BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Pramita dan Andriyani, 2010). Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelengaraan pemerintah secara berdayaguna (Abdul, 2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 1
2
Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena faktor lain. Selain itu, apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi
masyarakat,
dan
transparansi
kebijakan
publik
akan
mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) (Pramita dan Andriyani, 2010). Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat
fungsi
pengawasan,
DPRD
bisa
membentuk
badan
3
ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik (Utami dan Syofyan, 2013). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pramono (2002) dalam Isma (2007) dalam (Utami dan Syofyan 2013). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukanoleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas tinggi. Masalahutama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yangberkualitas sehingga
fenomena
yang
ada
lemahnya
pengawasan
terhadap
keuangandaerah (APDB). Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan denganmasalah ini (Darma dan Hasibuan, 2012). Salim (1991) dalam Simson (2007) dalam (Utami dan Syofyan 2013), mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
4
Pengetahuan dewan tentang anggaran dianggap memadai dan mampu dalam pengawasan APBD apabila dewan mampu mendeteksi adanya pemborosan dalam penyusunan anggaran, kebocoran anggaran dan mampu menyikapi agar anggaran yang telah disusun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu dewan juga mampu melaporkan anggarannya secara akuntabel
atau
transparan
dengan
tidak
mengesampingkan
akan
pentingnya partisipasi darimasyarakat (Palupi, 2012). Keadaan yang terjadi saat ini dalam pengawasan anggaran daerah (APBD) yang dijalankan oleh anggota dewan hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat daerah kenyataannya justru kurang berjalan sesuai dengan harapan. Latar belakang anggota dewan yang dipilih masyarakat
belum
tentu
memiliki
pengetahuan
mengenai
tata
pemerintahan yang baik salah satunya pengetahuan tentang anggaran yang kurang memadai untuk menunjang pengawasan keuangan daerah, yang ditandai dengan kurang peka untuk mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Namun, disisi lain pengetahuan anggota dewan tentang keuangan daerah untuk menjamin pengawasan keuangan daerah agar akuntabel dan memahami akan pentingnya aspirasi masyarakat masih perlu dipertanyakan. Pernyataan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik yang dibentuk karena lembaga publik di lingkungan Kabupaten Kebumen (Palupi, 2012).
5
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi adalah bahwa setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Loina, 2003) dalam (Utami dan Syofyan, 2013).Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (Utami dan Syofyan, 2013). Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan. Sikap ketidakpercayaan inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) dan apakah komitmen
6
organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhdap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Utami dan Syofyan (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Darma dan Hasibuan (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan
tentang
anggaran
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadappengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antarapengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. Penelitian Pangesti (2013) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, partisipasi
masyarakat,
dan
transparansi
kebijakan
publik
tidak
berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah. Palupi (2012) menyatakan bahwa
7
pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai variable moderasi karena dengan adanya variabl tersebut hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangann daerah menjadi meningkat. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karesidenan Kedu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen, sedangkan populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang“DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Wonogiri)”. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah dan apakah komitmen organisasi
8
mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah dan apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah dan apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 5. Apakah
transparansi
kebijakan
publik
berpengaruh
terhadap
pengawasan dewan pada keuangan daerah dan apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
9
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 4. Untuk menganalisis
pengaruh
partisipasi
masyarakat
terhadap
hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 5. Untuk menganalisis pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). D.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan keuangan daerah. 2.
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan
penelitian
lebih
lanjut
tentang
pengawasan
pada
pemerintah daerah, sehingga objek yang diteliti lebih luas lagi. 3. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran. E.
Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan,
maka
pembahasan
mengenai
determinasi
hubungan
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada
10
keuangan daerah ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan Bab
ini
menjelaskan
mengenai
latar
belakang
masalah,
perumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. BAB III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis data. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.
11
BAB V Penutup Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.
