BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Era pembanguan sekarang ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkembang di dunia, ini terlihat dari pembangunan sarana dan infrastruktur yang begitu cepat, terlebih lagi hal tersebut didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga hal tersebut menjadikan hubungan antar bangsa – bangsa di dunia tanpa batasan wilayah, yang tentunya hal tersebut itu berimbas pula bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan dengan berkembangnya pemodalan pelaku usaha dapat diharapkan akan menimbulkan dampak positif dengan peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu wilayah tertentu di Indonesia yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan pembangunan tersebut, Asuransi mempunyai peranan yang penting, selain memberikan jaminan kepada individu maupun badan hukum yang bertindak sebagai tertanggung atas pengalihan resiko tertentu, asuransi juga merupakan merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang bertindak sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun
dana
dengan
cara
mengeluarkan
kertas
berharga
dan
menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan – perusahaan 1, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 4 keputusan 1
Gozali S djoni, Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, (Cetakan 1, Jakarta : Sinar PT.Grafika , 2010), hlm 55.
1
presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan 38/MK/IV/1972 tentang perubahan dan tambahan surat keputusan menteri keuangan nomor kep. 792/MK/IV/12/1970,
2
sehingga hal tersebut dapat mendukung dalam
pembangunan serta menjaga kontinuitas pembangunan itu sendiri. Pembangunan disegala bidang kehidupan yang dilakukan bangsa Indonesia tentunya berdampak pula pada perkembangan ekonomi yang memberikan iklim positif bagi para pelaku usaha dan dalam upaya mengembangkan usahanya, tentunya membutuhkan tempat untuk melakukan usahanya, oleh karenanya para pelaku usaha untuk membangun bangunan tempat usaha tersebut tentunya tidaklah dengan sedikit nominal uang, dari kisaran puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah bahkan hingga milyaran rupiah. Dalam melakukan usahanya, para pelaku usaha tentunya menghindari apapun bentuk kerugiaan yang diderita dirinya dan sedapat mungkin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, dan dalam menjalankan usahanya terdapat resiko yang mengancam bangunan sebagai tempat usaha tersebut yakni bahaya kebakaran yang tentunya dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa, yang tentunya hal tersebut itu meupakan akibat negatif yang tidak diharapkan bagi para pelaku usaha. Kejadian kebakaran bersumber dari faktor manusia, alat/bahan dan alam. Namun faktor manusia berupa kesalahan manusia (human error), terutama yang disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, keamanan, sikap mental dan kultur merupakan penyebab kebakaran yang paling dominan. Pada 2
Muhamad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, (Cetakan ke VI, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 98.
2
beberapa kasus kebakaran terdapat juga unsur kesengajaan (pembakaran / arson) yang mempunyai motifasi persaingan, dendam pribadi, asuransi menghilangkan jejak kejahatan (antara lain korupsi, manipulasi, pembunuhan) dan subervasi. 3 Memang tidak semua usaha yang di lakukan akan mencapai keberhasilan pada puncaknya, adakalanya pembangunan itu memperoleh hasil yang kurang baik atau bahkan yang harus dihadapi adalah kegagalan. Kegagalan itu dapat di sebabkan oleh macam-macam faktor, misalnya faktor alam yaitu gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Yang tidak dapat dihindari karena adanya keterbatasan manusia, atau faktor-faktor seperti faktor ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Kegagalan itu tentu saja akan menimbulkan kerugian material, yang jumlahnya tidak sedikit. 4 Tata pergaulan masyarakat, khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual ataupun risiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini mempunyai kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi disegala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.
3
Skripsi, tanggung jawab perusahaan terhadap polis asuransi kebakaran gedung bertingkat di Indonesia, (Universitas sumatera, Google search hari kamis, 12 juni 2013, pukul 21.15 WIB), Hlm 3. 4 Ibid.
