BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang gencar-
gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Pada tahun 2012 besarnya nilai penerimaan perpajakan memberi kontribusi hampir 79% dari total pendapatan Negara dan hibah. Pendapatan dari pajak ini sangat penting karena pendapatan pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara. Pada tanggal 22 Oktober 2012 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami perubahan dari Rp15.840.000,00 menjadi Rp 24.300.000,0 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin yang awalnya Rp 1.320.000,00 menjadi Rp 2.025.000,00. Tanggungan yang awalnya Rp
1 Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN |2
1.320.000,00 untuk satu orang tanggungan menjadi Rp 2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 (tiga) tanggungan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang Penghasilan Neto Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai
kenaikan
Penghasilan
Tidak
Kena
Pajak
(PTKP)
maka
akan
mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan, tetapi penurunan ini hanya bersifat sementara (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara). Dalam artikel yang ditulis oleh Andi Candra (2012), dalam situs www.pajak.go.id kebijakan meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) identik dengan standar biaya hidup. Tidak dikenakannya pajak atas penghasilan akan membuat masyarakat lebih bisa menikmati hasil jerih payahnya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Harapan pemerintah adalah dengan semakin besarnya penghasilan dibawa pulang (take home pay) akan mendorong kenaikan tingkat konsumsi rakyat. Dengan adanya kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sebenarnya memberikan keuntungan atau keringanan untuk para pekerja yang memiliki penghasilan dibawah Rp 2.000.000,00 perbulan, sehingga pekerja yang memiliki penghasilan dibawah Rp 2.000.000,00 tidak akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Peneliti lain juga pernah melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN |3
Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu” disusun oleh Nuritomo menyatakan hasil penelitiannya bahwa peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru. Selain itu “Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat” oleh Salim dan Syafitri (2013) menyimpulkan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meningkatkan pajak serta jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Selain itu penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Dan Ekonomi” oleh Ramli (2006) menyimpulkan bahwa presentase potensi Wajib Pajak akibat perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami perubahan dari 100% menjadi 68,56% dan tidak potensi Wajib Pajak dari 0% menjadi 31,50%. Besar potential loss pendapatan yang diterima akibat perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 38,39%. Yang berarti pendapatan yang diterima menjadi berkurang akibat dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) akibat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 46,22%. Pada Jurnal “Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Sebuah Kebijakan Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” oleh Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN |4
Pendapatan Negara memberikan kesimpulan bahwa dalam jangka pendek, pertumbuhan penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 orang pribadi dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akan menurun, penurunan tersebut sifatnya sementara, karena akan diimbangi dengan perkembangan ekonomi, karena dampak multiplier effect konsumsi rumah tangga. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Perubahan Atas Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, Bandung Tegallega dan Bandung Karees Tahun 2012-2013” 1.2
Identifikasi Masalah Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka
penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan adalah bagaimana pengaruh perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)? 1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan
penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi semua
pembaca. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Universitas Kristen Maranatha
BAB I PENDAHULUAN |5
1. Bagi Akademisi; a. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang perpajakan khususnya mengenai perubahan atas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); Sebagai bahan pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pemerintah
dalam
menentukan
kebijakan
mengenai
besaran
kenaikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pendapatan pajak.
Universitas Kristen Maranatha
