAN MELEK Yudha Pratama, 2012 KECAKAPAN POLITIK SISWA Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap KEWARGANEGARAAN Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung (Variabel Y) (X2) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

10

KOMPETENSI WATAK KEWARGANEGARAAN (X3)

2. Definisi Operasional Setiap terminologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan dalam lapangan studi yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti, sehingga tidak mengundang tafsir yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional atas variabel penelitian berikut ini. a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik (X) Program pendidikan yang memuat materi yang erat dengan kehidupan siswa serta bertujuan untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang mengetahui peranan, kedudukan serta hak dan tanggungjawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik juga berhubungan dengan pengembangan kompetensi-kompetensi politik warga negara yang mencakup pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan.


11

Adapun indikator Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang diukur dalam penelitian ini adalah kompetensi Kewarganegaraan yang dimiliki siswa, dengan definisi operasional sebagai berikut:  Kompetensi Pengetahuan Kewarganegaraan (X1) (Civic knowledge) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan perannya dalam kehidupan bernegara yang mencakup hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang kekuasaan dan politik, demokrasi dan sistem politik, pancasila, dan globalisasi.  Kompetensi Kecakapan Kewarganegaraan (X2) (civic skill) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang di peroleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intellectual skills (kecakapan intelektual) dan participation skills (kecakapan partisipasi). Kecakapan-kecakapan tersebut diantaranya tergambar dalam kecakapan mengambil keputusan yang tepat dan kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.  Kompetensi Watak kewarganegaraan (X3) (civic disposition) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Watak warga negara ini tercermin dalam kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai kenegaraan. Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

12

b. Melek Politik Siswa (Y) Suatu kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik serta membuat siswa akan siap untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

F. ASUMSI DAN HIPOTESIS PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa PKn dapat membentuk political literacy siswa. PKn juga dapat dijadikan sebagai pendidikan politik di sekolah yang bertujuan untuk membentuk kemelekpolitikan siswa serta pencapaian tujuan pembelajaran. Bertolak dari asumsi tersebut dan mengacu kepada rumusan masalah, maka dapat dikemukakan rumusan hipotesis berikut ini : 1. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan dapat berpengaruh terhadap pembentukan melek politik siswa 2. Kompetensi kecakapan kewarganegaraan dapat berpengaruh terhadap pembentukan melek politik siswa 3. Kompetensi

watak

kewarganegaraan

dapat

berpengaruh

terhadap

pembentukan melek politik siswa 4. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah dapat berpengaruh terhadap pembentukan melek politik siswa. Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

13

G. METODOLOGI PENELITIAN Menurut jenis pendekatan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Best dalam Sukardi (2004 : 157) menyebutkan bahwa metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretrasi objek sesuai dengan apa adanya. Lebih lanjut, Sukardi (2004 : 157) mengatakan bahwa : Penelitian deskriptif merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Metode deskriptif dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial, dimana menurut Sugiyono (2001 : 14) digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. Teknik yang digunakan ialah teknik survey dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur data pokok. Mc Millan dan Scumacher (2001 : 34) menyatakan bahwa dalam penelitian survey, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang Yudha Pratama, 2012 Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Political Literacy Siswa: Studi Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

14

menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu. Sedangkan Kerlinger (2002 : 304) juga menyatakan bahwa para peneliti survey mengambil sampel dari banyak responden yang menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka mengukur banyak variabel, mengetes banyak hipotesis, dan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman atau karakteristik dari suatu fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan memberikan angket dan didukung dengan observasi dan studi dokumentasi. Angket tersebut diberikan kepada responden penelitian sesuai dengan variabel penelitian yang telah ditentukan. Untuk variabel kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menggunakan tes pilihan ganda. Pengukuran variabel kompetensi kecakapan kewarganegaraan menggunakan skala SSHA (Survey of Study Habits and Attitudes) dari Brown dan Holtzman. Pola skala SSHA Brown dan Holtzman ini dengan empat option, yaitu: (1) Selalu, (2) Sering, (3) Jarang; dan (4) tidak pernah. Jawaban diberi bobot/skor

4,3,2,1.

Variabel

watak

kewarganegaraan

(X3)

diukur

dengan

menggunakan Skala Sikap Lickert: a. Sangat setuju, b. Setuju, c. Tidak setuju, d. Sangat tidak setuju (Merujuk pada Civics Assesment Database dari National Center For Learning and Citizenship) Skor jawaban 4 = Sangat setuju, 3 = Setuju, 2 = Tidak setuju, 1 = Sangat tidak setuju.


15

Sedangkan untuk variabel political literacy siswa diukur skala Sikap Likert yakni Skala Sikap Lickert: a. Sangat setuju, b. Setuju, c. Tidak setuju, d. Sangat tidak setuju (Merujuk pada Civics Assesment Database dari National Center For Learning and Citizenship) Skor jawaban 4 = Sangat setuju, 3 = Setuju, 2 = Tidak setuju, 1 = Sangat tidak setuju. H. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN Lokasi penelitian adalah SMA-SMA di Kota Bandung. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA Kelas X di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan cluster sekolah swasta dan negeri. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan menggunakan metode random sampling, peneliti menentukan populasi yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.


16

BAB I PENDAHULUAN. materi mengenai kehidupan politik suatu negara. Juga bertujuan untuk membentuk

Recommend Documents