BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Istilah hukum humaniter berasal dari hukum perang dimana hukum perang bertujuan untuk1: 1. Melindungi
baik
kombatan
maupun
non-kombatan
dari
penderitaan yang tidak perlu. 2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh. 3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian. 4. Membatasi kekuasaan pihak berperang. Beberapa sarjana mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perang. Lauterpacht secara singkat menyatakan: “Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare”.2 Definisi yang lebih panjang diberikan oleh Starke: “The laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict”.3 Prof. Nochtar Kusumaatmadja memberikan pembagian hukum perang4, yaitu:
1
Haryomataram, Hukum Humaniter, (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm 3 H. Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, vol. 11, 1955, hlm. 226 3 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Bambang Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 585. 4 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, 1979, hal. 12. 2
1
1. Jus ad bellum adalah hukum tentang perang yang mengatur dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata. 2. Jus in belloadalah hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi dua, yaitu: a) Yang mengatur cara dilakukannya perang. b) Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Perang Dunia Pertama ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia.Berjuta-juta orang, baik militer maupun sipil menjadi korban. Mengingat bahwa perang dilakukan dengan persenjataan yang lebih modern akan mengakibatkan malapetaka yang lebih besar lagi, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha sekuatkuatnya untuk menghapuskan perang atau setidak-tidaknya memperkecil kemungkinan timbulnya perang. Salah satu usaha tersebut adalah dengan membentuknya Kellog-Briand Pact atau juga sering disebut Paris Pact tahun 1928.Secara resmi perjanjian ini disebut Treaty for the Renunciation of War.Dimana didalam pendahuluan dari perjanjian ini terdapat pernyataan penolakan atau tidak mengakui perang sebagai alat politik nasional, dan para anggotanya sepakat akan mengubah hubungan antara mereka hanya dengan damai.5 Suasana anti perang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang, salah satu bidang diantaranya ialah hukum perang.Karena masyarakat internasional tidak menginginkan perang atau timbulnya perang, maka istilah
perang
sejauh
mungkin
dihindari.Walaupun
terdapat
sikap
masyarakat internasional yang ingin menghindari perang, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi pertikaian senjata.Hal ini memicu mulai diperkenalkannya istilah baru menggatikan hukum perang yaitu Laws of Armed Conflict. 5
Haryomataram, op. cit.
2
Sesudah perang dunia II, usaha untuk mengatur perang didesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kekejaman perang.Pada penyusunan-penyusunan konsepsi-konsepsi berikut asas perikemanusiaan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya pengaruh ini dapat kita lihat dari resolusi-resolusi PBB6, yaitu: 1. Didalam resolusi Majelis Umum No. 2444 tahun 1968, Majelis mengakui perlunya menerapkan asas-asas humaniter dalam sebuah pertikaian senjata. 2. Didalam Resolusi No. 2675 tahun 1970 antara lain dikatakan: Fundamental human rights, as accepted in international law laid down in international instruments, continue to apply fully in situation of armed conflict. Melihat perkembangan tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila istilahnya Laws of armed conflict juga mengalami perubahan. Didalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru yaitu International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict.Dengan demikian munculah istilah baru yang menunjukkan pengaruh asas humaniter dalam penyusunan hukum yang mengatur pertikaian bersenjata.Namun karena dianggap terlalu panjang maka istilah tersebut sering disingkat menjadi International Humanitarian Law. Hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional yang biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Berikut akan dijabarkan sumber-sumber yang dianggap sebagai sumber utama dari hukum humaniter7, yaitu: 6
Mustaq Hussein, New Developments in International Humanitarian Law :The Protocols of 1977, (Makalah disampaikan pada First Asian Seminar on Humanitarian Law, Kuala Lumpur, 1978), hlm. 11-12. 7 Kushartoyo BS, ed., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005) hal. 45-51.
3
1. Konvensi-konvensi Den Haag 1909 Konvensi-konvensi ini dihasilkan dalam konferensi Perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899 yang kemudian disempurnakan dalam konferensi ke-2 pada tahun 1907.Rangkaian konvensi tersebut dikenal dalam sebutan “Hukum Den Haag”. Hukum tersebut mengatur alat dan cara berperang. Konvensi Den Haag tahun 1907 mengahasilkan 13 konvensi dan 1 deklarasi, antara lain: a. Convention I for the Pacific Settlement of Distibutes. b. Convention II respecting the limitation o the employment of force for the recovery of Contract Debts. c. Convention III relative of the opening of hostilities. d. Convention IV respecting the laws and costoms of War on Land. e. Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers Persons in case of War on Land. f. Convention VI respecting to the Status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of hospitalities. g. Convention VII relating to the Convention of Marchant Ships into War Ships. h. Convention VIII relating to the Lying of Automatic Submarine Contact Mines. i. Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War. j. Convention X for the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention. k. Convention XI relative to the Certain Restrictions with regard to the exercise of the Right of Capture in Naval War. l. Convention XII relative to the Creation of an International Prize Court. m. Convention XIII concerning the Right and Duties of Neutral Powers in Naval War.
