BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Karyawan merupakan status pekerjaan sekelompok manusia yang mempunyai kebutuhan pokok, baik fisik maupun non fisik, yang harus dipenuhi demi tercapainya kehidupan yang layak. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui dan memenuhi kebutuhan karyawan agar karyawan dapat terus bekerja. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya berupa pemberian gaji dan bonusnamun juga penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Salah satu cara yang sekarang ini mulai dilakukan perusahaan sebagai bentuk
penghargaan
kepada
karyawan
yaitu
melalui
program
yang
memungkinkan karyawan mendapat kesempatan dan hak untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut. Melalui program tersebut, karyawan akan merasa ikut memiliki (sense of belonging) pada tempat bekerja, sehingga karyawan akan termotivasi untuk memajukan perusahaan. Program tersebut dikenal dengan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau lebih dikenal dengan Employee Stock Ownership Program (selanjutnya disebut dengan ESOP). Peraturan yang mendukung kepemilikan karyawan atas saham Perseroan terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), yang pada intinya memungkinkan Perseroan untuk melakukan penawaran saham kepada karyawannya sendiri. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a disebutkan:
“Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa dalam hal karyawan telah memiliki saham maka akan dipersamakan statusnya sebagai pemegang saham sesuai dengan hak dan kewajibannya. ESOP merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan. ESOP juga secara tidak langsung bermaksud untuk mendorong karyawan lainnya untuk bekerja lebih giat atau termotivasi terhadap karyawan yang telah mendapatkan ESOP sehingga tujuan perusahaan untuk mendapat keuntungan lebih mudah dan lebih cepat tercapai.Program ESOP merupakan suatu program kepemilikan saham dimana perusahaan memberikan atau menjual sahamnya kepada karyawan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dengan jumlah yang terbatas. Tujuan dari pengadaan ESOP secara umum itu sendiri adalah sebagai berikut: 1 1. Memberikan penghargaan (reward) kepada seluruh pegawai, direksi, dan pihak-pihak tertentu atas kontribusinya terhadap meningkatnya kinerja perusahaan; 2. Menciptakan keselarasan kepentingan serta misi dari pegawai dan pejabat eksekutif dengan kepentingan dan misi pemegang saham, sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan usaha perusahaan; 1
Tim Studi Penerapan ESOP Etimen atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, StudiPenerapan Esop (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal, 2002), hlm 10.
3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan, sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan; 4. Menarik, mempertahankan, dan memotivasi (attract, retain, and motivate) pegawai kunci perusahaan dalam rangka peningkatan nilai bagi hasil (shareholders’ value); 5. Sebagai sarana program sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang, karena ESOP pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi yang didasarkan atas prinsip insentif, yaitu ditujukan untuk memberikan pegawai suatu penghargaan yang besarnya dikaitkan dengan ukuran kinerja perusaahn atau shareholders’ value. Selain mempunyai tujuan di atas, program kepemilikansaham oleh karyawan (ESOP) ini juga memerlukan berbagai biaya dalampelaksanaannya. Berikut ini adalah uraian mengenai teori manfaat dan biayadari program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) sebagai berikut: 2 a. Insentif untuk meningkatkan produktivitas. Berdasarkan teori ini, pemilikan karyawan atas saham perusahaan akan menjadi insentif bagi karyawan tersebut untuk bekerja lebih giat, sehingga meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat terjadi karena karyawan ikut memiliki saham perusahaan, maka kenaikan harga saham perusahaan akan memberikan gain bagi karyawan tersebut, dan karyawan termotivasi untuk meningkatkan harga saham perusahaan melalui peningkatan kinerja perusahaan. b. Mempertahankan karyawan. Umumnya program tersebut dikaitkan dengan status kepegawaian karyawan. Jika karyawan tidak lagi berkerja pada perusahaan, maka karyawan tersebut kehilangan haknya untuk ikut dalam program tersebut. Kondisi ini yang menyebabkan program tersebut digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan. 2
Rissanen, Eric, Stock based employee compensation/ a survey of the literature http://arc.hhs.se/download.aspx?Mediumld=248 (diunduh pada tanggal 20 November 2015 pukul 13.10).
