1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Hal
ini
menjadi
pertimbangan
bagi
mereka
dalam
membeli
atau
mengkonsumsinya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntut untuk labih teliti dan jeli. Meski demikian, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera.1 Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses 1
Ari Fatmawati, http://www.halalguide.info/2009/06/27/kehalalan-produk-pangan-dalamkemasan/ 23 april 2013
1
2
pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mensikapi produk pangan dalam kemasan yang belum teruji
dalam
pengujian/pemeriksaan.
Laboratorium,
Lukmaanul
Hakim
memposisikannya sebagai barang yang mutasyaabihat. Pendapatnya ini didasarkan pada hadis:
ﻘﹶﻰﻦﹺ ﺍﺗ ﻓﹶﻤ،ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺮﻴ ﻛﹶﺜﻦﻬﻠﹶﻤﻌ ﻻﹶ ﻳﺎﺕﺒﹺﻬﺘﺸ ﻣﺭﻮﺎ ﺃﹸﻣﻤﻬﻨﻴﺑ ﻭﻦﻴ ﺑﺍﻡﺮﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺤ ﻭﻴﻦﻼﹶﻝﹶ ﺑﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻡﹺﺮﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻗﹶﻊ ﻭﺎﺕﻬﺒﻲ ﺍﻟﺸ ﻓﻗﹶﻊ ﻭﻦﻣ ﻭ،ﻪﺿﺮﻋ ﻭﻨﹺﻪﻳﺪﺃﹶ ﻟﺮﺒﺘ ﺍﺳ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎﺕﻬﺒﺍﻟﺸ Artinya : Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samarsamar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. “.(H.R. Muslim).2
Pembangunan dan perkembangan, perekonomian umumnya dan kususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfa’at bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi sampai pelosok tanah air. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, maka semakin luas alur keluar dan masuknya barang dan jasa 2
Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd- Al-‘Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Bandung: Mizan Media Utama , 2002), 517
Shahih Muslim,(
3
melintasi batas-batas Negara. Hal ini mempermudah masyrakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.3 Kondisi demikian telah memberi banyak manfa’at konsumen, namun di sisi lain konsumen menjadi objek aktifitas bisnis para pelaku usaha mengharamkan keuntungan sebesar-besarnya baik dengan peromosi maupun penjualan yang sering merugikan konsumen. Perhatian
terhadap
perlindungan
konsumen
sangat
diperlukan
mengingat setiap orang pada suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.4 Patut disukuri kini di Indonesia telah memiliki undang-undang yang yang mengatut tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen. UU ini disyahkan BJ Habibie prisiden peralihan pada saat itu.5 Dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumen olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah 3
Neni Sri Imaniaty, Hukum Ekonomi Islam, bandung, mandar maju, 2002,161 Ibid: 162 5 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 13 4
4
keagamanya, yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keterangan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji telebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dan serta merta mengklaim produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalan yang ditentukan.6 Selama ini, masyarakat konsumen Muslim memerlukan kepastian hukum halal terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen.7 Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Namun dalam praktik pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada 6
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , Sinar Grafika, 1999. 7 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Makalah Label Halal, (Jakarta Pustaka Pelajar,2002),1.
5
pemeriksaan dan pengujian, sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya.8 Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa: “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal. Selanjutnya, pada pasal yang sama point c disebutkan bahwa: “konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hal ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan ijin melakukan labeling halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu.
8
http://iliketehcno-music.blogspot.com/2011/03/pengertian-pandangan-hidup-dan-ideologi. 13 april 2013.
