BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pelaksanaan self assessment system perlu diikuti dengan tindakan
pegawasan guna mewujudkan tercapainya kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) dehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini. Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2011- per 31 Agustus 2015 Tahun
Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)
Target Penerimaan Pajak (triliun)
2011 2012 2013 2014
Rp 874 Rp 981 Rp 1.077 Rp 1.143
Rp 879 Rp 1.016 Rp 1.148 Rp 1.246
1
Rasio Penerimaan Pajak 99,3% 96,4% 93,8% 91,7%
2
2015 per 31 Agst
Rp 598,3
Rp 1.296
46,22%
Sumber : bps.go.id (data diolah kembali)
Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset, dari tahun 2011 target penerimaan pajak tidak ada yang tercapai. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 pada tahun 2015 ini Ditjen Pajak memang harus kerja ekstra keras. Minimal Ditjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun perbulan untuk bisa mencapai target. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan per 31 Agustus hanya tercapai Rp 598,3 yaitu 46,22% dari target penerimaan pajak. Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru26,8 juta orang diantaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Ditjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. target penerimaan pajak yang realistis bukan Rp 1.360,1 triliun sebagaimana ditetapkan pada APBN 2016, namun lebih tinggi dari realisasi tahun ini yang diperkirakan sekitar Rp 1.100 triliun. Selain ditopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik menjadi 5,3% tahun depan, ada tambahan penerimaan dari hasil kebijakan tax amnesty yang akan diberlakukan. (www.pajak.go.id).
3
Program Pembinaan Wajib Pajak 2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, telah berakhir. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah, kebanyakan pengusaha yang tidak membayar pajak mengaku kesulitan menghitung pajaknya. Namun, Ditjen Pajak bersedia memberi pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang kesulitan menghitung pajaknya. Kesulitan lain adalah terkait pajak pribadi. Banyak masyarakat yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tahun ini, program Direktorat Jenderal Pajak adalah penegakan hukum.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama berkilah mengatakan “Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%”. (pemeriksaanpajak.com)
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi Slamet Irianto mengatakan bahwa menilai setoran pajak yang menurun disertai tingkat kepatuhan lapor wajib pajak yang menyusut selama ini terakhir menjadi teguran
4
keras sekaligus cambuk bagi para fiskus untuk intropeksi diri. Kinerja pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sudah waktunya diperbaiki dengan mengimplementasikan teknologi informasi. Proses administrasi jejak audit pajak secara digital diharapkan bisa menutup celah kebocoran pajak sekaligus bisa menjadi instrumen perbaikan kepatuhan pajak (www.cnnindonesia.com).
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Orang Pribadi 2009-2013 2009
2010
2011
2012
2013
KPP Tegallega 1. WP terdaftar 2. SPT yang masuk 3. Rasio Kepatuhan
33.082
34.064
34.964
41.562
48.719
30.922
29.450
30.250
32.284
32.285
93,47%
86,45%
86,52%
77,68%
66,27%
Sumber: bagian umum KPP (Data diolah kembali)
Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega masih rendah. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun hal ini tidak terlalu menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal itu tidak menjamin bahwa dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak tersebut akan patuh dalam penyampaian SPT tahunan.
5
Dengan adanya fenomena tersebut tentunya
hal itu merupakan fakta
bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor penerimaan negara tidak tercapai. Agar self asssessment system ini berjalan dengan efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum itu salah satunya dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang no 16 tahun 2000). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia 2013, 245). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ-75/2002 tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan seklaigus, memberitahu surat paksa,
6
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo 2011:145). Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kaptuhan wajib pajak adalah Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Harijanto Sabijono (2014), Evlin Evalina (2014), Devi Marina (2015) dan Ryan Permana Ginting (2015). Faktor kedua Penagihan Pajak yang diteliti oleh Shintiana Salam (2012). Faktor ketiga Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014) dan Shintiana Salam (2012). Faktor keempat Sanksi yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Faktor kelima Penyuluhan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Faktor keenam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diteliti oleh Mayang Wijayanti (2010) dan Ratna Puspita Sari (2013). Tabel 1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
No
Nama Peneliti
Tahun
Pemeriks aan Pajak
Penagih an Pajak
Kualitas Pelayanan
Sanksi
Penyulu han
Penagihan Pajak dengan Surat paksa
1
Mayang Wijayanti
2010
-
-
-
-
-
√
2
Harijanto Sabijono
2014
√
-
-
-
-
-
3
Evlin Evalina
2014
√
-
√
√
√
-
4
Devi Marina
2015
√
-
-
-
-
-
5
Shintiana Salam
2012
-
√
√
-
-
-
7
6
Ratna Puspita Sari
2013
-
-
-
-
-
√
7
Ryan Permana Ginting
2015
√
-
-
-
-
-
Penelitian ini merupakan gabungan dari Harijanto Sabijono (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajian Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado” dan Ratna Puspita Sari (2013) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok”. Pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu dengan menggabungkan kedua variabel independen Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak Dengan Surat Paksa. Pengembangan lainnya yaitu penulis tidak hanya meneliti Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa saja, melainkan seluruh kegiatan pelaksanaan Penagihan Pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari tabel 1.4 sebagai berikut:
8
Tabel 1.4 Perbedaan Penelitian
Variabel Independen
Tempat penelitian
Metode Penelitian
Harijanto Sabijono (2014)
Pemeriksaan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
Kuantitatif:
Ratna Puspita Sari (2013)
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Kuantitatif:
Rancangan Penelitian
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega
Kuantitatif:
- Deskriptif
- Deskriptif
- Deskriptif - Verifikatif
Populasi
Teknik Sampling
Seksi Pemeriksa dan kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa
Menggunak an Rumus Slovin
Wajib Pajak yang menerima surat paksa
Purposive Sampling
Account Representative di KPP Pratama Bandung Tegallega
Sampel jenuh
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Survey pada KPP Pratama Bandung Tegallega).
9
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka
penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 2. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu informasi dan
gambaran mengenai prosedur Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
10
1.3.2
Tujuan Penelitian Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang
ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2.
Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3.
Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
11
1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1
Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak,
diantaranya: 1.
Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksa Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.
Bagi Perusahaan/Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wahjib Pajak.
3.
Bagi Praktisi Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
12
1.4.2
Kegunaan Teoritis Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
terhadap perkembangan ilmu pegnetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 1.5
Lokasi Penelitian Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung
Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 216 Bandung. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Mei 2016 sampai selesai.