c. Pendanaan. Pembayaran kepada karyawan yang dilakukan dengan saham pada dasarnya membuat karyawan membiayai kegiatan perusahaan. d. Perpajakan. Umumnya pelaksanaan program tersebut memberikan manfaat di bidang perpajakan oleh perusahaan dan karyawan. e. Dukungan terhadap manajemen. Manfaat ini berguna, misalnya ketika perusahaan sedang menghadapi hostile take-over. Karena umumnya karyawan lebih memihak manajeman daripada pemegang saham luar, maka jika mereka menjadi pemegang saham perusahaan, karyawan dapat menjadi pendukung keputusan yang diusulkan oleh manajemen. f. Kemudahan dari pemerintah. Di banyak negara, pemerintah mengeluarkan subsidi tertentu atau legislasi khusus dalam rangka mendorong penerapan program tersebut oleh perusahaan. Memperhatikan tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan ESOP diatas, terutama dalam hal perbaikan kualitas manajemen/karyawan dan penyelarasan kepentingan pemegang saham, maka dari pelaksanaan ESOP, khususnya perusahaan
yang
pernyataan
pendaftarannya
telah
dinyatakan
efektif
(Emiten/Perusahaan Publik), diharapkan akan menghasilkan peningkatan kinerja emiten atau perusahaan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia. 3 Berkembangnya ESOP di Indonesia tidak luput dari sejarah awal berkembangnya Employee Stock Ownership Programs (ESOPs) di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. 4 Di Indonesia sendiri praktek opsi saham ini telah dimulai ada sebelum tahun 1998 yang telah diterapkan oleh beberapa perusahaan non-publik, namun semakin berkembang setelah tahun 1998 setelah ada peraturan yang mengaturtentang penerapan opsi saham ini, yaitu yang dimuat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 53 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan PSAK). 3
Ibid, hlm 11. Agatha Niken Setyaningrum, Pengaruh Employee Stock Ownership Program (ESOP) Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pascasarjana, UB, 2011), hlm. 7. 4
Istilah “kompensasi” dalam PSAK ini mencakup semuaimbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemasok barang ataujasa.Pemasok mencakup pihak karyawan dan non-karyawan. Dalam transaksipemerolehan barang atau jasa, perusahaan dapat menempuh carakompensasi dengan menerbitkan instrumen ekuitas atau mengakui kewajibanyang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atauinstrumen ekuitas perusahaan. Untuk menarik karyawan berkualitas,
perusahaandapat
merancang
memberikan
instrumenekuitas
kepada
program
karyawan.
kompensasi
Demikian
dengan
juga,
untuk
mengembangkankemitraan usaha dengan para pemasok dan mitra bisnis, perusahaan dapatmenempuh cara yang sama. 5 Fenomena yang terjadi di Indonesia setelah diberlakukannya kompensasi sebagaimana yang diatur dan diakui dalam PSAK tersebut, khususnya untuk perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang terus meningkat jumlah perusahaan yang mengadopsi ESOP. 6 Hal tersebut membuktikan bahwa ESOP cukup mempengaruhi kemajuan perusahaan yang sudah melakukannya dan akhirnya mempengaruhiperusahaan lain untuk mengikuti jejak keberhasilan/kemajuan perusahaan tersebut. Program ESOP ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain denganmemberikan saham secara cuma-cuma (Stock Grant), menjual saham kepada karyawan, atau dengan memberikan opsi kepada karyawan untuk membelisaham perusahaan selama periode tertentu. Opsi saham karyawan adalah surat
kontrak 5
yang
memberikan
hak
pada
karyawan
untuk
membeli
PSAK No. 53 Tahun 1998. Siaran Pers Akhir Tahun Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam‐LK)Tanggal 28 Desember 2007, hlm 2 dan 20. 6
sahamperusahaan dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang denganharga
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya
atau
pada
saat
opsi
tersebutdiberikan. Harga yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut dikenal dengan istilah strike price. Dengan adanya selisih positif antara harga saham perusahaan dengan strike price di masa yang akan datang, maka karyawan akan mendapatkan keuntungan (dengan kata lain harta kekayaan dari karyawan dimaksud bertambah). Namun demikian, program pemberian opsi saham karyawan ini dalam penghitungan harganya harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan juga kepentingan karyawan dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka ESOP, antara lain: 7 1. Stock Grants (Pemberian Saham). 2. Direct Employee Stock Purchase Plans (program pembelian saham oleh karyawan). 3. Stock Option Plans (Program Opsi Saham/ESOP). 4. Employee Stock Ownership Plans. 5. Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs). Pelaksanaan ESOP di Indonesia tersebut kurang optimal karena belum terdapat peraturan yang mengatur secara spesifik, baik ditinjau dari aspek perseroan terbatas, pasar modal, perpajakan, maupun ketenagakerjaan.Selain itu, untuk perusahaan tertutup yang ingin melakukan program ini masih dibatasi dengan ketentuan penawaran umum mengingat belum adanya ketentuan khusus tentang ESOP. 7
Ibid, hlm 18.