6
Berdasarkan berbagai peraturan pemerintah di atas, terdapat 2 tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, yang oleh penulis disebut sebagai sertifikasi dan labelisasi. Penyebutan ini digunakan untuk mempermudah penyebutan atas suatu prosedur.9 Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tatanan masyarakat dan hukum yang baik, dan terjadi keseimbangan` antara produk dan konsumen yang baik, sehingga tercipta suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahtraan masyrakat Indonesia. Sehubungan dengan uraian di atas Islam telah mengajarkan setiap perbuatan merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang dan /atau jasa. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman: Artinya : hai orang–orang yang beriman, jangaanlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengann jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.10
Dalam ayat tersebut secara jelas Allah mensyariatkan bahwa transaksi ekonomi dalm rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang 9
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 10 Al-Qur’an dan terjemahan nya, Toha Putra, (semarang, 1989), 107
7
baik dan benar, yaitu harus mererakan, dan cara-cara yang batil dilarang oleh agama. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.11 Islam melarang produk-produk dibawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli : 1. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat. 2. Penimbunan dan pemanipulasian harga. 3. Penjual barang palsu atau rusak. 4. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualaan. 5. Membeli barang-barang curian. 6. Larangan mengambil bunga atau riba.12 Dengan demikian membuktian Islam agama yang universal, karena mengatur segala kebutuhan dan kegiatan manusia, tak kecuali dalam hal muamalah, misalnya perekonomian dan bisnis dengan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah. Kalau kita berbicara tentang konsumen, pada mulanya tidak mengenal suku bangsa. Namun kita sebagai umat Islam hendaklah dapat memiliki produkproduk mana yang aman dikonsumsi oleh muslim. Dengan kata lain, ada legilitas. Misalnya hak konsumen dalam kebersihan, kesehatan keamanan, juga kehalalan. Karena dalam Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik 11 12
Rafi Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, 72 Ibid, 73-75
8
merupakan perintah agama hukumya adalah wajib, sebagai mana denga firman Allah: Artiny : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al Baqarah 2: 168 ) 13 Ayat di atas juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah, sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal di pandang sebagai mengikuti ajaran setan, karena mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.14 Namun kalau kita bicara tentang hukum dan aturan mainnya secara logika fiqih, memang agak sedikit berbeda pendekatannya. Pertama, bahwa dalam tata hukum Islam kita memiliki aturan bahwa dasar dari segala sesuatu adalah halal. Kalau kita meminjam logika label halal, akan tertanam di benak masyarakat bahwa yang halal hanya yang ada label halalnya saja, sedangkan yang tidak ada label halalnya hukumnya menjadi haram.
13
Departemen Agama RI, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majlis, (Jakarta:Ulama Indonesia, 2003), 2 14 Ibid, 3
9
Kaidah fiqhiyah yang bisa kita terapkan adalah bahwa pada dasarnya segala jenis makanan itu halal. Al-ashlu fil asy-yaa'i al-ibahah (
ﺻْﻞُ ﻓِﻰ ا ﻟْﺄَ ﺷْﯿَﺎ
َ ِ( )اﻟْﺈِ ﺑَﺎ ﺣَﺔhukum dasar segala sesuatu adalah halal). Maka semua makanan itu pada dasarnya halal. Hukumnya baru berubah menjadi haram setelah ada sebuah penyelidikan yang memastikan bahwa makanan itu mengandung unsur haram. Tidak bisa hanya dengan menggunaan asumsi. Sekedar menghindari dari mengkonsumsi produk yang belum berlabel halal, tentu baik. Tapi kalau sampai memvonis haram, tentu juga tidak bisa dibenarkan. Masalah ini berbanding terbalik dengan masalah faraj wanita, di mana hukum dasarnya adalah haram, sebagaimana kaidah fiqih: a.
Al-ashlu fil abdhaa'i at-tahrim (
ِ( ) اَ ﻟْﺄَ ﺻْﻞُ ﻓِﻰ اﻟﻌَﺒْﻀَﺎ ءِ اﻟْﺘَﺤْﺮِ ﯾْﻢhukum
dasar dari kemaluan wanita adalah haram) Pengertiannya adalah bahwa seluruh kemaluan wanita itu haram untuk disetubuhi, kecuali yang telah ditetapkan kehalalannya. Misalnya dengan jalan pernikahan. Kemudian, hukum dasar yang sudah ada itu tidak bisa begitu saja berubah menjadi haram, hanya berdasarkan asumsi. Kaidah fiqihnya demikian:
Al-Yaqiinu la yazuulu bisy-syakk (
ِ) اَ ﻟﯿَﻘِﯿْﻦُ ﻵ ﯾَﺰَ الُ ﺑِﺎ ﻻ ﻟﺸﱠﯿْﺊ. sesuatu hukum
yang didasari pada sesuatu yang meyakinkan tidak bisa diubah hukumnya hanya berdasarkan keraguan.
