Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang akuntabel merupakan
sebuah
keharusan
yang
mesti
keinginan bersama untuk mewujud nyatakan Good Governance . SAKIP menuntut adanya
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi
sinergisitas
dan misi pembangunan sekaligus aspirasi
pengukuran,
serta cita-cita masyarakat dalam mencapai
kinerja.
masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal
itu,
diperlukan
penerapan yang
sistem
tepat,
hingga
pengembangan pertanggung
jelas
dan
penyelenggaraan
antara
proses
pelaporan
perencanaan,,
sampai
evaluasi
Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap
dan
AKIP merupakan isu strategis dalam SAKIP
jawaban
karena pada akhir prosesnya akan dapat
terukur
se-
mencerminkan optimal atau kinerja dari tiap-
pemerintah
dan
tiap instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat
pembangunan dapat berlangsung efektif dan
memperlihatkan
sejauhmana
efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga
instansi
secara optimal.
managemen kinerja yang berfokus pada hasil.
pemerintah
dalam
kemajuan menerapkan
Salah satu tuntutan publik saat ini adalah
Seiring dengan kebijakan pemerintahan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
untuk melihat sampai sejauhmana suatu
keuangan dan kinerja. Muara tuntutan ini pada
Instansi
intinya
tata
memperlihatkan kinerja organisasinya, maka
(good
hasil evaluasi akuntabilitas tersebut perlu
penyelenggaraan
dilakukan suatu peningkatan. Dengan adanya
adalah
terselenggaranya
kelola kepemerintahan yang baik governance), pemerintah
sehingga dan
melaksanakan
dan
dapat
peningkatan ini diharapkan dapat mendorong
berlangsung secara bersih, bertanggung jawab
instansi pemerintah daerah untuk secara
dan
konsisten
memberikan
pembangunan
Pemerintah
dampak
(imfact)
serta
meningkatkan
akuntabilitas
manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang
kinerjanya dalam rangka mewujudkan kinerja
diperoleh.
hasil organisasinya.
Dengan
dasar
tersebut,
Sistem
Penyampaian
Laporan
Akuntabilitas
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
berdiri sebagai bagian desain besar Reformasi
Perindustrian
Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses
Jambi
kepemerintahan dalam rangka merealisasikan
satu dokumen pertanggungjawaban kinerja
Tahun
dan
Perdagangan
2013
merupakan
Provinsi salah
Hal _ 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian
Jambi 2010 – 2015. Selain itu, LAKIP ini juga
dan Perdagangan Provinsi Jambi terhadap
merupakan salah satu wujud pertanggung
capaian
telah
jawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Perindustrian
Jambi.
tujuan
dan sasaran
dan
yang
Perdagangan
Provinsi
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan tuntutan
bagi
LAKIP Dinas
ini
merupakan
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi Jambi sebagai bagian
utuh
dalam
Kinerja
suatu
Instansi
Sistem
Akuntabilitas
Pemerintah
(SAKIP),
sebagaimana tersajikan pada gambar 1.
integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang Perencanaan Stratejik
Perencanaan Kinerja
Akuntabilitas Pelaporan
Pengukuran
Kinerja
dan Evaluasi Kinerja
Gambar 1. Siklus SAKIP Siklus penyusunan
sistem
AKIP
Rencana
diawali Strategis
dengan yang
sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran
Provinsi Jambi. Pada setiap akhir periode
strategis
dan
pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari
Perdagangan Provinsi Jambi secara selaras
setiap kegiatan dikomunikasikan kepada para
dan selanjutnya setiap tahunnya ditetapkan
stakeholder dalam wujud LAKIP.
Dinas
Perindustrian
kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka
Pada
dasarnya dan
LAKIP
Dinas
Perdagangan
Provinsi
pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran
Perindustrian
strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja
Jambi
dibangun dan dikembangkan untuk menilai
pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindag
Tahun 2013 mengkomunikasikan
Hal _ 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
Provinsi Jambi selama Tahun 2013. Adapun
Dinas
capaian kinerja (performance results) tersebut,
Provinsi Jambi Tahun 2013 sebagai sarana
dibandingkan
kinerja
pertanggungjawaban Dinas Perindustrian
(performance plan) dan sebagai tolak ukur
dan Perdagangan Provinsi Jambi atas
keberhasilan tahunan. Sedangkan analisis
capaian kinerja yang diperoleh selama
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang
ini
dilaporkan merujuk pada sampai sejauh
akan
dengan
rencana
memungkinkan
diidentifikasinya
Perindustrian
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
mana
perbaikan kinerja di masa datang.
strategis dapat dicapai.