4
n. Declaration XIV Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives from Ballons. 2. Konvensi – konvensi jenewa 1949 Konvensi – konvesi jenewa 1949, yang juga disebut konvensi – konvensi Palang Merah, terdiri dari empat buku, yaitu: a) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat. b) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam. c) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang. d) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orangorang Sipil di Waktu Perang. Berbeda hukum Den Haag yang mengatur alat dan cara berperang, hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang. 3. Protokol Tambahan 1977 Protokol tambahan ini menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949.Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Protokol tambahan 1977 terdiri dari dua protokol, yaitu : a) Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional, yaitu perang/konflik bersenjata antar negara. b) Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak.
5
Protokol Tambahan II ini menambah ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa. Kemudian tahun 2005 ditambah lagi satu protocol, yaitu: Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). Selain konvensi-konvensi tersebut diatas, masih banyak konvensi yang juga dapat disebut sebagai sumber Hukum Humaniter, antara lain: 1) 1925 Geneva Protocol for the prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous of the Gasses, and of Bactriological Metods of Warfare. 2) 1954 First Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict. 3) Convention on the Prohibition of Military or other Hostile use of Environmental Modification Techniques (Enmod Convention 1976). 4) Convention on the Prohibition or Restrictions on the use of Certain Conventional Weapons which Weapons which may be deemed do be excessively injurious or to have indiscrimate effects (1980 Convention Weapons Convention). 5) Convention of the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and used of chemical Weapons and their or Destruction (CCW). 6) 1995 Protocol on Blinding Laser Weapons. 7) 1997 Ottowa Convention on the Prohibitions of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel mines and on their Destruction. 8) 1999 Second hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event Conflict.
6
Definisi dari konflik bersenjata atau Armed conflict itu sendiri telah dicoba untuk diberikan agar terdapat acuan yang jelas untuk menerapkankonvensi – konvensi dan traktat – traktat hukum humaniter di atas. Salah satu definisi konflik bersenjata diberikan pada Tadic jurisdiction Decision8, yaitu: “an armed conflict exists whenever there is resort to armed forces between
states or protraction armed violence between
governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state” Sedangkan definisi yang diberikan oleh Common Article 2 dari konvensi Jenewa 19499, adalah: ”any difference arising between two states and leading to the intervention of armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a stae of war” Dari definisi konflik bersenjata tersebut, terdapat dua kategori konflik bersenjata yang diatur di dalam konvensi jenewa 1949, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non – internasional. Yang akan jadi pokok permasalahan adalah konflik bersenjata non – internasioanal yang diatur di dalam Common Article 3 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur lebih lanjut mengenai konflik bersenjata non – internasional. Article 1 dari Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 memberikan lingkup keberlakuan dari Protokol tersebut terhadap setiap konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Negara anggota angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang bertindak di bawah suatu
8
The Prosecutor v. Dusko Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal Jurisdiction), No. IT – 94 – 1 – AR72, (ICTY, 1995), para. 70,http://www.un.org/icty/tadi/appeal/decision – e/51002. htm, diakses 8 oktober 2007. 9 Common Article 2 of the Geneva Convention 1949.