10
Tapi lepas dari masalah cara menyimpulkan hukum, tidak ada salahnya buat kita untuk menghindarkan diri dari mengkonsumsi produk yang belum berlabel halal. Paling tidak, sebagai sikap wara' (hati-hati) atas sesuatu yang belum pernah dilakukan penyelidikan atasnya. Asalkan jangan sampai kita mengeluarkan vonis haram kepada suatu produk yang tidak berlabel halal. Kecuali setelah dipastikan lewat penelitian bahwa produk itu mengandung unsur yang haram.15 Sebagai konsumen yang menduduki perangkat mayoritas, umat Islam harus melindungi bahan-bahan makanannya dari bahan pencemaran bahanbahan haram, baik bahan utamanya maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya. Karena bagaimanapun masalah halal lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi bisnis, politik, stabilitas, dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya. Oleh karena itu maka pemerintah bersama dengan ulama atau pemuda agama Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, produksi dan pengedaran makanan serta minuman.16
15
Ahmad Sarwat, Lc, http://www.rumahfiqih.com/m/x.php?id=1158219486&=haramkahyang-tidak-berlabel-halal.htm 22 april 2013 16 Departemen agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta, 2003, .2
11
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama Zu’ama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (ifta) yang senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obatobatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis.17 Dengan adanya kejelasan label halal ini diharapkan konsumen muslim menjadi tenang ketika menkonsumsi makanan. sebagaimana dalam Undangundang perlindungan konsumen telah dicantumkan dalam pasal 8 UUPK, disamping itu pemerintah juga telah mengeluarkan UU no. 76 / 1996 tentang pangan dan (PP) no. 69 / 1999 pasal 10 ayat 1, juga dipertegas oleh SK Menteri Agama RI no. 518 tentang labelisasi halal.18 Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia
17
Departemen agama RI, Ibid. 6 Wiwid prast, “Bread Talk Dan Masalah Sertifikasi Halal”, Dalam Furqon, IV, 18, Mei 2006, 47 18
12
berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan Bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Rasulullah SAW bersadah :
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺳﻠﻢ.ﺎﺒﻞﹸ ﺇﹺ ﻟﱠﺎ ﻃﹶﻴﻘﹾﺒ ﻟﹶﺎ ﻳﺐﺇ ﻥﱠ ﺍﷲَ ﻃﹶﻴ Artinya : sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima hal-hal yang baik-baik saja.(H.R. Muslim).19 Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Pada pasal 30 ayat 1 UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada
19
Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd- Al-‘Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Bandung: Mizan Media Utama , 2002),
Shahih Muslim,(
13
pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : a. Nama produk b. Daftar bahan yang digunakan c. Berat bersih atau isi bersih\ d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. e. Keterangan tentang halal; dan f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.20 Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: 1) bah#an-bahannya tidak mengandung babi atau berasal dari babi; 2) semua bahan yang digunakan pada produk berasal dari hewan halal yang disembelih dengan syariat Islam; 3) produk tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran; 20
Aton Apriayantono, panduan belanja dan konsumen halal. (Jakarta :Khuirul Bayaan, 2003). 27- 28
14
4) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi; 5) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.21 Menurut UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam UU tersebut dikemukakan bahwa kewajiban pengusaha (Pasal 7 ayat a dan b) yang antara lain : a.
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.22 Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah
membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesucianya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.23 Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersbut adalah Surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:
21
23
Ibid, 30
Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2003, 1-2.