Dengan pola pikir tersebut di atas, maka maksud
dan
tujuan
penyusunan
visi,
misi,
dan
tujuan
Perdagangan
dan
sasaran
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan
dan
internal
organisasi, 2013
menjadikan
sebagai
sarana
LAKIP
penyampaian LAKIP Dinas Perindustrian dan
Tahun
evaluasi
Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2013
pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas
adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan
Jambi.
eksternal organisasi, menjadikan LAKIP
1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Pembentukan Perindustrian Jambi
dan
ditetapkan
organisasi
Dinas
berdasarkan
azas
Perdagangan
Provinsi
pembantuan
dibidang
berdasarkan
Daerah Nomor 14 Tahun Organisasi
dan Tata
Peraturan
2008
dan
tugas
Perindustrian
dan
Perdagangan. Untuk
menyelenggarakan
tugas
Dinas Daerah
sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian
Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi
dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
fungsi yaitu :
dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang
Kedudukan
Kerja
tentang
otonomi
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi, merupakan lembaga teknis
daerah
Pemerintah seorang
sebagai
Daerah
Kepala
unsur
yang
dan
penunjang
dipimpin
bertanggung
oleh jawab
kepada Gubernur Jambi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksana-
Perindustrian dan Perdagangan 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.
kan sebahagian urusan Pemerintah Daerah Hal _ 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
Untuk
menyelenggarakan
tugas
se-
bagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi
Jambi
mempunyai
kepegawaian, umum dan hukum. b. Melaksanakan strasi
surat
pengelolaan adminimenyurat,
fungsi yaitu :
gedung
4. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang
kendaraan operasional, protokoler dan
Perindustrian dan Perdagangan
lingkungan
kantor,
rumah tangga Dinas Perindustrian dan
5. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan. 6. Pembinaan
di
pemeliharaan
Perdagangan. 3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari tiga seksi.
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi c. Kepala Seksi Promosi dan Dalin
Gubernur sesuai tugas dan fungsi. Tugas Susunan Dinas Perindustrian dan
Per-
dagangan terdiri dari :
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 204
serta
mengkoordinasikan
memimpin seluruh
dan
kegiatan
Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.
kebijakan
pembinaan
Sub
pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan Kerajinan serta memfalisitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri.
Bagian
Umum
dan
dan pengendalian industri. b. Fasilitasi
bantuan teknis teknologi
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
(proses
c. Kepala Sub Bagian Program
peralatan dan kemitraan.
Sekretariat
pelayanan
dan
a. Menyusun juknis, bimbingan pembinaan
Kepegawaian
Tugas
dan
Sedangkan fungsinya antara lain :
2. Sekretaris dengan tiga Sub Bagian. a. Kepala
Kecil
pengembangan sarana produksi, teknologi
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan
pasal
Industri
Kerajinan yaitu melaksanakan bimbingan teknis
1. Kepala Dinas .
Bidang
yaitu
administrasi,
keuangan
umum
seluruh
satuan
dan
memberikan kepegawaian,
hukum
kepada
organisasi
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
maupun
c. Fasiltasi
produksi), pemasaran, modall
promosi
Pameran
Dalam
Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan program instansi terkait. d. Fasilitasi
kemudahan
industri, kemudahan
investasi
perolehan modal
pihak-pihak terkait. Sedangkan fungsinya
dengan mitra usaha industri /dagang
antara lain :
besar.
a. Melaksanakan
koordinasi
keuangan,
Hal _ 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013 e. Melaksanakan
bimbingan
pemantauan
penanganan
dan
. e. Fasilitasi
pengen-
dan
dalian lingkungan. f.
Perundangan-undangan
Bidang Industri.
sinergi
dengan
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari tiga seksi.
b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan
penembangan industri.
Perlindungan Konsumen
4. Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri
c. Seksi Sarana dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri
dari tiga seksi. a. Seksi Bimbingan Usaha
Tugas
b. Seksi Bimbingan Produksi Promosi
dan
Bidang
Perdagangan
Dalam
Negeri yaitu melaksanakan bimbingan teknis Pengendalian
Lingkungan
terhadap
kebijakan
pembinaan
dan
pengembangan sarana usaha perlindungan
Tugas Bidang Industri dan Besar yaitu melaksanakan
Negeri
a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi
g. Kerjasama dengan bidang lain untuk
c. Seksi
Luar
pameran di Dalam
program instansi terkait.
Mensosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan
promosi
penyiapan
pemberian
konsumen, promosi dan pengembangan pasar
dalam
negeri,
untuk
kelancaran
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
pengadaan, distribusi dan stabilitas harga
kebijakan pembinaan dan pengembangan
bahan
sarana, usaha, produksi, analisis iklim
pengawasan
usaha lingkungan, peningkatan kerjasama
sedangkan fungsinya antara lain :
dan pemantauan serta evaluasi kebijakan
pokok/penting terhadap
strategis barang
dan
Besar, sedangkan fungsinya antara lain :
pedoman
kegiatan
b. Pemberian
bimbingan
kebijaksanaan
serta pedoman kegiatan usaha dibidang
pengembangan
industri menengah dan besar.
perdagangan Dalam Negeri.
teknis
bimbingan
pembinaan dan pengembangan
sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar. c. Penyiapan
bahan
pembinaan
usaha
perdagangan dalam negeri.
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan
pemberian
beredar.
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan
teknis di bidang industri Menengah dan
b. Penyiapan
serta
c.
Penyiapan
sarana
bahan
usaha
bimbingan
kebijaksanaan pembinaan perdagangan Dalam Negeri. d. Menganalisa iklim usaha dan lingkungan
di-
bidang industri menengah dan besar. d. Menganalisa iklim usaha dan pening-
guna
peningkatan
hasil
kerja per-
dagangan Dalam Negeri e. Pemantauan dan evaluasi pelasanaan
katan kerjasama dengan dunia usaha
kebijaksanaan
dibidang industri menengah dan besar
Dalam Negeri.
teknis
Perdagangan
Hal _ 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari tiga seksi :
Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
a. Seksi Ekspor
i. Menyediakan data ekspor dan import
b. Seksi Import c. Seksi
yang cepat dan akurat.
Promosi
dan
Pengembangan
Pasar Luar Negeri. Tugas Negeri
Bidang
yaitu
pemberian
h. Melakukan promosi dagang ke pasar
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) terdiri dari dua yaitu :
Pedagangan
melaksanakan
bimbingan
Luar
penyiapan
teknis
terhadap
a. UPTD Kemetrologian b. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
pelaksanaan kebijakan pembinaan ekspor,
Kedua UPTD tersebut diatas dibentuk
import, kerjasama Luar Negeri dan Iklim,
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14
Usaha
pelaksanaan
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
kebijakan teknis bidang Perdagangan Luar
Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi.
Negeri dan memberikan bahan masukan
Berdasarkan
Perda
kepada pusat sebagai bahan pertimbangan
Kemetrologian
menpunyai
perumusan
yaitu melaksanakan sebagian kewenangan
serta
evaluasi
kebijakan
Ekpor
Import,
sedangkan fungsinya antara lain : juknis
pembinaan
dan
pedoman kegiatan usaha Perdagangan Luar Negeri b. Melaksanakan
kemudahan
penerapan kebijakan peraturan ekspor dan import. c. Melakukan
kerjasama
pokok
Provinsi
Jambi
dan
menyiapkan pembinaan dan pengawasan kegiatan
kemetrologian
berlaku.
berdasarkan
perundang-undangan Sedangkan
mempunyai
teknis
tugas
tertentu
Perindag
juknis pembinaan dan
pedoman kegiatan usaha Perdagangan Luar Negeri e. Melaksanakan
tugas
UPTD
pokok
yang BPSMB
yaitu
me-
laksanakan sebagian kewenangan dan tugas peningkatan
dengan dunia usaha d. Menyusunan
Perindag
peraturan fasilitasi
UPTD
dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas
a. Menyusunan
tersebut,
pengawasan,
yang
Provinsi
diberikan Jambi
pengujian,
Dinas dibidang
penelitian
dan
sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada pada produsen,
fasilitasi
kemudahan
eksportir dan dunia usaha lainnya.
penerapan kebijakan peraturan ekspor 8. Kelompok Jabatan Fungsional
dan import. f. Melakukan
peningkatan
kerjasama
b. Fungsional Kemetrologian
dengan dunia usaha g. Melakukan
dorongan
a. Fungsional Industri Kecil dan Kerajinan
peningkatan
c. Fungsional Mutu Barang
kerjasama ekspor komoditi Indag.