Kepemilikan saham oleh karyawan telah berkembang dengan cepat di beberapa negara.Oleh karena itu, demi menunjang praktek manajemen sumber daya manusia dan menciptakan pasar modal yang teratur, diperlukan ketentuan yang lebih spesifik mengenai ESOP dalam ketentuan pasar modal Indonesia. Pemberian imbalan dalam rangka hubungan kerja yang seringkali meliputi pemberian hak untuk membeli saham (stock option) merupakan satu paket yang dibayar kepada baik para eksekutif maupun karyawan.Yang dimaksud dengan stock option adalah hak untuk membeli/memperoleh saham pada saat yang ditentukan dengan harga tertentu.Perusahaan yang mempunyai program ini memberikan hak opsi kepada karyawannya dengan beberapa syarat, seperti vesting period.Vesting period adalah saat kapan opsi tersebut dapat dilaksanakan karena semua persyaratan untuk melaksanakan opsi sudah dipenuhi atau saat mengeksekusi saham menjadi kepemilikan dari karyawan sepenuhnya.Pada saat opsi dilaksanakan, karyawan membeli saham yang dimasukkan dalam program stock option dengan harga di bawah harga pasar.Jika setelah beberapa waktu saham tersebut dijual dan jika harganya naik, maka keuntungan dari saham tersebut sudah direalisasikan. Dengan adanya keuntungan tersebut, maka karyawan tersebut akan mengalami pertambahan ekonomis yang mempengaruhi kekayaan karyawan tersebut. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak dikenakan atas setiap pertambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang mempengaruhi kekayaan Wajib Pajak tersebut. 8Penambahan ekonomis tersebut menjadi ukuran bagi Wajib Pajak tersebut untuk ikut memikul 8
Atep Adya Barata, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, (Jakarta: Visimedia, 2011),
hlm 21.
beban Pemerintah dalam menjalankan kegiatan rutin dalam kepentingan umum dan pembangunan. Penghasilan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 9: a. Penghasilan dari hubungan kerja atau perkejaan bebas; b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; c. Penghasilan dari modal; d. Penghasilan lain-lain, seperti: hadiah, dan lain-lain. Kompensasi kinerja karyawan dalam bentuk opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada waktu tertentu dengan harga tertentu merupakan suatu hal yang jamak dewasa ini.Dari sisi pajak, terdapat permasalahan mengenai perlakuan pajak atas imbalan tersebut.Berdasarkan kajian dari OECD Tax Policy Studies tahun 2005 dengan tema The Taxation of Employee Stock Options, terdapat empat isu yang berkembang mengenai ESOP. Yang pertama adalah kualifikasi penghasilan (penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan dari modal), jenis pajak yang dikenakan (Pajak Penghasilan, Pajak atas Capital Gain, atau Kontribusi Jaminan Sosial), saat pemajakan (pemberian, pelaksanaan atau pelepasan saham), dan perlakuan pada tingkat pemberi (apakah bisa mengurangi penghasilan atau tidak). 10Oleh karena itu penting untuk mengkaji penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikan saham bagi karyawan pada PT. Terbuka. 9
Ibid, hlm 22. Ramzil Huda, “Pajak Atas Kompensasi Opsi Saham Karyawan”, https://ramzilhuda.wordpress.com/2014/04/09/pajak-atas-kompensasi-opsi-saham-karyawan/ (diakses pada tanggal 04 Desember 2015, pkl. 18:39) 10
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, di dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana penerapan Pajak Penghasilan terhadap Kepemilikkan Saham Bagi Karyawan pada PT Terbuka.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Apa saja yang menjadi aspek hukum organisasi pada PT Terbuka? 2. Bagaimana sistem kepemilikkan saham bagi karyawan pada PT Terbuka? 3. Bagaimana penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikkan saham bagi karyawan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebagai mata kuliah pembulat studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun disamping Tujuan diatas terdapat tujuan-tujuan lainnya yaitu: a. Untuk mengetahui aspek hukum organisasi pada PT Terbuka. b. Untuk mengetahui sistem kepemilikkan saham bagi karyawan pada PT Terbuka. c. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikkan saham bagi karyawan.