15
Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma’idah: 88) 24 Berdasarkan ayat di atas, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era globalisasi sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang.25 Sebagaimana dikemukakan uraian di atas, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat besar, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI dan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan keberadaanya.26 Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI sangat diperlukan untuk mengambil jalan tengah, serta menenteramkan jiwa umat muslim, dengan diterbitkanya peraturan tentang jaminan produk halal ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda label halal resmi dari MUI dijamin halal sesuai syari’at Islam dan 24
Terjemah Departemen Agama RI, Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007. 122. Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, (Jakarta: Khairul Bayaan), 2003. 24. 26 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Ibid, 14. 25
16
hukum positif, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman, karena dilindungi oleh hukum. Untuk mengetahui hal tersebut, konsumen harus lebih mengetahui tentang labelisasi halal yang terdapat dalam produk tersebut. Aspek masalah dan madoroh yang akan timbul jika penelitian benar-benar terjadi memang menarik untuk dikaji atas dasar inilah, peneliti mengangkat permasalahan ini yang di tinjau dengan metode maslalah mursalah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS MAS}LAHAH MURS}ALAH TERHADAP LEBEL HALAL PADA PRODUK BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Mas}lahah Murs}alah merupakan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, perinsip dan dalil-dalil, syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhururiyat (primer). Mau pun hajjiyah (sekunder).27 secara sederhana dapat di asumsikan bahwa adanya label halal pada produk menunjukkan adanya dampak positif atau manfa’at terhadap semua orang muslim.
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah Dalam paparan latar belakang di atas pengidentifikasian masalahnya adalah sebagai berikut:
27
Ibid., 120
17
1.
Fungsi label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
2.
Manfa’at Produk yang berlabel halal memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel.
3.
Analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap label halal pada produk dalam UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak
menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka penulis memberikan suatu batasan masalah yaitu: 1. Pentingnya label halal pada produk berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. 2. Analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
C. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan, ada beberapa pokok masalah yang menjadi arah pembahasan penulis dalam skripsi ini, yaitu : 1.
Apa fungsi label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen?
18
Bagaimana analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap lebel halal pada produk
2.
berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen?
D. Kajian Pusataka Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.28 Masalah yang didalamnya terdapat UU No. 8 Tahun 1999 sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan dalam judul “Analisis Mas}lahah
Murs}alah terhadap label halal pada produk berdasarkan uu No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen” belum pernah dibahas. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah dibahas antara lain: 1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Alifah Hayati Akbar pada tahun 2011 yang perjudul Tinjauan hukum islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme penjualan alan nada sambung pada provider seliler. Yang permasalahan
pada penelitian
mekanisme penjualan nada sambungpada provider seluler denga cara menekan tombol tertentu sesuai arahan sesaat sebelum mendengarkan
28
Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi V, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 9.
19
musik pengganti nada sambung tuut-tuut saat menghubugi seseorang yang kebetulan memiliki nada sambung.29 2. Skrpsi ditulis oleh Mariyatul Qubitiyah pada tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tehadap Jual beli Barang Peromo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya. Yang permasalahan pada penelitian praktek jual beli barang promo Sophie Martin Kho Pwee memiliki tingkat resiko yang merugikan konsumen lebih kecil atau mudaratnya lebih sedikit dari pada manfa’atnya dan dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun syarat-syarat jual beli salam.30 Maka judul peneliti mengenai “Analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen” berbeda dengan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. . Penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap pentingnya lebel halal pada setiap produk seperti; makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya.
Hal itu dikarenakan banyak produsen yang mengabaikan
pentingnya label halal terutama bagi konsumen muslim. 29
Nur Alifah Hayati Akbar, Tinjauan hukum islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme penjualan alan nada sambung pada provider seliler , Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel), 2012. 30 Mariyatul Qubitiyah , Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tehadap Jual beli Barang Peromo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel), 2012
20
E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui fungsi lebel halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen 2. Untuk mengetahui analisis Mas}lahah Murs}alah terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
F. Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam hal-hal sebagai berikut: a.
Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, agar buat kita untuk menghindarkan diri dari mengkonsumsi produk yang belum berlabel halal. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.
b.