Hal _ 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
KEPALA DINAS
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG INDUSTRI KECIL & KERAJINAN
KEPALA BIDANG INDUSTRI MENENGAH & BESAR
KASI SEKSI BIMBINGAN USAHA
KASI BIMBINGAN PRODUKSI
KASI SARANA PROMOSI & DALIN
KASI PROMOSI DAN DALIN
KELOMPOK FUNGSIONAL BPSMB
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEPALA BPSMB
SUB BAGIAN PROGRAM
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KASI BINA USAHA & DISTRIBUSI
KASI BIMBINGAN USAHA
KASI BIMBINGAN PRODUKSI
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
KASI EKSPOR
KASI PENGAWASAN BARANG BEREDAR & PK
KASI IMPOR
KASI SARANA & PENGEMBANGAN
KASI PROMOSI & PENGEMBANGAN PLN
UPTD
KASUBBAG TATA USAHA
KEPALA KEMETROLOGIAN
KELOMPOK FUNGSIONAL PENERA
KASUBBAG TATA USAHA
Gambar 2. Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Jambi
1.4. Sumber Daya Manusia Untuk mengemban tugas pokok dan
dengan rincian sebagai berikut :
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Dinas Perindag Provinsi Jambi = 106 orang
Provinsi Jambi pada Tahun 2013 didukung
2. UPTD Kemetrologian = 23 orang
Sumber Daya Manusia sebanyak 145 orang
3. UPTD BPSMB = 28 orang
Hal _ 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
Komposisi
tenaga
personil
tersebut
dapat dilihat pada bagan berikut ini :
diatas,ditinjau dari berbagi aspek selengkapA. Komposisi Pegawai Berdasarkan
Golongan Ruang
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 200 I
150
II 100
III
145 107
50 22
2
0
IV
I
II
Total
14 III
IV
Total
Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Pangkat
yang
Golongan di atas sebagian besar (73,79.%)
dalam
pegawai Dinas Perindag Provinsi Jambi pada
rangkaian susunan kepegawaian, atas dasar
Tahun 2013 adalah golongan III. Untuk
periode dan kedudukan dalam
pegawai
menunjukan
prestasi. Oleh
adalah
kedudukan
tingkatan
pegawai
karena
jabatan atau
itu pangkat
dan
golongan setiap tahun mengalami perubahan. Dari gambar 3. di atas ini terlihat dengan jelas sumber
daya pegawai berdasarkan
yang
bergolongan
IV
memiliki
presentase (9,66 %). Sedangkan pegawai dengan golongan II
memiliki
presentase
(15,17%) dan golongan I memiliki presentase (1,38%) dari keseluruhan pegawai.
B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Sesuai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi
Jambi
sebagai
regulator bidang Industri dan Perdagangan, sumber bervariasi demikian
daya
manusia
pendidikan pendidikan
pegawai
sangat
formalnya.
Namun
formal
strata 1
pegawai. Untuk itu guna meningkatkan tingkat pendidikan formal maka perlunya pendidikan formal lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan
gambar
dibawah
ini,,
terlihat bahwa (40,00%) pegawai Disperindag Provinsi
Jambi
memiliki
latar
belakang
dengan berbagai kosentrasi keilmuan dan
pendidikan Sarjana (S-1) dan (4,83%) memiliki
SLTA masih mendominasi dari segi jumlah
latar belakang pendidikan hingga S-2. Hal _ 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013 25 63 145
10 58 7
SD
SLTP
SLTA
D III
S-1
S-2
Total
Jlh. Pegawai berdasar Tk. Pendidikan Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pada prinsipnya jabatan dibagi 2 (dua) yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional yang saling
berhubungan
dalam
sebagian pegawai juga memiliki jabatan fungsional sebesar 14,48%.
