BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 9,selanjutnya Pasal 25 ayat 2 mengamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014,alur perencanaan pembangunan daerah dapat dijelasakan melalui diagram di bawah ini. Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan 20 Tahun RPJP NASIONAL
5 Tahun
Pedoman
RPJM NASIONAL
1 Tahun
Pedoman
RKP NASIONAL
diperhatikan Pedoman RPJPD KOTA TANGERANG
Dijabarkan nn
RENSTRA SKPD
APBD
RKPD KOTA TANGERANG
RPJMD KOTA TANGERANG Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Diacu u RENJA SKPD
Proses penyusunan RKPD Kota Tangerang tahun 2016 dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.Pendekatan partisipatif dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada pelaksanaan Rembug Warga, musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Proses teknokratis merupakan pendekatan kajian dan analisis yang dilaksanakan Bappeda terhadap berbagai aspek pembangunan di Kota Tangerang. Pendekatan top down-bottom up Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-1
adalah upaya sinkronisasi dan penyelarasan antara program nasional, program Provinsi Banten dengan Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang, sedangkan pendekatan politis dilakukan melalui penyelarasan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang sebagaimana amanat
Permendagri
Nomor 54 tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disusun melalui beberapa tahapan yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan dan penyusunan Rancangan akhir kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota. I.2
Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-2
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi
dan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2015; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005–2025; 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017; 17. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang; 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-3
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032; 23. Peraturan
Daerah
Nomor
10
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2014-2018. 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang 25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
dan
Pelaksanaan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah. 26. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. I.3
Kedudukan RKPD dan Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang tahun 2015 dalam proses penyusunannya mengacu serta mempedomani dokumen perencanaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi
Banten dan dokumen
perencanaan yang ada di Kota Tangerang. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan dalam gambar di bawah ini.
Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-4
Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Bagan di atas memberikan gambaran tentang kedudukan RKPD Kota Tangerang tahun 2016 terhadap berbagai dokumen perencanaan lainnya baik dokumen perencaanaan Provinsi Banten maupun dokumen perencanaan nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan,sebagaimana bagan di atas dijelaskan sebagai berikut: a. RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD
Kota Tangerang periode 2014-2018. Penjabaran dimaknai bahwa substansi RKPD harus mempedomani RPJMD. b. RKPD Kota Tangerang tahun 2016 menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja SKPD sebagai unit teknis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016. c. RKPD Kota Tangerang tahun 2016 turut mendukung program
nasional
dan
program
Provinsi
Banten,
sehingga
dalam
penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten yang diwujudkan melalui sinkronisasai Program prioritas nasional dan daerah.
Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-5
I.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.RKPD Kota Tangerang tahun 2016 terdiri dari enam bab, dengan substansi per bab adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Menjabarkan tentang Latar Belakang dan Dasar Hukum Penyusunan RKPD. Kemudian mengenai Hubungan antar Dokumen yang meliputi RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD
Kota
Tangerang
juga
diuraikan.
Selanjutnya,
disampaikan Sistematika Dokumen RKPD. BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA TANGERANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mendeskripsikan
Gambaran Umum Kondisi Daerah dengan
penyajian informasi yang relevan dan penting, selaras, dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan perumusan kebutuhan strategi. Gambaran Umum tersebut meliputi aspek-aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Daya Saing Daerah.Selanjutnya, dilakukan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun
sebelumnya
dan
realisasi
RPJMD.
Turut
disampaikan berbagai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG Menguraikan kondisi ekonomi tahun 2013 dan tahun 2014 dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2015), antara lain mencakup indikator
pertumbuhan
ekonomi
daerah,
sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah (pendapatan, belanja, Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-6
dan pembiayaan daerah). Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 dan Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 juga dipaparkan untuk melihat target perekonomian yang akan dicapai tahun berjalan yaitu tahun 2015.Hal lainnya yang dimuat dalam Bab III meliputi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG Menjabarkan
tentang
perumusan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan daerah yang didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatan yang direncanakan disampaikan dengan memperhatikan usulan SKPD dengan memperhitungkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.Sub Bab Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menjelaskan hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan berdasarkan pada dokumen RPJMD, dan Sub Bab Prioritas dan Pembangunan, yang menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana yakni tahun 2016. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA TANGERANG Menguraikan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang disampaikan dalam Bab V ini disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-7
BAB VI
PENUTUP Berisi penegasan dan harapan tentang perlunya sinergitas seluruh stakeholder untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016.
I.5
Maksud dan Tujuan. a. Maksud Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 disusun dengan maksud : 1. Menyediakan dokumen resmi sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah Kota Tangerang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dengan tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. 2. Menyediakan dokumen resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (RenjaSKPD). b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Tangerang tahun 2016.
2.
Merumuskan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Kota Tangerang tahun 2016
3.
Menjabarkan rencana kerja Kota Tangerang tahun 2016 ke dalam program/kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran.
Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2016
I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II.1
GAMBARAN UMUM DAERAH II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Secara geografis wilayah Kota Tangerang terletak antara 6°6’ - 6°13’ Lintang Selatan (LS) dan 106°36’-106°42’ Bujur Timur (BT) yang merupakan bagian timur Provinsi Banten. Jarak Kota Tangerang ± 60 km dari Ibukota Provisinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Luas wilayah mencapai 184,24 Km2 (termasuk kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta seluas 19,69 Km2). Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang
Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2014
Batas wilayah administrastif Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang.
2.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 1
3.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang.
4.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.
Letak Kota Tangerang yang strategis ini sangat mendukung bagi aktivitas perdagangan dan jasa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tangerang. Secara administratif, Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 104 wilayah Kelurahan.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tangerang menurut Kecamatan No. Kecamatan 1 Batuceper
Jumlah Luas (Km²) Kel. RW RT Utara 11,58 7 45 216 Kec. Benda
2 Benda*)
5,92
5
42
199
3 Cibodas
9,61
6
86
450
4 Ciledug
8,77
8
102
356
5 Cipondoh
17,91
10
97
585
6 Jatiuwung 7 Karang Tengah 8 Karawaci
14,41 10,47 13,48
6 41 7 74 16 127
220 358 528
9 Larangan
9,40
8
89
407
10 Neglasari
16,08
7
50
240
11 Periuk
9,54
5
60
373
12 Pinang
21,59
11
74
438
13 Tangerang
15,79
8
78
398
164,55 164,55 164,55 164,55 164,55
104 104 104 104 104
965 965 956 949 931
4.768 4.768 4.704 4.652 4.587
Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010
Batas Administrasi Timur Selatan Barat Prov. DKI Jakarta Kec. Cipondoh, Kec. Neglasari Kec. Tangerang Kab. Tangerang Prov. DKI Jakarta Kec. Batuceper, Kec. Neglasari Kec. Neglasari Kec. Periuk, Kec. Kec. Pinang Kab. Tangerang Kec. Jatiuwung Karawaci Kec. Karang Kec. Larangan Kab. Tangerang Kab. Tangerang Tengah, Kec. Pinang Kec. Batuceper, Kec. Karang Kec. Pinang, Kec. Kec. Tangerang Prov. DKI Jakarta Tengah,Prov. DKI Karang Tengah Jakarta Kec. Periuk Kec. Cibodas Kab. Tangerang Kab. Tangerang Kec. Cipondoh Prov. DKI Jakarta Kec. Ciledug Kec. Pinang Kec. Neglasari Kec. Tangerang Kec. Cibodas Kec. Cibodas, Kec. Periuk Prov. DKI Jakarta Prov. DKI Jakarta Kab. Tangerang Kec. Ciledug, Kec. Karang Tengah Kab. Tangerang Kec. Benda, Kec. Kec. Karawaci, Kab. Tangerang, Batuceper Kec. Tangerang Kec. Periuk Kab. Tangerang Kec. Neglasari, Kec. Jatiuwung, Kab. Tangerang Kec. Karawaci Kec. Cibodas Kec. Cipondoh, Kec. Karang Kab. Tangerang Kec. Cibodas Kec. Tangerang Tengah Kec. Neglasari, Kec. Cipondoh, Kec. Pinang Kec. Karawaci Kec. Batuceper Kec. Pinang
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018,Kota Tangerang Dalam Angka 2014 keterangan*)Tidak termasuk luas Bandara Internasional Soekarno-Hatta: 19,69 km².
II.1.1.2 Topografi Wilayah Kota Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian 1018 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan di bagian Utara meliputi sebagian besar Kecamatan Benda ketinggiannya rata-rata 10 m dpl, sedang di bagian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 2
selatan seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah memiliki ketinggian 18 m dpl. Selain itu, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0% - 3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan wilayah Kota) kemiringan tanahnya 3% - 8% yang meliputi wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya. Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir karena tidak ada daerah yang langsung berbatasan dengan pantai.
Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kota Tangerang Kondisi Topografi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kecamatan
Kemiringan Lahan
Ketinggian dpl (m)
0-3% 0-3% 0-3% 3-8% 0-3% 0-3% 0-3% 0-3% 3-8% 0-3% 0-3% 0-3% 0-3%
14,0 10,0 14,0 18,0 14,0 14,0 18,0 14,0 18,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014
II.1.1.3 Kondisi Geologi Dari segi geologi, Kota Tangerang termasuk dalam Cekungan Jakarta bagian Barat, yang tersusun oleh endapan alluvium pantai, endapan delta, sebagian tersusun dari material gunung api yang berada pada suatu tinggian struktur (Tangerang High). Dilihat dari sebaran jenis tanah, pada umumnya di Kota Tangerang berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, yang cocok untuk pertanian atau perkebunan. Batuan yang menutupi Kota Tangerang merupakan batuan kuarter yang terdiri atas Tuf Banten
yang
tersusun atas tuf, tuf batu lempung, batu pasir tufan; ditindih oleh endapan kipas alluvium yang terdiri atas pasir tufan berselingan dengan konglomerat tufan; endapan pematang pantai yang terdiri atas pasir halus – kasar, cangkang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 3
moluska; serta endapan alluvium yang terdiri atas bongkah, kerakal, kerikil, pasir halus, dan lempung. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut : 1.
Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau.Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya.Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air.Satuan ini berumur Plio–Plistosen atau sekitar dua juta tahun.
2.
Endapan Vulkanik Muda Endapan ini terdiri atas material batu pasir, batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat yang membentuk endapan kipas.Ukuran butiran berubah menjadi semakin halus (lempungan) dan menebal ke arah utara.Hal ini menunjukkan sumber material berasal dari selatan. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 – dua juta tahun). Kipas vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan melalui lembah. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas.
3.
Endapan Pantai dan Endapan Pematang Pantai Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun hingga sekarang.Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir halus dan kasar, dan konglomerat serta mengandung cangkang moluska.Endapan alluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.
4.
Endapan Aluvium Endapan ini terdiri atas lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah yang berumur Kuarter dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 4
Deskripsi singkat mengenai jenis batuan adalah sebagai berikut: Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau.Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya.Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air.Satuan ini berumur sekitar dua juta tahun yang lalu (Plio-Plistosen). Endapan Kipas Alluvium Endapan ini terdiri dari material tuf halus berlapis, tuf pasiran, berselingan dan tuf konglomerat. Ukuran butiran pada endapan kipas aluvial ini akan berubah menjadi semakin halus ke arah utara. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 - dua juta tahun). Kipas aluvial vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan membentuk aliran sungai. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas yang disebut kipas aluvial. Endapan Alluvium Endapan ini terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah, yang berumur kuarter dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai. Endapan aluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.
II.1.1.4 Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaituSungai Cisadane, Sungai Angke dan Sungai Cirarab, dengan total panjang DAS mencapai 32 kilometer. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 5
Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) DAS Cisadane DAS Cirarab DAS Angke
catchment area (Ha) 106.350 6.030 7.430
Panjang (Km) 15,00 7,00 10,00
Lebar Tinggi (m) (m) 100,00 5,35 11,00 3,5 12,00 5,5
Debit (m³/detik) 88 24 18
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2013 dan Materi Teknis RTRW Kota Tangerang 2012-2032
a.
Daerah Aliran Sungai Cisadane Sungai Cisadane yang membagi Kota Tangerang menjadi dua wilayah
(bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai) memiliki daya tampung airseluas 106.350 Ha, dengan panjang 15 km dan lebar 100 m, kedalaman sungai Cisadane rata rata 5,35 m serta debit air dalam kondisi normal sekitar 88 m3/det.Bendungan Pintu 10 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari merupakan bendungan untuk mengendalikan debit air Sungai Cisadane ke arah hilir Kabupaten Tangerang dan dimanfaatkan untuk irigasi teknis. Pada DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang terdapat 43 anak sungai / saluran pembuangan yang semuanya bermuara di Kali Cisadane, dimana anak sungai yang terbesar adalah Saluran Mookervaart yang merupakan sodetan penghubung Kali Cisadane dan Kali Angke.Sungai Cisadane sangat panjang melintasi daerah administrasi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang dan akhirnya bermuara di Laut Jawa.
b.
Daerah Aliran Sungai Angke Sungai Angke melalui wilayah Kota Tangerang sepanjang 10 km dengan
lebar sungai sekitar 12 m pada kawasan terbuka dan menyempit menjadi 3-4 meter pada kawasan terbangun/perkotaan. Kedalaman rata-rata Kali Angke adalah 5,5 m, memiliki daerah tangkapan air seluas 7.430 Ha dan debit air pada kondisi normal tercatat sekitar 18 m3/det. Sungai Angke mengalir di bagian Timur Kota Tangerang. Hulu Sungai Angke berasal dari daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Aliran Sungai Angke melintasi 4 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Barat, berakhir di Saluran Pembuang Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 6
Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke merupakan kawasan terbangun intensitas sedang-tinggi, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan perkotaan. Pada DAS Angke yang berada di Kota Tangerang terdapat 7 anak sungai / saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Cirarab. c.
Daerah Aliran Sungai Cirarab Sungai Cirarab melintasi wilayah administrasi Kota Tangerang sekitar 7
km, di daerah perbatasan barat dengan Kabupaten Tangerang. Lebar Kali Cirarab sekitar 11 m dengan kedalaman rata-rata 3,5 m dan debit air dalam kondisi normal 24 m3/detik.DAS Cirarab memiliki daerah tangkapan air seluas 6.030 Ha.Hulu sungai Kali Cirarab berada di bagian Utara Kabupaten Bogor sekitar Kecamatan Rumpin. Aliran Kali Cirarab berkelok-kelok, melintasi 3 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab merupakan kawasan budidaya daerah terbangun. Pada DAS Cirarab yang berada di Kota Tangerang terdapat 4 anak sungai / saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Cirarab, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong, dan Kali Jatake. Selain sungai, di wilayah Kota Tangerang terdapat 9 (sembilan) danauyang memiliki luas 257 Ha dengan kedalaman antara 2,5-3,0 m. Salah satu dari danau tersebut yaitu Situ Cipondoh yang terluas (kurang lebih 126,17 ha),yang terletak di Kecamatan Cipondoh.Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku, dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh. Tabel 2.4 Nama Situ/Danau di Kota Tangerang No
Lokasi
1.
Nama Situ/Danau 1Cipondoh
Luas (Ha) 126,17
kedalaman (m) 3,00
Kewenangan
2.
Besar(Gede)
Kel. Cikokol Kec. Tangerang
5,06
3,00
Pusat / Prop. Banten
3.
Cangkring
Kec. Periuk
5,17
3,00
Pusat / Prop. Banten
Kec. Cipondoh Kec. Pinang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Pusat / Prop. Banten
Digunakan oleh masyarakat sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata sebagai pengendalian banjir dan
II- 7
4.
Kunciran
5.
Bojong
6.
Bulakan
7.
Kompeni
8. 9.
Plawad Kambing
-
-
-
sarana pariwisata sebagai danau Reservoar sebagai danau Reservoar sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata -
-
-
-
-
Kel. Kunciran Kec. Pinang Kel. Kunciran Kec. Pinang Kec. Periuk
Kel. Rawa Bokor Kec. Benda Kec. Cipondoh Kec. Karang Tengah
Kota Tangerang
0,40
2,00
0,20
2,50
15,00
3,00
257,00
Pusat / Prop. Banten Pusat / Prop. Banten Pusat / Prop. Banten
152
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018
II.1.1.5 Kondisi Klimatologi Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, dengan rata-rata kondisi iklim yaitu suhu udara rata rata yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2013 sebesar 27,8ºC. Suhu tertinggi berada pada kisaran 28,6ºC sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,9oC. Rata-rata suhu udara di Kota Tangerang sebesar 27,8oC. ` Kecepatan angin rata-rata mencapai 4,1 knot. Kecepatan angin tertinggi 5,9 knot dan terendah 2,4 knot. Tekanan udara rata-rata sebesar 1.011,3 mb. Tekanan udara tertinggi berkisar 1012,7 dan terendah pada 1009,9 mb.Intensitas penyinaran matahari rata-rata 55,4 %. Jumlah hari hujan rata-rata per bulan sebanyak 15 hari dengan Rata-rata curah hujan per bulan sebesar 192,5 mm. Kelembaban udara per bulan rata-rata sebesar 76,7 %.
Tabel 2.5 Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata Tahun 2013
Banyak Hari Hujan (hari) 27 18 16 20 13 10 17 2 8 8 11 26 15 11
Curah Hujan (mm) 555,0 230,8 190,3 45,5 203,5 108,0 311,3 21,8 90,0 63,7 156,0 334,1 192,5 99,0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Suhu (Rata-Rata) 26,6 27,5 28,4 28,2 28,1 28,1 26,9 27,8 28,1 28,6 28,2 27,2 27,8 27,8
Kelembaban Udara (%) 87 84 77 77 76 75 79 71 74 69 69 82 76,7 78,7 II- 8
Banyak Hari Hujan Curah Hujan (hari) (mm) Tahun 2012 14 99,6 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 Bulan
Suhu (Rata-Rata) 27,7
Kelembaban Udara (%) 78,7
II.1.1.6 Penggunaan Lahan Diantara jenis peruntukan lahan, sampai tahun 2013, Lahan Terbuka masih mencapai persentase terbesar, yakni 28.242% (atau 5.137,530 ha), bahkan luasnya mengalami kenaikan 18,750 ha dari tahun 2012. Peruntukan lahan luas kedua adalah pemukiman, yang totalnya mencapai 27,383% (atau 4.799,249 ha) yang terdiri dari Pemukiman Tidak Teratur 15,129% (atau 2.752,111 ha) dan Pemukiman Teratur 11,254% (atau 2.047,148 ha).
Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2012 Kota Tangerang
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
Secara lengkap Penggunaan lahan di Kota Tangerang akan lebih jelas sebagaimana ditampilkan di dalam tabel berikut. Tabel 2.6 Luas Lahan (Ha) Tahun 2011-2013 menurut Penggunaannya Tematik Lahan Terbuka Hijau Pemukiman Tidak Teratur Kawasan Pertanian Lahan Terbuka Pemukiman Teratur Infrastruktur Wilayah Pabrik Industri Kawasan Perairan Fasilitas Umum Sarana Olahraga Gedung
Tahun 2011 Luas (Ha)
Persentase Luas per Tema Tahun 2011
Tahun 2012 Luas (Ha)
Persentase Luas per Tema Tahun 2012
Tahun 2013 Luas (Ha)
Persentase Luas per Tema Tahun 2013
Selisih (Ha) Tahun 2013-2012
5.117,780
28,134%
5.118,780
28,139%
5.137,530
28,242%
18,750
2.871,510
15,785%
2.822,111
15,514%
2.752,111
15,129%
-70,000
3.962,394
21,782%
3.130,306
17,208%
2.474,856
13,605%
-655,450
1.756,144
9,654%
1.999,823
10,993%
2.099,823
11,543%
100,000
1.215,420
6,681%
1.647,148
9,055%
2.047,148
11,254%
400,000
1.331,288
7,318%
1.442,613
7,930%
1.542,613
8,480%
100,000
734,836 593,066 289,033 202,874 40,517
4,040% 3,260% 1,589% 1,115% 0,223%
735,064 593,266 371,535 205,874 41,693
4,041% 3,261% 2,042% 1,132% 0,229%
762,064 593,766 424,535 208,874 51,693
4,189% 3,264% 2,334% 1,148% 0,284%
27,000 0.500 53.000 3.000 10,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 9
Pemerintahan Sarana Pendidikan Sarana Peribadatan Sarana Transportasi Sarana Kesehatan Bangunan Bersejarah Luas : 18.190,965
33,076
0,182%
34,076
0,187%
36,076
0,198%
2,000
25,946
0,143%
25,994
0,143%
27,994
0,154%
2,000
12,070
0,066%
16,070
0,088%
22,070
0,121%
6,000
4,306
0,024%
5,906
0,032%
9,106
0,050%
3,200
0,706
0,004%
0,706
0,004%
0,706
0,004%
0,000
100,000%
18.190,965
100,000%
18.190,965
100,000%
0,000
Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, 2013.
Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan luasan lahan pada fasilitas umum (52,994 Ha), gedung pemerintah (10,003 Ha), infrastruktur wilayah (1.526,54 Ha), kawasan perairan (0,495 Ha), lahan terbuka (100,00 Ha), lahan terbuka hijau (18,75 Ha), pabrik industri (27,004 Ha), pemukiman teratur (400 Ha), sarana kesehatan(3,196 Ha), sarana olahraga (3,004 Ha), sarana pendidikan (1,996 Ha) dan sarana peribadatan (2,004 Ha). Sedangkan yang mengalami pengurangan luasan adalah kawasan pertanian (655,45 Ha), pemukiman tidak teratur (70,0 Ha) serta sarana transportasi (1.420,54 Ha) dan yang tidak mengalami perubahan adalah bangunan bersejarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang ingin meningkatkan pelayanan terkait dengan fasilitas umum dan infrastruktur wilayah. Selain itu untuk penyediaan ruang terbuka hijau juga disediakan lahan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan Kota Tangerang terletak pada lokasinya yang strategis dengan nilai potensi sebagai berikut : a)
Menjadi pintu gerbang hubungan internasional yang didukung oleh keberadaan Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas penerbangan yang padat mendorong pergerakan orang, barang dan jasa antar kawasan, baik lokal (nasional), kawasan regional (asean), dan kawasan internasional, sehingga peluang investasi sangat terbuka di Kota Tangerang, khususnya sektor perdagangan,hotel & restoran serta sektor industri pengolahan.
b)
Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki sistem perkotaan yang terintegrasi dengan daerah lain khususnya kawasan Jabodetabek, memberikan kesempatan bagi Kota Tangerang untuk menangkap peluang terjadinya stagnasi pembangunan di kota-kota sekitarnya khususnya Kota Jakarta. Pengembangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 10
pusat bisnis, pusat pelayanan publik, pengembangan transportasi modern sangat potensial untuk dikembangkan. c)
Kota Tangerang sebagai kota yang paling maju di Provinsi Banten menjadi daerah transit arus orang dan barang menuju Jakarta. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan pusat perbelanjaan,wisata belanja, pusat kuliner dan perhotelan
II.1.3 Wilayah Rawan Bencana Bencana yang mengancam Kota Tangerang dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut meliputi, antara lain: banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Bencana kebakaran merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi di perkotaan.Penyebab terbesar adalah terjadinya arus pendek listrik, sisanya adalah karena kompor dan lainnya.Berikut diuraikan penyebab kebakaran yang ada di Kota Tangerang tahun 2014. Tabel 2.7 Data Penyebab Kebakaran di Kota Tangerang Tahun 2014
No
Kecamatan Arus Pendek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tangerang Periuk Cibodas Karawaci Jatiuwung Neglasari Batuceper Benda Ciledug Larangan Karang Tengah Pinang Cipondoh JUMLAH
15 6 2 10 6 4 3 4 1 3 6 5 7 72
Penyebab Kompor Puntung rokok
2 1 1 1 5
0
Lain lain
3 9 1 3 5 4 3 1 2 4 4 39
Jika dilihat dari jenis bangunan yang terbakar adalah jenis pemukiman penduduk, kawasan komersial, industri, pertokoan/ruko, dan lain lain. Berikut data bangunan yang terbakar tahun 2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 11
Tabel 2.8 Data Jenis Bangunan yang Terbakar di Kota Tangerang Tahun 2014 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tangerang Periuk Cibodas Karawaci Jatiuwung Neglasari Batuceper Benda Ciledug Larangan Karang Tengah Pinang Cipondoh JUMLAH
12 13
Pemukiman penduduk
Jenis bangunan yang terbakar Kawasan industri Pertoko komersial an/ruko
7 3 1 3 1 2 1 2 1 4 4 6 35
2 1
2 1 2 8 3 3 2
1 1
2
1
1
6
24
5 3 1 2 1
Lain lain (gardu,limbah, alangalang,mobil) 5 7 6 2 3 3 1 1 1
2 14
3 4 37
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran 2014
Permasalahan yang terjadi dalam penanganan bencana kebakaran adalah : a. Rendahnya Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) di daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). b. Kemampuan dan ketrampilan aparatur pemadam kebakaran belum sesuai dengan standar kualifikasi yang diatur dalam Permendagri c. 90 % dari 300 aparatur pemadam kebakaran masih berstatus tenaga harian lepas d. Tingginya jumlah bangunan yang belum memiliki alat proteksi kebakaran e. Rendahnya tingkat keterampilan aparatur pemadam kebakaran di bidang pemeriksaan sarana proteksi kebakaran f. Jumlah kendaraan operasional pemadam dan mobil tanki belum sesuai dengan syarat dalam SPM, dan terdapat 6 unit kendaraan operasional pemadam pembuatan tahun 1991 s/d 1994 yg perlu peremajaan g. Terbatasnya sarana pencegahan, pemadaman, penyelamatan korban dan laboratorium sesuai standar h. Belum tersusunnya prosedur pelaksanaan manajemen laboratorium kebakaran sesuai standar (ISO/IEC 17025:2005) i. Belum tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang mempunyai kualifikasi terampil dan ahli dibidang laboratorium kebakaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 12
j. Menyempitnya ruang terbuka kota kurang mendukung tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sirkulasi dan aksesibilitas petugas pemadam kebakaran k. Berkembangnya pembangunan gedung dengan fungsi campuran serta gedung bertingkat tinggi belum seluruhnya diimbangi dengan manajemen dan pemenuhan persyaratan teknis.
Gambar 2.3
Zonasi Resiko Bencana Kebakaran Kota Tangerang
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013
Selain bencana kebakaran, bencana lain yang sering dialami oleh warga Kota Tangerang yaitu bencana banjir yang terjadi dari tahun ke tahun hampir di seluruh wilayah kecamatan Kota Tangerang, kecuali 3 (tiga) kecamatan yang tidak mengalami banjir yaitu kecamatan Tangerang, Neglasari dan Batuceper. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan banjir yaitu : a.
Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adanya resiko bahaya kebakaran dan bencana lain/banjir
b.
Kurangnya informasi bencana banjir yang diterima masyarakat
c.
Terbatasnya sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan korban.
d.
Rendahnya kemampuan dan ketrampilan aparatur penyelamatan korban
e.
Belum tersedianya tempat penampungan disetiap lokasi titik bencana banjir.
f.
Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana bajir, sehingga tidak mau dievakuasi. Jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, terdapat 10 kecamatan yang
memiliki titik banjir tahun 2014 dengan ketinggian genangan yang berbeda-beda.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 13
Tabel 2.9 Genangan Banjir menurut kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2014
Sumber: Kota Tangerang dalam Angka 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 14
II.1.4 Kondisi Demografi Penduduk merupakan modal pembangunan bagi daerah sebagai input besar untuk melakukan kegiatan dan menghasilkan keluaran yang optimal. Seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola jumlah, kualitas dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kualitas dan kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pentingnya penanganan kependudukan ini tidak hanya dilakukan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pengendalian kuantitas penduduk ditempuh dengan 3 cara : 1. Pengaturan Fertilitas : upaya yang ditempuh untuk pengaturan fertilitas ini adalah program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) ini menyebabkan terwujudnya peluang bonus demografi. Jika dilihat dari gambar Piramida penduduk Kota Tangerang maka terlihat bahwa kelompok usia produktif 15-44 tahun memiliki jumlah yang sangat besar,sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 15
Untuk mengetahui jumlah penduduk Kota Tangerang menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.10 Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 Penduduk Kota Tangerang Pria Wanita 1 0–4 36,918 34,164 2 5–9 56,151 52,256 3 10 – 14 60,945 57,468 4 15 – 19 61,258 58,107 5 20 – 24 77,317 74,807 6 25 – 29 82,047 81,791 7 30 – 34 95,064 96,565 8 35 – 39 91,976 92,075 9 40 – 44 78,416 75,787 10 45 – 49 65,924 61,685 11 50 – 54 50,028 48,486 12 55 – 59 40,248 36,804 13 60 – 64 27,812 22,101 14 65+ 31,623 29,665 Tahun 2014 855,727 821,751 Tahun 2013 950,435 896,320 Tahun 2012 1.037.311 993.983 Tahun 2011 964.496 919.261 Tahun 2010 859.743 820.888 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 No,
Kelompok Umur
Jumlah 71,802 108,407 118,413 119,365 152,124 163,838 191,629 184,051 154,203 127,609 98,514 77,052 49,913 61,288 1,677,478 1,846,755 2,043,432 1,883,971 1,680,631
2. Penurunan Mortalitas : penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi. Upaya yang dilakukan adalah penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca kelahiran, penurunan angka kematian bayi dan anak. Upaya penurunan angka kematian ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyrakat melalui upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama . 3.
Pengarahan Mobilitas : bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan daya tampung lingkungan.
