BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia di dunia, karena semua manusia mencari kehidupan di atas tanah. Semua kegiatan manusia di dunia dilakukan diatas tanah yang mempunyai banyak fungsi mulai dari tempat tinggal, tempat ibadah, tempat bermain, tempat usaha, tempat belajar, tempat untuk kepentingan umum dan lain sebagainya yang dapat dilakukan manusia dalam kehidupan sehari harinya. Salah satu fungsi tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif kepada nazhir yang akan dipergunakan untuk sarana sosial atau keagamaan di dalam masyarakat. “Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima‟iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya”1. Walaupun wakaf sebagai tuntunan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 1
Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, PilarMedia Yogyakarta 2005, hal. 1.
1
2
“Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan secara melawan hukum”2. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan.“Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan”3. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif 2
Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung 2008,
3
Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit.,hal. 2.
hal. 58.
3
dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan
kepemilikan
hak
atas
tanah
yang
diwakafkan
sehinggatanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali. “Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullahh SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan”4.Dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu : (Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan,dan tidak boleh diwaris ( HR Bukhari) Dan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004
berbunyi : “ Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a.dijadikan jaminan; b.disita; c.dihibahkan; d.dijual; e.diwariskan; f.ditukar; atau g.dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan dijelaskan:
4
Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya diIndonesia, CV Pustaka Setia, Bandung 2010, hal. 95.
4
Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf “Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama mauquf “alaih karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu”5: 1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya. 2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia. 3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan. Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu: 1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil. 2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren. 3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak member manfaat.
5
ibid.,hal. 99
5
4. Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah. 5. Mengambil alih menjadi milik pribadi. Sebagai perlindungan kepada sebagian ahli waris wakif, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah 2/3 dari harta peninggalan. Adapun yang 1/3 merupakan bagian atau kadar terbesar yangboleh diwakafkan sesuai kehendak wakif kepada siapapun yang dikehendakinya. Syara’ membolehkan adanya hak tasharruf wakaf, setelah meninggalnya wakif. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila tasharruf serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika wakif masih hidup. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan caramelawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan
nazhir
dalam
mengelola
dan
mengembangkan
hartabenda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduliatau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaanya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait.
6
Nahzir dianggap telah melanggar hukum apabila: 1. Tidak mengadministrasikan benda wakaf; 2. Tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya; 3. Tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf; 4. Tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia; 5. Mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia,dan atau 6. mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud di dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut diatur dalam pasal 225 ayat(1) Kompilasi hokum Islam (KHI), yang menyatakan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kantor urusan agama (KUA) dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. “Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika wakif telah meninggal dunia”6, sebab antara wakif dan nazhir tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaan semacam ini telah
6
Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal. 65.
7
terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh wakif Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang
bertugas
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.“Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan sarandan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
wakaf.
Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Mayarakat, Para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Kementerian Agama dapat menggunakan akuntan publik”7. “Kementerian Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila”8: 1.
tidak membina serta menggawasi penyelenggaraan wakaf;
2.
tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf; dan atau
7 8
Jaih Mubarok, Op. Cit., hal. 169. Jaih Mubarok, Op. Cit., hal. 169.
8
3.
tidak memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf. Berdasarkan sejumlah putusan yang terdapat pada penggadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama,“sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada
persoalan
didokumentasikan
keabsahan secara
wakaf
benar
karena
berdasarkan
administrasinya peraturan
belum
perundang
undangan. Dimana hal tersebut merupakan tugas seorang nazhir yang dibina dan diawasi oleh pemerintah”9. Salah satu permasalahan perwakafan yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Bogor, dalam putusan Nomor: 464/ Pdt. G / 2010 / PA.Bgr sengketa wakaf terjadi akibat penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris wakif dengan dasar akta kewarisan yang diperoleh secara melawan hukum sehingga akta kewarisan terhadap tanah wakaf tersebut adalah cacat hukum. Akan tetapi dalam putusan tersebut yang menjadi objek sengketa tanah wakaf adalah tanah wakaf dari sisa penjualan yang dilakukan oleh nazhir sebelumnya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Ketika “Tanah Wakaf” seluas ± 5.666 m2 (lima ribu enam ratus enampuluh enam meter persegi) tersebut dikelola dan diurus oleh “H. Subki Bin H. Abdul Majid”, ternyata “Tanah Wakaf” tersebut oleh “H.