3
Lembaga atau institusi
yang mempunyai
kemampuan untuk
mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko risiko kolektif. 5 Perkembangan
usaha
perasuransian
mengikuti
perkembangan
ekonomi masyarakat. Makin Tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan
makin dibutuhkan pula
perlindungan keselamatanya dari ancaman bahaya, karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Dengan demikian, usaha perasuransian juga berkembang kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, Asuransi jiwa dan asuransi sosial yang diatur dalam berbagai undang-undang. Khusus mengenai asuransi sosial bukan didasarkan pada perjanjian. Melainkan diatur dengan undang-undang sebagai asuransi wajib (compulsory insurance).6 Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi kerugian, kususnya pada asuransi kebakaran itu sendiri tidak hanya berfokus pengalihan resiko atas bangunan tempat usaha saja tetapi bisa juga hunian tempat tinggal, pabrik, 5 6
Abdukadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Cetakan Ke lima, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2011), Hal 5.
4
gudang barang, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut dijalani perusahaan asuransi kebakaran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan cara sedapat mungkin mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam tata pergaulan masyarakat modern sekarang ini. Namun seiring berkembang pesatnya asuransi kerugian sebagai lembaga keuangan non bank, dalam pelaksanaan usaha perasuransi kebakaran itu sendiri sekarang ini memunculkan banyak permasalahan baru yang kerap kali menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung, yang mana ketika terjadi suatu evenement yang diperjanjikan dalam polis berupa kebakaran dan menimbulkan kerugian, timbul permasalahan dalam proses pengajuan klaim, bahkan klaim yang diajukan tertanggung pada objek yang diasuransikan, terkadang tidak diterima oleh penanggung dengan alasan tidak sesuai standar pengajuan klaim, yang hal tersebut dilakukan itu merupakan upaya perlindungan hukum tertanggung atas pengajuan klaim kepada penanggung. Selain itu pada saat ganti kerugian yang diberikan atas suatu evenement yang sesuai dengan standar polis tersebut, tidak sesuai dengan kerugian yang diderita tertanggung, sehingga manfaat akan adanya asuransi kebakaran sebagai lembaga atau institusi atas pengalihan resiko kerugian yang diderita kurang dirasakan bermanfaat oleh tertanggung yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang – undang No.2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian.
5
Berdasarkan pemaparan diatas betapa pentingnya peran asuransi sebagai lembaga atas pengalihan resiko yang terjadi dalam masyarakat apabila terjadi suatu evenement, dan kususnya untuk asuransi kebakaran terkait dengan standarisasi pengajuan klaim yang diterima oleh penanggung, atau ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung tidak sesuai dengan kerugian yang diderita tertanggung atas suatu evenement yang diperjanjikan pada polis asuransi kebaaran, maka perlu kiranya penulis melakukan penelitian tentang hal itu, karena hal tersebut bersifat penting yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung oleh karenanya penulis dalam melakukan penelitian ini diberi judul Analisis Yuridis perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam Asuransi kebakaran. (Studi Penelitian PT.Asuransi umum Bumiputera Muda).
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, terdapat suatu permasalahan yang dapat diteliti yakni sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum tertanggung atas pengajuaan klaim kepada PT.Asuransi umum BUMIDA? 2. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan ketika terjadi kesulitan dalam proses pengajuan klaim asuransi kebakaran oleh tertanggung?
6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian I. Maksud Penelitian Pada uraian permasalaha diatas, penulis dalam melakuakn penelitian ini memiliki tujuan yakni : 1.Mengetahui perlindungan hukum tertanggung atas pengajuaan klaim kepada PT.Asuransi umum BUMIDA. 2.Memahami cara penyelesaian permasalahan ketika terjadi kesulitan dalam proses pengajuan klaim asuransi kebakaran oleh tertanggung. II. Tujuan Penelitian Penelitian yang hendak penulis lakukan memiliki tujuan yakni : 1. Untuk memberikan gambaran dalam upaya perlindungan hukum tertanggung atas pengajuaan klaim
kepada
PT.Asuransi
umum
BUMIDA. 2. Menganalisis cara penyelesaian permasalahan ketika terjadi kesulitan dalam proses pengajuan klaim asuransi kebakaran oleh tertanggung yang bertujuan untuk melindungi tertanggung, sehingga menimbulkan kepastian hukum terhadap ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penanggung atas suatu evenemen yang diperjanjikan dalam polis pada PT.Asuransi umum BUMIDA.