Penurunan dan peningkatan jumlah penduduk Kota Tangerang dipengaruhi oleh jumlah migrasi dan penduduk yang lahir atau mati. Adapun penyebab turunnya jumlah penduduk di Kota Tangerang pada tahun 2013 lebih disebabkan adanya masyarakat yang memiliki data kependudukan ganda sehingga setelah adanya penataan administrasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 16
kependudukan bahwa penduduk yang seharusnya tercatat tidak sebanyak tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 Jumlah (jiwa) 2010 2011 2012 1 Ciledug 123,373 136,614 146,237 2 Larangan 143,805 160,810 171,550 3 Karang Tengah 103,251 114,705 124,946 4 Cipondoh 181,644 205,408 227,289 5 Pinang 149,857 172,092 188,422 6 Tangerang 144,632 162,747 182,679 7 Karawaci 177,486 196,471 214,810 8 Cibodas 147,543 168,593 188,733 9 Jatiuwung 105,057 116,291 118,374 10 Periuk 124,684 139,289 153,707 11 Neglasari 109,301 127,296 134,940 12 Batu Ceper 94,884 103,543 104,441 13 Benda 74,114 80,112 87,304 Kota Tangerang 1,680,631 1,883,971 2,043,432 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 No.
Kecamatan
2013 134,841 152,423 115,875 207,106 168,855 168,104 186,088 166,667 106,814 139,925 123,734 96,078 80,245 1,846,755
2014 123,302 138,765 105,876 188,490 154,434 155,274 170,146 151,493 94,695 126,957 108,581 86,710 72,755 1,677,478
LPP 2012-2014 (%) -4,18 -5,16 -4,06 -4,57 -4,85 -3,98 -5,66 -5,35 -5,43 -4,67 -5,29 -4,54 -4,46 -4,81
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan penduduk atau dependency ratio yaitu seberapa besar seorang penduduk usia produktif harus menanggung beban atas usia non produktif. Dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Batuceper memiliki angka dependency ratio yang paling tinggi yakni mencapai 39,72%, sedangkan yang terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Larangan sebesar 34,04%. Tabel 2.12 Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2014 No,
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ciledug Larangan Karang Tengah Cipondoh Pinang Tangerang Karawaci Cibodas Jatiuwung Periuk Neglasari Batuceper Benda Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011
0 – 14 22,322 22,443 17,615 34,845 27,106 26,946 30,156 26,846 17,731 22,919 19,077 16,366 13,530 297,902 435,301 459,412 377,959
Jumlah (jiwa) 15 – 64 96,175 110,370 83,583 146,985 122,120 121,141 132,985 119,223 75,621 100,813 84,875 67,629 56,778 1,318,298 1,516,040 1,516,040 1,449,349
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
65+ 4,805 5,952 4,678 6,660 5,208 7,187 7,005 5,424 1,343 3,225 4,629 2,715 2,447 61,278 57,126 55,842 56,449
Jumlah 123,302 138,765 105,876 188,490 154,434 155,274 170,146 151,493 94,695 126,957 108,581 86,710 72,755 1,677,478 1,846,755 2,031,294 1,883,757
Depedency Ratio 28,21 25,73 26,67 28,24 26,46 28,18 27,94 27,07 25,22 25,93 27,93 28,21 28,14 27,25 36,36 33,99 29,97 II- 17
No,
Kecamatan Tahun 2010
0 – 14 380,104
Jumlah (jiwa) 15 – 64 1,254,325
65+ 46,202
Jumlah 1,680,631
Depedency Ratio 33,99
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Sedangkan untuk skala Kota Tangerang, Tahun 2013 nilai rasio ketergantungan sebesar 36.36%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 34 penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun), atau dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak 34 penduduk usia non produktif.
II.2
Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan pembangunan Kota Tangerang dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat
diukur dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta indikator seni budaya dan olahraga. Indikator-indikator tersebut akan dijabarkan di bawah ini. II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. II.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah nilai PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah barang barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Angka PDRB bermanfaat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, yang mencakup sektor (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, restoran dan hotel; (7) angkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, & jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa. Terdapat 2 (dua) jenis penghitungan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Atas Dasar Harga Konstan (adhk). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhk) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB (adhk) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Perkembangan PDRB Kota Tangerang (adhb) tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 18
Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto (adhb)Tahun 2009–2014 Kota Tangerang(Miliar Rupiah) Tahun No Sektor 2010 2011 2012 PRIMER 92,34 104,73 114,85 1 Pertanian 92,34 104,73 114,85 2 Pertambangan & Penggalian 0.00 0.00 0.00 SEKUNDER 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas & Air Minum 5 Bangunan &Konstruksi TERSIER 6 Perdagangan, Hotel & Restoran
2013 131,16 131,16 0.00
2014)* 13,586 13,586 0.00
28.995,92 32.327,95 34.642,95 38.636,22 42,677.12 27.286,91 30.364,79 32.399,06 36.076,79 39,452.04 400,15 442,36 502,66 574,77 558.68 1.308,86 1.520,80 1.741,23 1.984,66 2,666.40 27.832,99 31.691,55 36.246,04 41.348,62
46,476
17,574.85 19,755.10 22,438.65 25.638,63
27,109.48 8.029,32 9,303.09 10.542,34 12,693.16
7 Angkutan & Komunikasi 6,861.69 Keuangan, Persewaan, & Jasa 8 2,015.33 2,282.76 2,580.29 2.952,91 Perusahaan 3,907.52 9 Jasa-jasa 1,381.12 1,624.37 1,924.01 2.214,74 2,765.48 TOTAL PDRB-ADHB 56.921,25 64.124,23 71.003,84 80.116,00 89,288.62 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *): angka sementara.
Dalam lima tahun terakhir PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan secara konsisten, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2012 mencapai 10 persen dari tahun sebelumnya dan tahun 2013 meningkat menjadi 12 persen. Sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerng adalah sektor sekunder yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor tersier menunjukkan pertumbuhan yang pesat yang didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Diperkirakan tahun 2014 total PDRB (adhb) mencapai Rp 89.288,62 milliar . Trend peningkatan PDRB Kota Tangerang tahun 2009-2014 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 19
Grafik 2.2 PDRB Kota Tangerang (adhb) tahun 2010-2014
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014.(Bappeda diolah 2015)
Sementara itu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (adhk) menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2000. PDRB (adhk) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dengan memperhitungkan tingkat inflasi. Perkembangan PDRB (adhk) Kota Tangerang lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto (adhk) Tahun 2010–2014Kota Tangerang (Rp Millliar) Tahun No Sektor 2010 2011 2012 2013 PRIMER 49,98 54,26 57,24 61,29 1 Pertanian 49,98 54,26 57,24 61,29 2 Pertambangan & Penggalian 0 0 0 0 SEKUNDER 15.044,00 15.749,58 16,242,06 16.922,09 3 Industri Pengolahan 14.177,00 14.822.77 15,242.67 15.840,04
2014* 60.53 60.53 0 17,448.21 16,277.75
4
Listrik,Gas & Air Minum
285,08
294,45
311,31
329,09
350.33
5
Bangunan &Konstruksi TERSIER Perdagangan, Hotel &Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
581,92 14,308.84
632,36 15,613.79
688.08 17,134.60
752,96 18.431,97
820.14 19,956.21
8.705,98
9.465,06
10.386,75
11.201,00
11,953.12
3.894,54
4.302,90
4.748,74
5.059,26
5,567.41
1.074,85
1.154,05
1.246,35
1.352,45
1,490.62
633,47
691,78
752,76
819,26
945.07
6 7 8 9
TOTAL PDRB-ADHK 29.402,85 31.417,63 33.433,90 35.415,35 37,464.95 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 20
Jika dilihat lebih lanjut, PDRB berdasarkan Harga Konstan selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) cenderung meningkat dari Rp27,562.54 Miliar (Tahun 2009), menjadi Rp29.402,85 Miliar (Tahun 2010), lalu Rp31.417,63 Miliar (Tahun 2011), kemudian menjadi Rp33.433,90 Miliar (Tahun 2012) dan Rp35.415,35 Miliar (Tahun 2013). Secara absolut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 terdapat kenaikan nilai PDRB (adhk) Kota Tangerang sebesar Rp1.981,45 Miliar. Sementara itu diperkirkan PDRB (adhk) tahun 2014 mencapai Rp 37.464,95 Milliar Trend peningkatan PDRB Kota Tangerang tahun 2009-2014 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 2.3 PDRB Kota Tangerang (adhk) tahun 2010-2014
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan dapat dinilai berdasarkan
kontribusi
sektoral terhadap total PDRB. Kontribusi sektoral
terhadap PDRB dalam kurun selama kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 21
Tabel 2.15 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHB Tahun 2010–2014 Kota Tangerang (persen) No 1 2 3 4 5 6 7
Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran
Pengangkutan & komunikasi 8 Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa PDRB
2010 0,16% 47,44% 0,69% 2,30% 31,34%
2011 0,15% 46,47% 0,66% 2,34% 31,47%
2012 0,15% 45,04% 0,68% 2,48% 31,96%
2013 0,15% 45,22% 0,67% 2,66% 30,19%
2014* 0,15% 0% 42,97% 0,78% 2,18% 32,49%
12,11% 3,55% 2,42% 100%
12,81% 3,55% 2,54% 100%
13,27% 3,68% 2,74% 100%
13,92% 4,24% 2,96% 100%
14,86% 4,19% 2,38% 100%
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Tahun 2010-2014, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2013 masing-masing sektor menyumbang sebesar 45,03% dan 32 %. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi paling kecil. Berdasarkan kontribusi lima tahun terakhir menunjukkan trend pergeseran dimana sektor industri pengolahan mengalami kontribusi yang semakin menurun, sementara sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran meningkat secara significan. Data mengindikasikan bahwa arah pengembangan ekonomi Kota Tangerang ke depan adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa.
II.2.1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukan kinerja
ekonomi suatu daerah atau negara dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, tingkat investasi dan besaran ekspor, sehingga
pertumbuhan
ekonomi dalam formulasi adalah Y= C + I + G + (X-M). Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB (adhk). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang 2012-2014 dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 22
Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2010-2014 Tahun 2014* 2013 2012
Kota Tangerang 6,72 6,3 6,41
LPE (%) Prov.Banten 6,7 5,86 6,15
Nasional 5,21 5,8 6,55
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Dalam tiga tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang cenderung fluktuatif tetapi masih konsisten pada angka 6%. Hal ini menunjukan bahwa kondisi perekonomian relatif stabil dan tidak ditemukan kondisi ekonomi yang ekstrim yang mengganggu kinerja ekonomi daerah. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi Banten dan Kota Tangerang mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini erat kaitannya dengan berkurangnya permintaan komoditi ekspor dari negara Eropa dan Amerika yang belum pulih dari krisis. Dibawah ini disampaikan trend pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tahun 2012-2014. Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2014
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang diperkirakan mencapai 6,72% atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.Sementara itu perekonomina Provinsi Banten juga tumbuh mencapai 6,7%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tumbuh di bawah 6% atau hanya sebesar 5,2% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 23
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang,yang dihitung berdasarkan sisi produksi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor Perdaganganf, Hotel, dan Restoran, serta Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, juga Pengangkutan dan Komunikasi. Ketiga sektor ini memberikan daya ungkit yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang didominasi oleh konsumsi masyarakat sedangkan investasi dan ekspor masih perlu didorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
II.2.1.3 PDRB Per Kapita PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per-jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi. Sedangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per-kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.17 PDRB per Kapita Tahun 2012–2014 Kota Tangerang Tahun
2012 2013 2014*
Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita
Atas Dasar Harga Konstan Perkapita
(juta)
Tumbuh (%)
(juta)
Tumbuh (%)
33.51 35.64 36.92
4.72 6.35 3.6
16.56 16.89 17.09
1.01 1.99 1.18
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Tahun 2013 Pendapatan per kapita meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan adhb mencapai Rp 35,64 juta atau naik 6,35% sedangkan berdasarkan adhk mencapai Rp 16,56 juta atau naik 1,99%. Data ini menunjukkan bahwa pertambahan pendapatan per kapita riil hanya naik sebesar 1,99%, sedangkan kenaikan sebesar 6,35% terdorong oleh faktor inflasi. Dibawah ini disampaikan perbandingan PDRB perkapita adhk dengan PDRB perkapita adhb.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 24
Grafik 2.5 PDRB Per Kapita Kota Tangerang 2012-2014
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Tahun 2014 terjadi perlambatan pertumbuhan, dimana pendapatan perkapita (adhb) mencapai Rp 36,92 juta rupiah atau tumbuh sebesar 3,6 persen. Pendapatan per kapita (adhk) juga mengalami perlambatan pertumbuhan yakni sebesar 1,18% atau secara absolute mencapai Rp 17,09 juta. Perlambatan pertumbuhan pendapatan per kapita secara makro disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang belum stabil,sementara pertumbuhan ekonomi nasional masih tertekan di bawah 6%. Disisi lain kebijakan ekonomi makro seperti kenaikan BBM, tarif listrik dan gas berdampak pada tertekannya pertumbuhan ekonomi.
II.2.1.4 Laju Inflasi Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang.Inflasi merupakan
salah satu
indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah. Perkembangan tingkat inflasi Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 25
Grafik 2.6 Tingkat Inflasi Tahun 2010 – 2014 Kota Tangerang
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Perkembangan
inflasi Kota Tangerang dalam lima tahun terakhir
yakni tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yakni 3,73%, sementara angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 10,02%
dan tahun 2014 diperkirakan mencapai 10.03%.
Dibandingkan dengan laju Inflasi Provinsi Banten dan Nasional , Inflasi Kota Tangerang selalu tumbuh lebih tinggi. Tingkat inflasi Kota Tangerang
erat kaitannya dengan Kebiajkan
ekonomi nasional seperti kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga elpigi (gas). Kebijakan ini mendorong kenaikan ongkos produksi dan transportasi sehingga mendorong produsen untuk menaikkan harga untuk mengindari kerugian yang lebih tinggi, kenaikan harga tersebut dikenal dengan push cost inflation. Secara mikro inflasi di Kota Tangerang didorong oleh kelangkaan beberapa
bahan makanan pokok seperti bawang, cabai dan sayuran. Kota
Tangerang yang minus area pertanian sangat tergantung kepada supplay produksi daerah sekitar seperti Bogor dan serang. Adapun sumbangan terhadap inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran sampai dengan Juni 2014 sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 26
berikut: (a) bahan makanan sebesar 8,17 %, (b) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 10,51%, (c) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 4,51%, (d) sandang sebesar 2,08%, (e) pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 9,78% dan (f) transpor, komunikasi sebesar 5,85%. Untuk menjaga stabilitas tingkat inflasi Kota Tangerang, diharapkan peran dewan inflasi daerah harus nyata, seperti koordinasi antar instansi terkait Bulog, pasar daerah dan para pengusaha.
II.2.1.5 Tingkat Ketimpangan dan Pemerataan Ekonomi Untuk mengukur tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi digunakan Gini Ratio (GR) atau dikenal dengan istilah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan sebagai salah satu parameter untuk menilai tingkat pemerataan hasil pembangunan melalui distribusi pendapatan. Nilai Indeks Gini terentang dari angka 0 (yang berarti merata sempurna) sampai dengan angka 1 (yang berarti tidak merata sempurna). Semakin mendekati angka 0 nilai Indeks Gini tersebut, maka semakin merata distribusi pendapatannya. Dalam periode tahun 2010 – 2014 terjadi peningkatan angka Gini Ratio secara perlahan di Kota Tangerang. Jika tahun 2010 sebesar 0,27 di tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 0,31,angka ini diperkirakan sama dengan angka pada tahun 2012-2013. Perkembangan Gini Ratio Kota Tangeran Tahun 2010-2014 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.18
Perkembangan Nilai Koefisien Gini Tahun 2010-2014 Kota Tangerang Tahun
Nilai Koefisien Gini
Keterangan
2010 2011 2012 2013 2014*
0,27 0,28 0,31 0,31 0.31
Ketimpangan Rendah Ketimpangan Sedang Ketimpangan Sedang Ketimpangan Sedang Ketimpangan sedang
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *) angka sementara
Secara keseluruhan selama tahun 2010-2014, ketimpangan di Kota Tangerang masih berada dalam batas toleransi (rendah atau sedang).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 27
II.2.1.6 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Indikator Kemiskinan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Kemiskinan diukur dengan menggunakan
standar kehidupan
Minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut dengan Garis Kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Data penduduk miskin di Kota Tangerang lima tahun terakhir 20122014 dapat disajikan pada grafik di bawah ini.
Grafik 2.7 Data Kemiskinan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Provinsi Banten (Bappeda diolah, 2015)
Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang
kurun waktu 2010-2014
cenderung menurun. Jika tahun 2010 tingkat kemiskinan mencapai 6.88% tahun 2014 diperkirakan menurun menjadi 5.33%. Artinya Pemerintah Kota Tangerang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.55%. Angka penurunan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang belum memuaskan, sehingga dibutuhkan stretegi pembangunan yang bisa menjangkau dan tepat sasaran terhadap masyarakat miskin. Dibandingkan dengan Provinsi Banten, penduduk miskinan di Kota Tangerang jauh lebih kecil.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 28
II.2.1.7 Angka Kriminalitas yang Tertangani Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma - norma sosial sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999:122).
Bentuk - bentuk tindakan kriminalitas
yang ada di masyarakat seperti : 1.
Pencurian
2.
Tindak asusila
3.
Pencopetan
4.
Penjambretan
5.
Penodongan dengan senjata tajam/api
6.
Penganiayaan
7.
Pembunuhan
8.
Penipuan
9.
Korupsi Angka Kriminalitas dapat dihitung dengan rumusan jumlah tindak
kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 10.000. Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2009-2014 di Kota Tangerang sebagai berikut : Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2009-2013
Kota Tangerang Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*
Kejadian 2.337 963 748 807 807
Tertangani 1.014 654 600 507 507
AngkaKriminalitas yang Tertangani 43,38 % 67,91 % 80,21 % 62,82% 62,82%
Sumber : Polres Metro Kota Tangerang 2014 *) angka sementara
Berikut disajikan jenis kejahatan (crime) dari jumlah kejahatan dan jumlah penyelesaiannya seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 29
Tabel 2.20 Jumlah Tindak Kejahatan yang terjadi menurut jenis kejahatan di Kota Tangerang tahun 2011-2013 Tindak kejahatan No.
Jenis
1
Pembunuhan
2
Penganiayaan dengan pemberatan
3
Pencurian dengan pemberatan
4
Pencurian dengan kekerasan
5
Pencurian Kendaraan bermotor
6
Kebakaran
7
Perjudian
8
Pemerasan dengan ancaman
9
Perkosaan
10
Narkotika
11
Kenakalan Remaja
12
Kekerasan dalam rumah tangga Tahun 2014)* Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011
Tindak Pidana 5
Penyelesaian Tindak Pidana 9
96
144
205
146
57
39
362
130
2
2
35
38
39
30
7
5
-
-
-
-
75
74
883
617
883
617
748
603
963
654
Sumber : Polres Kota Tangerang 2014 *) : angka perkiraan sementara
Penyelesaian tindak pidana yang terselesaikan di Kota Tangerang dari tahun 2011-2013 mencapai 60-80%. Penurunan angka kriminalitas didukung oleh peran Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melakukan pengawasan pengendalian pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah serta peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masing masing lingkungannya.
II.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan analisa kinerja terhadap indikatorindikator dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanahan,dan ketenagakerjaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 30
II.2.2.1 Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Batas maksimum untuk Angka Melek Huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Angka Melek Huruf (AMH ) sangat terkait dengan pengentasan kemiskinan. Pendidikan mempunyai pengaruh
paling
tinggi
terhadap
kemiskinan
dibandingkan
variabel
pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi. Berikut didiuraikan perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Tangerang tahun 2010-2014 Tabel 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013
Jumlah Penduduk (Usia 15 tahun ke atas) yang Bisa Menulis 1.442.413 1.481.730 1.497.086 1.553.252
Jumlah Penduduk AMH Usia 15 tahun ke atas 1.466.016 1.505.671 1.520.965 1.578.131
Sumber: Data olahan LPPD Kota Tangerang 2014
98,3 98,4 9 98,4 1 98,9 3 3
Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan baca tulis penduduk Kota Tangerang usia 15 tahun ke atas ditargetkan sebesar 98,65% tahun 2014 dan tercapai sebesar 98,53% hal ini menunjukan bahwa pencapaian target sudah 100%.
Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 31
Berdasarkan data kependudukan jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Tangerang didominasi lulusan SMA sederajat, sebanyak 33,76%, namun apabila kita lihat secara keseluruhan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang adalah 10,1 Tahun, naik dari Tahun sebelumnya yang lamanya sekolah 10,04 Tahun. Dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk berumur 15 Tahun keatas di Kota Tangerang menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat kelas I SLTA, memang masih sama dengan Tahun sebelumnya tetapi lamanya duduk di bangku kelas satu SLTA relatif lebih lama atau hampir sampai jenjang kelas dua SLTA. Hal ini akibat dari masyarakat di Kota Tangerang yang semakin menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang berharga untuk masa depan anak mereka didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
yang
baik
dan
memadai,
kemudahan
transportasi
untuk
mencapainya, serta faktor lain seperti ekonomi keluarga dan dukungan Pemerintah Daerah yang menyediakan sekolah yang murah bahkan gratis sampai pada jenjang tertentu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat pendidikan. Dukungan faktor-faktor tersebut diharapkan memperbesar kesempatan untuk duduk dibangku sekolah, yang pada akhirnya rata-rata lama sekolah meningkat, sehingga berkontribusi terhadap tingginya derajat pendidikan masyarakat. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-201 No.
Kecamatan
APM Tingkat SD Termasuk Paket A
APM Tingkat SMP Termasuk Paket B
APM Tingkat SMA Termasuk Paket C
01 02
Ciledug Cipondoh
86,94 75,30
59,95 59,68
93,62 72,17
03 04
Tangerang Jatiuwung
112,34 98,15
177,03 84,37
221,72 21,73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 32
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Batuceper Benda Larangan Karang Tengah Pinang Karawaci Cibodas Periuk Neglasari TAHUN 2014* TAHUN 2013 TAHUN 2012 TAHUN 2011 TAHUN 2010 TAHUN 2009
90,14 79,21 72,83 76,98 86,89 103,82
44,91 57,17 28,26 56,00 62,73 74,30
41,61 33,71 20,14 52,75 62,68 164,58
83,14 110,46 81,98 89,09 87,26 93,60 90,18 100,52 103,35
71,86 45,42 49,76 67,03 63,91 86,54 81,78 93,78 92,84
29,07 34,80 40,10 68,36 77,01 68,56 68,49 80,18 61,38
Sumber : Data olahan LPPD Kota Tangerang 2014 *): angka sementara
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A. APM SD/MI/Paket A adalah jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2014 bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar 89,09% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 87,26%, turun dan naiknya angka APM tersebut sangat berkaitan dengan angka mengulang dan anak yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah, sementara adanya koreksi atas jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 cukup mempengaruhi dalam perhitungan APM.
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B. APM SMP/MTs/Paket B adalah jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2014, bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kota Tangerang Tahun 2104 adalah sebesar 67,03%, turun dan naiknya angka APM tersebut sangat berkaitan dengan angka mengulang dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 33
anak yang belum berusia 13 tahun yang sudah masuk jenjang pendidikan SLTP, sementara adanya koreksi atas jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 cukup mempengaruhi dalam perhitungan APM. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C. APM SMA/MA/SMK/Paket C adalah jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2014, bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar 68,36%, turun dan naiknya angka APM tersebut sangat berkaitan dengan angka mengulang dan anak yang belum berusia 16 tahun yang sudah masuk jenjang pendidikan SLTA, sementara adanya koreksi atas jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 cukup mempengaruhi dalam perhitungan APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2014 APK Tingkat SD APK Tingkat SMP APK Tingkat SM No. Kecamatan SD MI Paket SMP MTs Paket SMA MA SMK Paket A B1,65 24,68 0,96 86,71 C 90,19 9,39 0,05 76,24 8,36 1,71 1 Ciledug 67,43 19,98 0,09 70,92 17,75 0,75 23,07 8,03 54,70 2,35 2 Cipondoh 121,21 9,40 0,15 218,24 23,68 0,42 63,72 - 191,78 0,45 3 Tangerang 98,81 15,42 - 75,38 43,26 0,17 18,72 8,77 3,65 4 Jatiuwung 88,17 15,19 - 60,67 4,42 - 27,56 - 26,19 5 Batuceper 69,63 23,36 50,52 45,74 5,04 3,25 35,78 1,09 6 Benda 78,50 4,00 0,06 30,36 5,80 0,47 19,37 1,06 4,69 1,10 7 Larangan 88,22 0,11 70,26 4,85 0,80 37,63 - 22,96 2,36 8 Karang Tengah 91,58 8,56 - 65,12 28,69 0,93 18,90 0,68 59,32 1,85 9 Pinang 117,31 1,94 0,45 84,71 13,70 3,55 71,51 8,89 110,05 7,07 10 Karawaci 92,02 5,02 - 99,87 1,46 17,22 - 18,22 2,14 11 Cibodas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 34
APK Tingkat SD APK Tingkat SMP SD MI Paket SMP MTs Paket A B0,20 115,53 10,87 0,03 49,06 16,81 12 Periuk 80,45 14,68 0,19 56,64 9,83 4,57 13 Neglasari 92,23 10,60 0,09 77,54 17,14 1,15 RATA-RATA 102,92 95,83 TAHUN 2014 101,15 98,30 TAHUN 2013 108,81 94,95 TAHUN 2012 107,08 110,64 TAHUN 2011 121,02 119,66 TAHUN 2010 123,37 98,30 TAHUN 2009 Sumber : Data olahan LPPD Kota Tangerang 2014 *): angka sementara No.
Kecamatan
APK Tingkat SM SMA MA SMK Paket C 19,55 4,72 21,97 1,06 23,95 0,96 28,69 28,53 2,20 51,53 1,91 84,17 83,11 82,01 98,66 78,11 83,11
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A. APK SD/MI/Paket A adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Bardasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2014, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar 102,92. APK SD/MI/Paket A Kota Tangerang Tahun 2013 ke Tahun 2014 mengalami peningkatan, artinya Presentase Capaian
APK SD/MI/Paket A pada tahun 2014 sebesar
102,92% Hal ini menunjukan bahwa Jumlah murid jenjang SD/MIterus meningkat jauh lebih besar daripada Jumlah Penduduk Kota Tangerang Kelompok Usia 7-12 Tahun peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih baik.
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B. APK SMP/MTs/Paket B adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Tahun 2014, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Kota Tangerang Tahun 2014 adalah sebesar 98,30%. APKSMP/MTs/Paket B Kota Tangerang sejak tahun 2013 mengalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 35
penurunan, artinya masih ada penduduk Kota Tangerang usia 13 sampai 15 tahun
yang
belum
berkesempatan
mengikuti
jenjang
pendidikan
SMP/MTs/Paket B, potensial APK ini masih bisa meningkat lagi.
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C. APK SMA/MA/SMK/Paket C adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Tahun 2014, Prosentase Capaian APK SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2014 sebesar 84,17% dari Target 99.95%. Berdasarkan target Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013 capaian target Indikator masih rendah, hal ini disebabkan banyaknya murid yang masuk dari luar Kota Tangerang mengakibatkan Jumlah murid jenjang SMA/MA/SMK jauh lebih besar daripada Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih baik.
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah persentase yang menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT
bermanfaat
untuk
menunjukkan
pencapaian
pembangunan
pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.
Tabel 2.24 Perkembangan Angka Pendidikan yang di-Tamat-kan (APT) Tahun 2010-2014 Jenjang Pendidikan APT (%) yang di-Tamat-kan 2010 2011 2012 2013 2014)* SD/MI 13,63 14,20 13,91 16,35 16,35 SMP/MTs 14,26 15,43 15,52 21,12 21,12 SMA/MA/SMK 32,22 37,91 40,20 39,41 39,41 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 36
Perguruan Tinggi
7,92
7,98
9,75
10,30
10,30
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (data diolah). *): angka sementara
Tabel
di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2014,
persentase penduduk Kota Tangerang menamatkan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada jenjang pendidikan SD/MI yang pada tahun 2012 mengalami penurunan (13,91%) dari tahun 2011 (14,20%) tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2010 (13,63%) kemudian tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 16.35.
II.2.2.2 Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 (satu) tahun. AKHB = (1-AKB). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 (satu) tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tabel 2.25 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2010-2014 1. Tahun 2010 2011 2012
Jumlah kematian 2. Jumlah bayi usia dibawah 1 Kelahiran tahun Hidup 39 30,305 17 30,800 31
35.875 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2014
AKB
AKHB
1,29 0,55
-0,29 0,45
0,86
0,14
Pada tahun 2010, AKB di Kota Tangerang masih cukup tinggi, yakni 1,29 atau 129% artinya bahwa ada 129 bayi dari 1000 bayi yang lahir hidup, meninggal dunia sebelum umur satu tahun. AKB ini mengakibatkan AKHB menjadi negatif (-0,29). Pada tahun 2011,AKB dapat ditekan sampai pada angka 0,55 yang menjadikan probabilitas bayi hidup sampai usia satu tahun menjadikan AKHB positif bahkan pada angka 0,45, walaupun pada tahun 2012 AKB naik lagi sampai pada angka 0,86, yang mengakibatkan AKHB menurun menjadi 0,14.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 37
Data tabel 2.25 tersebut di atas memberikan makna bahwa program penurunan AKB dan peningkatan AKHB Kota Tangerang melalui program layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan cukup berhasil dan masih perlu ditingkatkan, mengingat indikator ini termasuk ukuran keberhasilan Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium.
Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Berdasarkan data dari LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013, bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Tangerang pada tahun 2013 mencapai 69,50 tahun, artinya rata-rata umur yang dijalani oleh penduduk Kota Tangerang mencapai umur 69,50 tahun pada pada tahun 2012, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan Kota Tangerang. AHH ini terus meningkat sejak tahun 2011 (yakni 68,41 tahun) dan tahun 2012 (yakni 68,44 tahun). Lebih dari dari, data tersebut menyiratkan optimisme bahwa pada tahun-tahun mendatang AHH masih bisa meningkat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 38
Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia(World Health Organisation atau WHO). WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu: Rendah
=
di bawah 10 %
Sedang
=
10-19 %
Tinggi
=
20-29 %
Sangat tinggi =
30 %
Gambaran umum gizi buruk di Kota Tangerang tahun 2009-2014 dapat disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.26 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2014 Kota Tangerang Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*
Jumlah Balita Gizi Buruk 1.657 1.503 2.130 3,158
Jumlah Balita
%
86.987 86.084 184.287 232,005
1,90 1,75 1,16 1.36 0.13
Sumber: Data olahan LKPJ Kota Tangerang 2013. *): angka sementara
Berdasarkan target di RPJMD persentase balita gizi buruk ((BB/TB) yang tertangani sebesar 0,12 % dan tercapai di tahun 2014 sebesar 0,13 % . Hal ini menunjukan bahwa persentase Balita Gizi Buruk senantiasa menurun.artinya prevalensi gizi kurang ini termasuk kategori rendah, yang menunjukkan angka di bawah 10% sebagaimana merujuk pada klasifikasi status gizi yang dibuat berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
II.2.2.3 Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.Pertambahan angkatan kerja harus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 39
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja.Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 2.27 Rasio Penduduk yang BekerjaTahun 2010 – 2014 Angkatan Kerja Tahun Rasio (%) Penduduk Penduduk Yang 2011 2012 2013 2014
Yang Bekerja 755.174 823.515 841.994 901.496
Mencari Pekerjaan 31.679 21.550 21.464 25.942
23,8% 38,2% 39,2% 34,7%
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2014
Pada tabel di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja sejak 2011 sampai 2014 terus meningkat, bahkan mendekati angka 100% dari total jumlah penduduk angkatan kerja. Sampai pada tahun 2012, rasio menunjukkan pada angka 91,70%, artinya dari total jumlah penduduk usia angkatan kerja yang mencari pekerjaan telah terserap di berbagai sektor ekonomi sekurangnya sebanyak 91 orang tenaga kerja dari setiap 100 orang angkatan kerja.
II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikatorindikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Group Kesenian,Gedung Kesenian, Klub Olahraga, dan Gedung OlahragaTahun 2010–2014 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Gedung Grup Gedung Klub Olahraga Kesenian Kesenian Olahraga 2010 528 4 75 17 2011 528 4 75 17 2012 543 4 376 17 2013 257 4 376 17 2014* 257 4 388 16 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013. Tahun
Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tangerang sejak tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012, dari semula sebanyak 528 group naik menjadi 543 grup, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 40
sedangkan jumlah gedung untuk berkesenian masih tetap 4 buah, bisa dipertimbangkan untuk ditambah jumlahnya yang bisa mendorong semakin meningkatnya jumlah grup kesenian. Jumlah klub olahraga yang ada di Kota Tangerang sejak tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012, dari semula sebanyak 75 klub naik menjadi 376 klub, sedangkan jumlah gedung untuk berkegiatan olahraga meningkat 17 buah pada tahun 2011 menjadi 436 buah. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Tangerang mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup drastis disebabkan oleh adanya pendataan ulang yang dilakukan pada tahun 2013 untuk memperoleh kondisi tahun 2012.
II.3
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
II.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaan. Untuk Kota Tangerang, urusan-urusan wajib tersebut di atas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 41
II.3.1.1
Pendidikan
II.3.1.1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) indikator program yang mencapai 90%-100%, 8 (delapan) indikator program yang melebihi target 100%, 4 (empat) indikator program tidak tercapai. Total
alokasi
510.634.504.223,00
anggaran dengan
urusan realisasi
pendidikan
sebesar
penyerapan
Rp
sebesar
Rp.398.704.054.932,00 (78,08%). Capaian indikator kinerja program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
%
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
Tingkat layanan terhadap
% per
100
100
100
Tercapai
siswa miskin Dikdas
tahun %
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
92,88
101,94
109,75
Melebihi target
95,94
95,85
99,90
Tercapai
88,09
88,28
100,21
Melebihi target
Indikator kinerja program
1
2
Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD Tingkat ketersediaan dan kelengkapan
Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota
sarana
prasarana PAUD
SKPD Penanggung Jawab
pendidikan yang layak dan
memadai Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3
4
Tingkat
ketersedian
sarana
prasarana
kebutuhan
Pendidikan
Dasar yang layak dan memadai 5
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
untuk
guru,
kepala sekolah, dan staf kependidikan
lainnya
dalam satuan pendidikan dasar 6
Partisipasi
Anak
% per
Bersekolah
(PAB)
tahun
Partisipasi
anak
% per
Bersekolah
(PAB)
tahun
Angka Partisipasi Murni
% per
SD/MI 7
SMP/MTs 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 42
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
64,52
67,11
104,01
Melebihi target
0,02
0,30
1500
0,09
0,03
33
98,53
90,64
91,99
Melebihi target (negatif) Angka menurun (realisasi baik) Tercapai
100
100
100
Tercapai
100
100
100
Tercapai
100
100
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
76,22
90,61
118,87
Melebihi Target
77,74
74
95,18
Tercapai
0,12
0,12
100
Tercapai
99,99
100
100,01
Melebihi target
%
97,74
100
102,31
Melebihi target
Persentase Lulusan SMK
% per
100
100
100
Tercapai
memiliki
tahun
20
20
100
Tercapai
Indikator kinerja program
Program
9
Satuan
(APM) SD/MI/Paket A
tahun
Angka Partisipasi Murni
% per
(APM)
SMP/MTs/Paket
tahun
Putus
% per
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
B 10
Angka
Sekolah
SD/MI 11
Angka
tahun Putus
Sekolah
SMP/MTs 12
13
14
Pendidikan Menengah
15
16
% per tahun
Angka
Melanjutkan
% per
SD/MI ke SMP/MTs
tahun
Angka Kelulusan Siswa
% per
SD/MI
tahun
Angka Kelulusan Siswa
% per
SMP/MTs
tahun
Tingkat layanan terhadap
% per
siswa miskin Dikmen
tahun
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
untuk
guru,
kepala sekolah, dan staf kependidikan
lainnya
dalam satuan pendidikan menengah 17
Partisipasi
Anak
% per
Bersekolah
(PAB)
tahun
Angka Partisipasi Murni
% per
(APM)
tahun
SMA/MA 18
SMA/SMK/MA/Paket C 19
20
21
Angka
Putus
Sekolah
% per
SMA/MA/SMK
tahun
Angka Kelulusan Siswa
% per
SMA/MA/SMK
tahun
Angka
Melanjutkan
SMP/MTs
ke
SMA/SMK/MA 22
Sertifikat
Standar
Kompetensi
Nasional 23
Tingkat
Kerjasama
Kemitraan dengan
%
(Partnership)
Dunia
Usaha/
Dunia Industri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 43
Indikator kinerja program
Program Pendidikan Non Formal
24
Tingkat
Kompetensi
%
Target RKPD Tahun 2014 20
Realisasi RKPD Tahun 2014 20
%
20
%
Satuan
Capaian (%)
Kategori
117,14
Melebihi Target
20
100
Tercapai
20
0
0
Tidak tercapai
%
0
0
0
Tidak tercapai
%
0
0
0
Tidak tercapai
%
0
0
0
Tidak tercapai
Pendidikan dan Tenaga
SKPD Penanggung Jawab
Kependidikan Pendidikan Non Formal 25
Tingkat
Kompetensi
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Satuan
Pendidikan Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
26
Tingkat
Kompetensi
Pendidik
dan
Tenaga
kependidikan PAUD 27
Tingkat
Kompetensi
Pendidik
dan
Tenaga
kependidikan Dasar 28
Tingkat
Kompetensi
Pendidik
dan
Tenaga
kependidikan Menengah 29
Tingkat
Kompetensi
Pendidik
dan
kependidikan
Tenaga Luar
Sekolah
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Dari pencapaian indikator program tersebut diatas dapat diuraikan bahwa ada beberapa indikator program yang melebihi target dan ada yang dibawah target . Untuk Angka Putus Sekolah SD/MI realisasi mencapai 0,30% dari target hanya 0,02%, hal ini mengindikasikan peningkatan jumlah anak yang putus sekolah SD/MI. Faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah SD/MI kemungkinan terjadi karena kurangnya kesadaran para orang tua siswa saat ini bahwa program wajib belajar 6 tahun menjadi program wajib belajar 9 tahun, sehingga anak seharusnya wajib menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SMP. Faktor diatas merupakan faktor internal yang muncul dari lingkungan keluarga karena keinginan orang tua agar anak bisa membantu pekerjaan orang tua. Di sisi lain bahwa program pemerintah Kota Tangerang mendukung untuk anak yang putus sekolah agar bisa melanjutkan sekolah. Program Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar dialokasikan pada tahun 2014 untuk pembiayaan terhadap siswa miskin pendidikan dasar sebanyak 37.172 siswa dan yang terserap hanya sebanyak 21.687 siswa (58%). Hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 44
disebabkan jumlah siswa yang diverifikasi tidak sebanyak data yang tercantum karena banyak anak yang sudah tidak bersekolah di tempat yang sama. Program Pendidikan Menengah sudah memperlihatkan hasil kinerja yang baik jika dilihat dari capaian indikator pendidikan menengah yang memenuhi target 100% bahkan ada yang melebihi target 100%. Kelanjutan program pendidikan menengah ini akan terkendala dengan adanya undang undang baru UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah tingkat kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. II.3.1.2
Kesehatan
II.3.1.2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 38 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, beberapa indikator ada yang melebihi target 100% dan memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp.365.318.272.600,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.308.952.801.883,00 (78,15%).Capaian indikator kinerja program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan Program
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator kinerja program (outcome)
Satuan
1
Cakupan pemerataan dan perbekalan obat yang memadai
2
Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan
3
Program Kesehatan Masyarakat
Upaya
4
5
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
%
Target RKPD Tahun 2014 100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
95,12
94,07
98,89
%
100
100
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Kategori
SKPD Penanggung Jawab Dinas Kesehatan RSUD, DTK
Melebihi target
II- 45
Program
Indikator kinerja program (outcome)
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit Tingkat pengawasan keamanan obat dan makanan
%
0
0
0
%
0
0
0
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
anak (KtP/A) di Puskesmas 6
Pengawasan Obat dan Makanan
7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya-an Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
8
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
%
50
50
100
9
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
%
0
0
0
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tingkat Standarisasi Pelayanan Kesehatan
%
25
25
100
Tercapai
%
70
75
107,14
Melebihi target
%
100
100
100
Tercapai
%
64,81
64,81
100
Tercapai
14
Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik yang layak dan memadai
%
20
20
100
Tercapai
15
Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik yang layak dan memadai Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)
%
0
0
0
%
0
0
0
17
Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW
%
0
0
0
18
Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
%
20
20
100
%
0
0
0
%
0
0
0
11
Program Pencegahan dan Penang-gulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
12
13
16
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
19
20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Tercapai
Tercapai
II- 46
Program
Indikator kinerja program (outcome)
Satuan
Program Peningkatan Pelayanan Umum Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
21
Tingkat pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang
%
Target RKPD Tahun 2014 13,17
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
13,17
100
Tercapai
22
Cakupan (BPJS)
pelayanan
JKN
%
100
100
100
Tercapai
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita
23
Cakupan balita
pelayanan
anak
%
90
57,31
63,67
Belum tercapai 100%
24
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Prevalensi balita gizi buruk
%
100
100
100
Tercapai
%
9,75
6,94
71,17
26
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100%
100
100
Belum tercapai 100% Tercapai
27
Cakupan kunjungan bayi
%
95
91,25
96,05
28
Persentase balita penderita Pneumonia
%
55
43,4
78,90
29
Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila
%
92
92,08
100,08
%
75
76,31
101,74
Melebihi target
Persentase tempat makan (restauran, warung, depot, dll) yang memenuhi syarat kesehatan Tingkat penangan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
70
75
107,14
Melebihi target
%
0
0
0
%
78
89,7
115
Melebihi target
34
Cakupan hamil K4
ibu
%
94
96,5
102,65
Melebihi target
35
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
%
0
0
0
36
Cakupan Nifas
Ibu
%
88
85,6
97,27
Tercapai
37
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
%
78
61.6
78,97
38
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
90
98,7
109,66
Belum tercapai 100% Melebihi target
Anak
25
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
30
Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
31
Peningkatan Keselamatan Melahirkan Anak
32 Ibu dan 33
kunjungan
pelayanan
SKPD Penanggung Jawab
Belum tercapai 100% Belum tercapai 100% Melebihi target
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang tahun 2014 ditargetkan sebesar 64,21% dan mencapai realisasi 100%. Fasilitas Kesehatan dasar yang diberikan dari Puskesmas dengan adanya program kartu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 47
multiguna sudah mencakup pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang sudah melayani masyarakat sebanyak 101,885 jiwa yang terdiri dari 18.216 rawat inap dan 83.666 rawat jalan. Kegiatan Pengembangan Kelurahan siaga aktif di Kota Tangerang melalui anggaran sudah dimulai sejak tahun 2007. Sampai dengan tahun 2014 jumlah kelurahan Siaga yang dibentuk sebanyak 104 kelurahan atau sebesar 100%. Dari pembentukan 104 Kelurahan Siaga, untuk kelurahan siaga aktif dibuktikan dengan terbitnya SK Kelurahan Siaga, dimana pada tahun 2014 sudah terbentuk sebanyak 76 kelurahan siaga aktif.
II.3.1.3
Pekerjaan Umum
II.3.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan
urusan
pekerjaan
umum
di
Kota
Tangerang
menunjukkan kinerja yang baik. Dari 16(enam belas) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 2(dua) indikator program yang melebihi target 100%, 1(satu) indikator program tidak memenuhi target 100%,
1(satu)
indikator program realisasi 0%, dan 12 (dua belas) indikator program yang memenuhi target 100%. Total
alokasi
anggaran
Rp.266.734.975.900,00
dengan
urusan
pekerjaan
realisasi
umum
penyerapan
sebesar sebesar
Rp.239.327.324.030,00 (89,72%). Capaian indikator kinerja program urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum Indikator kinerja program (outcome)
Program
Satuan %
Target RKPD Tahun 2014 92,21
Realisasi RKPD Tahun 2014 93,24
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
101,11
Melebihi target
Dinas Pekerjaan Umum, DTK
Capaian (%)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1
Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota
Program
Saluran
2
%
10
10
100
Tercapai
Drainase/
Gorong-
Persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota
3
Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota
%
100
100
100
Tercapai
gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjo ng
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 48
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4
Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang
%
Target RKPD Tahun 2014 98
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5
Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui
%
100
%
92,21
7
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai
%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku
8
Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat
9
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Indikator kinerja program (outcome)
Program
Kategori Melebihi target
100
Tercapai
92,21
100
Tercapai
31,25
25
80
Belum Tercapai 100%
%
100
100
100
Tercapai
Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
%
50
50
100
Tercapai
1 0
Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya
%
18,18
0,00
0
Tidak tercapai
1 1
Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
%
61
61
100
Tercapai
%
33,33
33,33
100
Tercapai
%
49,40
49,40
100
Tercapai
1 4
Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir
%
10
10
100
Tercapai
1 5
Tingkat pengurangan luas genangan
%
23.88
23.88
100
Tercapai
1 6
Tingkat ketersediaan, publikasi, dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)
%
100
Tercapai
6
1 3
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
100
Capaian (%) 101,70
1 2
Program pengendalian banjir
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 99,67
100
100
SKPD Penanggung Jawab
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 49
II.3.1.4
Perumahan
II.3.1.4.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan perumahan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator program belum memenuhi target 100%, 6 (enam) indikator program memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan perumahan sebesar Rp.23.442.921.600,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.19.173.225.750,00 (81,79%). Capaian indikator kinerja program urusan perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan
Pengembangan Perumahan
1
Cakupan ketersediaan layak huni
rumah
%
Target RKPD Tahun 2014 12,03
Lingkungan Sehat Perumahan
2
%
51,56
0
0
Pengelolaan Areal Pemakaman Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3
Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per 1.000 Penduduk Cakupan pelayanan bencana kebakaran
%
0
0
0
%
80
80
100
Tercapai
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat pengontrolan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
%
75
75
100
Tercapai
%
70
70
100
Tercapai
%
90
90
100
Tercapai
%
90
90
100
Tercapai
Indikator (outcome)
Program
4 5
6
7
8
kinerja
program
Satuan
Realisas i RKPD Tahun 2014 12,03
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggun g Jawab Dinas Damkar, Dinas PU,DKP
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.5
Penataan Ruang
II.3.1.5.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penataan Ruang
Penyelenggaraan
urusan
penataan
ruang
di
Kota
Tangerang
menunjukkan kinerja yang baik. Dari 14 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 5(lima) indikator program memenuhi target 100%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 50
Total
alokasi
Rp.2.346.095.000,00
anggaran
urusan
penataan
dengan
realisasi
ruang
penyerapan
sebesar sebesar
Rp.1.591.440.700,00(67,83%) Capaian indikator kinerja program urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penataan Ruang
1
Tingkat ketersediaan informasi mengenai RTRW kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
%
Target RKPD Tahun 2014 18,92
2
Tingkat ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota
%
0
0
0
3
Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang
%
87,50
0
0
4
Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota
%
72,22
0
0
5
Tingkat ketersediaan data/informasi pemanfaatan ruang
%
0
0
0
6
Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung
%
12,50
12,50
100
7
Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan Tingkat ketersediaan data/informasi bangunan gedung
%
0
0
0
%
20
20
100
Tercapai
9
Tingkat penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan
%
20
20
100
Tercapai
10
Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang
%
8,33
8,33
100
Tercapai
11
Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya Tingkat penyelesaian regulasi pengendalian pemanfaatan ruang
%
0
0
0
%
0
0
0
13
Tingkat penanganan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang
%
100
0
0
14
Tingkat pelaksanaanpengendalianpemanfa atanruang
%
7,69
7,69
100
Indikator kinerja program (outcome)
Program Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
8
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 18,92
Capaian (%)
Kategor i
SKPD Penanggung Jawab
100
Tercapai
DTK,DKP
Tercapai
Tercapai
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 51
II.3.1.6
Perencanaan Pembangunan
II.3.1.6.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 23 (dua puluh tiga) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 5 (lima) indikator program memenuhi tidak ditargetkan dalam RPJMD 2014-2018, sedangkan 18 (delapan belas) indikator program yang lain memenuhi target 100%.Total alokasi anggaran urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp.16.418.039.442,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.13.917.563.149,00 (84,77%).Capaian indikator kinerja program urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator kinerja program (outcome)
Program Pengembangan Data/Informasi
1
2
3
4
5
6
7
Perencanaan Pembangunan Daerah
8
9
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat koordinasi dan kerjasama pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Tingkat kompetensi dan kapasitas pengelola data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah Tingkat publikasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
%
Target RKPD Tahun 2014 100
Realisasi RKPD Tahun 2014 100
%
100
%
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
100
100
Tercapai
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
41,70
41,70
100
Tercapai
%
37,46
37,46
100
Tercapai
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab Bappeda,Semua SKPD
II- 52
Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasipelaporan pemb. Daerah Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Sosial Budaya Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya 'Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam 'Tingkat koordinasi perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerah TingkatPerencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
%
Target RKPD Tahun 2014 36,17
%
100
100
100
Tercapai
%
40
40
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
21,43
21,43
100
Tercapai
Indikator kinerja program (outcome)
Program 10
11
12
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 36,17
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
13
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
15
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
17
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
22
'Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana
%
0
0
0
23
Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan
%
0
0
0
%
0
0
0
14
16
18
19
20
21
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
24
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
25
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
%
100
100
100
Tercapai
26
Tingkat koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur
%
100
100
100
Tercapai
%
0
0
0
Program peningkatan kapasitas
27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab
II- 53
Indikator kinerja program (outcome)
Program kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Daerah
28
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
%
0
0
0
SKPD Penanggung Jawab
Kategori
Pembangunan
Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.7
Perhubungan
II.3.1.7 .1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 12 (dua belas) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 5 (lima) indikator program belum memenuhi target 100% dan 7(tujuh) indikator program mmemenuhi target 100%. Total
alokasi
Rp.36.362.145.360,00
anggaran dengan
urusan realisasi
perhubungan
sebesar
penyerapan
sebesar
Rp.33.309.414.267,00 (91,60%) .Capaian indikator kinerja program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan
1
Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota
%
Target RKPD Tahun 2014 20
2
Tingkat ketersediaan perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan Tingkat rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)
%
50
50
100
%
20
0
0
4
Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan
%
20
20
100
5
Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek penghubung antar wilayah Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor Tingkat ketersediaan standar keselarnatan bagi angkutan
%
25
0
0
%
11,34
11,34
100
%
11,34
0
0
Indikator kinerja program (outcome)
Program Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan
3
6 7
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 20
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
Tercapai
SKPD Penanggu ng Jawab Dinas Perhubung an
Tercapai
Tercapai
II- 54
Indikator kinerja program (outcome)
Program
urnurn yang rnelayani trayek di dalarn Kota. Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan Sistem ATCS Tingkat ketersediaan Halte untuk pelayanan Angkutan Umum Dalam Trayek Tingkat ketersediaan Terminal Angkutan Penumpang Yang Telah Dilayani Angkutan Umum Dalam Trayek
8 9
10
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11
12
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
%
19,35
19,35
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
12,74
0
0
%
80
0
0
Satuan
SKPD Penanggu ng Jawab
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.8
Lingkungan Hidup
II.3.1.8.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan urusan lingkungan
hidup di
Kota
Tangerang
menunjukkan kinerja yang baik. Dari 16 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 1 (satu) indikator program belum memenuhi target 100%, 15 (lima belas) indikator program memenuhi target 100%. Total
alokasi
anggaran
Rp.106.451.011.650,00
dengan
Rp.94.357.443.703,00
urusan
lingkungan
realisasi
hidup
penyerapan
sebesar sebesar
(88,64%). Capaian indikator kinerja program urusan
lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
1
Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien
%
Target RKPD Tahun 2014 12,84
2
Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan
%
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
Indikator kinerja program (outcome)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
12,84
100
Tercapai
BPLH, DKP
II- 55
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan
%
Target RKPD Tahun 2014 20
%
20
20
100
Tercapai
%
25
25
100
Tercapai
Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan Komunikasi data Tingkat kecepatan dan keakuratan informasi
%
20
20
100
Tercapai
%
22,81
22,81
100
Tercapai
%
60
50
83,33
Belum
%
20
20
100
Tercapai
11
Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup
%
20
20
100
Tercapai
12
Tingkat pemantauan Kualitas air sungai
%
18,17
18,17
100
Tercapai
13
Tingkat pemantauan Kualitas Air Tanah dan Situ Tingkat pemantauan Kualitas udara dan kebisingan Tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
%
17,50
17,50
100
Tercapai
%
18,74
18,74
100
Tercapai
%
60
60
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
Indikator kinerja program (outcome)
Program 4
5
6
7
8
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10
Peningkatan Pengendalian Polusi
14
15
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
16
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
20
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab
mencapai 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 56
Indikator kinerja program (outcome)
Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
17
Tingkat pengurangan sampah Cakupan pengangkutan sampah
18
%
Target RKPD Tahun 2014 1,08
%
74,99
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
1,08
100
Tercapai
74,99
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.9
Pertanahan
II.3.1.9.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4(empat) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, ada 1 (satu) indikator program telah memenuhi target (100%) dan 3 (tiga) indikator program lainnya tidak dilaksanakan. Total
alokasi
Rp.398.932.329.792,00
anggaran dengan
urusan realisasi
pertanahan
sebesar
penyerapan
sebesar
Rp.56.150.233.205,00 (14,08%). Capaian indikator kinerja program urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan
1
Tingkat pelaksanaan sertifikasi lahan aset Pemerintah Daerah
%
Target RKPD Tahun 2014 20
2
Tingkat fasilitasi pengadaan tanah
%
100
100
100
3
Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah tingkat ketersediaan sistem informasi tanah milik/dikuasai pemda
%
100
0
0
%
100
0
0
Indikator (outcome)
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
4
kinerja
program
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 0
Capaian (%)
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
0
DTK
Tercapai
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar mengacu sepenuhnya pada peraturan yang berlaku (Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 57
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah). Untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah milik Pemda Kota Tangerang belum optimal karena masih adanya kekurangan administratif
yang perlu
dilengkapi oleh DPKD, DTK dan DPU
II.3.1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil.
II.3.1.10.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, capaian realisasi berkisar di 81%-96% tetapi belum mencapai target 100%. Total alokasi anggaran urusan kependudukan dan catatan Sipil sebesar Rp.10.833.494.000,00
dengan
realisasi
Rp.7.293.388.371,00 (67,32%). Capaian
penyerapan
sebesar
indikator kinerja program urusan
kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil
Penataan Administrasi Kependudukan
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Penduduk
%
99,50
95,68
96,16
Keluarga Kartu
%
81,65
75,56
92,54
Persentase Bayi BerAkta Kelahiran
%
Indikator program
kinerja
1
Persentase ber-KTP
2
Persentase mempunyai Keluarga
Program
Kategori Belum mencapai 100% Belum
SKPD Penanggung Jawab Dukcapil, kecamatan
mencapai 100%
3
20,99
18,85
89,80
Belum mencapai 100%
4
Persentase Penduduk meninggal dunia BerAkta Kematian
%
Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah
%
81,65
77,35
94,73
Belum mencapai 100%
5
15,24
12,48
81,88
Belum mencapai 100%
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 58
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa permasalahan diantaranya tidak dapat menyerap secara keseluruhan dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penggunaan APBN sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/10059/DUKCAPIL perihal menghentikan penggunaan APBD untuk pembiayaan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan APBN-P 2014.
II.3.1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
II.3.1.11.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5(lima) indikator program yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 3 (tiga) indikator program yang belum mencapai target 100%, 2(dua) indikator program memenuhi target 100%. Total
alokasi
anggaran
urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak sebesar Rp. 2.812.721.050,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.2.524.856.200,00 (89,77%) . Capaian indikator kinerja program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
Persentase kelompok masyarakat yang memahami KDRT
%
Target R KPD Tahun 2014 25
2
Persentase kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
%
11
11
100
Tercapai
3
Persentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas didalam perwujudan kesetaran dan keadilan gender
%
38,10
0,38
0,99
Belum tercapai 100%
4
Persentase perempuan pemerintah
%
0,60
0,11
18,33
Belum tercapai 100%
Indikator kinerja program (outcome)
Program
Program keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
di
partisipasi lembaga
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
25
100
Tercapai
BPMKB
II- 59
5
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Ta
II.3.1.12
%
15,74
0
0
Belum tercapai 100%
hun 2014
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
II.3.1.12.1 Capaian
Indikator
Kinerja
Program
Urusan
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik.Dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 3 (tiga) indikator program memenuhi target 100% dan 3 (tiga) indikator program yang melebihi target 100%. Total alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar
Rp.9.791.150.568,00
dengan
realisasi
penyerapan
sebesar
Rp.9.564.247.910,00 (97,68%) . Capaian indikator kinerja program urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
1
Cakupan Pasangan Usia menjadi Peserta KB aktif
Subur
%
Target RKPD Tahun 2014 73,02
2
Persentase PUS yang menjadi peserta KB yang memilih MKJP
%
21,24
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Program Pengembangan Model Operasional
3
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan
%
4
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
5
6
Indikator (outcome)
Program
kinerja
program
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 73,55
Capaian (%)
Kategori
100,72
Melebihi target
21,24
100
Tercapai
21,24
21,24
100
Tercapai
%
48,08
50
103,99
Melebihi target
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
%
100
100
100
Tercapai
Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW
Posyandu /RW
1
1,08
108
Melebihi target
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab BPMKB
II- 60
Bkb-PosyanduPadu
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.13
Sosial
II.3.1.13.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan sosial di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 7 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, hanya 12(dua belas) indikator program yang dilaksanakan dengan capaian indikator yaitu 1 (satu) indikator program yang tidak ditargetkan dalam RPJMD 20142018, 11 (sebelas) indikator program memenuhi target 100% dan tidak ada indikator program yang melebihi target 100%. Total alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp. 20.992.935.410,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 19.036.765.216,00 (90,68%). Capaian indikator kinerja program urusan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial
1
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
%
Target RKPD Tahun 2014 20,01
2
Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kota
%
9,51
9,51
100
Tercapai
3
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
20
20
100
Tercapai
4
Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
%
100
100
100
Indikator kinerja program (outcome)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 20,01
Capaian (%) 100
Kategori Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Dinas Sosial
Tercapai
II- 61
Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial
5
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social
%
Target RKPD Tahun 2014 0
Pembi naan para Pe nyandang Cacat dan Trauma
6
Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan
%
13,73
13,73
100
Tercapai
Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
7
Persentase penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan
%
31,11
31,11
100
Tercapai
8
Persentase tenaga pelatih dan pendidik panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan
%
100
100
100
Tercapai
9
Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
100
100
100
Tercapai
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
10
Tingkat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
%
100
100
100
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
100
100
100
Tercapai
12
Persentase bantuan kelembagaan kesejahteraan sosial-kemasyarakatan
%
100
100
100
Tercapai
Indikator kinerja program (outcome)
Program
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 0
Capaian (%) 0
SKPD Penanggung Jawab
Kategori Tidak ditargetkan
Tercapai
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Program
Pengembangan
Jaminan
Kesejahteraan
Sosial
belum
ditargetkan dalam RPJMD 2014-2018 sehingga capaian program tidak terealisasi. Jaminan kesejahteraan sosial ini diarahkan untuk para penyandang PMKS yang terlantar mendapatkan fasilitas kesehatan saat mereka dirujuk ke rumah sakit .
