BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan, kemelaratan dan kelaparan merupakan bahaya besar bagi umat manusia khususnya bangsa Indonesia, dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.
Karena itu seperti sabda Nabi yang
menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan sebagai bentuk ancaman merupakan paradigma yang telah ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam perkembangannya dampak krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Sejak tahun inilah krisis moneter sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia ke arah kondisi yang paling buruk.
Inflasi melonjak ke level yang tinggi,
pengaruhnya adalah bahan kebutuhan masyarakat melejit sampai pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia.
Hal ini
menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam dari ±200 Juta jiwa penduduk Indonesia atau 60% nya hidup dalam garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif.
Pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 penduduk miskin
Indonesia mencapai 24%. Tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 16,58% dari total penduduk, angka kemiskinan pada 2008 sebesar 15,42%, pada tahun 2009
Universitas Sumatera Utara
mengalami penurunan menjadi 14,15%, dan angka resmi BPS berdasarkan sensus kemiskinan tahun 2010 mencapai 31,02 Juta jiwa atau 13,33% dari jumlah penduduk. Akhirnya pada bulan Maret 2011 BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30,02 Juta jiwa. Belenggu kemiskinan mereka inilah yang telah menimbulkan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk (baik fisik maupun mental), rumah-rumah tidak layak pakai, dan pendidikan anak yang terbengkalai. Dampak negatif lain dari kemiskinan yang luas tersebut adalah memicu terjadinya banyak tindak kriminalitas, karena kelaparan yang menimpa orang-orang lemah iman seringkali membuat akal sehatnya tidak dapat mereka gunakan lagi, sehingga banyak yang terlibat kasus pencurian, penodongan, dan perampokan. Fenomena ini sangat ironis kedengarannya, tetapi inilah faktanya. Ironisnya karena di samping Indonesia adalah negara yang amat kaya akan sumber daya alamnya, terkenal dengan zamrud khaltulistiwa yang sangat subur dan hijaunya, Indonesia juga adalah negara yang notabene mayoritas beragama Islam. Apakah memang agama Islam ini identik dengan kemiskinan, tentu kita tidak mau terima karena Islam sebenarnya sangat menekankan nilai keadilan dan pemerataan ekonomi. Bukankah salah satu pilar (rukun) agama Islam adalah zakat, dimana ia adalah simbol pemerataan dan pemberdayaan ekomomi umat. Dalam ajaran Islam ayat-ayat tentang zakat sudah diturunkan kepada Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Makkah untuk melakukan pembinaan aqidah dan keyakinan umat.
Zakat sejak zaman Rasulullah Saw. sudah menjadi pilar
perekomomian umat.
Universitas Sumatera Utara
Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu
yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Zakat adalah ibadah sosial kebendaan (maaliyyah ijtima’iyyah) yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan.
Sejarah membuktikan di zaman sahabat,
Ummayah dan Abbasiah, zakat memainkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat yang dikelola secara transparan dan rapi khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, bahkan pada masa Khalifah Al-Manshur, membuat negara memiliki surplus dana Baitul Mal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa. Keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan zakat tidak saja diperuntukkan bagi kepentingan konsumtif, tetapi lebih banyak untuk kepentingan produktif. Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih punya kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya, disertai pula dengan dukungan teknik dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Diharapkan pada tahun berikutnya si mustahik telah berubah menjadi muzakki.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga lembaga ini benar-benar dipercaya oleh muzakki. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS), agama Islam memberikan kebebasan kepada masing-masing individu, apakah akan langsung memberikan kepada kaum dhuafa (mustahik), dititipkan kepada orang atau Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).
Dalam hal penyaluran dana ZIS ini, pemerintah telah
mengatur dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam UU tersebut dijelaskan tentang adanya Badan Amil Zakat (BAZ) atau LAZ, sebagai pengelola ZIS. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh LAZ tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafiduddin (2010) mengatakan bahwa ”pengelolaan zakat yang baik dan produktif akan mampu memberi manfaat lebih besar bagi umat”. Melalui pengelolaan seperti ini, zakat bisa menggerakkan sektor riil dan akan membantu sektor keuangan mikro sehingga menjadi salah satu solusi penyelesaian dampak krisis ekonomi.
Apalagi jumlah
pengumpulan dana zakat terus mengalami peningkatan, dimana pengumpulan zakat pada tahun 2008 mencapai Rp 920 miliar bahkan pada tahun 2009 jumlah zakat yang terkumpul mengalami peningkatan, yaitu mencapai Rp 1,2 triliun.