7
D. Kegunaan Penelitian Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini penulis harapkan terdapat tujuan yang bermanfaat, yakni : 1. Kegunaan Teoretik Penelitian ini harapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai kenyataan yang terjadi dalam penerapan hukum asuransi terkait perlindungan hukum tertanggung atas pengajuaan klaim kepada PT.Asuransi umum BUMIDA. Selain itu dapat memberikan informasi kepada para akademisi dan kususnya tertanggung yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan aturan hukum asuransi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompeks dan bersifat dinamis, sehingga apabila terjadi evenement yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung benar – benar seutuhnya mengalihkan resiko ada, dan dapat dirasakan manfaat yang pasti dengan hadirnya Asuransi Kebakaran tersebut. 2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum tertanggung atas pengajuaan klaim kepada penanggung berdasarkan polis asuransi, kemudian terkait juga pada saat pemberian ganti kerugian pada objek asuransi ketika terjadi kebakaran (evenemen) pada saat pengajuan klaim oleh tertanggung. Penelitian yang dilakukan ini dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam pengkajian dan menganalisa teori- teori hukum positive, kususnya hukum asuransi yang didapatkan selama proses
8
perkuliahan yang mana hal tersebut untuk pengembangan pemikiran terhadap objek yang hendak diteliti terhadap realita sebenarnya yang terjadi.
E. Kerangka Pemikiran Penghimpunan dana dan penyaluran dana dari serta untuk masyarakat tidak hanya dapat dilakukan oleh bank umum maupun oleh bank perkreditan rakyat, tetapi dapat dilakukan juga oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dalam hakikat pelaksananya tersebut menghimpun dana dari masyarakat tidak secara langsung, dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, LKB nisa menyalurkan dana secara langsung, sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana, dengan kata lain LKBB disebut sebagai "turnover
- institution",
sedangkan LKB sebagai "carry institution" 7, yang hal tersebut berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-792/MK/IV/12/1970 tentang lembaga keuangan pada tanggal 7 Desember 1970 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP38/MK/IV/I/1972 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/MK.01/1989 yang mengatur mengenai persyaratan dan perizinan lembaga keuangan 8. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang secara tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara pengalihan resiko atas suatu evenement yang diperjanjikan yang kemudian masyarakat yang dalam hal ini adalah tertanggung membayar sejumlah premi
7
8
Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Cetakan 1, Bandung : Refika Aditama, 2010), Hlm 5. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransin, (Bandung : PT. Alumni, 2004), Hlm 117.
9
kepada perusahaan asuransi sebagi konsekuensi kontra prestasi dari pengalihan resiko, sehingga jelas asuransi tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung karena berdasarkan pengalihan resiko atas evenement. Adapun manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau insured, antara lain : a. Memberikan rasa aman dan perlindungan, b. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain, c. Merupakan alat penyebar resiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi, dan d. Sebagai pendistribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. 9 Pelaksanaan dalam perusahaan asuransi kerugian berupa kebakaran itu sendiri mengacu pada prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain: a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable interest). b. Prinsip itikad baik (Utmost googfaith). c. Prinsip keseimbangan (Idemneteit Princeple). d. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle). e. Prinsip sebab akibat (Causaliteit Principle). 10 f. Proxima Causa. g. Kontribusi (Contribution). 11 Asuransi kebakaran diatur dalam buku I Bab 10 pasal 287 – pasal 298 KUHD. Pengaturan ini sangat sederhana,sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturannya sangat 9
Sari kartika elsi, Simanunsong Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, (Cetakan kelima (edisi dua), Jakarta : PT.Grasindo, 2008), Hlm 103. 10 Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, op.cit., Hlm 55 – 62. 11 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi Revisi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2008), Hlm 298.
10
sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal – hal mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD akan diuraikan melalui bahasan – bahasan berikut ini : a. Polis asuransi kebakaran. b. Objek asuransi kebakaran. c. Evenemen dan ganti kerugian asuransi kebakaran. d. Asuransi rangkap dan perubahan resiko. e. Janji – janji kusus. 12 Dalam Praktik asuransi kebakaran, resiko yang dijamin ditentukan dengan tegas dalam polis. Dalam polis standar auransi kebakaran Indonesia, resiko yang ditanggung ditentukan sebagai berikut: Polis ini menjaminkerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : a. Kebakaran. b. Petir. c. Ledakan. d. Kejatuhan pesawat terbang. e. Asap.
13
Menurut ketentuan pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Bahwa polis berfungsi sebagi alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti 12 13
Abdukadir Muhammad, op.cit., Hlm 159. Ibid, Hlm164 - 165.