II.3.1.14
Ketenagakerjaan.
II.3.1.14.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan
urusan
ketenagakerjaan
di
Kota
Tangerang
menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 3 (tiga) indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 62
program memenuhi target 100%, 4(empat) indikator program belum mencapai target 100% dan 1(satu) indikator program yang melebihi target 100%.Total alokasi anggaran urusan ketenagakerjaan sebesar Rp.6.796.450.350,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.5.663.291.350,00 (83,33%). Capaian indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan
1
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
%
Target RKPD Tahun 2014 33
2
Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta Jamsostek Aktif Besaran Pemeriksaan Perusahaan
%
33,33
33,33
100
Tercapai
100
100
100
Tercapai
%
56
45,73
81,66
%
39,17
21,65
55,27
Belum mencapai 100% Belum mencapai 100%
%
59,38
40,93
68,92
%
15,79
22,70
143,76
Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan
%
67,80
57,05
84,14
Indikator program
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4
5
6
7
8
kinerja
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 33
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Dinas Ketenagakerjaan
Belum mencapai 100% Melebihi target Belum mencapai 100%
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja sangat membantu pencari kerja untuk menyampaikan aplikasi lamaran kepada perusahaan yang diminati.Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 3.736 orang dari jumlah lowongan kerja 4.575 (81,66%) di 44 perusahaan peserta Bursa Kerja. Untuk pemeriksaan perusahaan yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan berupa bentuk pemeriksaan terhadap 500 perusahaan dan penanganan kasus sebanyak 40 kasus norma ketenagakerjaan.Hasil yang ingin dicapai dari pemeriksaan perusahaan ini yaitu meningkatnya ketaaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 63
II.3.1.15
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
II.3.1.15.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi danUsaha Kecil Menengah Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target 100%, 4 (empat) indikator program dapat melebihi target 100%. Total alokasi anggaran urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebesar
Rp.1.417.186.500,00
dengan
realisasi
penyerapan
sebesar
Rp.1.259.990.118,00 (88,91%) . Capaian indikator kinerja program urusan koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk
%
Target RKPD Tahun 2014 0,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2
Presentase Koperasi Sehat dengan pengelolaan keuangan yang sehat
%
32,49
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3
Tingkat Penyelenggaraan FasilitasiKerjasama Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
%
Persentase dibina/dilatih
%
Indikator (outcome)
Program
4
kinerja
UMKM
program
yang
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 1.2
33
Capaian (%) 300
101,56
Kategori Melebihi target
SKPD Penanggung Jawab Dinas Indagkop
Melebihi target
0,2
1
500
Melebihi target
3,2
4
125
Melebihi target
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Walaupun capaian indikator program melebihi target 100%, di dalam pelaksanaan program masih terdapat kendala/permasalahan. Terkait dengan urusan koperasi dan UKM, masih terkendala dengan data koperasi yang belum terkelola dengan baik. Sertifikasi koperasi perlu diadakan berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang Undang No.12 tahun 2012 ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 64
belum ada peraturan peralihannya baik di Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri sehingga belum ada Juklak atau Juknis untuk perkoperasian ini.
II.3.1.16
Penanaman Modal
II.3.1.16.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 1 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, indikator program telah memenuhi target (100%) Total
alokasi
anggaran
urusan
penanaman
modal
sebesar
Rp.1.655.930.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.342.459.846,00 (81,07%) Capaian
indikator kinerja program urusan penanaman modal dapat
dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Indikator (outcome)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1
kinerja
program
Tingkat pertumbuhan investasi daerah
Satuan %
Target RKPD Tahun 2014 17,74
Realisasi RKPD Tahun 2014 -23,56
Capaian (%) -132,80
Kategori Belum tercapai
SKPD Penanggung Jawab Setda
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.17
Kebudayaan.
II.3.1.17.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 11 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 2(dua) indikator program melebihi target 100% dan 9 (sembilan) indikator program memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp.1.343.120.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.279.294.150,00 (95,25%). Capaian indikator kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 65
Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan
Indikator kinerja program (outcome)
Program
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
SKPD Penanggung Jawab Disporbudpar
Pengembangan Nilai Budaya
1
Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah
%
56,25
56,25
100
Tercapai
Pengelolaan Keragaman Budaya
2
Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan
%
100
100
100
Tercapai
Grup/kel
176
247
140,34
Melebihi target
%
20
20
100
Tercapai
%
55,56
77,78
139,99
Melebihi target
3
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4
Cakupan Kajian Seni
5
Cakupan Manusia
6
Cakupan Organisasi Seni
%
66,67
66,67
100
Tercapai
7
Cakupan Gelar Seni
%
100
100
100
Tercapai
8
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
10
Cakupan Penyelenggaraan Misi Kesenian
%
100
100
100
Tercapai
11
Cakupan Fasilitasi Seni
%
57,14
57,14
100
Tercapai
9
Sumber
Daya
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Pengelolaan keragaman budaya direalisasikan dengan pembinaan dan pengelolaan benda/cagar budaya ditujukan kepada seniman dan budayawan yang turut serta dalam kegiatan pembinaan pengelolaan cagar budaya sebanyak 40 orang di Tahun 2014 , tujuan kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kepedulian pengelola benda/cagar budaya dalam rangka pelestarian budaya daerah Kota Tangerang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 66
II.3.1.18
Kepemudaan dan Olahraga
II.3.1.18.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 9(sembilan) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 3(tiga) indikator program melebihi target 100%, 2 (dua) indikator program tidak ditargetkan dalam RPJMD 2014-2018 dan 4(empat) indikator program memenuhi target 100%. Total
alokasi
anggaran urusan pemuda
Rp.28.611.671.500,00
dengan
realisasi
dan olahraga
sebesar
penyerapan
sebesar
Rp.23.588.539.500,00 (82,44%). Capaian indikator kinerja program urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan
%
Target RKPD Tahun 2014 0
%
13,33
Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
%
Cakupan Pecegahan penyalahgunaan Bahaya narkoba
Indikator kinerja program (outcome)
Program Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2
3
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 0
Capaian (%)
Kategori
0
Tidak ditargetkan
13,33
100
Tercapai
100
100
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
15,15
18,18
120
Melebihi target
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab Disporbudpar
II- 67
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
6
Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan
%
Target RKPD Tahun 2014 0
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
7
Cakupan gedung olahraga di setiap kecamatan
%
100
8
Cakupan fasilitasi kegiatan keolahragaan Cakupan organisasi/klub olahraga di setiap kecamatan
100
Indikator kinerja program (outcome)
Program
dan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
9
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 0
Capaian (%)
SKPD Penanggung Jawab
Kategori
0
Tidak ditargetkan
100
100
Tercapai
100,96
100,96
Melebihi target
Klub/ Kec
2907
2976
102,37
Melebihi target
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
II.3.1.19.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 12(dua belas) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 4 (empat) indikator program yang tidak memenuhi target 100%, 7 (tujuh) indikator program memenuhi target 100%, dan 1(satu) indikator program yang tidak ditargetkan dalam RPJMD 20142018.Total alokasi anggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar
Rp.19.466.893.950,00
dengan
realisasi
penyerapan
sebesar
Rp.17.054.227.230,00 (87,61%).Capaian indikator kinerja program urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT
%
Target RKPD Tahun 2014 1,23
%
100
100
100
Tercapai
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Patrol
138
138
100
Tercapai
Indikator program
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
1
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3
2
kinerja
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 1,23
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Kantor Kesbanglinmas
II- 68
Indikator program
Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pendidikan Politik Masyarakat
%
Target RKPD Tahun 2014 0
Realisasi RKPD Tahun 2014 0
Satuan
4
Capaian (%)
Kategori
0
Tidak ditargetkan
5
Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
%
60,87
14
22,99
Belum tercapai 100%
6
Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan
%
100
20
20
Belum
Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT
%
7
SKPD Penanggung Jawab
tercapai 100%
100
0,16
0.16
Belum tercapai 100%
8
Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT
%
100
7,55
7,55
Belum tercapai 100%
%
16,36
16,36
100
Tercapai
10
Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan
%
0,15
0,15
100
Tercapai
11
Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik
%
20
20
100
Tercapai
12
Tingkat sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
%
100
100
100
Tercapai
9
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
kinerja
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
II.3.1.20.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Penyelenggaraan
urusan
otonomi
daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik.Dari 33 (tiga puluh tiga) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, ada 1 (satu) yang belum ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 69
target di RPJMD 2014-2018, sedangkan 32(tiga puluh dua) indikator program memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar
Rp.499.505.763.427,00
dengan
realisasi
penyerapan
sebesar
Rp.413.973.076.131,00 (82,88%).Capaian indikator kinerja program urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator kinerja program
Satuan
Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum Tingkat Akuntabilitas Penyusunan Anggaran pembangunan Daerah
%
Target RKPD Tahun 2014 20
%
20
19,48
100
Tercapai
%
17,74
17,74
100
Tercapai
%
17
17
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah per tahun Tingkat kelengkapan dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tingkat kenaikan pendapatan daerah Tingkat kenaikan penerimaan pembiayaan daerah
%
12,08
12,08
100
Tercapai
%
20,13
20,13
100
Tercapai
%
13,69
13,69
100
Tercapai
%
0
0
0
10
Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan
%
20
20,5
100
Tercapai
11
Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan Tingkat kesesuaian formasi
%
18,51
18,80
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
20
20
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1
Pening katan Pelayan an Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
3
Pening katan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5
2
4
6
7
8 9
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengen-dalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
12
13
14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 17,49
Capaian (%)
100
Tercapai
Kategori
SKPD Penanggung Jawab BKPP, DKD, Inspektorat, Setda, Setwan
Tidak ditargetkan
II- 70
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Tingkat analisis beban kerja pegawai Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan
%
16
16
100
Tercapai
%
6
6
100
Tercapai
%
5
5
100
Tercapai
%
17,74
17,74
100
Tercapai
19
Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
%
100
100
100
Tercapai
20
Tingkat administrasi
ketertiban
%
16
16
100
Tercapai
21
Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD Tingkat pelaksanaan pelayanan diklat aparatur pemerintahan daerah Persentase pejabat struktural pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat structural Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional Persentase pegawai pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat prajabatan Persentase ketersediaan diklat bagi pegawai pemerintah daerah Tingkat pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian bagi aparatur pemerintahan daerah Tingkat pelaksanaan pelayanan Pemensiunan Pegawai
%
59
59
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
14,95
14,95
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
100
100
100
Tercapai
%
10
10
100
Tercapai
Program
Indikator kinerja program
Kategori
SKPD Penanggung Jawab
jabatan SKPD 15 16 17 Opti malisasi Peman faatan Tekno logi Informasi Penataan Peraturan PerundangUndangan Penataan Daerah Otonomi Baru
Pendidikan Kedinasan
18
22
23
24
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
25
26
Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
27
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
28
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.21
Ketahanan Pangan
II.3.1.21.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 3(tiga) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 1(satu) indikator program belum mencapai 100% dan 2 (dua) indikator program melebihi target 100%.Total alokasi anggaran urusan ketahanan pangan sebesar Rp.923.362.500,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.781.197.748,00 (84,60%). Capaian
indikator kinerja program urusan ketahanan pangan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 71
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketahanan Pangan
Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah Tingkat Stabilitasi Harga Pangan
%
Target RKPD Tahun 2014 20
%
100
Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah
%
20
Indikator kinerja program (outcome)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/ Perkebunan)
1
2 3
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 78,85
Capaian (%)
SKPD Penanggung Jawab
Kategori
394,25
Melebihi target
93,33
93,33
23
115
Belum mencapai 100% Melebihi target
Dinas nian
Perta-
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II.3.1.22.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 2(dua) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak indikator program yang melebihi target 100%, 2 (dua)indikator program memenuhi target (100%). Total alokasi anggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar
Rp. 3.398.770.600,00 dengan realisasi penyerapan sebesar
Rp.3.017.559.150 (88,78%). Capaian indikator kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator kinerja program (outcome)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/kelurahan
1
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2
Persentase peningkatan lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan Tingkat pemberdayaan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
%
Target RKPD Tahun 2013 34,69
Realisasi RKPD Tahun 2013 34,69
%
19,23
19,23
Satuan
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab BPMKB
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 72
II.3.1.23
Statistik
II.3.1.23.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 10(sepuluh) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target 100%, 10 (sepuluh) indikator program memenuhi target 100% dan tidak indikator program yang melebihi target 100%.Total alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp.2.645.424.990,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.2.417.024.720,00 (91,37%).Capaian indikator kinerja program urusan statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik
Indikator kinerja program
Satuan
Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca daerah
%
Target RKPD Tahun 2014 6,45
%
9,38
9,38
100
Tercapai
%
28,57
28,57
100
Tercapai
Tingkat ketersediaan data/informasi statistik social Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat
%
21,74
100
Tercapai
%
23,81
23,81
100
Tercapai
6
Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sector
%
14,29
14,29
100
Tercapai
7
Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah
%
33,33
33,33
100
Tercapai
8
Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi
%
20
20
100
Tercapai
9
Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat
%
20
20
100
Tercapai
Program Pengemba-ngan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
1
2
3
4
5
Penelitian Dan Pengembangan Strategis
21,74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 6,45
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik
II- 73
Program 10
Indikator kinerja program
Satuan
Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis
%
Target RKPD Tahun 2014 20
Realisasi RKPD Tahun 2014 20
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.24
Kearsipan
II.3.1.24.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik.Dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 3 (tiga) indikator program memenuhi target (100%) dan 1(satu) indikator program tidak ditargetkan dalam RPJMD 2014-2018, dan 2(dua) indikator program tidak tercapai 0%. Total alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp.1.574.878.400,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.511.060.100,00 (95,95%) Capaian indikator kinerja program urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan
Program
Indikator program
kinerja
Satuan
Target RKPD Tahun 2014 15
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
15
100
Tercapai
Kategori
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1
Tingkat sistem kearsipan
ketersediaan administrasi
%
Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2
Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik
%
0
0
0
Tidak ditargetkan
3
Tingkat PenyelamatandanPelesta rianDokumen/Arsip SKPD
%
20
20
100
Tercapai
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
4
Tingkat pemeliharaan arsip beserta sarana prasarana pendukungnya
%
10
0
0
Tidak tercapai
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
5
Tingkat ketersediaan informasi kearsipan
%
2
0
0
Tidak tercapai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab Kantor Arsip Daerah,DTK,Se tda
II- 74
6
Persentasepelaksanaanke giatanpeningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas
%
15,38
15,38
100
Tercapai
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.25
Komunikasi dan Informatika.
II.3.1.25.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target 100%, 6 (enam) indikator program memenuhi target 100% dan tidak indikator program yang melebihi target 100%.Total alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp.17.316.181.250,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.14.728.758.790,00 (85,06%). Capaian indikator kinerja program urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika
1
Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi
%
Target Tahun 2014 100
2
Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
%
28,28
28,28
100
Tercapai
3
Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
%
100
100
100
Tercapai
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
4
Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
%
25,84
25,84
100
Tercapai
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
5
Tingkat fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
%
52,94
52,94
100
Tercapai
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Indikator kinerja program
Satuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi Tahun 2014 100
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Dinas Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Daerah
II- 75
Program
Indikator kinerja program
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
6
Satuan
Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa
%
Target Tahun 2014 20
Realisasi Tahun 2014 20
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.1.26
Perpustakaan
II.3.1.26.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 (delapan) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 2(dua) indikator program melebihi target 100% dan 2 (dua)
indikator program yang melebihi
target 100% sedangkan 6 (enam) indikator program sudah mencapai target 100%.Total alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp.1.158.317.720,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.078.445.020 (93,10%). Capaian indikator kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
Indikator kinerja program
Satua n
Target Tahun 2014 6
Realisasi Tahun 2014
Capaian (%)
SKPD Penanggung Jawab
5
83,33
Belum mencapai 100%
Kategori
1
Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah
%
2
Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus
%
18,52
18,52
100
Tercapai
3
Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll.
%
21,62
21,62
100
Tercapai
4
Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah
%
76,09
76,25
100,21
Melebihi target
5
Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital
%
51,67
65,15
126,08
Melebihi target
6
Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah
%
9,57
9,57
100
Tercapai
7
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah
%
38,34
38,34
100
Tercapai
8
Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan
%
24
13
54,16
Belum mencapai 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Kantor Perpustakaa n
II- 76
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan
II.3.2.1 Pertanian II.3.2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 6(enam) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 3(tiga) indikator program melebihi target 100%, 1 (satu) indikator program belum memenuhi target 100%, dan 1 (satu) indikator program mencapai target 100%, serta 1 (satu) indikator program yang tidak ditargetkan dalam RPJMD 2014-2018.Total alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp. 2.606.494.500,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.2.460.588.450,00 (94,40%).Capaian indikator kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian Indikator kinerja program (outcome)
Program
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1
Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian
%
5
5,01
100,2
Melebihi target
2
Tingkat Produktivitas Pertanian
%
2,04
5,32
260
Melebihi target
3
Persentase pendistribusian bibit tanaman buah
%
18,09
18,90
104,47
Melebihi target
4
Angka prevalensi zoonosis
%
100
22
22
Belum tercapai 100%
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
5
Tingkat produksivitas peternakan
%
20
20
100
Tercapai
6
Tingkat Penerapan Peternakan
%
0
0
0
Tidak ditargetkan
penyakit
Teknologi
SKPD Penanggung Jawab Dinas nian
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 77
Perta-
II.3.2.2
Kelautan dan Perikanan
II.3.2.2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target 100%, 3 (tiga) indikator program melebihi target 100% dan 1 (satu) indikator program memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp.392.302.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.381.607.428,00 (97,27%). Capaian indikator kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan
1
Cakupan bina kelompok peternak ikan
%
Target RKPD Tahun 2014 30,95
2
Tingkat Produktivitas perikanan darat
hasil
%
92,73
3
Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan darat
%
4
Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan darat
%
Indikator (outcome)
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Pengembangan Budidaya Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
kinerja
program
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 47,62
Capaian (%)
Kategori
153,86
Melebihi target
96,67
104,24
Melebihi target
66,47
72,45
108,99
Melebihi target
100
100
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Dinas nian
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.2.3
Pariwisata
II.3.2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4(empat) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 2(dua) indikator program memenuhi target 100%, 1 (satu) indikator program yang melebihi target 100% dan 1 (satu) indikator program belum mencapai target 100%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 78
Perta-
Total alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp.1.424.200.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.397.061.800,00 (98,09%). Capaian indikator kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Indikator kinerja program (outcome)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kemitraan
Target RKPD Tahun 2014 100
Satuan
Realisasi RKPD Tahun 2014 69,23
Capaian (%)
1
Tingkat pemasaran wisata daerah
obyek
%
2
Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah
%
20
25
125
%
2
2
100
Tercapai
Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel
%
95
95
100
Tercapai
3
4
69,23
SKPD Penanggung Jawab
Kategori Belum tercapai 100% Melebihi target
Disporbudpar
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014 II.3.2.4
Perdagangan
II.3.2.4.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan Penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 6(enam) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, 4(empat) indikator program memenuhi target 100%, 1(satu) indikator program belum memenuhi target 100%, dan 1(satu) indikator program belum ditargetkan dalm RPJMD 2014-2018. Total
alokasi
anggaran
urusan
perdagangan
sebesar
Rp.6.215.469.200,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.4.999.247.794,00 (80,43%). Capaian indikator kinerja program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan Indikator kinerja program (outcome)
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1
Tingkat perlindungan konsumen
Satuan %
Target RKPD Tahun 2014 21,02
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Realisasi RKPD Tahun 2014 21,02
Capaian (%)
Kategori
100
Tercapai
SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindagkop
II- 79
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan
2
Tingkat Pedagang (PKL)
pembinaan Kaki Lima
%
1,02
3
Tingkat pembinaan perdagangan dalam negeri
%
4
4
Cakupan ketersediaan pasar daerah di setiap kecamatan Cakupan produksi daerah yang diekspor ke luar negeri Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan
%
5
6
1,02
100
Tercapai
4
100
Tercapai
7,69
7,69
100
Tercapai
%
33,33
31
93,00
%
0
0
0
Belum tercapai 100% Tidak ditargetkan
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.3.2.5
Perindustrian
II.3.2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian Penyelenggaraan urusan perindustrian di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5(lima) indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target 100%, 5(lima) indikator program memenuhi target 100%. Total alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp.2.002.280.600,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.574.174.785,00 (78,62%). Capaian indikator kinerja program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian
Indikator kinerja program (outcome)
Program
Satuan
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
Capaian (%)
Kategori Tercapai
Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1
Tingkat kapasitas Sistem Produksi
IPTEK
%
8,21
8,21
100
2
Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
%
2,46
2,46
100
Tercapai
Pengembangan sentra-sentra industri potensial Penataan struktur Industri
3
Tingkat pengembangan Sentrasentra Industri Potensial
%
3,39
3,39
100
Tercapai
4
Tingkat Industri
Struktur
%
0,13
0,13
100
Tercapai
Program Peningkatan kemampuan Tehnologi industry
5
Tingkat kemampuan teknologi industry
%
16,09
16,09
100
Tercapai
penataan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
SKPD Penanggung Jawab Dinas Perindagkop
II- 80
Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2014
II.4
Aspek Daya Saing Daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.
II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Dilihat dari golongan pengeluaran per kapita, persentase penduduk terbesar pada angka pengeluaran 300.000-499.999 rupiah, yang bahkan secara terus menerus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2012.Pada peringkat kedua yang dengan konsisten terus mengalami kenaikan adalah pada persentase penduduk dengan golongan pengeluaran sebesar 750.000-999.999 rupiah. Pada golongan pengeluaran tertinggi (>999.999 rupiah), walau mengalami penurunan sampai pada angka 21,86% penduduk dengan pengeluaran per kapita dari tahun 2011 (25,38%), tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2010 (13,80%). Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Kota Tangerang dengan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita tergolong tinggi.
Tabel 2.60 Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita Tahun 2010 – 2014 Kota Tangerang Persentase Penduduk 2010 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) <300.000 15,40 4,20 6,10 300.000 – 499.999 23,50 25,66 30,35 500.000 – 749.999 32,90 29,86 25,78 750.000 – 999.999 12,80 14,90 15,91 >999.999 13,80 25,38 21,86 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan Statistik Daerah Kota Tangerang 2013. Golongan Pengeluaran (Rp)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 81
II.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Indikator yang digunakan adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yang akan menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas di jaringan jalan Kota Tangerang. II.4.2.1 Rasio Panjang Jalan perJumlah Kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menggambarkan kepadatan lalu lintas angkutan darat di daerah. Makin kecil angka rasio menunjukkan makin padat arus lalu lintas di daerah tersebut. Sampai pada tahun 2012, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Tangerang memadai, yaitu bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 2-3 kendaraan. Kondisi pada tahun 2012 ini tidak begitu jauh berbeda dari tahun 2011.Ini berarti kondisi lalu lintas di Kota Tangerang tidak padat. Tabel 2.61 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2010–2014 Kota Tangerang Jumlah Kendaraan (unit) 1.330.586 2010 1.330.406 554.949 2011 1.368.226 601.443 2012 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012, 2013 Tahun
.
Panjang (km)
Jalan
Rasio 2,40 2,27
II.4.2.2 Fasilitas Perbankan. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya sebagai salah satu ukuran Fasilitas bank dan non-bank yang tersedia di Daerah dalam mendukung program-program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Pada Tahun 2012, total jumlah Bank di Kota Tangerang meningkat tajam, dari 185 bank (tahun 2011) menjadi 305 bank (tahun 2012). Angka tersebut mencakup Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas masingmasing Bank.Kenaikan tajam terjadi pada peningkatan jumlah Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta, yang berada di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Tangerang.Ini berarti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 82
bahwa transaksi bisnis dalam kegiatan perekonomian sangat ditunjang dengan keberadaan lembaga keuangan Bank dalam jumlah yang memadai. Tabel 2.62 Jenis dan jumlah bank dan cabangnya Tahun 2011–2014 Kota Tangerang Bank Tahun
Asing dan
JLH
Pemerintah
Pembangunan Daerah
Swasta
2011
61
10
102
12
185
2012
128
10
160
7
305
2013
128
13
129
3
273
Campuran
2014 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2014
Peningkatan jumlah bank dan cabangnya berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Tangerang.Peningkatan yang cukup tajam erat juga kaitannya dengan pendataan ulang yang dilakukan tahun 2013 untuk memperoleh jumlah perbanka pada tahun 2012. II.4.2.3 Fasilitas Hotel Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah maka perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang diciptakan.
Selain
meningkatnya
jumlah
dan
kapaitas
serta
tamu
Penginapan/Hotel (Tabel 2.63 & Tabel 2.64), jumlah Restoran di Kota Tangerang juga meningkat, yaitu dari 351 (tahun 2011) menjadi 359 (tahun 2012).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 83
Tabel 2.63 Jenis, kelas, dan jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2011 & 2014 Kota Tangerang Jenis Penginapan
2010
2011
2012
1 4 1 -
1 1 4 1 1
1 1 4 1 1
18
18
21
6 18
8 18
8 21
2013
2014
Hotel Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang Penginapan Melati Jumlah Hotel Penginapan
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.
Tabel 2.64 Jumlah Akomodasi,Kamar, dan Tamu Penginapan/Hotel
Tahun 2010-2014 Kota Tangerang Uraian
Hotel Bintang Akomodasi Kamar Hotel non-Bintang Akomodasi Kamar Akomodasi Kamar Tamu Mancanegara Domestik
2010
2011
2012
6 677
8 682
8 920
16 393 22 1.070
18 561 26 1.423
22 761 30 1.681
34.949 181.622 216.571
55.695 306.756 362.451
71.151 282.716 353.867
2013
2014
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.
II.4.2.4 Komunikasi dan Informatika. Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa telepon genggam atau hand-phone (HP) dan telepon kabel biasa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 84
Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon
Tahun 2010-2014, Kota Tangerang Uraian
2010
2011
2012
Rumah Tangga pengguna HP Rumah Tangga pengguna telepon kabel Jumlah Rumah Tangga PersentaseRumah Tangga pengguna HP Persentase Rumah Tangga pengguna telepon kabel
433.603
457.525
460.508
135.553
76.599
59.068
474.428
485.776
504.354
91,40 %
94,18 %
91,31 %
28,57 %
15,77 %
11,71 %
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2014.
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan telepon genggam atau selular (ponsel) di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2014, sebesar 90% ke atas. Angka persentase yang besar sekali, hampir setiap rumah tangga di Kota Tangerang dapat dipastikan memiliki ponsel. Akibat dari kehebatan
teknologi
komunikasi
nirkabel
ini
telah
menurunnya
persentaserumah tangga yang menggunakantelepon kabel, yaitu sampai 11,71% (tahun 2012) dari angka 28,57% (tahun 2010). Berkomunikasi dengan menggunakan ponsel lebih praktis, cepat, dan efisien daripada menggunakan telepon kabel di rumah.Kecepatan dan keluasan komunikasi Masyarakat Kota Tangerang sudah tinggi.
II.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.
II.4.3.1 Angka Kriminalitas. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti
pencurian motor,
pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kasus tindak pidana paling sering terjadi di Kota Tangerang sepanjang tahun 2012 adalah tindak pidana narkotika (233 kasus dan sudah 197 kasus ditangani), kemudian tindak pidana lainnya yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 85
tidak termasuk dalam 12 daftar tindak pidana di atas (135 kasus dan sudah 107 kasus ditangani), dan peringkat ketiga adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 110 kasus dan sudah 78 kasus ditangani. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 lalu telah terjadi 748 kasus tindak pidana dan 600 kasus telah tertangani (atau sebesar 80,21% kasus tertangani). Angka ini menunjukkan kinerja yang bagus dalam penanganan kriminalitas di Kota Tangerang, sehingga dapat dinilai Daerah Kota Tangerang relatif aman dan tertib, serta penegakan hukumnya baik. Pada tahun 2011, jumlah kasus kriminal menurun drastis menjadi 963 kasus dari tahun 2010 tindak pidananya mencapai 2.337 kasus, yang angka tersebut semakin menyusut menjadi 748 kasus pada tahun 2012. Persentase penanganan kasus tindak pidana pun dari tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan kenaikan yang tinggi sekali, dari 43,38 % menjadi 80,21 % kasus tindak pidana dapat ditangani. Ini berarti bahwa Kota Tangerang dalam kondisi yang semakin aman, tertib, dan kondusif.