Universitas Sumatera Utara
Zakat yang dihimpun oleh LPZ dari masyarakat diprediksi akan terus meningkat. IZDR (Indonesia Zakat and Development Report) melaporkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan zakat.
Total dana ZISWAF yang berhasil
dikumpulkan meningkat dari Rp 61,3 milyar menjadi Rp 249,6 milyar selama periode 2004-2008, atau mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan (AAGR) sebesar 52,88% selama periode 2004-2008. IZDR juga mencatat adanya peningkatan yang signifikan terhadap penyaluran dana ZISWAF, dari sekitar Rp 42 milyar pada tahun 2004 menjadi sekitar Rp 226 milyar pada tahun 2008, atau pertumbuhan rata-rata sepanjang periode 2004-2008 mencapai 67.2% per tahun. IZDR memprediksikan bahwa penghimpunan dana ZISWAF tahun 2010 oleh semua OPZ akan berkisar antara Rp 1,025 triliun (skenario pesimis) hingga Rp 1,395 triliun (skenario optimis). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada LPZ. Lembaga filantropi Indonesia merilis potensi zakat Indonesia, diantaranya, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta menyimpulkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp 19,3 trilliun. Namun penelitian terbaru dari Baznas potensi zakat nasional tahun 2011 adalah Rp 217 trilliun. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 trilliun, potensi zakat industri swasta Rp Rp 114,89 trilliun, potensi zakat BUMN Rp 2,4 trilliun, serta potensi zakat dan tabungan Rp 17 trilliun. 10 Desember 1999 lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dengan badan hukum yayasan. PKPU menisbahkan dirinya sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial.
Pada 8 Oktober 2001,
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan SK Menteri Agama No 441, PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).
Hal itu
membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar. Seiring dengan meluasnya jangkauan kegiatan sosial yang terus disalurkan keberbagai lapisan masyarakat diseluruh penjuru Indonesia serta besarnya dorongan masyarakat luas untuk bekerjasama dalam memberdayakan bangsa, maka pada tahun 2004, PKPU bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia dengan memperluas lingkup kerjanya sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional.
Kiprah
PKPU sebagai lembaga kemanusiaan terukir jelas dalam partisipasinya berdampingan dengan NGO (Non Government Organization) internasional dari mancanegara mengatasi keadaan darurat tanggap bencana serta fase pembangunan kembali bencana-bencana besar yang menimpa tanah air kita seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, Yogyakarta, dan beberapa peristiwa lainnya. Sebagai lembaga yang semakin kokoh dalam menangani isu-isu kemanusiaan global maka tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan program telah mendorong PKPU untuk mengedepankan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. Pada hari Selasa, 22 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional (LKN) PKPU telah memperoleh register di PBB sebagai ”NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations”, yang menuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan secara periodik sebagai konsekuensi status yang disandang. Kemudian pada tahun
Universitas Sumatera Utara
2010, PKPU juga telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No 08/Huk/2010. LKN PKPU Cabang Medan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada 3 program penting yaitu:
Pertama, program sinergi pemberdayaan komunitas
(prospek), merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok. Kedua, beasiswa pendidikan, dengan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah kepada anak yatim yang miskin dan pintar, dengan harapan generasi mendatang memiliki wawasan ilmu serta pengetahuan yang luas, sehingga mereka memperoleh lapangan kerja yang lebih baik dari orangtua mereka. Ketiga, program kesehatan, dengan melakukan aksi kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, penyuluhan demam berdarah dan fogging. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2008) yang menganalis tingkat pengaruh antara jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Dengan kata lain, semakin tinggi dana (zakat) yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Melihat betapa pentingnya pengelolaan zakat yang baik dalam hal mensejahterakan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendayagunaan zakat dan infak terhadap pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa pada LKN PKPU Cabang Medan.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa? 2. Apakah jumlah dana infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa? 3. Apakah jumlah dana zakat dan infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa. 2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari jumlah dana infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa. 3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara jumlah dana zakat dan infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LKN PKPU secara simultan terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh kaum dhuafa.
Universitas Sumatera Utara
D. Manfaat Penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah bahan informasi peneliti sehubungan dengan pengaruh jumlah dana zakat dan infak terhadap tingkat pendapatan kaum dhuafa. 2. Bagi perusahaan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menilai kinerja perusahaan sebagai LKN dalam menghimpun dan mengelola dana zakat dan infak secara produktif ditahun berikutnya. 3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi khususnya mengenai pengaruh jumlah dana zakat dan infak terhadap tingkat pendapatan kaum dhuafa.
Universitas Sumatera Utara