Yang dimaksud dengan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan Bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan
21
pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. c.
penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi bagiakademisi, praktisi dan penelitian selanjutnya.
d.
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman kehalalan produk yang bisa dikonsumsi konsumen Muslim.
G. Definisi Operasional Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa labih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:
Mas}lahah Murs}alah
Suatau kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakan atau Metode pengambilan hukum Islam dengan meninggalkannya. apabila dikerjakan akan membawa manfa’at/menghindari keburukan.31
31
A. Masjkur Anhari, Usul fiqih, (Surabaya: Imam Ghozali said, 2008), 102.
22
Label Halal
Bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produksi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.32
Produk
Barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan kegunaannya atau nilainya proses produksi, dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. 33
UU No. 8 tahun 1999
UU tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Hal ini pelaku usaha wajib
memasang label produksi
secara Halal.34
H. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:
32 Bagian Proyek Sarana dan Prsarana Produk Halal Direktorat Jenderal pembimbing Masyarakat Islam Penyelenggaraan haji Departemen Agama, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, ( Jakarta: Depag RI, 2003), 25 33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 894. 34 Ibid., 2.
23
1. Data yang dihimpun Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diproleh baik dari suber primer dan sekunder. Adapun data yang di himpun dalam penelitian ini dia antara lain, yaitu: a
Data tentang label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
b
Teori Mas}lahah Murs}alah terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
2. Sumber data Adapun sumber-sumber pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut: a.
Sumber data primer Yaitu informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data sumber.17 Sumber data primer yang digunakan adalah UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
b.
Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap
24
informasi yang ada padanya.35 Sumber data sekunder yang digunakan adalah Kitab-Kitab (Tafsir, Hadits, Fiqih) yang menerangkan tentang cara bermuamalah dalam Islam serta sumbersumber lain seperti Buku-Buku, Artikel Ilmiah, dan analisis
Mas}lahah Murs}alah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.36 Adalah Literatur atupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain : 1) Departemen Agama RI, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa
Produk Halal Majlis Ulama Indonesia. 2) Wiwid Prast, “Bread Talk Dan Masalah Sertifikasi Halal”. 3) Departemen agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem
Produksi Halal. 4) Neni Sri Imaniaty, Hukum Ekonomi Islam. 5) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undangundang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 6) Abdul wahab khallaf, ilmu usul fiqh, Jakarta, PT.Rinika Citra 7) Caerul Uman, Dkk. Ushul Fiqh 1 . Pustaka Setia: Bandung. 35
Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan; Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa,
1993, 42. 36
Ibid.,
25
3. Teknik pengumpulan data Data penelitian dikumpulkan dengan cara: a) Data
sekunder
pengumpulan
data
dilakukan
dengan
cara
mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. 4. Teknik analisa data Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Organizing, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.37
b.
Editing , yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.38
c.
Coding, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.39
I.
Sistematika Penulisan Skripsi Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara
37
Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),
38
Ibid, 97. Ibid, 99.
66. 39
26
satu sama lain saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah: BAB I Penduhuluan, bab ini berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka pembahasan skripsi yang terdiri atas; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode
penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan. BAB II
Memuat penjelasan mengenai teori Mas}lahah Murs}alah bab
ini meliputi; pengertian, dasar hukum, klasifikasi, syarat-syaratnya dan peran
Mas}lahah Murs}alah dengan penetapan hukum. BAB III Memaparkan hasil peneliti mengenai label halal pada produk. Bab ini memuat informasi tentang pengertian dari UU No.8 Tahun 1999 , dasar hukum lebel halal dan dampak positif (manfa’at) dari adanya label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan kewenangan label halal pada produk. BAB IV Merupakan Analisis yang dibahas meliputi: Analisis terhadap bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam
Mas}lahah Murs}alah terhadap
27
label halal pada produk, Analisis terhadap UU No.8 Tahun 1999 terhadap produk bagi konsumen Muslim. BAB V Berisi tentang rumusan masalah serta saran.
kesimpulan yang merupakan jawaban dari