Tabel 2.66 Rata-rata Lama Proses Perijinan Tahun 2010-2014 Kota Tangerang Tahun 2010
2011
2012
2013
Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri
Lama Mengurus (Hari) 7 5 7 7 14 14 7 5 7 7 14 14 7 7 14 14 14 10 7 7 14 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
Jumlah Persyaratan (Dokumen) 6 6 5 5 9 8 6 6 5 5 9 8 6 6 5 5 9 8 6 6 5 5
Biaya Resmi Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda II- 86
Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Surat Izin Usaha Perdagangan 2014 Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Sumber: LAKIP Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014
14 10 7 7 14 14 14 10
9 8 6 6 5 5 9 8
Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda
Rata-rata Lama Proses Perijinan di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2014 tidak mengalami perubahan, hanya pada tahun 2012 waktu pengurusn Izin Gangguan sudah lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada dua tahun sebelumnya, untuk bisa mendapatkan Izin Gangguan harus menunggu 14 hari, pada tahun 2012 Izin Gangguan sudah bisa diperoleh dalam waktu 10 hari saja.
Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha. Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Tabel 2.67 Jumlah PERDA yang mendukung Iklim Usaha Tahun 2010-2014 No
Uraian 1
Jumlah Perda terkait perijinan Jumlah Perda terkait lalu lintas barang 2 dan jasa 3 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Jumlah Perda
2010
2011
2012
19
18
16
2
1
0
1 22
1 20
0 16
Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2003.
Dari segi kuantitas, jumlah Perda yang mendukung iklim usaha di Kota Tangerang tahun, 2010-2014, terus menurun. Bahkan, yang dalam dua tahun sebelumnya ada, pada tahun 2012 sudah tidak ada Perda yang mendukung lalu lintas barang dan jas, Perda terkait ketenagakerjaan juga tidak ada. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 87
II.4.3.2
Fokus Sumber Daya Manusia.
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif
Tabel 2.68 Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014 Kota Tangerang Uraian Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun Jumlah Penduduk usia > 64 tahun Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)
2010 473.761 37.426
2011 486.603 43.670
2012 490.740 41.555
511.187
530.273
532.295
1.287.414 39,71
1.317.068 40,26
1.386.261 38,40
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.
Menurut data tabel 2.68, pada tahun 2010-2012, Kota Tangerang mempunyai rasio ketergantungan tidak begitu tinggi karena masih di bawah angka 50%. Pada tahun 2012, rasio ketergantungan sebesar 38,40%, yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif di Kota Tangerangharus menanggung 38 orang penduduk non-produktif. Kalau dilihat dari tabel penduduk non-produktif Kota Tangerang didominasi oleh penduduk usia<15 tahun.
II.5
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD 2014-2018.
Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung-jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 88
Target kinerja tahun 2014 merupakan target tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2014-2018. Indikator kinerja program pokok di dalam RPJMD secara keseluruhan menjadi target kinerja RKPD tahun 2014 . Pada tabel berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD serta realisasi RPJMD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 89
Tabel 2.69 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD serta realisasi RPJMD.
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
4
5
6
300.00
20.00
20.00
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
WAJIB Urusan Pendidikan
1
2
Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD Program Pendidikan Anak Tingkat Usia Dini (PAUD) ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai Program Wajib Belajar Tingkat layanan Pendidikan Dasar Sembilan terhadap siswa Tahun miskin Dikdas Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI ke
%
Dindik 20.00
20.00
40.00
0.20
20.00
% 0.20 300.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.40
100.00
0.07
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.57
0.02
0.28
0.09
0.09
0.09
0.09
0.07
0.57
0.09
490.57
97.74
97.74
97.74
97.74
97.93
%
Dindik
%
Dindik
%
%
Dindik
Dindik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
97.74 0.40
II- 90
Dindik
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 SMP/MTs Angka Kelulusan Siswa SD/MI Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
%
500
100
100
100
100
100
%
500
100
100
100
100
100
%
300
20
20
20
20
40
0.40 0.40
100
Dindik
100
Dindik
20
Dindik
92.88
Dindik
95.94
Dindik
92.88
Dindik
95.94
Dindik
20
Dindik
0.20
%
473.78
92.88
92.88
92.88
92.88
93.81 0.39
%
489.4
95.94
95.94
95.94
95.94
96.9 0.39
%
473.78
92.88
92.88
92.88
92.88
93.81 0.39
%
489.4
95.94
95.94
95.94
95.94
96.9 0.39
%
300
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
20
20
20
20
40 0.20
II- 91
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
3
Program Pendidikan Menengah
Indikator
3 sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.47
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
500
100
100
100
100
100
% 0.40
100
Dindik
0.12
Dindik
100
Dindik
97.74
Dindik
%
%
0.49 0.40
%
490.57
97.74
97.74
97.74
97.74
97.93 0.40
%
500
100
100
100
100
100
100 0.40 Dindik
%
300.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00 0.20 Dindik
II- 92
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Program Formal 4
Pendidikan
Indikator
3 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/P aket C Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah Non Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
%
4 300.00
5 20.00
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014 6 20.00
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12 20.00 20.00 40.00 20.00 0.20 Dindik
%
388.82
76.22
76.22
76.22
76.22
76.99
76.22 0.39
%
397.08
77.74
77.74
77.74
77.74
78.48
Dindik 77.74
0.39
%
300.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
Dindik 20.00
0.20
Dindik
%
300
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
20
20
20
20
40.00
20 0.20 Dindik
II- 93
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 Formal
Program Peningkatan Mutu Tingkat Pendidik dan Tenaga Kompetensi Kependidikan Pendidikan dan 5 Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal wajib Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Presentase Kesehatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang 1 sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik Program Upaya Kesehatan Cakupan Masyarakat penjaringan 2 kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang Cakupan
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dindik
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
487.8
95.12
95.12
95.12
95.12
96.34
95.12
Dinkes
400
50
50
50
50
50
0.25
50
Dinkes
4.2
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.40
0.84
Dinkes
%
%
% 0.39
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 94
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
3
4
5
6
7
Indikator
3 pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang Cakupan pelayanan JKN (BPJS) Program Pengawasan Obat Presentase Sarana dan Makanan Obat dan bahanbahan berbahaya yang memenuhi syarat Program Promosi Kesehatan Cakupan dan Pemberdayaan Kelurahan Siaga masyarakat Aktif Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Program Standarisasi Presentase sarana Pelayanan Kesehatan kesehatan yang memenuhi syarat Program pengadaan, Persentase sarana peningkatan dan perbaikan dan prasarana sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas/puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya pembantu dan jaringannya yang layak Program pengadaan, Persentase sarana peningkatan sarana dan dan prasarana prasarana rumah sakit/rumah rumah sakit/rumah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
456.96
89.13
89.13
89.13
89.13
91.3
0.39
89.13
Dinkes
421.15
50
50
50
50
85.58
0.32
50
Dinkes
175
25
25
25
25
30
25
Dinkes
345.56
61.11
61.11
61.11
61.11
65.56
0.37
61.11
Dinkes
100
100
100
100
100
0
1.00
100
Dinkes
100
100
100
100
100
0
1.00
100
Dinkes
%
%
%
% 0.31
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 95
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 sakit jiwa/rumah sakit paru- sakit jiwa/rumah paru/rumah sakit mata sakit paruparu/rumah sakit mata yang layak Program Kemitraan Cakupan peningkatan pelayanan komplikasi 8 kesehatan kebidanan yang ditangani Program Pengawasan dan Presentase Sarana pengendalian kesehatan Industri Rumah 9 makanan Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat Program Pengadaan, Persentase Peningkatan, Perbaikan puskesmas, Sarana dan Prasarana puskesmas Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan 10 Pembantu dan Jaringannya jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW Cakupan Ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
413
78
78
78
78
80
448.47
88.75
88.75
88.75
88.75
88.89
500
100
100
100
100
100
% 0.38
78
Dinkes
0.40
88.75
Dinkes
0.40
100
Dinkes
1.06
Dinkes
1.92
Dinkes
%
%
% 0.40 5.3
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
9.6
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 96
0.40
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Pembantu di setiap Kecamatan Program Pengadaan, Tingkat Peningkatan Sarana dan ketersediaan Prasarana Rumah sarana prasarana Sakit/Rumah Sakit kesehatan di Jiwa/Rumah Sakit Paru- Rumah 11 Paru/Rumah Sakit Mata Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai Program Pemeliharaan Sarana Tingkat dan Prasarana Rumah Sakit/ pemeliharaan Rumah Sakit Jiwa/Rumah sarana prasarana Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit kesehatan di Mata Rumah 12 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai Program Peningkatan Tingkat pelayanan 13 Pelayanan Umum (BLUD) umum BLUD Program Perbaikan Masyarakat 14
Gizi Cakupan gizi (BB/TB) mendapat perawatan
balita buruk
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
303.92
21.57
21.57
21.57
21.57
41.18
0.21
21.57
RSUD
285.71
14.29
14.29
14.29
14.29
35.71
0.18
14.29
RSUD
200
0
0
0
0
20
0.10
0
RSUD
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
%
%
% %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 97
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Prevalensi balita gizi kurang (BB/U) Presentase balita gizi buruk (BB/TB) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin. Cakupan pelayanan anak balita Program Pengembangan Persentase tempat Lingkungan Sehat umum yang 15 memenuhi syarat kesehatan Cakupan rumah sehat Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan Program Pencegahan dan Cakupan Penanggulangan penyakit Kelurahan Menular mengalami KLB 16 yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
47.1
9.75
9.75
9.75
9.75
9.57
0.41
9.75
Dinkes
0.5
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.46
0.12
Dinkes
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
375
60
60
60
60
67.5
0.34
60
Dinkes
375
70
70
70
70
72
70
Dinkes
435
85
85
85
85
86
85
Dinkes
425
85
85
85
85
85
85
Dinkes
100
Dinkes
%
%
%
%
%
%
0.38
0.39
% 0.40
% 0.40 500
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
100
100
100
100
II- 98
100
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 24 jam Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Proporsi penduduk usia 1524 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) Penemuan Penderita Diare Penemuan Penderita Pneumoni Balita Penderita DBD ditangani
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
10.57
1.89
1.89
1.89
1.89
2.08
0.38
1.89
Dinkes
270
10
10
10
10
50
0.22
10
Dinkes
325.06
55.02
55.02
55.02
55.02
60
0.35
55.02
Dinkes
306.11
50
50
50
50
55.16
0.34
50
Dinkes
330
55
55
55
55
60
0.35
55
Dinkes
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
%
%
%
%
% %
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 99
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 1549 tahun Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral Program peningkatan Cakupan deteksi pelayanan kesehatan anak dan intervensi dini 17 balita tumbuh kembang anak pra sekolah Program Peningkatan Cakupan 18 Pelayanan Kesehatan Lansia Pemeriksaan Pra Usila dan Usila Program peningkatan Cakupan keselamatan ibu melahirkan komplikasi 19 dan anak kebidanan yang ditangani Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
3.67
0.5
Dinkes
385.71
40
40
40
40
45.71
0.22
40
Dinkes
460
92
92
92
92
92
0.40
92
Dinkes
375
75
75
75
75
75
0.40
75
Dinkes
415.02
78
78
78
78
79.99
0.38
78
Dinkes
291.64
94
94
94
94
90
0.63
94
Dinkes
454
88
88
88
88
90
0.39
88
Dinkes
%
%
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 100
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
412.99
77.99
77.99
77.99
77.99
80
0.38
77.99
Dinkes
459.54
98.48
98.48
98.48
98.48
90
0.41
98.48
Dinkes
479
95
95
95
95
95
0.40
95
Dinkes
288.36
17.74
17.74
17.74
17.74
36.54
0.19
17.74
Setda
286
17
17
17
17
36
0.19
17
Setda
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Setda
%
%
%
Wajib Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala koordinasi dan Daerah/ Wakil Kepala Daerah kerjasama dengan 1 pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum Program Peningkatan Sistem Tingkat 2 Pengawasan Internal dan kesesuaian Pengendalian Pelaksanaan formasi jabatan
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 101
No .
1.
3
4
5
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
2 Kebijakan KDH
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 SKPD
Tingkat analisis beban kerja pegawai Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur Program Optimalisasi Tingkat Pemanfaatan Teknologi ketersediaan Informasi sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan Program mengintensifkan Tingkat penanganan pengaduan penanganan dan masyarakat tindak lanjut pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Tingkat penataan Perundang-undangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Program Penataan Daerah Tingkat ketertiban Otonomi Baru administrasi pembangunan daerah Tingkat
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
295
16
16
16
16
30
0.16
16
Setda
312
6
6
6
6
25
0.10
6
Setda
259
5
5
5
5
31
0.14
5
Setda
288.36
17.74
17.74
17.74
17.74
36.54
0.19
17.74
Setda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Setda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Setda
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Setda
418
59
59
59
59
59
v
59
Setda
%
%
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 102
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD Program Peningkatan Tingkat Pengembangan Sistem ketersediaan 7 Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan kinerja dan Keuangan (Program dan keuangan Rutin) SKPD Program Peningkatan dan Tingkat Pengembangan Pengelolaan ketersediaan Keuangan Daerah dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan aset Tingkat pelaksanaan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Program peningkatan sistem Tingkat pengawasan internal dan ketersediaan 8 pengendalian pelaksanaan laporan hasil kebijakan KDH pemeriksaan Tingkat tindak lanjut laporan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Semua SKPD
301.99
20.13
20.13
20.13
20.13
40.93
0.20
20.13
DPKD
287.43
14.07
14.07
14.07
14.07
36.68
14.07
DPKD
300.27
19.63
19.63
19.63
19.63
40.32
19.63
DPKD
294.59
18.51
18.51
18.51
18.51
38.04
18.51
Inspektorat
300
20
20
20
20
40
20
Inspektorat
%
%
% 0.18
% 0.20
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 103
0.19
0.20
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 hasil ekspose temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Tingkat tenaga Profesionalisme Tenaga pemeriksa yang Pemeriksa dan Aparatur menguasai Pengawasan teknik/teori 9 pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Tingkat Penyempurnaan Kebijakan ketersediaan Sistem dan Prosedur kebijakan tentang 10 Pengawasan sistem dan prosedur pengawasan Program Pembinaan dan Tingkat Pengembangan Aparatur ketersediaan 11 pelayanan administrasi kepegawaian Program Fasilitasi Tingkat Pindah/Purna Tugas PNS ketersediaan 12 pelayanan Pemensiunan Pegawai Program Peningkatan Disiplin Tingkat Aparatur (Program Rutin) kedisiplinan 13 aparatur pemerintah daerah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Inspektorat
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Inspektorat
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BKPP
371.67
50
50
50
50
66.67
0.31
50
BKPP
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 104
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah Program Peningkatan Tingkat Kapasitas Kapasitas Sumberdaya Sumberdaya 14 Aparatur (Program Rutin) Aparatur pemerintah daerah Program Pendidikan Tingkat Pelayanan 15 Kedinasan Diklat Struktural Kepemimpinan Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional Program Peningkatan Tingkat Pelayanan Kapasitas Sumberdaya Penyelenggaraan Aparatur Diklat Teknis dan 16 Fungsional beserta sarana pendukungnya Program Pembinaan dan Tingkat Pengembangan Aparatur Penurunan 17 Indisipliner Pegawai
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
280.9
16.36
16.36
16.36
16.36
34.36
0.18
16.36
BKPP
176.91
14.95
14.95
14.95
14.95
25.26
0.23
14.95
BKPP
170.24
9.18
9.18
9.18
9.18
26.33
0.21
9.18
BKPP
1.68
0.38
0.38
0.38
0.38
0.34
0.43
0.38
BKPP
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 105
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Pelayanan Tingkat Administrasi Perkantoran ketersediaan (Program Rutin) pelayanan barang 18 pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran Program Peningkatan Tingkat Fasilitasi Kapasitas Lembaga Dewan Peningkatan 19 Perwakilan Rakyat Kapasitas Lembaga DPRD Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda Program Peningkatan Sarana Tingkat dan Prasarana Aparatur ketersediaan 20 (Program Rutin) sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Sekretariat DPRD
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Sekretariat DPRD
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
%
%
%
%
%
%
Wajib
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 106
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3
Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Persentase (%) Miskin, Komunitas Adat PMKS skala kota Terpencil (KAT) dan yang menerima Penyandang Masalah program Kesejahteraan Sosial (PMKS) pemberdayaan 1 Lainnya sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan Program Pelayanan dan Cakupan petugas 2 Rehabilitasi Kesejahteraan rehabilitasi sosial Sosial yang terlatih Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
291.67
16.67
16.67
16.67
16.67
37.5
0.19
16.67
Dinsos
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Dinsos
99.99
11.11
11.11
11.11
11.11
22.22
0.33
11.11
BPMPKB
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPMPKB
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 107
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Program terlantar
pembinaan
3
Program Pembinaan Penyandang Cacat 4 Trauma
Program pembinaan asuhan/panti jompo 5
Indikator
3 Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap anak Persentase (%) anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan Para Persentase (%) dan penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial panti Persentase penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dinsos
157.64
4.08
4.08
4.08
4.08
12.05
0.10
4.08
Dinsos
126.28
11.48
11.48
11.48
11.48
11.48
0.18
11.48
Dinsos
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dinsos
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 108
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Persentase tenaga pelatih dan pendidik panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan Program Pembinaan Eks Tingkat Penyandang Penyakit Sosial keikutsertaan eks (Eks Narapidana, PSK, penyandang 6 Narkoba dan Penyakit Sosial penyakit sosial Lainnya) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Frekuinsi pengiriman dan operasi PMKS Program Pemberdayaan Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Wahana Sosial Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 7 (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase bantuan kelembagaan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dinsos
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dinsos
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dinsos
344.19
25.52
25.52
25.52
25.52
49.3
0.22
25.52
Dinsos dan Kecamatan
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 109
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 kesejahteraan sosialkemasyarakatan Tingkat pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan Tingkat pengendalian pelaksanaan bantuan kepada organisasi keagamaan Program Pengembangan Tingkat pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial jaminan 8 kesejahteraan sosial Program Pembinaan Panti Persentase panti Asuhan/Panti Jompo sosial skala kota yang menyediakan 9 sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Setda
264.7
5.88
5.88
5.88
5.88
29.41
0.13
5.88
Setda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Setda
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 110
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat Ketersediaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Persentase wahana Kelembagaan Kesejahteraan kesejahteraan Sosial sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang 10 menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Program Pengembangan Tingkat pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial jaminan 11 kesejahteraan sosial Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Tingkat Data/Informasi ketersediaan dan kelengkapan 1 data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
422.87
50.4
50.4
50.4
50.4
74.2
0.29
50.4
Dinsos
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinsos
400
60
60
60
60
70
0.33
60
Bappeda
400
0
0
0
0
100
0.25
0
Bappeda
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 111
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat koordinasi dan kerjasama pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah Tingkat kompetensi dan kapasitas pengelola data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah Tingkat publikasi data/informasi perencanaan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Bappeda
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 112
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 pembangunan daerah kepada masyarakat Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat Program Kerjasama Tingkat kerjasama Pembangunan perencanaan 2 pembangunan daerah Program Pengembangan Tingkat Wilayah Perbatasan Koordinasi 3 Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Tingkat Pengembangan Wilayah ketersediaan Strategis dan cepat tumbuh dokumen perencanaan 4 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Tingkat koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
266.67
16.67
16.67
16.67
16.67
33.33
0.19
16.67
Bappeda
380
40
40
40
40
60
0.26
40
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
0
0
0
0
33.33
0.11
0
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 113
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Perencanaan Tingkat Pengembangan Kota-kota Perencanaan menengah dan besar Pengembangan 5 Kota-kota Menengah dan Besar Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program peningkatan Tingkat kapasitas kapasitas kelembagaan dan kompetensi perencanaan pembangunan Dasar, Teknis, dan daerah Operasional 6 Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
333.33
33.33
33.33
33.33
33.33
50
0.25
33.33
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 114
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Perencanaan Tingkat Pembangunan Daerah ketersediaan dokumen utama 7 perencanaan dan penganggaran pemb. daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaanpenganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
305.68
22.27
22.27
22.27
22.27
41.7
0.21
22.27
Bappeda dan Semua SKPD
281.46
18.15
18.15
18.15
18.15
36.29
0.19
18.15
Bappeda dan Semua SKPD
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
42.86
Bappeda
%
%
%
% 0.28
414.29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
42.86
42.86
42.86
42.86
II- 115
71.43
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 pendukungnya.
Tingkat peranserta/partisip asi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah Program Perencanaan Tingkat 8 Pembangunan Ekonomi Perencanaan Bidang Ekonomi Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Tingkat Pembangunan Sosial Budaya koordinasi dan kerjasama 9 Perencanaan Bidang Sosial Budaya Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Semua SKPD
277.78
11.11
11.11
11.11
11.11
33.33
0.16
11.11
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 116
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 budaya
Program Pembangunan 10 Wilayah dan Alam
Perencanaan Tingkat Prasarana perencanaan Sumberdaya prasarna wilayah dan sumber daya alam Tingkat koordinasi perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan Tingkat pembangunan daerah rawan Perencanaan 11 bencana Pemb. Rawan Bencana Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
300
0
0
0
0
0
-
0
Bappeda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Bappeda
341.38
34.48
34.48
34.48
34.48
51.72
0.25
34.48
Disinfokom
%
%
%
%
Wajib Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Tingkat Komunikasi, Informasi, dan pengembangan 1 Media Massa komunikasi, informasi, dan media massa
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 117
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Pengkajian dan Tingkat Penelitian Bidang Komunikasi Pengkajian dan 2 dan Informasi Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Program Fasilitasi Tingkat fasilitasi 3 Peningkatan SDM Bidang peningkatan SDM
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Disinfokom
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Disinfokom
318.97
28.28
28.28
28.28
28.28
45.52
0.23
28.28
Disinfokom
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Disinfokom
311.24
25.84
25.84
25.84
25.84
42.7
0.22
25.84
Disinfokom
382.36
52.94
52.94
52.94
52.94
64.71
0.31
52.94
Disinfokom
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 118
No .
1.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
3 Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi Tingkat dan Media Massa Kerjasama 4 Informasi dan Media Massa Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa Wajib
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
2 Komunikasi dan Informasi
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Persentase 1 Administrasi Kependudukan Penduduk berKTP Persentase Keluarga mempunyai Kartu Keluarga Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran Persentase Penduduk meninggal dunia Ber-Akta Kematian
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
315.69
27.45
27.45
27.45
27.45
44.12
0.23
27.45
Semua SKPD
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Semua SKPD
498.79
99.5
99.5
99.5
99.5
99.65
0.40
99.5
Disdukcapil dan Kecamatan
452.96
81.65
81.65
81.65
81.65
85.89
81.65
Disdukcapil
329.64
20.99
20.99
20.99
20.99
52.1
20.99
Disdukcapil
452.96
81.65
81.65
81.65
81.65
85.89
81.65
Disdukcapil
%
%
%
% 0.37
% 0.22
% 0.37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 119
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Persentase Pasangan SuamiIsteri Ber-Akta Nikah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
303.39
15.24
15.24
15.24
15.24
36.49
0.17
15.24
Disdukcapil
225.8
6.45
6.45
6.45
6.45
22.58
0.13
6.45
Kantor Litbangstat (Bappeda)
234.39
9.38
9.38
9.38
9.38
25
0.15
9.38
Kantor Litbangstat (Bappeda)
314.29
28.57
28.57
28.57
28.57
42.86
0.23
28.57
Kantor Litbangstat (Bappeda)
295.65
21.74
21.74
21.74
21.74
39.13
21.74
Kantor Litbangstat (Bappeda)
23.81
Kantor Litbangstat (Bappeda)
%
Wajib Urusan Statistik Program Pengembangan Tingkat Data/Informasi/Statistik ketersediaan 1 Daerah data/informasi statistik produksi Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah Tingkat ketersediaan data/informasi statistik sosial Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat
%
%
%
% 0.21
% 0.22 304.76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
23.81
23.81
23.81
23.81
II- 120
42.86
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Program Penelitian Pengembangan Strategis 2
Indikator
3 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor dan Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
338.1
14.29
14.29
14.29
14.29
47.62
0.18
14.29
Kantor Litbangstat (Bappeda)
333.33
33.33
33.33
33.33
33.33
44.44
0.23
33.33
Kantor Litbangstat (Bappeda)
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kantor Litbangstat (Bappeda)
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kantor Litbangstat (Bappeda)
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 121
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
4
5
6
240
0
0
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
%
0
0
20
0.08
0
Kantor Litbangstat (Bappeda)
20
Kantor Litbangstat (Bappeda)
% 0.20 300
20
20
20
20
40
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kantor Arsipda (BAPD)
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Kantor Arsipda (BAPD)
Wajib Urusan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Tingkat Administrasi Kearsipan ketersediaan sistem dan pedoman 1 penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu Program Penyelamatan dan Tingkat 2 Pelestarian Dokumen/Arsip ketersediaan arsip Daerah statis,
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 122
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 bernilaiguna, dan arsip elektronik
Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD Program Pemeliharaan Tingkat Rutin/Berkala Sarana dan pemeliharaan 3 Prasarana Kearsipan arsip dan sarana prasarana pendukungnya Program Peningkatan Kualitas Persentase Pelayanan Informasi terpenuhinya 4 kebutuhan informasi kearsipan Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas Wajib
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kantor Arsipda (BAPD)
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Kantor Arsipda (BAPD)
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Kantor Arsipda (BAPD)
238.46
15.38
15.38
15.38
15.38
38.46
0.23
15.38
Kantor Arsipda (BAPD)
29.04
3.02
3.02
3.02
3.02
4.41
0.26
3.02
Desperindagkop
1.93
0,20
0,20
0,20
0,20
0.29
0,20
Desperindagkop
%
%
%
%
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan iklim Persentase 1 usaha yang kondusif bagi UMKM yang Usaha Mikro Kecil Menengah dibina/dilatih Program Kewirausahaan dan Tingkat Keunggulan Kompetitif bagi Penyelenggaraan 2 Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Kerjasama
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 123
0,25
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Program Pengembangan Persentase Sistem Pendukung Usaha UMKM yang 3 Bagi Usaha Mikro Kecil telah mengikuti Menengah pameran promosi produk Program Peningkatan Kualitas Persentase Kelembagaan Koperasi Koperasi Sehat dengan 4 pengelolaan keuangan yang sehat
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
3.87
0,40
0,40
0,40
0,40
0.59
329.95
32.49
32.49
32.49
32.49
48.98
5
1
1
1
1
5
1
1
1
300
28.57
28.57
28.57
% 0,26
0,40
Desperindagkop
0.25
32.49
Desperindagkop
1
0.40
1
Setda
1
1
0.40
1
Setda
28.57
42.86
0.24
28.57
Setda
%
Wajib Urusan Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi Tingkat dan Kerjasama Investasi pelaksanaan fasilitasi 1 kerjasama kemitraan investasi Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah Program Peningkatan Iklim Tingkat 2 Investasi dan Realisasi ketersediaan
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 124
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
Indikator
3 Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah Program Penyiapan potensi Tingkat sumberdaya, sarana dan ketersediaan 3 prasarana daerah Kajian tentang Investasi Daerah Program Penciptaan iklim Tingkat 4 usaha yang kondusif bagi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah investasi daerah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
2
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
291.3
13.04
13.04
13.04
13.04
39.13
50
10
10
10
10
10
440
80
80
80
80
440
80
80
80
290
50
50
50
Investasi
% 0.18
13.04
Setda
0.40
10
Setda
90
0.39
80
Distan (DKPP)
80
90
0.39
80
Distan (DKPP)
50
60
0.38
50
Distan (DKPP)
%
Wajib Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Tingkat 5 Ketahanan Pangan Ketersediaan Pertanian/Perkebunan Energi Per Kapita Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Tingkat Stabilitasi Harga Pangan Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan
%
%
%
% 0.18
% %
340
0
500
100
500
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
0
0
60
100
100
100
100
100
100
100
100
II- 125
Setda
0.40 0.40
100
Setda
100
Setda
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah
Wajib Urusan Pemberdayaan 1 Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Persentase Kebijakan Peningkatan kelompok Kualitas Anak dan Perempuan masyarakat yang 2 memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Program Penguatan Cakupan Kelembagaan kelompok/forum 3 Pengarusutamaan Gender dan anak di Anak kecamatan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
200
20
20
20
20
30
0.25
20
Setda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Setda
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Setda
350
25
25
25
25
50
0.21
25
BPMKB (BPMPKB)
9
1
1
1
1
2
0.33
1
BPMKB (BPMPKB)
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 126
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Peningkatan Kualitas Cakupan Hidup dan Perlindungan ketersediaan Perempuan dan Anak petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang Memiliki 4 Kemampuan untuk menindaklanjuti Pengaduan atau Laporan dari masyarakat Program Peningkatan Peran Persentase focal Serta dan Kesetaraan Gender point SKPD yang Dalam Pembangunan memiliki aktifitas 5 di dalam perwujudan kesetaran dan keadilan gender Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
350
0
0
0
0
50
340.48
38,10
38,10
38,10
38,10
52.38
3
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
78.7
15.74
15.74
15.74
15.74
15.74
%
0.14
0
BPMKB (BPMPKB)
38,10
BPMKB (BPMPKB)
0,60
BPMKB (BPMPKB)
15.74
BPMKB (BPMPKB)
% 0,27
% 0,40
%
Wajib Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 127
0.40
No .