9
Jaih Mubarok, Op. Cit., hal. 181
9
Subki Bin H. Abdul Majid” dijual sebagian kepada H. Syafei bin H. Syarif (Kepala Desa Katulampa) ketika itu, seluas ± 2.856 m2 (dua ribu delapan ratus limapuluh enam meter persegi) sehingga “Tanah Wakaf” tersebut tersisa seluas ± 2810 m2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Wakaf ini. Bahwa uang hasil penjualan sebagian “Tanah Wakaf” tersebut dipergunakan “H. Subki Bin H. Abdul Majid” untuk biaya naik Haji bersama istrinya yang bernama “Masitoh” beserta putranya yang bernama “H. Anwar Bin H. Subki“ dimana ketika menjalankan ibadah Haji tersebut “H. Subki Bin H. Abdul Majid” meninggal dunia di Mekkah pada akhir tahun 1974. Meskipun sengketa tersebut dimenangkan oleh nazhir tetapi dalam putusannya yang menjadi tanah wakaf adalah hanya tanah dari sisa penjualan yang dilakukan oleh nazhir yaitu seluas 2800 m2 yang pada awalnya seluas 5.666 m2, hal ini sudah tidak sesuai dengan luas tanah wakaf yang diikrarkan oleh wakif karena sebagian tanahnya sudah diperjual belikan oleh nazhir. Maka dari itu tanah yang sudah di jual nazhir tersebut secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak dapat dijadikan hak milik oleh pihak lain karena merupakan suatu objek yang dilarang untuk diperjual belikan, akan tetapi setelah putusan hakim tersebut juga, tanah yang telah dijual tersebut bukan lagi sebagai tanah wakaf karena dalam putusan tersebut yang menjadi tanah wakaf adalah tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah wakaf dari sisa penjualan
10
yang dilakukan oleh nazhir. Dengan begitu maka status tanah tersebut menjadi tidak jelas karena tidak dapat menjadi hak milik pihak lain dan juga tidak menjadi objek tanah wakaf yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang menyebabkan penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir adalah kurang pengawasan dari pemerintah dalam perwakafan tanah serta kurang profesionalnya nazhir dalam pengeloaan tanah wakaf. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul “STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG DIPERJUAL-BELIKAN OLEH NAZHIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana status hukum tanah wakaf yang dijual oleh nazhir menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ? 2. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap kinerja Nazhir?
11
3. Bagaimana penyelesaian tanah wakaf yang diperjual-belikan oleh nazhir ketika nazhir yang menjualnya sudah meninggal dunia ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya10. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status hukum tanah wakaf yang diperjual-belikan oleh nazhir berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, serta mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila tanah wakaf di perjual belikan oleh nazhir tanpa izin dan alasan yang jelas, sehingga diharap pengetahuan ini akan meminimalisasi sengketa penjualan tanah wakaf. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi kinerja Nazhir dengan tujuan pencegahan terjadinya sengketa wakafa kibat tidak berdayanya Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf 3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf yang diperjual belikan oleh nazhir ketika nazhir yang memperjual-belikan tanah wakaf tersebut sudah meninggal dunia. 10
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 39.
12
D. Kegunaan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf. b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengolahan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia 2. Kegunaan Praktis a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis. c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang meneliti tentang penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
13
E. Kerangka Pemikiran Landasan konstitusional bangsa Indonesia yakni pancasila yang pada sila kesatunya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat yang tumbuh di Indonesia diiringi dengan nilai-nilai keTuhanan yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam membuat masyarakatnya bergaul dan beraktifitas sesuai dengan ajaran yang bersumber dari hukum Islam, salah satunya adalah dalam kegiatan perekonomiannya termasuk wakaf. Wakaf yang bersumber dari hukum Islam yang diakui keberadaanya di Indonesia menjadikan wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam demi mendapat pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Wakaf juga merupakan
14
sumber amal yang menurut ahli hukum Islam ditentukan dalam al-Qur’an, Hadits, dan Sunah yang dijadikan sebagai dasar bagi perwakafan. “Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat, infaq, sadaqah, dan lain sebagainya. Wakaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, keutamaan dari wakaf adalah sebagai berikut”11 : 1.
Menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir, miskin, anak yatim, orang yang berjihad di jalan Allah, untuk para pengajar dan penuntut ilmu, atau untuk kepentingan masyarakat umum.
2.
Merupakan amal kebaikan bagi pewakaf, karena dia menyedekahkan harta yang barangnya tetap utuh, tetapi pahalanya mengalir terus sekalipun pewakaf sudah putus usahanya karena meninggal dunia.
3.
Untuk melaksanakan pembangunan baik yang bersifat spiritual maupun material. Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara
khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UndangUndang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi
11
Saroso, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 9
15
kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sehubungan
dengan
teori
hukum
pembangunan,
“Mochtar
Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur”12. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf yang harus dijamin kepastian hukumnya seiring dengan pembangunan hukum di masyarakat. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Di berbagai Negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah
12
http//rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/teori-hukum-pembangunan.html?m=l
16
satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Menurut Dr Uswatun Hasanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.”13 1. Pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. 2. Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak professional. 3. Ketiga, benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. 4. Keempat, nazhir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Nazhir adalah orang yang diserahi tugas untuk 13
http://www.antaranews.com/berita/142362/telaah--wakaf-untuk-kesejahteraan-umatoleh-uswatun-hasanah
17
mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Harta wakaf merupakan harta yang kekal, yang digunakan sebagai modal kekayaan, pembiayaan, dan pelaksanaan amal kebajikan dalam kehidupan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran islam.meskipun tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf yaitu : 1.
Surat Ali Imran ayat (92) yang artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya”
2. Surat An-Nahl ayat (97) yang artinya : “barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. 3. Surat Al-Hajj ayat (77) yang artinya : “wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kami dan sembahlah tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”
18
Begitu pula dalam suatu hadist riwayat Muslim berasal dari abu Hurairah, bahwa Rasulillah SAW bersabda : “seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan yaitu : 1. Pahala amalan shadaqah jariyah ( sedekah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya selama ia hidup. 2. Pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkannya selama hayatnya. 3. Do’a anak ( amal ) shaleh. “Kata wakaf berasal dari waqafa yang berarti berhenti atau diam di tempat. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang tidak dilarang Allah SWT, serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT”14. Benda wakaf sudah pasti dalam penginvestasiannya menggunakan prinsip syari’ah.Diantara prinsip dan asas perekonomian syari’ah tersebut adalah sebagai berikut.15 1.
Asas suka sama suka ( at-taradi) Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29 yang artinya sebagai berikut :
14
Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm 25 15 Athoillah, Hukum Wakaf, Yrama Widya, Bandung 2014 hal 189
19
“hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (tijarah) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” 2. Asas keadilan Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya sebagai berikut : “sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu ) dan suapaya Allah mengetahui siapa yang menolong ( Agama )-nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi maha perkasa. 3.
Asas saling menguntungkan ( al-tarabih ) Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ( yang belum dipungut ) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan ( meninggalkan sisa riba ), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan menerangimu dan juka kamu ber taubat ( dari
20
pengambilan riba ), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiyaya dan tidak ( pula ) dianiyaya. 4.