11
tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang memungkinkan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Kususnya untuk Asuransi kebakaran bentuk polis itu sendiri diatur dalam 287 KUHD yakni : 1. Letak dan perbatasan benda yang disuransikan. 2. Pemakaiannya 3. Sifat pemakainnya gedung yang berbatasan sekedar itu berpengaruh pada asuransi 4. harga benda yang diasuransika 5. Letak dan perbatasan gedung dan tempat diaman terdapat, tersimpan, tertimbun benda bergerak yang diasuransikan. 14 Asuransi kebakaran itu sendiri merupakan suatu perikatan yang lebih dituangkan dalam suatu perjanjian (Kontrak) dan berdasarkan pada pasal 1233 KUHPerdata, bahwa " tiap - tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang - undang " dan kemudian pada pasal 1313 KUHperdata bahwa “ suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dan Oleh karenanya dalam mengadakan suatu perjanjian asuransi kebakaran itu harus berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yakni 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Consensus). 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Kewenangan).
14
Ibid, Hlm 59
12
3. Suatu hal tertentu. (objek asuransi) 4. Suatu sebab yang halal (Legal cause) 15. Selain itu apabila suatu perjanjian yang dibuat secara sah itu wajib untuk
dilaksanakan,
yang
hal
tersebut
itu
terdapat
pada
pasal
1338KUHPerdata, oleh karenanya ketika terjadi kesepakatan dalam perjanjian asuransi kebakaran yang dituangkan dalam polis, timbul hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak, sebagaimana tertuang dalam pasal 1234 KUHPerdata, dan apabila terjadi ingkar janji dalam pemenuhan prestasi bagi masing – masing pihak tersebut, maka pemenuhan prestasi dapat dipaksakan bagaikan undang – undang, apa yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa apabila sesorang berkehendak melakukan pengalihan resiko kepada penanggung atas suatu evenement yang bertindak sebagai tertanggung, yang hal tersbut itu tertuang dalam polis asuransi kebakaran yang dalam essensi dari segi perjanjian itu merupakan standar kontrak, oleh karenanya dalam klausula polis auransi kebakaran itu sendiri harus berdasarkan pada asas - asas perjanjian yakni : a. Asas kebebasan berkontrak. b. Asas Konsesualisme. c. Asas Kepercayaan. d. Asas Kekuatan mengikat. f. Asas keseimbangan. g. Asas Kepastian hukum. 16
15 16
Abdukadir Muhammad, op.cit.,, Hlm 49 – 52. Badruzaman Darus Mariam, Kompilasi Hukum Perikatan, (Cetakan 1, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm 87 - 88.
13
F. Metode Penelitian. 1. Metode Pendekatan. Penelitian yang dilakukan penulis ini mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksaanaan polis asuransi kebakaran pada saat pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung atas suatu evenemen yang terjadi berupa kebakaran, yang menggunakan metode yurisdis normatif yakni dengan membahas secara hukum normatif yang berlaku di Indonesia yakni berdasarkan Undang – Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Kitab Undang - undang hukum dagang (KUHD), Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUPerdata) dan peraturan lainnya yang terkait dengan pembahasan pada permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan data sesuai dengan kenyataan empiris. 2. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskripsi Kualitatif yakni memberikan gambaran terhadap data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan pada PT.Asuransi umum BUMIDA yang mana data tersebut dibahas lebih mendasar secara keilmuan dengan data sekunder atau kepustakaan, sehingga didapatkan suatu pembahasan berdasarkan kajian teoritis terhadap permasalahan yang hendak diteliti. 3. Objek penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis ini meliputi permasalahan yang timbul ketika pelaksaanaan polis asuransi kebakaran pada klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung sebagai bentuk upaya perlindungan hukumnya dan cara penyelesaian permasalahan ketika terjadi ketidakpuasan
14