1. 1
2
3
4
5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif Program Kesehatan Cakupan Reproduksi Remaja Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20 tahun Program Pelayanan Persentase PUS Kontrasepsi yang menjadi peserta KB yang memilih MKJP Program Pembinaan Peran Cakupan Serta Masyarakat Dalam penyediaan Pelayanan KB/KR yang informasi data Mandiri mikro keluarga di setiap Kelurahan Program promosi kesehatan Cakupan PUS ibu, bayi dan anak melalui Peserta KB kelompok kegiatan di Anggota Usaha masyarakat Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
375.13
73.02
73.02
73.02
73.02
73,20
0,39
73.02
BPMKB (BPMPKB)
532.57
103.43
103.43
103.43
103.43
105.14
0.39
103.43
BPMKB (BPMPKB)
115.59
21.24
21.24
21.24
21.24
22.18
0.38
21.24
BPMKB (BPMPKB)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPMKB (BPMPKB)
3.74
0
0
0
0
0.37
0.10
0
BPMKB (BPMPKB)
0.5
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
BPMKB (BPMPKB)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 128
0,40
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
6
7
8
9
Indikator
3 Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Kelurahan Program Pengembangan Pusat Persentase Pelayanan Informasi dan kecamatan Konseling KRR memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja Program peningkatan Cakupan penanggulangan narkoba, pelayanan dan PMS termasuk HIV/ AIDS penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan Program pengembangan Cakupan bahan informasi tentang pengembangan pengasuhan dan pembinaan bahan informasi tumbuh kembang anak tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di setiap kelurahan Program Penyiapan Tenaga Cakupan Anggota Pendamping Kelompok Bina Bina Keluarga
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
5
1
1
1
1
1
0.40
1
BPMKB (BPMPKB)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPMKB (BPMPKB)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Dinkes
340.39
48.08
48.08
48.08
48.08
49.04
0.29
48.08
BPMKB dan Kecamatan (BPMPKB dan
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 129
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2 Keluarga
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 Balita (BKB) yang ber-KB
Program Pengembangan Rasio pelayanan 10 Model Operasional BKB- Posyandu Aktif di Posyandu-Padu setiap RW
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12 Kecamatan)
4
5
6
5
1
1
1
1
1
0.40
1
BPMKB (BPMPKB)
263.33
33.33
33.33
33.33
33.33
50.56
0.32
33.33
Disnaker
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Disnaker
340
60
60
60
60
64
0.36
60
Disnaker
247.5
39.17
39.17
39.17
39.17
45.83
0.34
39.17
Disnaker
304.95
58.64
58.64
58.64
58.64
60.19
0.39
58.64
Disnaker
%
Wajib Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Besaran tenaga dan Produktivitas Tenaga kerja yang 1 Kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan Program Peningkatan Besaran pencari 2 Kesempatan Kerja kerja terdaftar yang ditempatkan Program Perlindungan Tingkat besaran Pengembangan Lembaga Kasus Yang 3 Ketenagakerjaan Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 130
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Program Peningkatan Kualitas Tingkat dan Produktivitas Tenaga Pengembangan 4 Kerja Balai Latihan Kerja Daerah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
195.83
15,60
15,60
15,60
15,60
24.26
382.89
66.91
66.91
66.91
66.91
70.63
500
100
100
100
100
400
56.25
56.25
56.25
300
20
20
460
80
10.77
1.77
%
0,20
15,60
Disnaker
0.36
66.91
Disnaker
100
0.40
100
Disnaker
56.25
68.75
0.31
56.25
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20
20
40
0.20
20
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80
80
80
80
0.35
80
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.77
1.77
1.77
2.25
0.37
1.77
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
%
%
Wajib 1 Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Cakupan Budaya pelestarian benda, 2 situs dan kawasan cagar budaya daerah Program Pengelolaan Cakupan Kajian 3 Kekayaan Budaya Seni
%
Program Pengelolaan Cakupan tempat Keragaman Budaya untuk menggelar seni, memamerkan 4 dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 131
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Cakupan Sumber Daya Manusia
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target RKPD tahun 2014
%
Cakupan Seni
%
Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya Cakupan Penyelenggaraan Misi Kesenian Cakupan Fasilitasi Seni
%
Program Pengembangan Tingkat kerjasama 5 Kerjasama Pengelolaan dalam pengelolaan Kekayaan Budaya keragaman budaya Program Pengelolaan Tingkat Keragaman Budaya ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah
%
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12 Disporbudpar (Dinas 55.56 55.56 66.67 0.31 55.56 Pendidikan dan Kebudayaan Disporbudpar (Dinas 66.67 66.67 66.67 0.33 66.67 Pendidikan dan Kebudayaan Disporbudpar (Dinas 20 20 40 0.20 20 Pendidikan dan Kebudayaan
4
5
6
388.9
55.56
55.56
400.01
66.67
66.67
300
20
20
300
20
20
20
20
40
277.78
11.11
11.11
11.11
11.11
33.33
0.16
11.11
500
100
100
100
100
100
0.40
100
500
100
100
100
100
100
0.40
100
400
56.25
56.25
56.25
56.25
68.75
0.31
56.25
%
Cakupan Organisasi Seni Gelar
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014
0.20
20
%
%
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
%
Wajib
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 132
Disporbudpar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Urusan Kepemudaan dan dan Olah raga Program Pengembangan Persentase Keserasian dan Kebijakan organisasi pemuda Kepemudaan yang memiliki 1 sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan Program Peningkatan Cakupan fasilitasi Peranserta Kepemudaan kegiatan 2 kepemudaan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang Program Peningkatan Upaya Tingkat Penumbuhan Kewirausahaan pertumbuhan 3 dan Kecakapan Hidup kewirausahaan Pemuda dan kecakapan hidup pemuda Program Upaya Pencegahan Cakupan Penyalahgunaan Narkoba Pecegahan 4 penyalahgunaan Bahaya narhoba Program Pengembangan Persentase Kebijakan dan Manajemen organisasi 5 Olahraga olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
4
5
6
300
0
0
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
% 0
0
33.33
0.11
0
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
13.33
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
100
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
20
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
% 266.65
13.33
13.33
13.33
13.33
33.33
0.17
% 500
100
100
100
100
100
0.40
% 300
20
20
20
20
40
0.20
% 287.88
15.15
15.15
15.15
15.15
36.36
0.18
15.15
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 133
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 oraganisasi keolahragaan
Program Pembinaan dan Persentase Cabang Pemasyarakatan Olahraga Olahraga Berprestasi
%
Cakupan klub olahraga di setiap kecamatan
%
Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah Program Peningkatan Sarana Cakupan gedung dan Prasarana Olahraga olahraga di setiap 7 kecamatan
%
Cakupan Stadion Mini di setiap kecamatan
%
Cakupan Lapangan Olahraga di setiap kecamatan
%
6
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
237.5
42,50
42,50
42,50
42,50
45
0,37
42,50
184
29
29
29
29
33
0.34
29
500
100
100
100
100
100
0.40
100
7.52
1.38
1.38
1.38
1.38
1.46
0.38
1.38
3.24
0.54
0.54
0.54
0.54
0.62
0.36
0.54
20.92
3
3
3
3
3.54
0.31
3
%
Wajib 1
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 134
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
No .
1.
2
3
4
5
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Peningkatan Rasio petugas Keamanan dan Kenyamanan dalam satuan Lingkungan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT Program Pengembangan Tingkat Wawasan Kebangsaan penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan Program Kemitraan Tingkat kemitraan Pengembangan Wawasan dalam Kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Cakupan Masyarakat untuk Menjaga pengendalian Ketertiban dan Keamanan keamanan lingkungan RT Program Pendidikan Politik Cakupan Masyarakat peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
1
0.16
0.16
0.16
0.16
0.18
0.34
0.16
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
434.77
60.87
60.87
60.87
60.87
91.3
0.35
60.87
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
3.12
0.31
0.31
0.31
0.31
0.46
0.25
0.31
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 135
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik Program peningkatan Tingkat keamanan dan kenyamanan penyelesaian 7 lingkungan pelanggaran ketertiban umum Program Pemeliharaan Cakupan patroli Kantramtibmas dan siaga ketertiban 8 Pencegahan Tindak Kriminal umum dan ketentraman masyarakat Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah Program peningkatan Tingkat pemberantasan penyakit pemberantasan 9 masyarakat (pekat) penyakit masyarakat (pekat) Program peningkatan Cakupan 10 keamanan dan kenyamanan ketersediaan lingkungan Poskamling di
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Satpol PP
20.76
1.38
1.38
1.38
1.38
2.77
0.20
1.38
Satpol PP dan Kecamatan
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Satpol PP
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Satpol PP
6.15
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
0.40
1.23
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 136
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 setiap RW
Program Pencegahan Dini dan Tingkat sosialisasi Penanggulangan Korban terkait pencegahan 11 Bencana Alam dini dan penanggulangan bencana alam Tingkat koordinasi penanggulangan bencana Tingkat penanganan korban bencana Program peningkatan Tingkat keamanan dan kenyamanan pemanfaatan 12 lingkungan Poskamling di setiap RT
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Kesbanglinmas (Kesbangpol)
294.23
19.23
19.23
19.23
19.23
38.46
0.20
19.23
BPMKB (BPMPKB)
336.73
34.69
34.69
34.69
34.69
51.02
0.25
34.69
BPMKB (BPMPKB)
%
%
%
%
Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Tingkat Keberdayaan Masyarakat pemberdayaan Pedesaan kelompok binaan 2 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Program Pengembangan Persentase Lembaga Ekonomi peningkatan 3 Perdesaan/Kelurahan lembaga (usaha ekonomi, badan 1
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 137
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
31.24
6
6
6
6
6.12
262.96
18.52
18.52
18.52
18.52
33.33
94.57
21.62
21.62
21.62
21.62
29.33
352.38
76.09
76.09
76.09
76.09
73.48
345.01
51.67
51.67
51.67
51.67
61.67
63.9
9.57
9.57
9.57
9.57
11.42
Wajib Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Tingkat kenaikan Budaya Baca dan Pembinaan kunjungan 1 Perpustakaan masyarakat ke perpustakaan daerah Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital Tingkat kelengkapan
% 0.39
6
Kantor Perpusda (BAPD)
18.52
Kantor Perpusda (BAPD)
21.62
Kantor Perpusda (BAPD)
76.09
Kantor Perpusda (BAPD)
51.67
Kantor Perpusda (BAPD)
9.57
Kantor Perpusda (BAPD)
% 0.20
% 0.54
% 0.42
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 138
0.33
0.33
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 sistem layanan perpustakaan daerah Program Pengembangan Tingkat Budaya Baca dan Pembinaan ketersediaan dan Perpustakaan kelengkapan 2 sarana dan prasarana pepustakaan daerah Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
200.51
38.34
38.34
38.34
38.34
39.56
0.39
38.34
Kantor Perpusda (BAPD)
123
24
24
24
24
24
0.39
24
Kantor Perpusda (BAPD)
481.92
92.21
92.21
92.21
92.21
93.96
0.39
92.21
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
150
10
10
10
10
20
0.20
10
DPU(Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
%
%
Wajib Urusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan Persentase dan Jembatan keterhubungan pusat-pusat 1 kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota Program Pembangunan Persentase Saluran Drainase/Gorong- cakupan 2 gorong pelayanan sistem drainase perkotaan Program Pembangunan Tingkat Turap/Talud/Bronjong pembangunan 3 turap di wilayah aliran sungai yang
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 139
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 rawan longsor lingkup kewenangan kota
Program Rehabilitasi / Persentase kondisi 4 Pemeliharaan Jalan dan jalan kota yang Jembatan baik dan sedang Program Inspeksi Kondisi Tingkat Jalan dan Jembatan Ketersediaan data 5 jalan di seluruh wilayah kota Program Pembangunan sistem Tingkat Informasi/Data Base Jalan dan ketersediaan Jembatan sistem 6 informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui Program Peningkatan Sarana Tingkat dan Prasarana Kebinamargaan ketersediaan sarana dan 7 prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai Program Pengembangan dan Tingkat Pengelolaan Jaringan Irigasi, keberfungsian 8 Rawa dan Jaringan Pengairan jaringan irigasi Lainnya pertanian rakyat Program pengembangan, Tingkat pengelolaan dan konversi Pengembangan, 9 sungai, danau dan sumber pengelolaan, dan daya air lainnya konservasi sungai,
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
490.09
98
98
98
98
98.01
0.40
98
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
481.92
92.21
92.21
92.21
92.21
93.96
0.39
92.21
DPU
387.51
31.25
31.25
31.25
31.25
71.88
0.27
31.25
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
300
18.18
18.18
18.18
18.18
36.36
0.18
18.18
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 140
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 danau, dan Sumber Daya Air lainnya
Program Pengendalian Banjir Tingkat penanganan 10 wilayah/lokasi banjir Program Penyediaan dan Tingkat Pengolahan Air Baku Tersedianya air baku untuk 11 memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari Program Pengembangan Tingkat Kinerja Pengelolaan Air Ketersediaan air Minum dan Air Limbah minum yang aman melalui SPAM 12 dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
293.54
19.35
19.35
19.35
19.35
38.71
0.20
19.35
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
350
50
50
50
50
60
0.31
50
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
401
61
61
61
61
70
0.33
61
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
266.66
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
0.25
33.33
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
275
49,40
49,40
49,40
49,40
52,90
0,37
49,40
DPU(Dinas Bina Marga dan SDA)
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 141
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 limbah permukiman yang memadai
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
378.98
51.56
51.56
51.56
51.56
63.68
0.30
51.56
DKP
400
80
80
80
80
80
0.40
80
Disdamkar (BPBD)
410
70
70
70
70
85
0.38
70
Disdamkar (BPBD)
113.85
12.03
12.03
12.03
12.03
17.4
0.26
12.03
DPU(Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Wajib Urusan Perumahan Rakyat Program Lingkungan Sehat Tingkat Perumahan ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan 1 Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota Program Peningkatan Cakupan Kesiagaan & Pencegahan pelayanan 2 Bahaya Kebakaran bencana kebakaran Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Program Pengembangan Cakupan Perumahan ketersediaan 3 rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 142
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Lingkungan Sehat Tingkat Cakupan Perumahan Lingkungan yang 4 Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Program Peningkatan Tingkat waktu Kesiagaan & Pencegahan tanggap (response Bahaya Kebakaran time rate) daerah 5 layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Program Pengelolaan Areal Rasio Tempat Pemakaman Pemakaman 6 Umum (TPU) per satuan penduduk Wajib
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Urusan Perhubungan Program Pembangunan Tingkat Prasarana dan Fasilitas ketersediaan 1 Perhubungan dokumen perencanaan
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
375
50
50
50
50
58.33
0.29
50
DPU(Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
375
75
75
75
75
75
0.40
75
Disdamkar (BPBD)
474
90
90
90
90
92
0.38
90
Disdamkar (BPBD)
116.66
24.82
24.82
24.82
24.82
24.05
0.42
24.82
DPU(Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
328.57
30.95
30.95
30.95
30.95
47.62
30.95
Dishub
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 143
0.24
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 angkutan
Program Rehabilitasi dan Tingkat Pemeliharaan Prasarana dan Ketersediaan 2 Fasilitas LLAJ Prasarana Angkutan yang terpelihara Program Peningkatan Tingkat Pelayanan Angkutan ketersediaan angkutan umum 3 yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek penghubung antar wilayah Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor Tingkat ketersediaan standar keselarnatan bagi angkutan urnurn yang rnelayani
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
100
17.31
17.31
17.31
17.31
17.31
0.35
17.31
Dishub
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dishub
275
25
25
25
25
25
0.18
25
Dishub
182.01
7,50
7,50
7,50
7,50
21,50
0,16
7,50
Dishub
275.23
11.34
11.34
11.34
11.34
32.51
0.16
11.34
Dishub
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 144
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
4
5
6
7
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 trayek di dalarn Kota
Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal Program Pembangunan Sarana Tingkat dan Prasarana Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Tingkat Prasarana dan Fasilitas ketersediaan Perhubungan perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan Program Rehabilitasi dan Tingkat Pemeliharaan Prasarana dan ketersediaan Fasilitas LLAJ prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam kondisi baik Program Peningkatan Tingkat Pelayanan Angkutan pengendalian dan disiplin
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
220
0
0
0
0
20
0.09
0
Dishub
305.9
22.39
22.39
22.39
22.39
41.79
0.21
22.39
Dishub
350
50
50
50
50
50
0.29
50
Dishub
333.33
33.33
33.33
33.33
33.33
50
0.25
33.33
Dishub
298.39
19.35
19.35
19.35
19.35
39.52
0.20
19.35
Dishub
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 145
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Program peningkatan pengamanan lalu lintas
8
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3 berlalulintas Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan Sistem ATCS (Area Traffic Control System) dan Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
30
30
30
30
40
0.23
30
Dishub
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dishub
300
20
20
20
20
40
0.20
20
Dishub
%
%
%
Wajib Urusan Penataan Ruang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 146
No .
1.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
2 Program Perencanaan Ruang
Indikator
3 Tata Tingkat ketersediaan dokumen 1 kebijakan perencanaan tata ruang kota Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan Program Pemanfaatan Ruang Tingkat pelaksanaan pembuatan 2 data/informasi pemanfaatan ruang
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
217.24
0
0
0
0
20.69
187.5
87,50
87,50
87,50
87,50
0
927.77
72.77
72.77
72.77
72.77
77.78
289.47
15.79
15.79
15.79
15.79
141.2
28.24
28.24
28.24
258.33
8.33
8.33
8.33
% 0
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
87,50
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
0.16
72.77
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
36.84
0.18
15.79
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
28.24
28.24
0.40
28.24
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
8.33
25
0.13
8.33
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
0.10
% 0,47
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 147
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung Program Pengendalian Tingkat Pemanfaatan Ruang penyelesaian regulasi 3 pengendalian pemanfaatan ruang Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung Program Pengaturan Jasa Tingkat Konstruksi ketersediaan, publikasi, dan pengembangan 4 Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
300
20
20
20
20
40
0.20
20
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
250
0
0
0
0
16.67
0.07
0
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
269.23
7.69
7.69
7.69
7.69
30.77
0.14
7.69
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
262.5
12,50
12,50
12,50
12,50
25
0,14
12,50
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DTK (Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang)
%
%
%
%
%
Wajib Urusan Lingkungan Hidup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 148
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Pengembangan Persentase Kinerja Pengelolaan pengurangan 1 Persampahan sampah di perkotaan Persentase pengangkutan sampah Persentase pengoperasian TPA Program Pengendalian Cakupan Pencemaran dan Perusakan pengawasan Lingkungan Hidup terhadap 2 pelaksanaan Dokumen Lingkungan Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
1.
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
73.77
13.38
13.38
13.38
13.38
14.24
0.37
13.38
BPLH(BLH)
374.98
74.99
74.99
74.99
74.99
75
0.40
74.99
BPLH(BLH)
275
45
45
45
45
50
0.35
45
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 149
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
296.53
18.06
18.06
18.06
18.06
38.19
0.19
18.06
BPLH(BLH)
272.01
12.84
12.84
12.84
12.84
30.73
0.16
12.84
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 150
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
3
4
5
6
Indikator
3 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan Program Perlindungan dan Persentase Konservasi Sumber Daya berfungsinya alat Alam sumur pantau yang terintegrasi dengan Komunikasi data Program Peningkatan Kualitas Tingkat Dan Akses Informasi Sumber Akses/informasi Daya Alam Dan Lingkungan Bidang Hidup Lingkungan Hidup Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup Program Peningkatan dan Banyaknya sarana Pengendalian Polusi dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran yang layak. Program Pengelolaan Ruang Tingkat Terbuka Hijau (RTH) pengelolaan Ruang Terbuka
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
295.15
18.74
18.74
18.74
18.74
38.62
0.19
18.74
BPLH(BLH)
300
20
20
20
20
40
0.20
20
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
300
20
20
20
20
40
0.20
20
BPLH(BLH)
420
60
60
60
60
80
0.33
60
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
BPLH(BLH)
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 151
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
308.86
23.01
23.01
23.01
23.01
42.48
0.21
23.01
BPLH(BLH)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DTK(......)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DTK(......)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
DTK(......)
%
Wajib Urusan Pertanahan Program Penataan Tingkat Penguasaan, Pemilikan pelaksanaan 1 Penggunaan dan Pemanfaatan fasilitasi Tanah pengadaan tanah Program Penyelesaian Tingkat Konflik-konflik Pertanahan pelaksanaan 2 fasilitasi pengaduan sengketa tanah Program Pengembangan Tingkat Sistem Informasi Pertanahan ketersediaan 3 sistem informasi tanah milik pemda Pilihan
%
%
%
Urusan Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 152
No .
1. 1
2
3
4
5
6
7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
Indikator
2 3 Program Peningkatan Tingkat Pemasaran Hasil Produksi pemasaran hasil Pertanian/Perkebunan produksi pertanian Program Peningkatan Tingkat Penerapan Teknologi Produktivitas Pertanian/Perkebunan Pertanian Program Peningkatan Persentase Produksi pendistribusian Pertanian/Perkebunan bibit tanaman buah Program Pencegahan dan Angka prevalensi Penanggulangan Penyakit penyakit zoonosis Ternak Program Peningkatan Tingkat Produksi Peternakan produksivitas peternakan Program Peningkatan Tingkat pemasaran hasil Produksi pemasaran hasil peternakan produksi peternakan Program peningkatan Tingkat Penerapan penerapan teknologi Teknologi peternakan Peternakan Pilihan
Urusan Pariwisata Program Pengembangan dan Tingkat Pemasaran Pariwisata pemasaran obyek 1 wisata daerah
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
25
5
5
5
5
5
0.40
5
Distan (DKPP)
10
2
2
2
2
2
0.40
2
Distan (DKPP)
99.98
18.09
18.09
18.09
18.09
19
0.37
18.09
Distan (DKPP)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Distan (DKPP)
0.3
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.40
0.06
Distan (DKPP)
275
25
25
25
25
25
0.18
25
Distan (DKPP)
250
0
0
0
0
25
0.10
0
Distan (DKPP)
33.33
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
%
%
%
%
%
%
%
% 333.33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
33.33
33.33
33.33
33.33
II- 153
50
0.25
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
3 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah Program Pengembangan Tingkat Destinasi Pariwisata perkembangan 2 destinasi pariwisata daerah Program Pengembangan Tingkat Kemitraan Pariwisata perkembangan 3 Jenis kelas dan jumlah Hotel
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014 6
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
% 300
20
20
20
20
40
0.20
20
%
Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Disporbudpar (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
280
0
0
0
0
40
0.14
0
480.71
95
95
95
95
95.23
0.40
95
114.2
18.84
18.84
18.84
18.84
20.84
0.35
18.84
Distan (DKPP)
372.59
53.23
53.23
53.23
53.23
59.68
0.30
53.23
Distan (DKPP)
423.97
70.84
70.84
70.84
70.84
77.22
0.35
70.84
Distan (DKPP)
500
100
100
100
100
100
0.40
100
Distan (DKPP)
%
Pilihan Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Tingkat 1 Budidaya Perikanan Produktivitas hasil perikanan darat Program Pengembangan Cakupan bina 2 Sistem Penyuluhan Perikanan kelompok peternak ikan Program Optimalisasi Tingkat Pengelolaan dan Pemasaran pengolahan dan 3 Produksi Perikanan pemasaran produksi perikanan Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan
%
%
%
%
Pilihan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 154
No .
1.
1
2
3
4
5
6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3
Urusan Perdagangan Program Perlindungan Tingkat Konsumen dan Pengamanan perlindungan Perdagangan konsumen Program peningkatan dan Cakupan produksi pengembangan ekspor daerah yang diekspor ke luar negeri Program Pembinaan pedagang Tingkat kaki lima dan asongan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Program peningkatan efisiensi Tingkat perdagangan dalam negeri pembinaan perdagangan dalam negeri Program pemantauan Tingkat ketersediaan harga dan pemantauan pasokan pangan ketersediaan harga dan pasokan pangan Program Peningkatan Cakupan Efisiensi Perdagangan Dalam ketersediaan pasar Negeri tradisional daerah di setiap kecamatan Tingkat pembinaan pasar/toko modern dan pasar tradisional daerah
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
179.66
21.02
21.02
21.02
21.02
28.47
0.28
21.02
Disperindagkop
193.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
0.34
33.33
Disperindagkop
14.6
1.02
1.02
1.02
1.02
2.12
0.22
1.02
Disperindagkop
100
4
4
4
4
20
0.24
4
Disperindagkop
400
0
0
0
0
100
0.25
0
Disperindagkop
11.9
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
0.40
2.38
Disperindagkop
196
4
4
4
4
24
0.14
4
Disperindagkop
%
%
%
%
%
%
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 155
No .
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program
1.
2
Indikator
Target capaian Realisasi Satuan kinerja RPJMD target Indikat sampai akhir kinerja or periode (s/d program Tahun 2018) Tahun 2014
3
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD tahun 2014
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Tingkat Target Realisasai Capaian SKPD PENANGGUNG program JAWAB Target Tingkat Realisasi capaian Realisasi Tahun 2015 RKPD Realisasi program Tahun target capaian tahun (%) 2015 program 2014 Sampai Tahun 2015 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)/(4) 11* 12
4
5
6
269.77
36.34
36.34
36.34
36.34
44.55
0.30
36.34
Disperindagkop
197.05
33.25
33.25
33.25
33.25
36.33
0.35
33.25
Disperindagkop
328.4
38.71
38.71
38.71
38.71
52,20
38,71
38.71
Disperindagkop
125.13
0.13
0.13
0.13
0.13
12.5
0.10
0.13
Disperindagkop
57.67
3.39
3.39
3.39
3.39
13.57
0.29
3.39
Disperindagkop
100
100
100
100
100
0
1.00
100
Disnaker
Pilihan Urusan Perindustrian Program Peningkatan Tingkat kapasitas 1 Kapasitas IPTEK Sistem IPTEK Sistem Produksi Produksi Program Pengembangan Tingkat Industri Kecil dan Menengah pengembangan 2 Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Peningkatan Tingkat 3 Kemampuan Teknologi kemampuan Industri teknologi industri Program Penataan Struktur Tingkat penataan 4 Industri Struktur Industri Program Pengembangan Tingkat Sentra-Sentra Industri pengembangan 5 Potensial Sentra-sentra Industri Potensial
%
%
%
% %
Pilihan 1 Urusan Ketransmigrasian 2
Program Transmigrasi Lokal Tingkat pelayanan transmigrasi lokal
%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 156
II.6
Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu acuan dalam penyusunan
issu strategis dan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan dapat diklasifikasikan berdasarkan program prioritas dan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016 diidentifikasi dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun lalu, dimana permasalahan tersebut disusun berdasarkan urusan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.70 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
1 Ketersediaan fasilitas PAUD, fasilitas pendidikan Angka Melek Huruf Penduduk dasar SD/MI dan SMP/MTs, serta Usia > 15 Tahun 98.65%, Anak Bersekolah 2 fasilitas pendidikan menengah SMA/SMK/MA yang Partisipasi (PAB) SD/MI 92.88%, Partisipasi memadai dan terjangkau masih perlu ditingkatkan Bersekolah (PAB) 3 Ketersediaan tenaga pendidik non formal masih anak SMP/MTs 95.94%, Partisipasi terbatas. Bersekolah (PAB) 4 Penerapan RPP, KTSP, dan MBS untuk satuan Anak SMA/MA 76.22%, Angka pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih perlu Partisipasi Murni (APM) ditingkatkan. SD/MI/Paket A 92.88%, Angka 5 Layanan Pendidikan berkualitas belum Optimal. Partisipasi Murni (APM) 6 Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga SMP/MTs/Paket B 95.94%, PENDIDIKAN Kependidikan belum Optimal Angka Partisipasi Murni (APM) 7 Tingkat kelulusan dan kualitas pendidikan belum SMA/SMK/MA/Paket C 77.74%, Angka Putus Sekolah SD/MI optimal 8 Jalinan kerjasama Pendidikan dengan Dunia 0.02%, Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.09%, Angka Putus Usaha/Dunia Industri belum optimal. 9 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan belum Sekolah SMA/MA/SMK 0.12%, Angka Melanjutkan SD/MI ke optimal SMP/MTs 97.74%, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MAAngka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 97.74% 1 Akses masyarakat terhadap tingkat pelayanan Prevalensi balita gizi kurang kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan untuk (BB/U) 9.75%, Presentase balita KESEHATAN seluruh lapisan masyarakat. gizi buruk (BB/TB) 0.12%, 2 Masih beredarnya bahan-bahan berbahaya dan Persentase tempat umum yang mudahnya memperoleh bahan-bahan berbahaya memenuhi syarat kesehatan 70%, tersebut serta belum adanya regulasi dari pemerintah Cakupan rumah sehat 85%, yang mengatur secara jelas peredaran bahan-bahan Cakupan Kualitas Air minum yang tersebut. memenuhi syarat kesehatan 85%, 3 Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup AFP rate per 100.000 penduduk < tahun 1.89, Prevalensi sehat belum sepenuhnya menjadi budaya hidup 15 HIV/AIDS (persen) dari total masyarakat 4 Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas populasi usia 15-49 tahun 0.05%, Kesehatan untuk mendukung pelayanan sesuai dengan Rasio dokter per 1.000 penduduk 0.05%, Rasio tenaga medis per tugas pokok dan fungsi; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 157
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG 5 Masih rendahnya rumah tangga yang berperilaku 1.000 penduduk 0.05%, Rasio hidup sehat (PHBS); puskesmas, poliklinik, pustu per 6 Masih rendahnya persentase posyandu purnama & 1.000 penduduk 0.038 mandiri; 7 Masih rendahnya persentase posyandu aktif; 8 Cukup tingginya persentase balita gizi buruk; 9 Masih banyaknya prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi; 10 Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang; 11 Tingkat prevalensi TB Paru yang relatif besar; 12 Masih rendahnya persentase penemuan dan penanganan Pneumonia Balita; 13 Meningkatnya Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk); 14 Rasio dokter umum per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan 15 Rasio bidan per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan 16 Rasio perawat per satuan penduduk masih dibawah standar yang telah ditetapkan 17 Belum memiliki Puskesmas perawatan dan masih kurangnya Puskesmas PONED; 18 Masih adanya kematian ibu; 19 Masih adanya kematian bayi; 20 Masih adanya kematian Balita; 21 Kurangnya pelayanan tumbuh kembang anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas; 22 Belum optimalnya pelayanan RS.