2. Manfaat Penelitian Sementara yang diharapkan menjadi manfaat dalam penelitian ilmiah ini adalah : a. Secara teoritis Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan isi substansi penulisan skripsi ini, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang penerapan program kepemilikkan saham bagi karyawan dan pengenaan pajak penghasilan terhadap program tersebut. b. Secara praktis Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis dan seluruh organ perusahaan yang menerapkan program kepemilikkan saham bagi karyawan, baik RUPS, Direktur, dan yang lainnya.
D. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui keaslian penulisan, penulis sebelumnya melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.Dalam penelusuran yang dilakukan, ditemukan salah satu penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Alumni Fakultas Hukum USU terkait dengan kepemilikan saham yang berjudul Aspek Yuridis Kepemilikan
Saham Bagi Karyawan Pada Perseroan Terbuka oleh Andrew J. Tarigan, tahun 2010. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji aspek hukum Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji penerapan pajak terhadap kepemilikan saham karyawan (ESOP) dalam Perseroan Terbatas Terbuka. Pusat dokumentasi dan informasi hukum/perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa tidak ada judul yang sama. Surat tersebut dijadikan dasar bagi Ibu Windha, S.H, M.Hum dan Bapak Ramli Siregar, S.H, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk menerima judul yang diajukan oleh penulis karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan judul-judul skripsi lain yang terdapat di lingkungan perpustakaan Fakulltas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apabila dikemudian hari terdapat judul yang sama atau telah tertulis orang lain dalam tingkat kesarjanaan sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penulis.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan (PKSK) Organization for Economic Cooperation and Development (selanjutnya disebut dengan OECD) menjelaskan bahwa stock option adalah instrumen keuangan yang menjelaskan mengenai hak untukmembeli aset yang pasti dengan harga yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan (predetermined
period)yaitu pada suatu saat antara predetermined period untuk opsi model Amerika atau akhir dari predetermined period untuk opsimodel Eropa. Jangka waktu dari stock option ditetapkan dengan empat keadaan waktu yaitu : saat diberikan (granting), saat ditetapkan (vesting), saat dilaksanakan(exercise) dan saat penjualan (sale) saham yang diperoleh. Employee Stock Option adalah opsi yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepadakaryawannya sebagai kompensasi untuk pekerjaannya. Acuan (Underlying-assets)dalam opsi tersebut adalah saham perusahaan itu sendiri. 11 Mayoritas kasus yang ada harga pelaksanaan(exercise price)adalah sama dengan
harga
saham
yang
tercatat
(underlying
stock)saat
saham
diberikan(granting). Opsi saham karyawan (Employee Stock Option)biasanya tidak bisa diperdagangkan dantidak dapat dialihkan pada saat ini. Untuk kegunaan pajak, Opsi saham karyawan (Employee Stock Option)mungkin menguntungkan dari perlakuan khususdibandingkan dengan kompensasi tunai secara umum. Peraturan pajakbiasanya menetapkan kondisi khusus. Jika kondisi ini dijumpai, program opsi saham (stock option plan) dinamakan kompeten (qualified). 12 Manajemen usaha perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen negara lain, khususnya negara-negara yang telah maju perkembangan manajemen usahanya. Salah satu praktek tersebut adalah diperkenalkannya suatu program kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.Program tersebut dikenal dengan Program Kepemilikkan Saham bagi Karyawan (selanjutnya disebut dengan PKSK), dalam 11
Arief Endika Sulistyanto Putro, Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Employee Stock Option Plan ( ESOP ), ( Tesis, Fakultas Ekonomi Program Magister Akuntansi, 2009), hlm. 15. 12 Ibid
bahasa Inggris dikenal dengan Employee Stock Ownership Programme (ESOP).Program tersebut merupakan program kepemilikan karyawan atas saham perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan sense of belonging (rasa saling memiliki) sehingga mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Pelaksanaan ESOP di Indonesia dilakukan melalui program alokasi khusus bagi karyawan (employee stock allocation/ESA), program pemberian bonus dalam bentuk saham (share bonus plan), dan program pemberian opsi atas saham (stock option plan). 13 Tujuan pengadaan ESOP antara lain adalah memberikan penghargaan (reward) kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan dalam peningkatan kinerja perusahaan, menciptakan keselarasan kepentingan antara pihak karyawan dan pihak pemegang saham, meningkatkan motivasi dan komitmen
karyawan
dalam
meningkatkan
produktivitas,
menarik
dan
mempertahankan karyawan kunci dari perusahaan, dan sarana bagi sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi bisnis perusahaan jangka panjang. 14 Pelaksanaan praktik ESOP di Indonesia, menurut Tim Studi Penerapan ESOP Pasar Modal Indonesia–Bapepam memiliki dua peraturan pokok, yaitu: Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang mengatur bahwa pegawai mendapat prioritas dari penjatahan sampai dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah penawaran umum. Kemudian, Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek 13
Christian Herdinata, Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Employee Stock Ownership Program, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm 78. 14 Ibid.