atau kesulitan dalam proses pengajuan klaim asuransi kebakaran oleh tertanggung Pada PT.Asuransi umum BUMIDA terhadap evenement pada objek yang asuransikan. 4. Jenis dan Sumber Data. a. Data Primer. Data primer penulis dapatkan berupa study langsung kelapangan kepada perusahaan asuransi PT.Asuransi umum BUMIDA dengan melakukan wawancara kepada pihak - pihak yang terkait pada permasalahan yang di kaji berdasarkan hukum positive, dan leteratur beberapa document / berkas yang terkait dengan permasalahan yang henadk diteliti penulis tersebut. b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh penulis berasal dari studi kepustakaan berupa literature buku - buku yang mengatur tentang hukum Asuransi Kebakaran yakni : selain itu hasil penelitian terdahulu mengenai asuransi kebakaran, Skripsi, jurnal yang terkait dengan pembahasan permasalahan mengenai hukum asuransi kebakaran, Dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan pembahasan permasalahan penelitian tersebut. Bahan Hukum primer
: Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri
dari peraturan perundang – undangan, dan sumber hukum lainnya. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang –
15
undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya Bahan hukm tertier
:
Bahan yang membeikan petunjuk atau
penjelas mengenai bahan hukum primer atau sekunder ; contohnya adalah ensiklopedia, surat kabar dan seterusnya. 17 5. Teknik pengumpulan data a. Kepustakaan / studi dokument Penelitian Menggunakan cara pengumpulan data dari studi kepustakaan berupa literatur buku yang terkait dengan permasalahan asuransi kebakaran yang sedang diteliti ataupun studi berupa document yang didapatkan pada saat melakukan penelitian di lapangan pada PT.Asuransi umum BUMIDA b. Obervasi Data juga didapatkan dengan cara observasi langsung ke lapangan kepada purusahaan PT.Asuransi umum BUMIDA, instansi instansi terkait, dan kepada seluruh pihak yang ada hubungan dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. c. wawancara Selain itu penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada pihak - pihak yang terkait, yakni kepada penanggung dan tertanggung, maupun pihak lainnya, dan dilakukan baik wawancara secara terstruktur maupun tak terstruktur untuk memperoleh data yang pasti. 17
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cetakan ketiga, Jakarta : UI-Press, 1986), Hlm 52
16
6. Motode analisis data Penelitian penulis lakukan menggunakan metode analisis data Kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang sebenarnya/ data yang diperoleh dari lapangan kemudian data tersebut di kaji berdasarkan hukum positife yang berlaku di Indonesia, sehingga mendapatkan suatu jawaban yang kongkrit. G. Lokasi Penelitian. PT.Asuransi umum BUMIDA yang beralamat di Jl.R.A.Kartini No.32 A, kota Cirebon merupakan tempat penelitian yang dilakukan penulis
H. Sistematika Penulisan. BAB.I. Terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.
BAB.II. Terdiri dari kajian teoretis terhadap Ketentuan Umum Asuransi yang terdiri dari Perjanjian pada umumnya terbagi atas Pengertian perjanjian, Prestasi, Wanprestasi, Aspek hukum Perjanjian Asuransi, dan Perasuransian di Indonesia yang terdiri dari Pengertian Asuransi, Tujuan asuransi, Manfaat Asuransi, Prinsip – prinsip Asuransi, Asuransi kebakaran bagian dari asuransi kerugian.
17
BAB.III.Gambaran
tentang
Bumiputera
Profile
Muda
1967,
Perusahaan yang
PT.
terbagi
Asuransi atas
Umum
Sejarah
Dan
Perkembangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdiri Sejarah Sejarah Singkat PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Budaya Perusahaan, Falsafah Dan Nilai Dasar Perusahaan, Modal Dan Kepemilikan Saham, Dukungan Reasuransi, Struktur Organisasi PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Cabang Cirebon kemudian Dasar Hukum Asuransi Kebakaran, kemudian Aspek Perlindungan hukum tertanggung terdiri dari Ketentuan dan fungsi polis dalam asuransi kebakaran, Objek asuransi kebakaran, Premi, Evenement dan ganti kerugian, Asuransi rangkap dan perubahan resiko, Janji – janji khusus dan Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kebakaran.
BAB.IV.Menganalisa berhubungan
suatu dengan
permasalahan perlindungan
berdasakan hukum
yuridis
tertanggung
yang atas
pengajuaan klaim kepada PT.Asuransi umum BUMIDA dan penyelesaian permasalahan ketika terjadi kesulitan dalam proses pengajuan klaim asuransi kebakaran oleh tertanggung.
BAB.V. Terdapat Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap Analisis Yuridis perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam Asuransi kebakaran. (Studi Penelitian PT.Asuransi umum Bumiputera Muda).
18