tugas
Adapun
kedinasan. Dilihat dari gambar dibawah ini,
Perindustrian
selain jabatan struktural di lingkup Dinas
Jambi berdasarkan jabatan dapat dilihat pada
Perindag Provinsi
bagan dibawah ini :
Jambi sebesar 11,72%,
komposisi dan
pegawai
Perdagangan
Dinas Provinsi
Jumlah Pegawai berdasarkan Tk. Jabatan 17
17
Eselon II Eselon III
145 99 21
Eselon IV Staf Fungsional Total
Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
D. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Hal _ 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai
perempuan
dan perempuan di Dinas Perindag Provinsi
dan
Jambi memperoleh perlakuan yang setara
Jambi tidaklah
serta memiliki kesempatan yang sama dalam
dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi
berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3
jumlah pegawai laki-laki masih relative tinggi
(tiga) pegawai perempuan yang menduduki
dibandingkan dengan pegawai perempuan.
jabatan eselon III dan 7 (tujuh) pegawai
Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi
perempuan yang menduduki jabatan eselon 4,
Jambi merupakan institusi teknis
hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah
Dinas
Perdagangan
laki-laki
tertentu maka pegawai laki-laki
di
lingkungan
dan
pendidikan
Perindustrian
Provinsi
mengharuskan latar
yang
belakang
ini :
Jlh. Pegawai Laki-laki
Perempuan
Total
69 76 145
Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin
E. Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
Diklat penjenjangan adalah suatu proses
hingga Diklat PIM I.
atau kegiatan pembelajaran bagi Pegawai
Memperhatikan gambar menunjukan
Perindustrian
Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat
Jambi
yang
pembinaan
karir
Perdagangan Provinsi
pegawai
ini
Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas dan
bahwa
dibawah
Disperindag
sangat
terkait
dengan
PIM IV sebanyak 11,72 %, Diklat PIM III
PNS.
Dalam
jabatan
sebanyak 13,79 % dan Diklat PIM II sebanyak
struktural terdapat 4 (empat) jenis pendidikan
0,69
struktural yang dimulai dari Diklat
sebanyak 145 orang.
PIM IV
%
dari total keseluruhan
pegawai
Hal _ 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
Jlh. Pegawai berdasarkan Pendidikan non formal 17
PIM I PIM II PIM III
38
20
PIM IV Total
1 0
Gambar 7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
F. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Pegawai
di
lingkungan
Dinas
50 tahun dan 51-55 tahun.Komposisi pegawai
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada
berdasarkan usia dapat dilihat pada bagan
umumnya didominasi
dibawah ini :
di usia antara 46 -
Jlh. Pegawai berdasarkan usia 20-25 1 10 0 55
11 10
26-30
19
36-40
31-35
41-45
40
46-50 51-55
Gambark 8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
G. Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja (tahun)
Pada bagan dibawah ini, terlihat bahwa
serta 21-30 tahun. Ini berarti banyak pegawai
sebagian besar pegawai Disperindag Provinsi
dengan pengalaman yang cukup (21-30 tahun)
Jambi memiliki masa kerja antara 11-20 tahun
serta banyak pula pegawai yang pengalamanHal _ 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perindag Provinsi Jambi 2013
nya
masih
minim
(0-10
tahun).
Untuk
diantaranya melalui penyertaan diklat, magang
meminimalkan gap pengalaman antar dua
serta bentuk pengembangan pegawai lainnya
golongan tersebut, diupaya kan pembinaan
yang
pegawai yang maksimal untuk meningkatkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
kemampuan dan keterampilan pegawai baru
Disperindag Provinsi Jambi.
sesuai
dan
mampu
mendukung
Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa 145 Kerja 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Total > 31 Tahun 60
21-30 Tahun 35
25
11-20 tahun 25
0-10 Tahun
0-10 Tahun 11-20 tahun21-30 Tahun > 31 Tahun
Total
Gambar 9. Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
1.5. Sistematika Penulisan
Laporan penyajikan
Akuntabilitas pencapaian
Perindustrian Jambi
selama
dan
Kinerja kinerja
Perdagangan
Tahun
2013.
ini, Dinas
Bab II
Memuat perencanaan kinerja dalam
Provinsi
RENSTRA, visi, misi, tujuan, sasaran,
Pencapaian
strategi, kebijakan, program-progran
kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sistematika penulisan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I
lainnya.
Pendahuluan, menguraikan gambaran umum organisasi SKPD yang melaporkan dan sekilas pengantar
dan perjanjian/penetapan kinerja., Bab III Menjelaskan
analisis
sasaran-sasaran
pencapaian
organisasi
SKPD
dengan mengungkapkan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Menguraikan hasil kesimpulan dan akuntabilitas kinerja LAMPIRAN
Hal _ 12