Asas tolong menolong ( al-ta’awun) Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut : “Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebaikan dan taqwa”. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
perangkat wakaf antara lain sebagai berikut : 1. Wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya 2. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 4. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. “Adapun Pendapat para Ahli mengenai wakaf dalam hukum Islam diantaranya”16: 1. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah penahan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilik wakif dan penggunaan hasil barang itu, 16
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Citra Aditya, Bandung, hlm 17
21
yang dapat disebutkan ( ariah atau commodate loan ) kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi atau pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi untuk tujuan amal saleh. 2. Abu Yusup dan Imam Muhammad menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya. 3. Sayid Sabiq mendefinisikan wakaf menurut istilah Syara, berarti menahan harta dan memberikan manfaat dijalan Allah SWT. 4. Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Seperti telah disebutkan sebelumnya nazhir merupakan kunci dari pelaksanaan wakaf, hal ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana tugas tugas dari nazhir adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya 3. Mengawasi dan melindungi harta benda yang diwakafkan 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
22
Nazhir dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 7 bisa perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang harus memiliki kualifikasi yang ketat artinya nazhir memiliki kecakapan untuk mengelola wakaf yang diamanatkan kepadanya sebagai nazhir. Dilihat dari tugas nazhir diatas, secara normatif ketika harta benda telah diwakafkan status kepemilikannya menjadi milik Allah menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal menyebutkan. “ Apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada gantinya. Begitu juga mengganti mesjid atau mengubahnya memindahkan mesjid dari satu kampung ke kampung lain jika kampung yang lama tidak berkehendak lagi pada mesjid misalnya roboh hal tersebut dilihat dari kemaslahatan. Intisari sebuah ibadah wakaf adalah hasil atau manfaatnya, jika benda wakaf itu dijual lalu dibelikan benda lain yang jauh lebih bermanfaat sebagai benda wakaf, maka hukumnya boleh selama pahala diniatkan kepada pemberi wakaf yang semula. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual benda wakaf dengan tanpa izin serta alasan yang jelas dan hasil dari penjualannya digunakan untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
23
F. Metode Penelitian Metode menurut Peter R. Senn : “Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.” Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro”17 “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. “Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan tema yang dipilih oleh peneliti yaitu masalah tanah wakaf yang diperjualbelikan oleh nazhir menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti. 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:18 “Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.” 17)
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hlm. 24.
18
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.
24
Metode pendekatan ini dilakukan mengingat permasalahan diteliti menggunakan kaidah-kaidahhukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. Peneliti mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan mengenai wakaf yang diperjual-belikan oleh nazhir secara melawan hukum. 3. Tahap Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan guna memperoleh data yang mendukung untuk menyusun skripsi ini, yaitu : a. Penelitian Kepustakaan, mengkaji data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah masalah yang akan diteliti, sebagai bahan hukum primer adalah Al-Qur’an dan AlHadits sebagai landasan Hukum Islam dan peraturan perudangundangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan di dukung oleh bahan hukum sekunder yaitu seperti seperti karya-karya ilmiah sarjana, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan perwakafan. Semua ini untuk mencari landasan teoritis menambah kekurangan dalam data sekunder yang berkaitan dengan perwakafan. Bahan hukum primer yaitu internet, semua ini untuk mencari landasan teoritis menambah kekurangan dalam data sekunder yang berkaitan dengan perwakafan.
25
b. Penelitian lapangan, dilakukan melalui wawancara responden, ahli syariah, pendapat ulama dan para ahli hukum. 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. a. Studi Pustaka 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai ilmu hukum dan asas-asas hukum wakaf. 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. b. Studi Lapangan Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.
26
5. Alat Pengumpulan Data a.
Pengumpulan Data Penelitian
dilakukan
dengan
cara
mencari
dan
mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Tersier. b.
Pengolahan Data Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keteranganketerangan yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan larangan memperjual belikan benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
6. Analisis Data Menurut Soerjono Soekanto:19 “Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.” Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan 19
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982,hlm, 37.
27
kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V. 7. Lokasi Penelitian Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dilakukan pada lokasi sebagai berikut: a.
Perpustakaan Meliputi 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 2) Perpustakaan
Fakultas
Hukum
Universitas
Padjadjaran
Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung. 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl Tamansari No. 1 Bandung. b. Instansi Meliputi 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur
28
8. Jadwa Penelitian Tabel Jadwal Penelitian BULAN KE No
1.
KEGIATAN
maret
april
mei
2016
2016 2016 2016 2016
Persiapan/ Penyusunan Proposal
2.
Seminar Proposal
3.
Persiapan Penelitian
4.
Pengumpulan Data
5.
Pengolahan Data
6.
Analisis Data
7.
Penyusunan
Hasil
Penelitian Ke dalam Bentuk
Penulisan
Hukum 8.
Sidang Komprehensif
9.
Perbaikan
10.
Penjilidan
11.
Pengesahan
Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah
juni
Juli
29