Terlebih Dahulu (HMETD) yang mengatur bahwa emiten atau perusahaan publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar dan jika dalam jangka waktu tiga tahun penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5% dari modal disetor. 2. Pajak Penghasilan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 15Adapun fungsi dari Pajak yaitu 16: a. Fungsi Budgetair Merupakan fungsi utama pajak yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. b. Fungsi Regulerend Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. 15
Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (REV), (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm 2 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan; Edisi 3, (Jakarta:Granit, 2005), hlm 29.
16
Jenis-jenis pajak terdiri atas bebarapa pengelompokkan,antara lain 17: 1. Berdasarkan golongan, yaitu: a. Pajak langsung. b. Pajak tak langsung. 2. Berdasarkan sifat, yaitu: a. Pajak Objektif. b. Pajak Subjektif. 3. Berdasarkan pemungut, yaitu: a. Pajak Pusat. b. Pajak Daerah. Pajak Penghasilan adalah Pajak atas penghasilan berupa upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri yang pengenaannya dengan sistem pemotongan (withholding system) oleh pemotong pajak yang membayarkan penghasilan tersebut. 18 Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat apabila ditinjau dari sifatnya dan dikategorikan sebagai pajak subjektif apabila ditinjau dari pengelompokannya. Dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya. 19
17
Tony Marsyahrul, Op.Cit, hlm 5. Pasal 21 UU Pajak Penghasilan 19 Waluyo, Perpajakan IndonesiaPembahasan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 87. 18
Sejarah perkembangannya mencatat bahwa, UU PPh ini telah mengalami beberapa kali perubahan dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 10 tahun 1994, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Penjelasan Pasal 1 UU PPh, dijelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan atau tambahan ekonomis dari pekerjaan yang dilakukannya. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak dalam UU PPh. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak atau bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak mulai dan berakhir pada tahun pajak. Berdasarkan UU PPh, istilah tahun pajak berarti tahun kalender. 20 Pengenaan pajak penghasilan tidak semuanya dikenakan dari objek pajak yang sudah berupa penghasilan, tetapi dengan berbagai alasan seperti kemudahan, kepraktisan, atau alasan adanya kemampuan maka pengenaan pajak penghasilan dapat dikenakan pada saat terjadinya transaksi penjualan bahkan pada saat terjadinya transaksi pembelian. 20
http://ind-blog.pnblawfirm.com/subjek-pajak-indonesia/,diakses tanggal 15 September 2015, pkl 14.00 WIB
3. Perseroan Terbatas Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kita jumpai perusahaanperusahaan yang melakukan kegiatan usaha.Perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk Perusahaan Komoditer, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya.Dari beberapa bentuk perusahaan tersebut, yang paling banyak digunakan adalah perusahaan berjenis Perseroan Terbatas.Adapun istilah Perseroan Terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan Company Limited by Shares, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan Aktiengesellschaft dan di Perancis disebut dengan Societe Anonyme. 21 Perseroan Terbatas saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT) dengan 16 bab dan 161 pasal. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 1 UU PT yaitu: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian perseroan terbatas tersebut, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu 22:
21
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 47. 22 Ibid, hlm 33.
a. Merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut dengan AD Perseroan). b. Didirikan berdasarkan perjanjian perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian. c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (rechtsper soon, legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas, yaitu adanya organisasi yang teratur, adanya kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, adanya tujuan tertentu. 23 Selain itu, terdapat unsur-unsur yang menandakan bahwan perusahaan tersebuut adalah suatu perseroan terbatas, antara lain, yaitu: 24 1. Merupakan suatu badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha, memiliki modal dasar; 4. Memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang. 23
Pasal 31 UUPT. Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakart : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.7 24
Adapun beberapa persyaratan sahnya suatu Perseroan Terbatas antara lain, yaitu: a. Didirikan oleh 2 orang atau lebih; b. Pendirian dalam Akta Notaris; c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia; d. Setiap pendiri wajib mengambil saham; e. Pendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT 2007, Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan menjadi empat (4), yaitu: 25 1. Perseroan Tertutup Ciri-ciri Perseroan Tertutup adalah: a. Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, hanya terbatas pada orang-orang di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang lain. b. Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD Perseroan, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD Perseroan, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya. c. Sahamnya juga atas nama orang-orang tertentu secara terbatas Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan perorangan. 2. Perseroan Publik Pasal 1 angka 8 UUPT berbunyi Perseroan publik adalahperseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. 25
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38
3. Perseroan Terbuka Perseroan terbatas merupakan subyek hukum sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur badan hukum, unsur-unsur yang menandai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 31 ayat (1) UU PT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 98 UU PT), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b UU PT), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 angka 2 UU PT). Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peratuaran perundangundangan di bidang pasar modal.Berbadan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari persekutuan ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham. 4. Perseroan Group Ciri-cirinya Perseroan Group adalah: a. Terdiri atas sejumlah bahkan beratus perseroan sebagai perseroan anak. b. Terdiri atas sejumlah beratus perseroan sebagai perseroan Holding.
F. Metode Penelitian Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 26Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis Peter Mahmud Marzuki,penelitian 26
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1986), hlm.7.
hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan. Metode penelitian yang dipakai dapat dipakai dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
yang
dilakukan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
Perundang-undangan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penulisan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yakni penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikkan saham bagi karyawan pada PT Terbuka di Indonesia. 2. Data Penelitian Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama.Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial.
Data Penelitian tersebut antara lain : a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 4. Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 5. Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. b. Bahan hukum sekunder, berupa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 3. Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga mengambil informasi dengan menggunakan media elektronik yaitu internet. 4. Analisis Data Pada penelitian hukum normative, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.Sistemasisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum
tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Pengelolaan data yang digunakan oleh penulis adalah pengolahan data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
G. Sistematika Penulisan Pada dasarnya sistematika penulisan adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan skripsi sehingga mudah untuk mencari hubungan antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yaitu rangkaian beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan atau berhubungan untuk terjadinya suatu hal. Skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Bab I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar enulisan, pokok permasalahan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II akan membahas aspek hukum organisasi pada PT terbuka. Bab ini merupakan penjabaran permasalahan pertama penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum PT Terbuka, bagaimana struktur organisasi perusahaan, pengelolaan dan pengawasan PT Terbuka dan kedudukan karyawan pada PT Terbuka.
Bab III membahas kepemilikan saham bagi karyawan. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai sejarah dari kepemilikan saham bagi karyawan, jenis-jenis kepemilikan saham bagi karyawan, bagaimana kepemilikkan saham bagi karyawan pada PT Terbuka serta apa tujuan dari adanya kepemilikkan saham bagi karyawan tersebut. Bab IV menjelaskan penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikan saham bagi karyawan. Bab IV ini diawali dengan apa saja hal-hal yang menjadi aspek-aspek pajak penghasilan, tujuan dari pengenaan pajak penghasilan terhadap kepemilikan saham bagi karyawan dan bagaimana penerapan pajak penghasilan terhadap kepemilikkan saham bagi karyawan tersebut. Bab V merupakan kesimpulan dan saran.Bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang merupakan intisari bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk Penerapan program kepemilikkan saham bagi karyawan pada PT Terbuka dan pengenaan pajak penghasilan terhadap kepemilikkan saham bagi karyawan.