7
perintah yang menguasai daerah tertentu dari wilayah tersebut yang menginginkan kelompok tersebut untuk melaksanakan operasi militer.10 Definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata non–internasional di atas sering kali tidak memberikan suatu hasil yang memuaskan.Hal ini terjadi dikarenakan para penyusun dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 ingin memberi suatu peraturan yang kaku terhadap ruang lingkup dari konflik non-internasioanl.11 Salah satu konflik bersenjata non–internasional yang terjadi beberapa tahun belakang ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Dengan berpedoman pada laporan tersebut, maka Dewan Keamanan PBB mulai menjalankan perannya sebagai suatu Badan Internasional yang bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.12 Dari penguraian singkat tentang hukum humaniter, konflik bersenjata yang terjadi di Libya, peran organisasi regional dan organisasi internasional dapat dibahas mengenai penerapan dari hukum humaniter terhadap konflik bersenjata di Libya. Konflik di Libya di awali dari ketidak puasan warga Libya terhadap kepemimpinan Khadafi yang sudah berkuasa 41 tahun. Rakyat Libya pun meminta Khadafi turun karena sudah dianggap terlalu lama berkuasa dan sering otoriter pemerintahannya. Namun Presiden Moamar Khadafi tidak ingin memenuhi kehendak rakyatnya tersebut sehingga rakyat yang mulai kehilangan kesabaran dan mulai menggelar aksi demo di jalan-jalan. Kelompok pro Khadafi pun mulai menyerang para demonstran dan membunuhnya di jalan-jalan. Resolusi PBB yang dikeluarkan malah semakin membuat situasi di Libya memanasnya dan dengan dalil ingin melindungi rakyat Libya yang 10
Artikel 1 dari Potokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977. Derek Jinks, The Temporal Scope of Application of International humanitarian Law Comtemporary Conflicts, (Cambridge : International humanitarian Law Research Initiative, 2003) http://www.ihlresearch .org. ihl–pdfs–Session3.pdf, diakses 8 oktober 2007. 12 Malcolm D. Evans, Blackstone’s International Law Documents, dalam “Charter of the United Nations 1945 (art. 24), “(London: Blackstone Press, 2001), hlm. 12. 11
8
dibantai oleh grup pro Khadafi, lalu akhirnya Amerika dan sekutu menyerang Libya. Serangan ini malah menimbulkan korban dari warga sipil, sehingga terlihat jelas telah terjadi pelanggaran hukum humaniter dalam penyelesaian konflik di Libya tersebut.Oleh karenanya, penulis membuat skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya.
B. Pokok Permasalahan 1. Apakah Protokol Tambahan II dari konvensi Jenewa tahun 1949 dapat diterapkan pada konflik bersenjata yang terjadi di Libya? 2. Apakah yang menjadi dasar kewenangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional untuk ikut menyelesaikan suatu konflik bersenjata non-internasional?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui: 1. Penerapan Protokol Tambahan II dari konvensi Jenewa tahun 1949 pada konflik bersenjata yang terjadi di Libya. 2. Dasar kewenangan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional untuk ikut menyelesaikan suatu konflik bersenjata noninternasional.
D. Metode Penelitian Penulisan karya tulis ilmiah ini termasuk salah satu kegiatan penelitian hukum.Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.Penelitian hukum dapar dibedakan menjadi penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosio-empiris.
9
Penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian normative atau penelitian perpustakaan.Penelitian perpustakaan ini menggunakan bahanbahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic dari karya tulis ini. Data-data berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka tersebut yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu informasi atau keterangan yang akan membantu dalam memberikan pemahaman terhadap karya tulis ilmiah ini. Tipe bentuk deskriptif-analitif.Tipe penelitian deskripsi adalah penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu dengan tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
E. SISTEMATIKA PENULISAN Pada bagian ini akan diberikan suatu gambaran secara garis besar isi dari karya tulis ilmiah ini yang akan dijelaskan secara sistematis. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bagian/bab dimana masing-masing dari bagian/bab tersebut akan dijelaskan secara garis besar dibawah ini:
BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini akan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode dan sistematikan penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUMANITER Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penerapan atuaran-aturan hukum humaniter padakonflik bersenjata non-internasional didalam Protokol Tambahan II dan dijabarkan latar belakang dari diaturnya konflik nonninternasional didalam Protokol Tambahan tersebut.
BAB III TINJAUAN UMUM NEGARA LIBYA
10
Pada bagian ini akan berisi pemaparan mengenai perang di Libya dan peran dariPerserikatan Bangsa-bangsa (PBB) didalam penyelesaian suatu konflik bersenjata sesuai dengan piagam PBB dan pemaparan terhadap penerapan dari peran tersebut didalam kasus-kasus konflik bersenjata.
BAB IV PERAN DAN FUNGSI DARI PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA Pada bagian ini merupakan analisis permasalahan yang penulis ajukan di Bab 1 skripsi ini.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bagian ini akan berisi kesimpulan-kesimpulan berupa jawaban dari pokok permasalahan dari karya tulis ilmiah ini berikut dengan saran-saran yang diperoleh setelah penulis melakukan penelitian melalui bahan pustaka terhadap topik yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.
11
