BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi individu dengan hidup yang sehat maka individu akan mampu melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk bekerja sehingga mampu melanjutkan hidup. Kesehatan merupakan faktor utama yang perlu dijaga sehingga mampu meningkatkan produktifitas hidup. Dengan meningkatnya kesadaran individu untuk menjaga kesehatannya maka pembangunan kesehatan Indonesia juga akan meningkat. Permasalahan kesehatan tidak terlepas dari kemampuan ekonomi individu, sehingga tidak jarang ada stigma yang mengatakan bahwa orang miskin dilarang sakit. Hal tersebut dimaksudkan karena biaya pelayanan kesehatan yang sangat mahal membuat sebagian orang yang termasuk dalam keluarga miskin atau sangat miskin menjadi susah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kemisikinan merupakan masalah yang dialami oleh banyak negara tidak hanya negara berkembang dan terbelakang saja bahkan di negara maju kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan. Masalah kemiskinan akan menjadi semakin rumit apabila suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi hal tersebut.
Suatu negara tidak akan mampu
menghapus kemiskinan secara sendirian sehingga memerlukan kerjasama antar lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami. Kemiskinan itu bisa digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan akibat kurangnya pendapatan keluarga yang mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk
memperoleh pendidikan yang layak, mengakses pelayanan kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang memadai (Syamsir, 2014). Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus menerus bertambah dari hari kehari maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Syamsir, 2014). Program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terletak pada cluster 1 yaitu kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, bayi / balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Salah satu tujuan akhir PKH bidang kesehatan adalah meningkatkan angka partisipasi Posyandu bagi anak balita RTSM dan pemeriksaan Ibu Hamil secara rutin ke pelayanan kesehatan terdekat. Untuk mencapai tujuan itu maka PKH Kesehatan berupaya memotivasi RTSM agar rutin membawa anak balita ke Posyandu
untuk memenuhi komitmen kehadiran Posyandu setiap bulannya serta untuk mengetahui bagaimana kondisi balita serta kehamilannya (Sosial, 2013a) PKH pertama kali diimplementasikan di sejumlah negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Honduras, Jamica dan Nikaragua yang dikenal dengan program Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tergolong berhasil menurunkan angka kemiskinan karena program ini berusaha untuk mengubah perilaku hidup RTSM dengan cara memberikan bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya , akan tetapi penerima diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Posyandu atau layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita serta meningkatkan kehadiran sekolah secara rutin/teratur bagi anak-anak RTSM yang memiliki usia SD-SMP-SMA (Syamsir, 2014). Di Indonesia PKH mulai dilaksanakan di 7 provinsi yang diluncurkan di Provinsi Gorontalo pada Juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan sampai pada Tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Bali merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan PKH yang dimulai pada tahun 2010. Pada tahun 2012 Kabupaten Tabanan mendapatkan giliran untuk melaksanakan PKH. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabanan pada tahun 2011 mencapai 23.162 orang sementara pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 11.624 orang , kemudian periode tahun 2013 tercatat sebanyak 16.040 orang yang mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 17.273 orang. PKH dialokasikan ke daerah yang telah memenuhi syarat
yang telah ditentukan. Kabupaten Tabanan memiliki peserta PKH pada Tahun 2014 berjumlah 2.809 RTSM yang tersebar di 10 Kecamatan. Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Data RTSM Penerima PKH di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 No
Kecamatan
Jumlah RTSM
1
Baturiti
472
2
Kediri
586
3
Kerambitan
123
4
Marga
262
5
Penebel
159
6
Pupuan
479
7
Selemadeg
167
8
Selemadeg Barat
122
9
Selemadeg Timur
215
10
Tabanan
224
JUMLAH
2.809
Sumber : Laporan Tahunan UPPKH Kabupaten Tabanan Tahun 2014
Kecamatan Kediri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tabanan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tabanan pada tahun 2011 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Kecamatan Kediri 3.442 orang dan pada tahun 2014 menjadi 2.990 orang. Semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kecamatan Kediri ini merupakan suatu kemajuan yang positif karena itu berarti semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berjalan seiringan
dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Tabanan, 2014) Program ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari hambatan / hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH selama ini adalah mengenai kevalidan data RTSM dimana masyarakat menilai peserta PKH dinilai sebagai keluarga yang berkecukupan sementara masih banyak warga yang jauh lebih membutuhkan tidak terdata sebagai peserta PKH artinya sasaran dari program ini belum tepat. Permasalahan lainya yaitu adalah mengenai besaran bantuan yang diperoleh berbeda pada masing-masing tahap tergantung dari komitmen terhadap kewajiban dan kategori yang ada dalam keluarga tersebut. Setiap Kecamatan yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki petugas pendamping yang menjadi koordinator bagi peserta penerima bantuan PKH di Kecamatan tersebut. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pendamping PKH Kecamatan Kediri menyebutkan bahwa kerap kali tenaga kesehatan yang bertugas di masingmasing Posyandu atau fasilitas kesehatan yang tercatat mengeluhkan adanya kerja tambahan berupa verifikasi kehadiran balita di Posyandu dan kehadiran ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Dengan adanya tambahan beban kerja dalam proses verifikasi menyebabkan seringnya pelaporan verifikasi kesehatan menjadi kurang valid. Terkait dengan diberlakukannya PKH bidang kesehatan di Kecamatan Kediri maka perlu ada koordinasi dari pihak terkait agar dalam pelaksanaanya dapat menjaring kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu RTSM di wilayah kerja Kecamatan Kediri agar mampu mengakses pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Evaluasi terhadap PKH sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 oleh Direktorat UPPKH Pusat. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh PKH di Kabupaten Tabanan dan mendapatkan hasil bahwa PKH bidang kesehatan masih memerlukan koordinasi yang lebih baik sehingga prosedur program dapat dilaksanakan dengan baik , namun sampai tahun 2015 hal tersebut masih menjadi permasalahan bahkan ditambah dengan penurunan pemenuhan komitmen oleh peserta PKH bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses pendampingan untuk mencari penyebab penurunan pemenuhan komitmen peserta PKH. Penelitian ini juga merupakan salah satu upaya monitoring agar diketahui masalahmasalah dalam pelaksanaan program sehingga nantinya dapat diatasi dan tujuan program dapat tercapai.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas , dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tabanan sudah melaksanakan PKH sejak tahun 2012 yang dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedur program yang benar. Pendamping sebagai kunci pelaksana program tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan sehingga seringkali pelaporan verifikasi tidak sesuai dan besarnya angka ketidakpatuhan peserta dalam pemenuhan komitmen PKH bidang kesehatan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait dengan evaluasi dari proses pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun 2015.
1.3
Pertanyaan Penelitian Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana evaluasi proses pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun 2015 ?
1.4
Tujuan
1.4.1 Tujuan Umum Untuk melakukan evaluasi/ penilaian terhadap proses pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun 2015.
1.4.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 2. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 3. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 4. Untuk mengetahui gambaran proses pendampingan saat melaksanakan pembayaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan proses pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang PKH serta merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana.
1.5.2 Manfaat Praktis 1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksana program PKH bidang kesehatan. 2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dokumentasi oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian serupa dikemudian waktu.
1.6
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini adalah penelitian di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan, dimana melakukan penelitian tentang evaluasi proses pendampingan PKH bidang kesehatan yang dilaksanakan di kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