1 Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan; 2 Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase; 3 Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase; 4 Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah; 5 Masih adanya titik-titik genangan banjir; PEKERJAAN UMUM 6 Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk
Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya 18.18%, Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir 19.35%, Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan 20%, Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 58.09%, Persentase melaksanakan kegiatan sosial ekonomi penduduk yang terlayani sistem air kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur limbah yang memadai 2.57%, Tingkat Tersedianya air baku kewilayahan. untuk memenuhi kebutuhan pokok 7 Belum optimalnya upaya pengembangan sistem minimal sehari-hari 50%, Tingkat jaringan air limbah skala komunitas/kawasan belum Ketersediaan air minum yang optimal; aman melalui SPAM dengan 8 Belum optimalnya upaya pengembangan IPLT harus jaringan 61%, Tingkat jauh dari lingkungan permukiman;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 158
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG 9 Belum optimalnya upaya pengembangan sistem air Ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah setempat yang memadai terkendala oleh air limbah permukiman yang ancaman pencemaran air tanah, karena jarak sumur memadai 49.4% warga dengan septictank (>10 m) tidak memenuhi syarat; 10 Belum optimalnya upaya pengembangan pelayanan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan harus didahului oleh kegiatan pendataan, kajian dan penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum; 11 Belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan kegiatan pendataan, kajian, monitoring, pemantauan dan sosialisasi; 12 Belum optimalnya upaya pengembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU harus didahului oleh kegiatan pendataan, pemetaan dan pengadaan lahan; 13 Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, terkendala oleh melambungnya harga rumah flat yang tidak terjangkau oleh MBR; 14 Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, terkendala oleh harga tanah yang sangat tinggi; 15 Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh harus didahului oleh kegiatan survey, perencanaan teknis dan rehabilitasi; 16 Ketersediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kota terkendala karena terbatasnya lebar damija; 17 Ketersediaan Jalan Kota yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan terkendala karena terbatasnya lebar damija; 18 Masih perlu ditingkatkannya kemantapan kondisi jalan; 19 Kapasitas sungai tidak memadai; 20 Kapasitas resapan air tidak memadai; 21 Kapasitas tandon air tidak mencukupi; 22 Kapasitas drainase tidak memadai; 23 Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal; 24 Permasalahan kewenangan penanganan merupakan kewenangan pusat dan propinsi; 25 Kapasitas sungai tidak memadai;
yang
26 Kapasitas tandon air tidak mencukupi; 27 Kapasitas resapan air tidak memadai;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 159
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
1 Masih kurangnya ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 2 Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di beberapa kelurahan, hal tersebut disebabkan sulitnya lahan terutama untuk menunjang kegiatan penyediaan Persentase Aparatur Pemadam Yang Memenuhi sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat Kebakaran Standar Kualifikasi 70%, Cakupan miskin (pembangunan MCK komunal dan Sumur ketersediaan rumah layak huni dan Dalam) karena tidak ada biaya pengganti lahan; bagi penduduk 3 Belum optimalnya pelaksanaan program peningkatan terjangkau 12.03%, Tingkat Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; Lingkungan yang Sehat dan Aman 4 Masih kurangnya pemahaman pemilik atau pengguna yang didukung dengan PSU 50%, bangunan melaksanakan sistem proteksi kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response Urusan 5 Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran belum time rate) daerah layanan Wilayah Perumahan sesuai standar kualifikasi Manajemen Kebakaran (WMK) 6 Masih kurangnya Sarana dan prasarana 75%, Tingkat Ketersediaan mobil penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban. pemadam kebakaran di Atas 7 Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi bidang 3.000-5.000 liter pada Wilayah laboratorium; Manajemen Kebakaran (WMK) 8 Belum adanya pemetaan sumber air untuk pemadaman 90%, Rasio Tempat Pemakaman kebakaran; Umum (TPU) per satuan 9 Belum terjalinnya koordinasi yang intens dan terpadu penduduk 24.82 antar instansi dalam penanggulangan kebakaran dan banjir; 10 Belum adanya sistem komunikasi dalam upaya sosialisasi dan penyebaran informasi kebakaran dan bencana lain. 1 Tingkat ketersediaan data dan dokumen kajian yang Urusan dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan Perencanaan belum lengkap; Pembangunan 2 Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang belum optimal 3 Sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal 4 Mekanisme pengumpulan data dari SKPD yang belum optimal; 5 Koordinasi lintas bidang internal Bappeda yang belum maksimal; 6 Output dokumen Bappeda belum digunakan sebagai referensi perencanaan di SKPD lainnya; 7 Dokumen kajian yang kurang aplikatif; 8 Sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan sebagian masih manual sehingga belum bisa terintegrasi dalam satu sistem; 9 Belum lengkapnya peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi; 10 Tingkat akurasi data perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang kurang optimal; 11 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 160
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
12 Belum adanya sistem database perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, serta mekanisme perencanaan pembangunan yang monoton. 1 Terlambatnya penyelesaian Peraturan Daerah tentang Urusan Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang menjadikan hambatan bagi penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan; 2 Belum adanya RDTR Kecamatan dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan. 3 Penetapan Perda Rencana Tata Ruang harus mengikuti Tingkat penyelesaian aturan tata cara evaluasi sebagaimana diatur dengan perundangan tentang rencana tata Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 yang ruang 87.5%, Tingkat pelaksanaan membutuhkan waktu yang panjang untuk sosialisasi rencana tata ruang kota mendapatkan persetujuan substansi dari BKPRD dan 72.22%, Tingkat ketersediaan BKPRN serta rekomendasi Gubernur Banten regulasi penataan bangunan dan lingkungan 15.79%, Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 7.69%, Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung 12.5%. Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota 8.33%. 4 Penyelenggaraan bangunan gedung yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota belum mendapat prioritas anggaran karena didominasi oleh kegiatan pembangunan gedung (fisik konstruksi) 5 Pelaksanaan pengadaan tanah menjadi kewenangan BPN. Dinas Tata Kota berperan dalam fasilitasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil 1 Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau; 2 Masih tingginya tingkat pencemaran air tanah;
Urusan Lingkungan Hidup
3 Masih tingginya tingkat pencemaran udara dan kebisingan; 4 Belum optimalnya upaya pelayanan pengelolaan persampahan; 5 Masih rendahnya kesadaran dan peran serta Persentase pengurangan sampah di masyarakat dalam pengelolaan persampahan. perkotaan 13.38%, Persentase 6 Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan pengangkutan sampah 74.99%, masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin Persentase pengoperasian TPA lingkungan, (Air, Udara dan Tanah); 45%, Persentase berfungsinya alat 7 Masih sdanya pengelolaan air limbah (IPAL) dari sumur pantau yang terintegrasi sektor industri dan rumah tangga yang masih melebihi dengan Komunikasi data 20% BML; 8 Adanya Pengelolaan limbah sumber tidak Bergerak (cerobong) dari sektor industri dan Kendaraan yang melintas (Sumber Bergerak) yang masih melebihi BML. 10 Adanya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 belum mentaati persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 161
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
11 Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; 12 Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan; 13 Masih kurangnya lokasi RTH yang tersedia di Kota Tangerang 1 Makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan masih terjadinya titik rawan kemacetan di beberapa bagian wilayah kota; 2 Masih rendahnya kualitas layanan angkutan umum yang belum mampu mengakomodir kebutuhan Tingkat ketersediaan angkutan mobilitas masyarakat menyebabkan kecenderungan umum yang melayani wilayah kegiatan transportasi masyarakat dilakukan dengan kota yang telah tersedia jaringan memanfaatkan sarana transportasi pribadi disbanding jalan 20%, Tingkat ketersediaan dengan angkutan umum; angkutan umum yang melayani 3 Masih rendahnya tingkat kebersihan di lingkungan jaringan trayek penghubung antar terminal; wilayah 25% Tingkat ketersediaan Urusan Perhubungan 4 Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang pelayanan perparkiran penunjang umum sebagai titik transfer moda angkutan yang pengendalian kinerja simpang dan disebabkan oleh minimnya fasilitas penunjang ruas jalan 30%, Tingkat terminal yang tersedia; ketersediaan koridor angkutan massal Tingkat 5 Belum memadainya kapasitas fasilitas perlengkapan umum jalan dalam rangka mendukung keselamatan, ketersediaan koridor angkutan keteraturan, ketertiban lalu lintas orang dan kendaraan; umum massal 0%, Titik macet...., 6 Masih terbatasnya kapasitas alat uji kendaraan bermotor. 7 Masih kurangnya titik PJU di sepanjang jalan di Kota Tangerang; 1 Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau; 2 Masih tingginya tingkat pencemaran air tanah;
Urusan Lingkungan Hidup
3 Masih tingginya tingkat pencemaran udara dan kebisingan; 4 Belum optimalnya upaya pelayanan pengelolaan persampahan; 5 Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 6 Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin lingkungan, (Air, Udara dan Tanah); 7 Masih sdanya pengelolaan air limbah (IPAL) dari sektor industri dan rumah tangga yang masih melebihi BML; 8 Adanya Pengelolaan limbah sumber tidak Bergerak (cerobong) dari sektor industri dan Kendaraan yang melintas (Sumber Bergerak) yang masih melebihi BML. 9 Luasan lahan dan/atau tanah kritis dan tanah untuk produksi biomassa belum ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; 10 Adanya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 belum mentaati persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 162
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG 11 Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; 12 Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan; 13 Masih kurangnya lokasi RTH yang tersedia di Kota Tangerang. 1 Sulitnya mencari lahan yang ideal sesuai kebutuhan SKPD yang memerlukan; 2 Sulitnya mencapai kesepakatan harga;
Urusan Pertanahan
3 Masih ada lahan yang Belum lengkap surat-surat bukti kepemilikan tanah; 4 Adanya masa transisi perubahan peraturan pengadaan tanah dari aturan lama keaturan baru. 1 Kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikarenakan keterbatasan Pengembangan Aplikasi SIAK dan kendala jaringan komunikasi data serta belum optimalnya pengembangan aplikasi SIAK. 2 Susahnya merevisi hasil pencetakan e-KTP dan KK serta terlambatnya pendistribusian KTP elektronik dari Kementrian Dalam Negeri; 3 Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum Persentase Penduduk ber-KTP Persentase Keluarga terekam dan tercetak serta terlambatnya 99.5%, Urusan mempunyai Kartu Keluarga, pendistribusian KTP elektronik dari Kementrian Kependudukan 81.65%, Persentase Bayi Ber-Akta Dalam Negeri; dan Catatan 4 Belum optimalnya jaringan internet dari Disdukcapil, Kelahiran, 20.99% Persentase Sipil kurangnya sarana prasarana dan SDM aparatur yang Penduduk meninggal dunia BerAkta Kematian 81.65%, menangani administrasi kependudukan; 5 Belum terkoneksinya jaringan SIAK secara Nasional; 6 Masih terbatasnya penyediaan Sarana-Prasarana yang dimiliki yang mendukung pelayanan dinas; 7 Kurangnya implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan; 8 Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM aparatur pada Dinas. 1 Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan Cakupan perempuan dan anak Urusan terhadap kekerasan; korban kekerasan yang Pemberdayaan mendapatkan penanganan Perempuan dan pengaduan oleh petugas terlatih di Perlindungan dalam unit pelayanan terpadu Anak Cakupan layanan 2 Belum optimalnya upaya perlindungan anak terhadap 21.09%, rehabilitasi sosial yang diberikan kekerasan dan eksploitasi kerja; 3 Belum optimalnya upaya peranserta dan oleh petugas rehabilitasi sosial pemberdayaan perempuan dalam pembangunan terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit daerah; pelayanan terpadu 22.11%, Cakupan layanan bimbingan 4 Terbatasnya fungsi kelembagaan masyarakat dalam rohani yang diberikan oleh rangka peran serta pembangunan. petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 163
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 22.67%, Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 21.09%, Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang Memiliki Kemampuan untuk menindaklanjuti Pengaduan atau Laporan dari masyarakat, 0% Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah 38.1%, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 15.74%. 1 Belum optimalnya fungsi dan pelayanan Posyandu;
2 Belum terjangkaunya tingkat pelayanan KB yang berkualitas pada seluruh lapisan masyarakat; 3 Belum optimalnya upaya pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga untuk mendorong Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi peningkatan kesejahteraan keluarga; (Unmet Need) 14.38%, Cakupan 4 Masih terbatasnya akses keluarga pra sejahtera penyediaan alat dan obat terhadap sistem ekonomi formal; Kontrasepsi untuk memenuhi 5 Masih rendahnya kepesertaan akseptor KB Metode Urusan permintaan masyarakat di daerah, Jangka Panjang; Keluarga 30%, Cakupan Pasangan Usia Berencana dan 6 Terbatasnya tenaga penyuluh KB di lapangan; Subur menjadi Peserta KB aktif Keluarga 7 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk 73.02%, Rasio Petugas Lapangan Sejahtera berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) keluarga sejahtera; 8 Adanya kekurang-mampuan calon peserta KB dari di setiap kelurahan 0.1, Rasio pelayanan Posyandu Aktif di keluarga miskin mendapatkan pelayanan KB; setiap RW 1 9 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga sejahtera. 10 Belum optimalnya penggunaan data miskin keluarga sebagai sasaran program. 1 Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan Persentase (%) PMKS skala kota Urusan Sosial perlindungan dan pemberdayaan PMKS; yang menerima program pemberdayaan sosial melalui 2 Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan belum Kelompok Usaha Bersama fokus sesuai dengan struktur permasalahan masyarakat (KUBE) atau kelompok sosial miskin; ekonomi sejenis lainnya 16.67%, 3 Belum optimalnya upaya pemanfaatan sumberdaya Jumlah KUBE yang mendapat untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam Bantuan 0%, Persentase (%) anak masyarakat dalam pemberdayaan; terlantar, anak jalanan, anak cacat 4 Belum optimalnya pelayanan panti yang sejalan dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 20%, Persentase (%) dengan Standar Mutu Panti Sosial; 5 Belum tersedianya panti rehabilitasi sosial milik penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan 4.08%, pemerintah daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 164
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
6 Belum optimalnya pembinaan terhadap Wahana Persentase (%) penyandang cacat, Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM); fisik, mental, serta lanjut usia tidak 7 Belum optimalnya pemberian jaminan sosial bagi potensial yang telah menerima penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia jaminan sosial 11.48%,Persentase penghuni panti asuhan/panti tidak potensial; 8 Belum optimalnya Pengembangan Nilai-nilai jompo yang mendapat pelatihan keterampilan 20%, Frekuinsi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3); 9 Belum optimalnya pemberian bantuan sosial korban pengiriman dan operasi PMKS 20%, bencana pada masa tanggap darurat; 10 Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam melakukan evakuasi korban bencana. 1 Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai Urusan Ketenagakerjaan dengan spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja; 2 Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi; 3 Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja lokal Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kesempatan kerja; (TPT) 8.36%, Besaran pencari 4 Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja; kerja terdaftar yang ditempatkan 5 Rawan perselisihan hubungan industrial dan 60% perlindungan tenaga kerja; 6 Masih rendahnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja; 7 Belum berkualitasnya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; 1 Urusan Koperasi Belum memadainya kemampuan SDM dan dan Usaha Kecil kelembagaan UMKM; Persentase Koperasi Aktif 56.04%, Menengah Tingkat Pertumuhan UMKM Aktif 2 Kualitas produk UMKM masih perlu ditingkatkan 1.59%, Tingkat Pertumbuhan agar lebih kompetitif; Koperasi Aktif 3.8%, Persentase 3 Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan; UMKM yang dibina/dilatih 3.02%. 4 Terbatasnya akses UMKM terhadap pasar;
Urusan Penanaman Modal
Urusan Kebudayaan
1 Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan Jumlah Investasi perlu ditingkatkan 2 3 Ketersediaan sistim pelayanan investasi daerah belum optimal 1 Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya; 2 Masih rendahnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 3 Belum optimalnya upaya inventarisasi yang baik terhadap lembaga adat dan budaya; 4 Belum optimalnya upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya; 5 Belum optimalnya upaya pengiriman misi kesenian;
Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni 80%, Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan 1.77, Cakupan Organisasi Seni, 66.67%, Tingkat ketersediaan dan kelengkapan 6 Belum optimalnya kegiatan pengelolaan kekayaan sarana dan prasarana kesenian dan budaya; kebudayaan daerah 56.25% 7 Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 165
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG
8 Masih minimnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya. 1 Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olahraga Urusan dari berbagai organisasi olahraga daerah; Kepemudaan Cakupan klub olahraga di setiap dan Olahraga kecamatan 29 %, Cakupan gedung 2 Belum optimalnya prestasi cabang olahraga; olahraga di setiap kecamatan 1.38, Cakupan Stadion Mini di setiap 3 Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatanCakupan Stadion Mini olahraga; di setiap kecamatan 0,54, Cakupan 4 Masih lemahnya peran lembaga kepemudaan; Lapangan Olahraga di setiap 5 Belum optimalnya peranserta masyarakat terhadap kecamatan 3 olahraga rekreasi; 1 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Kantramtibmas; 2 Masih terbatasnya sarana-prasarana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 3 Belum optimalnya tingkat keterampilan petugas penyelamatan korban bencana; 4 Kurang optimalnya hasil pengawasan Kantramtibmas Rasio petugas dalam satuan di wilayah; perlindungan masyarakat (Linmas) 5 Masih tingginya jumlah pelanggar Perda; pada setiap RT 0.16,Tingkat 6 Belum sesuainya aplikasi kerukunan kehidupan kemitraan dalam pengembangan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran wawasan kebangsaanTingkat dalam beragama terhadap peraturan perundangan yang kemitraan dalam pengembangan Urusan berlaku; wawasan kebangsaan 60.87%, Kesatuan 7 Masih maraknya penyalahgunaan narkotika, obat Cakupan penyelenggaraan Bangsa dan terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kemitraan dan kerjasama Politik Dalam kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat pemerintah daerah dengan ormas Negeri umum lainnya; dan LSM di setiap wilayah 8 Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kecamatan 0.31, Cakupan patroli pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap siaga ketertiban umum dan amanah dalam kehidupan berbangsa, serta masih ketentraman masyarakat 1.38, banyaknya pengabaian terhadap ketentuan hukum dan Cakupan ketersediaan Poskamling peraturan. di setiap RW 1,23, 9 Belum jelasnya konsep pengawasan dalam penyusunan peraturan dan pelayanan perizinan, serta pendataan yang terkait dengan pendidikan ideologi asing, pengawasan orang asing, dan pengendalian organisasi sosial politik masyarakat; 10 Lemahnya SDM dan sarana prasarana untuk meminimalisir akibat bencana; Urusan Otonomi 1 Belum optimalnya program pendidikan tugas belajar bagi pegawai pemerintah; Daerah, Pemerintahan 2 Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah; Umum, Administrasi 3 Belum terstandarnya sarana-prasarana seperti: perlengkapan-peralatan kantor, ruang kerja, ATK, Keuangan Daerah, kendaraan operasional, dll.; Perangkat 4 Belum meratanya kemampuan/kompetensi/kapasitas Daerah, aparatur, kebijakan, teknis, serta administrasi; Kepegawaian, 5 Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap dan Persandian pelayanan masyarakat; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 166
URUSAN
PERMASALAHAN DAN DATA PENDUKUNG 6 Minimnya data terkait dokumen evaluasi dan pelaporan; 7 Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masy. dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban; 8 Masih banyak tenaga operator yang berstatus Non PNS; 9 Cakupan kegiatan kurang maksimal; 10 Belum adanya kesepakatan sistem standarisasi peralatan dan perlengkapan kantor, serta Analisis Standar Belanja (ASB) yang belum mengakomodir standarisasi peralatan dan perlengkapan kantor; 11 Belum terstandarnya sarana-prasarana seperti: perlengkapan-peralatan kantor, ruang kerja, ATK, kendaraan operasional, yang memadai sesuai dgn perkembangan dan tuntutan kinerja/pelayanan;
ISU STRATEGIS. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 167
No table of contents entries found.
Gambar 1.1.
Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang ............................................. 1
Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang ... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.3. 9 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2012 Kota Tangerang ..................................................... 9 Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Tangerang menurut Kecamatan ................................. 2
Tabel 2.2.
3
Tabel 2.3.
Kondisi Topografi Kota Tangerang ........................................................... 3
Tabel 2.4.
5
Tabel 2.5.
Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang ................................................. 6
Tabel 2.6.
7
Tabel 2.7.
Nama Situ/Danau di Kota Tangerang........................................................ 7
Tabel 2.8.
Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 ........................................... 8
Tabel 2.9.
Data Penyebab Kebakaran di Kota Tangerang Tahun 2014 ................... 11
Tabel 2.10.
Tabel 2.8 .................................................. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.11.
Data Jenis Bangunan yang Terbakar di Kota Tangerang Tahun 2014 .... 12
Tabel 2.12.
Gambar 2.4 .............................................. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.14.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.15.
Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga)Tahun 2014 .............................. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.16.
Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km 2)Error! Bookmark not defin
Tabel 2.17.
Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014Error! Bookmark not defi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 168
Tabel 2.18.
Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014Error! Bookmark not define
Tabel 2.19.
Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2014 .............................................. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.20.
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan TerakhirError! Bookmark not defined.
Tabel 2.21.
Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.22.
Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2010-2014 ................................................ Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.23.
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014Error! Bookmark no
Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014Error! Bookmark no
Tabel 2.25.
Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan usaha) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ......... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.26.
Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota TangerangTahun 2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.27.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2010–2014Error! Bookmark no
Tabel 2.28.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun 2010– 2014 ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.29.
PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah)Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.30.
PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah)Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.31.
Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010– 2014 ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.32.
Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Tahun 2010-2014..................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.33.
PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.34.
PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) .............. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.35.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014 (Dalam Persen) ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.36.
Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.37.
Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Tangerang Tahun 2014 ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.38.
Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen)Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.39.
Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014Error! Bookmark not defin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang 2016
II- 169
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan dua hal pokok penting dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Tangerang tahun 2016. Kerangka ekonomi memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro tahun 2014 dan perkiraan ekonomi tahun berjalan yaitu tahun 2015. Kondisi ekonomi makro daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan daerah, dimana indikator pembangunan ekonomi, sepertu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dipergunakan sebagai salah satu asumsi untuk memprediksi kemampan keuangan daerah dari sisi pendapatan dan sisi belanja daerah. Keterkaitan dari sisi pendapatan dapat dijelaskan melalui pertumbuhan dimana Pertumbuhan ekonomi yang positip akan mendorong pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli secara langsung akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai komoditas (barang dan jasa) sehingga aktivitas dan kinerja ekonomi daerah semakin meningkat. Peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat ini akan berkontribusi secara positip terhadap penyerapan tenaga kerja serta pendapatan pemerintah dari sisi pajak daerah. Menghubungkan keterkaitan ekonomi dengan belanja daerah dapat dijelaskan dengan mengambil salah satu indikator ekonomi yaitu inflasi daerah. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan keuangan daerah (daya beli) menurun karena terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan sehingga pemerintah dituntut untuk meningkatkan belanja daerah dengan menyesuaikan terhadap tingkat inflasi daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-1
III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. III.1.1
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
III.1.1.1 Ekonomi Nasional Mulai diberlakukannya The ASEAN Community pada tahun 2015 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian nasional.Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: a. Perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia b. Perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor mau-pun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata hampir 6 persen per tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional kokoh menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Ekonomi tumbuh 4,6 persen ketika terjadi Krisis Keuangan Lehman Brothers pada tahun 2009, dan masih tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun pada tahun 2009 banyak negara mengalami kontraksi sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor tersier yang dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,4 persen, diikuti sektor sekunder yang tumbuh rata-rata 4,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir ditopang oleh investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen dan 5,3 persen per tahun. Tahun 2016 secara optimis perekonomian nasional diperkirakan tumbuh positip. Target indikator ekonomi makro tahun 2016 berdasarkan RPJMN periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan PDB (%)*) 6,6 persen 2. Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) 4,0 persen 3. Nilai Tukar Nominal (Rp/US$) 12.15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-2
4. Tingkat Pengangguran (%) 5,2-5,5 5. Tingkat Kemiskinan (%) 9,0-10,0
III.1.1.2 Ekonomi Provinsi Banten Di awal tahun 2015 ini, harga minyak dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Sementara itu belum pulihnya perekonomian dunia yang melanda benua Amerika dan Eropa turut menekan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berdampak terhadap ekonomi Banten. Kinerja ekonomi di Provinsi Banten pada kurun waktu 2010-2014 dalam kondisi yang relatif sangat stabil dengan realisasi pertumbuhan yang tetap positif pada kisaran 5-6 %. Secara umum kondisi ekonomi Provinsi Banten sampai dengan tahun berjalan 2015 adalah sebagai berikut :
Capaian LPE Provinsi Banten cenderung menurun, pada Tahun 2010 sebesar 6,11%, tahun 2011 sebesar 6,39%, tahun 2012 sebesar 6,15%, tahun 2013 sebesar 5,86% dan pada triwulan III 2014 hanya sebesar 5,01%. Namun demikian pertumbuhan LPE Provinsi Banten masih positif dan optimis untuk mencapai target yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017. Seiring dengan pemulihan dampak krisis keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu sebesar 6,8-6,9%.
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Laju inflasi tahun 2014(Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2014 terhadap IHK Bulan Desember 2013) sama dengan Inflasi “Year on Year” sebesar 10,2%.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 677.510 orang atau 5,89%akibat kenaikan BBM. Namun demikian, pada September 2014,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-3
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten
kembali menurun menjadi
649.190 orang atau 5,51%.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi Banten adalah sebesar 14,16%, tahun 2011 sebesar 13,06%, tahun 2012 sebesar 10,74%, tahun 2013 sebesar 9,9%, pada Februari 2014 menjadi sebesar 9.87%.
Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat.Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan II 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 67,72 triliun ataubertambah Rp. 2,07 triliun dari triwulan sebelumnya, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.27,70 triliun, bertambah Rp. 0,59 triliun dari triwulan sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengantriwulan II 2014, PDRB Banten Atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sudah mencapaiRp. 133,38 triliun dan Rp. 54,82 triliun. Pada triwulan II 2014, Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (2,38 persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan (1,57 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,73 persen), serta serta sektor pengangkutan dan komunikasi (2,46 persen).Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan (0,96 persen), sektor pertanian,
peternakan,kehutanan
dan
perikanan
(0,66
persen),sektorperdagangan, hotel dan restoran (1,47 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,71 persen).Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2013 sebagianbesar digunakan untuk konsumsi rumahtangga termasuk konsumsi lembaga non profit yaitu sebesar Rp.30,49 triliun dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp. 25,70 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,04triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan stok sebesar Rp. 334,76 miliar. Nilaitransaksi ekspor Banten pada triwulan ini sebesar Rp. 63,06 triliun, sedangkan nilai impor sebesar Rp.53,90 triliun.Sehingga net ekspor Banten masih mengalami surplus senilai Rp. 8,16 triliun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-4
Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional.Kinerja investasi diperkirakan akan terus meningkat, hal ini tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap menjadi Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 menjadi 11,23% dan pada Triwulan II 2014 (YoY) sebesar 10,05%. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II 2014 inisebesar 2,17 persen (q to q) triwulan sebelumnya sebesar 0,89 persen. Padatriwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga tumbuh sebesar 1,79 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,80 persen,Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,05 persen, ekspor sebesar 6,31 persen, serta impor sebesar 3,90persen.Sedangkankomponen perubahan inventori mengalami kontraksi sebesar (4,47) persen.Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun 2012.Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD 2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek pada tahun 2012 (Rp 5,117.5milyar) menjadi sebanyak 100 proyek (senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri.Selanjutnya, upaya peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 104,18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-5
triliun rupiah, dan tahun 2014 (s.d.Nov 2014) sebesar 118,39 triliun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar 153,48 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 186,43 triliun rupiah, dan pada Nov 2014 (11 bulan) sebesar 202,73 triliun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan sampai dengan November 2014 terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 84,34 trilyun rupiah. Pada November 2014, Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 96,37 triliun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 29,56 triliun rupiah, sehingga jumlah investasi yang masuk sebesar 66,81 triliun. Investasi terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek sebesar 26,91 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 10,57 triliun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 16,34 triliun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum sebesar 16,13 triliun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 3,69triliun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 12,45 triliun rupiah. III.1.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tangerang Tahun 2014 dan Tahun 2015 a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1. PDRB atas dasar Harga Berlaku (PDRB adhb) Produk domestik regional bruto yang dihitung atas dasar harga berlaku atau disingkat dengan PDRB adhb merupakan angka-angka yang menggambarkan pertumbuhan nilai tambah produksi tiap-tiap sektor ekonomi yang ada di daerah selama satu tahun. Angka berlaku dalam hal ini adalah harga yang riil terjadi (ada) pada saat produksi barang dan jasa dihasilkan oleh masing-masing sektor. Perkembangan PDRB adhb tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun berjalan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-6
Tabel 3.1 PDRB (adhb) tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 menurut kelompok sektor (milliar rupiah) No
Tahun
Sektor
2010
2011
2012
2013
2014)*
2015)**
PRIMER 1 Pertanian 2 Pertambangan & Penggalian SEKUNDER 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas & Air Minum 5 Bangunan &Konstruksi TERSIER 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7 Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa-jasa
92,34 104,73 114,85 131,16 13,586 139.94 92,34 104,73 114,85 131,16 13,586 139.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 28.995,92 32.327,95 34.642,95 38.636,22 42,677.12 42,548.23 27.286,91 30.364,79 32.399,06 36.076,79 39,452.04 39,500.05 400,15 442,36 502,66 574,77 558.68 519.96 1.308,86 1.520,80 1.741,23 1.984,66 2,666.40 2,528.22 27.832,99 31.691,55 36.246,04 41.348,62 46,476 48,623.53 17,574.85 19,755.10 22,438.65 25.638,63 27,109.48 29,568.66 6,861.69 8.029,32 9,303.09 10.542,34 12,693.16 12,749.85
TOTAL PDRB-ADHB
56.921,25 64.124,23 71.003,84 80.116,00 89,288.62 91,311.70
2,015.33 2,282.76 2,580.29 2.952,91 3,907.52
3,613.06
1,381.12 1,624.37 1,924.01 2.214,74 2,765.48
2,691.96
Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *): angka sementara.**):perkiraan
Berdasarkan tabel di atas, terlihat perkembangan PDRB yang meningkat
konsisten setiap tahunnya. Tahun 2010 jumlahnya Rp
hanya 56.921,25 milliar namun tahun 2014 meningkat menjadi Rp 89.288,62 milliar atau mengalami peningkatan hampir 90 persen selama 5 tahun. Pertumbuhan PDRB ini didorong oleh tiga sektor terbesar yang masuk dalam sektor unggulan Kota Tangerang yaitu sektor industry pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran serta sektor penagangkutan dan komunikasi. Tahun 2015 dalam PDRB adhb yang ditarget sebesar Rp 91,311.70 milliar optimis tercapai, walaupun dalam triwulan pertama ekonomi nasional megalami perlambatan, namun memasuki triwulan dua diperkirakan ekonomi Kota Tangerang kembali bergerak yang didorong
serapan
belanja
modal
pemerintah
berjalan.Sektor jasa khususnya perdagangan
yang
sudah
tidak terimbas dari
perlambatan ekonomi nasional yang terlihat dari berlangsungnya proyek pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern di Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-7
Tangerang dan sektor ini menjadi sektor pengungkit bagi sektor lainnya untuk tetap megalami pertumbuhan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(%) No 1 2 3 4 5
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 Pertanian 16,50 6,59 7,75 8,47 Pertambangan & penggalian Industri pengolahan 12,70 8,90 6,26 11,80 Listrik,gas & air bersih 6,72 7,77 10,83 10,49 Konstruksi 15,41 12,48 14,19 17,40 Perdagangan, hotel & 6 13,43 11,12 10,55 6,25 restoran 7 Pengangkutan & komunikasi 16,54 15,61 12,26 15,58 Keuangan, sewa, & jasa 8 11,44 10,75 12,35 23,14 Perusahaan 9 Jasa-jasa 8,84 14,97 15,84 17,96 PDRB 13,28 10,75 9,15 11,45 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *):perkiraan
2014 2015)* 10,27 10,39 8,71 9,07 11,65 17,07 16,49 15,80 7,52
14,96
13,86
14,39
15,37
15,92
15,62 12,69
14,64 13,39
Tabel di atas memberikan gambaran bahwa seluruh sektor mengalami
pertumbuhan
secara
fluktuatif
namun
cenderung
meningkat. Sektor industri pengolahan sebagai sektor penyumbang terbesar
dalam
perekonomian
mengalami
sedikit
mengalami
penurunan, sementara sektor jasa sekunder khususnya sektor perdagangan
mengalami
pertumbuhan
yang
significan
setiap
tahunnya. Angka pertumbuhan ini merupakan salah satu indikasi adanya pergesaran sektor unggulan dari sektor sekunder ke sektor tersier.
2.
PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung atas dasar
harga konstan atau disingkat dengan PDRB adhk merupakan angkaangka yang menggambarkan pertumbuhan nilai
tambah produksi
setiap sektor ekonomi yang ada di daerah yang
dihitung
menggunakan harga satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-8
dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB adhk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi rill, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Perkembangan PDRB adhk tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun berjalan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.3 PDRB (adhb) tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 menurut kelompok sektor (milliar rupiah) Tahun 2010 2011 2012 2013 2014* 2015)** PRIMER 49,98 54,26 57,24 61,29 60.53 59.13 1 Pertanian 49,98 54,26 57,24 61,29 60.53 59.13 2 Pertambangan & Penggalian 0 0 0 0 0 0 SEKUNDER 15.044,00 15.749,58 16,242,06 16.922,09 17,448.21 17,797.89 3 Industri Pengolahan 14.177,00 14.822.77 15,242.67 15.840,04 16,277.75 16,646.26 4 Listrik,Gas & Air Minum 285,08 294,45 311,31 329,09 350.33 321.93 5 Bangunan &Konstruksi 581,92 632,36 688.08 752,96 820.14 829.7 TERSIER 14,308.84 15,613.79 17,134.60 18.431,97 19,956.21 20,610.69 6 Perdagangan, Hotel &Restoran 8.705,98 9.465,06 10.386,75 11.201,00 11,953.12 12,420.31 7 Angkutan & Komunikasi 3.894,54 4.302,90 4.748,74 5.059,26 5,567.41 5,711.31 Keuangan, Persewaan, & Jasa 8 1.074,85 1.154,05 1.246,35 1.352,45 1,490.62 1,561.41 Perusahaan 9 Jasa-jasa 633,47 691,78 752,76 819,26 945.07 917.66 TOTAL PDRB-ADHK 29.402,85 31.417,63 33.433,90 35.415,35 37,464.95 38,467.71 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *): angka sementara.**):perkiraan No
Sektor
Perkembangan PDRB adhk lima tahun terakhir mengalami perumbuhan setiap tahunnya.Jika tahun 2010 hanya sebesar Rp 29.402,85 milliar melonjak menjadi Rp 37.464,95 milliar. Tingkat pertumbuhan selama periode 5 tahun mencapai 27 persen atau ratarata pertumbuhan pertahunnya mencapai 6,8 persen.Sektor sekunder khususnya sektor industry pengolahan menjadi sektor unggulan dan berkontribusi paling besar dalam perkembangan PDRB Kota Tangerang. Tahun 2015 khususnya pada triwulan pertama perekonomian nasional
yang mengalami
perlambatan
sedikit
banyak akan
berdampak terhadap perekonomian Kota Tangerang. PDRB adhk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-9
yang ditarget sebesar Rp 38,467.71 kemungkinan terkoreksi, namun sisa waktu sampai akhir tahun jika tidak ada kebijakan atau situasi ekstrim perekonomian internasional dan nasional dimungkinkan target tersebut dapat tercapai. Hal ini terlihat dari pertumbuhan investasi di Kota Tangerang pada sektor tersier dimana aktifitas pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang bergerak terus dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Disisi lain realisasi belanja pemerintah melalui pembangunan phisik diharapkan turut memberikan daya ungkit bagi perekonomian daerah. Pertumbuhan PDRB adhk dalam lima tahun terakir serta perkiraan tahun 2015 dapat disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(%) No 1 2 3 4 5 6 7
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 Pertanian 9,10 2,78 4,10 5,40 6,20 Pertambangan & penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industri pengolahan 4,08 4,62 2,46 2,54 2,29 Listrik,gas & air bersih 3,87 3,51 6,53 9,57 8,97 Konstruksi 8,49 7,98 8,10 6,77 7,68 Perdagangan, hotel & restoran 7,70 7,61 9,28 7,54 8,36 Pengangkutan & komunikasi 11,12 10,64 8,05 9,05 9,98 Keuangan, sewa, & jasa 8 5,93 6,87 7,93 11,05 5,35 Perusahaan 9 Jasa-jasa 4,50 8,43 8,10 13,75 10,78 PDRB 6,26 6,57 5,86 5,85 3,05 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 dan Kajian indikator makro ekonomi Tahun 2014 *):perkiraan
2015 7,17 0,00 2,25 12,83 6,75 7,72 10,12 6,30 11,20 4,79
Pertumbuhan PDRB adhk periode 2010-2014 masing-masing sektor bertumbuh secara fluktiatif dan cenderung meningkat. Terdapat tiga sektor yang tumbuh agresif yaitu sektor tersier dengan rata-rata tumbuh di atas 6 persen. Sektor-sektor tersebut adalah Konstruksi, Perdagangan, hotel & restoran serta sektor Pengangkutan & komunikasi. Ketiga sektor ini diharapkan menjadi sektor unggulan perkotaan pada masa yang akan datang.Sementara itu sektor industry pengolahan mengalami pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB tahun 2015 sebesar 4,79 persen secara optimis dapat dicapai dengan mengandalkan kinerja ekonomi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-10
sektor tersier seperti pedagangan, hortel dan restoran serta sektor jasa lainnya. Sektor-sektor ini terlihat tumbuh secara konsisten pada awal tahun yang terlihat melalui perkembangan pusat-pusat jasa dan perdagangan di Kota Tangerang.
b. Laju Pertumbuhan ekonomi Pada tahun 2014 perekonomian kota Tangerang berdasarkan RKPD diproyeksi tumbuh sebesar 6,72 persen. Angka ini kemudian disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan di dalam RPJMD 20142019 yakni sebesar 6,30 persen. Kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah tahun 2014 berdampak terhadap perekonomian Kota Tangerang sehingga perumbuhan sebesar 6,30 persen sulit terealiasai. Kondisi perekonomian global, nasional serta perekonomian Provinsi
Banten turut mempengaruhi
kinerja
ekonomi
Tangerang. Tahun 2014 situasi perekonomian eropa
Kota
yang belum
pulih serta kondisi politik nasional pasca pemilihan presiden mengakibatkan perekonomian nasional berjalan cukup lambat. Hal ini disebabkan belum terbukanya pangsa ekspor ke eropa dan Amerika, situasi politik membuat investor untuk menunggu situasi politik yang stabil.
Kondisi
ekonomi
Kota
Tangerang
masih
terlihat
menggembirakan yang diperkirakan tumbuh sampai 6 persen. Perkembangan sektor jasa yang menjadi primadona ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positip dan mampu memberikan daya ungkit pada sektor lainnya. Kondisi perekonomian Kota Tangerang periode 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 – 2014 Serta perkiraan Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-11
Sumber : BPS Kota Tangerang 2014;Kajian Indikator Makro Tangerang 2014 RKPD Provinsi Banten 2015; RPJMN 2015-2019
Tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Proyeksi sebesar 5,8 persen diperkirakan sulit tercapai dimana pada triwulan pertama pertumbuhan ekonomi nasional berada dibawah angka 5 persen. Merosotnya nilai tukar rupiah ,turunnya nilai ekspor serta banyaknya program pemerintah yang belum berjalan menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional yang melambat diperkirakan berdampak terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 6.7 persen dan perekonomian Kota Tangerang sebesar 6.49 persen diperkirakan juga melambat sampai dengan triwulan pertama tahun 2015. Target pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tahun 2015 masih dimungkinkan tercapai, dengan mendorong berbagai proyek pemerintah melalui realisasi belanja modal dan jasa sampai dengan akhir tahun. Disamping itu perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang berkembang pesat menjadi andalan Kota Tangerang untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun 2015.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-12
c. Laju Inflasi Tekanan inflasi pada tahun 2014 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan harga berbagai komoditi antara lain kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Laju inflasi year on year Kota Tangerang tahun kalender 2014 mencapai 10,03 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, semuanya mengalami inflasi, tiga kelompok penyumbang inflasi Kota Tangerang tahun 2014 yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks sebesar 13,17 persen, kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 12,53 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami kenaikan indeks sebesar 12,05 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (8,92 persen), kelompok sandang (5,35 persen), kelompok kesehatan (4,27 persen), dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (3,39 persen). Kenaikan harga–harga tersebut dipengaruhi oleh beragam kebijakan harga pemerintah pada tahun 2014 terkait penetapan harga beberapa komoditas administred price, seperti kenaikan tarif tenaga listrik bertahap untuk golongan industri dan rumah tangga. Kemudian diikuti oleh kenaikan harga LPG 12 kg, dan harga bahan bakar minyak pada akhir 2014 yang ikut andil terjadinya inflasi. Kota Tangerang yang merupakan kota penyangga Ibukota Jakarta, memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten, dan tidak sedikit penduduknya yang bekerja di Jakarta, sehingga dengan jumlah penduduk yang besar disertai dengan dengan UMK tinggi mendorong konsumsi masyarakat Kota Tangerang yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Sedangkan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan harga BBM memberikan dampak terhadap tingginya inflasi di Kota Tangerang. Kenaikan TTL untuk industri dan rumah tangga memberikan andil pada inflasi Kota Tangerang sebagai kota yang memiliki banyak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-13
kawasan hunian dan industri. Selain itu, kenaikan harga BBM juga memberikan
andil
terhadap
inflasi
Kota
Tangerang,
yang
menyebabkan kenaikan tarif angkutan dalam kota. Perkembangan inflasi Kota Tangerang periode 2010-2014 serta perkiraan inflasi pada tahun berjalan 2015 dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional dan Provinsi Banten dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Grafik 3.2. Laju Inflasi Kota Tangerang tahun 2010 – 2014 Serta perkiraan Tahun 2015
Sumber : BPS Kota Tangerang 2014;Kajian Indikator Makro Tangerang 2014 RKPD Provinsi Banten 2015; RPJMN 2015-2019
Tahun 2015 inflasi Kota Tangerang diperkirakan
sebesar
6,15%,lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama tahun 2015 perkembangan harga kebutuhan pokok relative stabil. Inflasi yang ada didorong oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan biaya produksi dan ongkos taranspotasi barang. Dibanding dengan tingkat inflasi nasional dan tingkat inflasi Provinsi Banten terlihat inflasi Kota Tangerang selalu lebih tinggi, hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang tinggi serta tingginya respon ekonomi daerah terhadap perubahan ekonomi nasional dan global.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-14
d.
Perkembangan Investasi Jenis investasi di Kota Tangerang terdiri dari investasi dalam negeri yang disebut dengan PMDN dan investasi luar negeri yang disebut dengan PMA. Mengingat pentingnya peran investasi dalam perekonomian maka dalam era otonomi saat ini Pemerintah Kota Tangerang berupaya semaksimal mungkin untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tangerang. Perkembangan investasi Kota Tangerang kurun waktu tahun 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.5 Perkembangan Investasi Tahun 2010–2014
Tahun
Uraian
Perusahaan PMA
PMDN
Jumlah
Jumlah Perusahaan 266 141 407 US$ 2.720.352.000 2.720.352.000 Nilai Investasi Rupiah 2.535.006.927.797 9.353.993.711.822 11.889.000.639.619 Jumlah Perusahaan 282 141 423 US$ 2.763.119.580 2011 Nilai Investasi Rupiah 3.083.660.459.698 9.353.993.711.822 12.437.654.171.520 Jumlah Perusahaan 282 141 423 US$ 3.103.973.688 3.103.973.688 2012 Nilai Investasi Rupiah 3.335.854.900.000 14.372.979.417.648 17.456.639.877.346 Jumlah Perusahaan 292 141 433 US$ 3.072.790.288 3.072.790.288 2013 Nilai Investasi Rupiah 3.559.425.660.000 13.060.000.000.000 16.619.425.660.000 Jumlah Perusahaan 44 44 US$ 57.052.195 57.052.195 2014*) Nilai Investasi Rupiah 2.085.472.188.395 2.085.472.188.395 Sumber: LKPJ Kota Tangerang 2014 *) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2014 2010
Pada tahun 2013 diperkirakan terjadi kenaikan investasi PMA (rupiah) sekitar 3,5 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir masih terus bertambah, sedangkan angka PMA (US$) sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sementara itu terjadi kenaikan pada jumlah perusahaan dari 282 menjadi 292 perusahaan atau meningkat sebesar 3,5 persen. Penanaman Modal dalam Negeri tahun 2013 mengalami penurunan 1,3 persen dibanding tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-15
sebelumnya,
sementara
jumlah
perusahaan
tidak
mengalami
pertumbuhan atau konstan pada angka 141 perusahaan. Angka ini menggambarkan kondisi PMA sampai dengan triwulan III, sehingga masih ada peluang untuk mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2013. Realisasi investasi tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober
2014
sebesar
Rp2.085.472.188.395,00
dan
US$57.052.195,00 dengan jumlah perusahaan sebesar 44. Pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Angka investasi tahun 2015 diperkirakan meningkat seiring dengan berkembangnya sektor-sektor tersier di Kota Tangerang khususnya sektor perdagangan dan jasa. Posisi Kota Tangerang sebagai penyangga ibu Kota Jakarta mendapat manfaat dari stagnasi lahan di Kota Jakarta, sehingga pembangunan hunian,khususnya hunian vertical seperti hotel, apatemen dan rusun saat ini tumbuh subur di Kota Tangerang.
e. Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan menunjukan pendapatan riil penduduk dengan mempertimbangkan angka inflasi, sedangkan pendapatan penduduk yang dihitung berdasarkan harga berlaku, mencerminkan pendapatan secara bruto tanpa
mengesampingkan
faktor
inflasi,sehingga
tidak
menggambarkan kemampuan daya beli penduduk. Gambaran pendapatan perkapita tahun 2010-2014 dan perkiraan
2015 baik berdasarkan harga konstan maupun harga
berlaku dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-16
Grafik 3.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita (adhb,adhk) periode 2010-2014 dan perkiraan tahun 2015 (Juta Rupiah).
Sumber : Kajian Indikator Makro Kota Tangerang 2014
Tahun 2014 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku naik menjadi 36.92 juta rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 35,64 juta rupiah. Pada tahun 2015 pendapatan perkapita diperkirakan menjadi 37,1 juta rupiah. Hal ini seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Kota Tangerang di atas 6 persen per tahun. Kenaikan pendapatan per kapita turut didorong
adanya
kebijakan kenaikan UMR di Kota Tangerang dengan besaran di atas 5 persen setiap tahunnya. Tahun 2015 diperkirakan pendapatan perkapita meningkat mencapai Rp 37,10 juta per tahun. Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan pembangunan diberbagai sektor khususnya sektor tersier memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan perkapita. f.
Kemiskinan
RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 memuat salah satu indikator pengentasan kemiskinan selama lima tahun. Pencantuman target pengentasan kemiskinan di dalam RPJMD tersebut menjadi salah satu indicator keberhasilan pembanguna lima tahun ke depan. Penetapan target juga menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah Kota Tangerang untuk melaksanakan pembangunan dengan tepat sasaran melalui alokasi anggaran yang efektiv dan efisien. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-17
Kondisi kemiskinan di Kota Tangerang tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 dengan membandingkan terhadap kemiskinan nasional dan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Grafik 3.4 Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang
Sumber : BPS Kota Tangerang;RKPD Prov Banten, RPJMN 2015-2019;Kajian Indikator Makro Kota Tangerang (Bappeda diolah 2014)
Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang tahun 2010-2014 menurun secara perlahan dengan rata-rata setiap tahunnya dibawah 1 persen.Dalam periode yang sama dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan masih dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Banten. Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalu upaya dan program
pemerintah
yang
diarahkan
kepada
pemberdayaan
masyarakat miskin.Upaya-upaya pemberdayaan yang diprogramkan oleh Kota Tangerang seperti Berobat garatis, Bantuan pendidikan, renovasi rumah kumuh dan berbagai program lainnya seperti pelatihan ketrampilan dan pelatihan berusaha. Kemudian stabilitas makro ekonomi turut mendorong pengentasan kemiskinan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru, diharapkan turut mengurangi angka kemiskinan. Tahun 2015 berdasarkan RPJMD Kota Tangerang, penurunan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 5,18 persen atau menurun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-18
sebesar 0,15 persen dari tahun sebelumnya. Target ini optimis dapat dicapai dengan melanjutkan program unggulan Kota Tagerang sebagaimana dijelaskan di atas.
g. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
merupakan
salah
satu
indikator
pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan yang sangat penting. Salah satu indikator penting terkait ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka atau disingkat dengan TPT. Tingkat pengangguran
terbuka
merupakan
angka
yang
menunjukkan
banyaknya orang yang menganggur per 100 orang penduduk. Misalnya pada tahun 2012 TPT Kota Tangerang adalah 8,28 persen artinya pada setiap 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, 8 orang diantaranya adalah pengangguran terbuka dan 92 orang lainnya adalah penduduk yang sudah bekerja. Perkembangan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tangerang tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 dapat disampaikan pada tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-19
Grafik 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015
Sumber : BPS Kota Tangerang 2014;(Bappeda diolah) RPJMD Prov.Banten;RPJMN 2015-2019
TPT Kota Tangerang periode tahun 2010-2014 memiliki trend berfluktuatif
namun cenderung menurun.Dibandingkan tingkat
pengangguran nasional rata-rata TPT Kota Tangerang lebih tinggi.Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya urban pencari kerja ke Kota Tangerang sebagai Kota industri dan jasa yang sedang berkembang pesat. Selanjutnya jika dibadingkan dengan TPT Provinsi Banten secara bergantian menjadi lebih tinggi pada tertentu (2010) dan lebih rendah pada tahun yang lain (2012-2013). Tahun 2015 diperkirakan sebesar 9.5 persen atau menurun dari tahun sebelumnya 10.96 persen. Angka ini optimis dapat dicapai seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di Kota Tangerang khususnya pada sektor bangunan, perdagangan dan jasa.
h. Indek Pembangunan manusia Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan cerminan dari kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-20
komposit IPM, yang merupakan indeks gabungan dari indeks kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah) dan indeks ekonomi (tingkat daya beli
penduduk).
menggambarkan
Ketiga
indikator
tingkat
tersebut
kesejahteraan
dianggap
dan
dapat
keberhasilan
pembangunan manusia di suatu wilayah. Perkembangan IPM Kota Tangerang tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015 dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Grafik 3.6 Perkembangan IPM Kota Tangerang tahun 2010-2014 serta perkiraan tahun 2015
Sumber : BPS Kota Tangerang 2014;(Bappeda diolah) RPJMD Prov.Banten;RPJMN 2015-2019
Ket : Angka nol tahun 2014-2015 karena data tidak ada. Tabel di atas mencerminkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang mengalami peningkatan selama periode 2010-2014 namun tidak terlalu signifikan, yaitu rata-rata 1,34% pertahunnya. Dari tiga komponen pembentuk IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli, maka daya beli merupakan komponen yang perlu ditingkatkan.Dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Banten ,terlihat IPM Kota Tangerang lebih tinggi dengan rata-rata 2 digit, namun angka IPM yang diraih Kota Tangerang masih dikategorikan menengah atas .
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-21
Tahun 2015 IPM Kota Tangerang direncanakan sebesar 76.56 atau meningkat tidak terlau besar dari tahun sebelumnya sebesar 76.29. angka ini optimis dapat dicapai seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita serta adanaya program yang difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan.
III.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 III.1.2.1 Prospek Perekonomian Nasional Tantangan perekonomian nasional tahun 2016 dofokuskan pada tiga hal yang terdiri dari 1).Memantapkan Perekonomian Nasional; 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi; 3).Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Dengan memperhatikan
lingkungan
eksternal
dan
internal, kinerja ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh positip, dengan besaran indikator makro sebagai berikut : Pertumbuhan PDB (%)*) 6,6 persen Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) 4,0 persen Nilai Tukar Nominal (Rp/US$) 12.15 Tingkat Pengangguran (%) 5,2-5,5 Tingkat Kemiskinan (%) 9,0-10,0
III.1.2.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Banten Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2016 diperkirakan ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikata kibat permasalahan utang dan fiskal di Amerika Serikat. Di awal tahun 2015 ini, harga minyak dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif
terhadap upaya pencapaian indikator kinerja
pembangunan daerah. Ketahanan ekonomi di Provinsi Banten pada kurun waktu 2010-2014 dalam kondisi yang relatif sangat stabil dengan realisasi pertumbuhan yang tetap positif pada kisaran 5-6 %. Namun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-22
demikian, realisasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun 2014 mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten masih harus mengupayakan sedikit peningkatan,agar target yang telah ditetapkan dalam indikator makro ekonomi yang mencakup Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, dan investasi. a. Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2016 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun 2014 (Februari), beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,87% ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 19,78%. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebesar 38% atau sebanyak 1.863ribu orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 804 ribu orang (16%), SLTA keatas sebesar 1.550 ribu orang (31%)sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 721 ribu orang yang terdiri dari pendidikan diploma 202 ribu orang (4%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 519 ribu orang (11%). Upah buruh berpengaruh terhadap investasi yang ada dan daya saing investasi. b. Penanggulangan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada bulan September 2014 mencapai 649,19 ribu orang (5,51%) meningkat 26,35 ribuorang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 622,84 ribu orang (5,35%).Selama periode Maret 2014 - September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 5,49 ribu orang (dari 375,69 ribu orang pada Maret
2014
menjadi
381,18
ribu
orang
pada
September
2014),sementara di daerah perdesaan bertambah 20,87 ribu orang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-23
(dari 247,14 ribu orang pada Maret 2014menjadi 268,01 ribu orang pada September 2014). c.
Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR sebesar 0,38, kemudian
pada 2013 sudah meningkat menjadi 0,39. Artinya,
ketimpangan pendapatan kian meningkat.Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama. Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai
bidang yang mampu menggerakan bidang lain melalui
percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. 1.
Tantangan dan Prospek Ekonomi Kota Tangerang Diberlakukannya zona ekonomi asia yang dikenal dengan MEA (Masayarakat Ekonomi Asia) menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Kota Tangerang. Kota Tangerang sangat potensial bagi pemasaran produk dengan jumlah penduduk mendekati 2 juta jiwa, akan diserbu oleh produk-produk Negara asia lainnya seperti cina, Thailand dan Vietnam. Jika pelaku industry tidak siap maka produk luar akan mengancam produksi yang dihasilkan pelaku ekonomi di Kota Tangerang. Demikian juga halnya dengan lowongan pekerjaan, akan terbuka bebas bagi seluruh masyarakat di Asia, sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin tinggi, dan hal ini menjadi ancaman serius di Kota Tangerang, dimana sampai saat ini (tahun 2015) masih terdapat pengangguran yang tinggi pada kisaran 8.12 persen.Jika Kota
Tangerang
dapat
memanfaatkan
peluang
MEA
dengan
menciptakan produk eskpor bagi masyarakat asia maka akan terbuka lapangan kerja yang besar di Kota Tangerang. Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2016 dapat ditekan sampai dengan angka 7.90 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-24
Dilain pihak pertumbuhan pangsa pasar yang semakin luas dengan diberlakukannya MEA akan mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa setiap sektor khsususnya sektor industry pengolahan, sektor perdagangan dan perhotelan sebagai sektor unggulan Kota Tagerang. Diperkirakan PDRB (ahhb) tahun 2016 dapat mencapai angka Rp 109.950,98 dan PDRB (adhk) mecapai Rp 40,757.04
2. Menjaga Stabilitas Tingkat inflasi. Inflasi pada tingkat tertentu (dibawah 2 digit), bukanlah merupakan indikasi buruk terhadap perekonomian sebab kenaikan harga pada level tertentu mengindikasikan adanya kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga pada sektor produsen akan meningkatkan produksinya. Ketidakstabilan harga menjadi perhatian serius sebab Kota Tangerang bukan merupakan wilayah produksi untuk beberapa bahan makanan pokok seperti padi, sayuran, ikan dan maknan pokok lainnya. Kelangkaan pada produk ini dapat memberikan tekanan pada perekonomian daerah. Menjaga tingkat inflasai sampai dengan 7.09 persen pada tahun 2016 mutlak dipertahankan sehingga stabilitas ekonomi dapat berjalan dengan kondisif.Posisi Kota Tangerang yang strategis dilalui jalan Tol Sumatera dan Bandara Internasional serta dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk dapat
mendorong
tersedianya
suplay
barang/komoditi
ke
Kota
Tangerang. Ketersediaan sarana perdagangan yang memadai seperti pasar modern dan pasar tradisional turut mendukung ketersedian stock kebutuhan pokok yang selama ini menjadi salah satu pemicu inflasi di Kota Tangerang
3. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan Kemiskinan dan pengangguran sangat terkait sebab miskin salah satunya ditandai dengan lemahnya daya beli, lemahnya daya beli berdampak terhadap rendahnya output perekoniman suatu daerah. Kemiskinan karena pengangguran tentu saja dapat teratasi melalui pembukaan lapangan kerja namun seringkali terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lowongan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang tidak seimbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-25
mengakibatkan pengangguran akan sulit terselesaikan. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2016 direncanakan sebesar 5,04 persen merupakan target yang ideal dan dapat dicapai. Ketersediaan anggaran untuk membiayai program keberpihakan terhadap masyarakat miskin menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang. Pengalokasian anggaran
diarahkan
secara
konsisten
terhadap
pemberantasan
kemiskinan. Disisi lain perkembangan pembangunan di sektor-sektor unggulan khususnya perdagangan dan jasa dapat menjadi pendongkrak bagi sektor-sektor lain untuk bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang diharapakan di atas 6 persen akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Tangerang tahun 2016.
4. Meningkatkan investasi Peningkatan investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Posisi Kota Tangerang yang strategis menjadi tujuan para investor namun Pemerintah Kota tangerang ditantang untuk menyediakan sarana prasarana seperti jalan, jembatan khususnya di kawasan industry. Tantangan selanjutnya adalah menyediakan informasi yang lengkap tentang potensi ekonomi Kota Tangerang serta peningkatan pelayanan perijinan bagi investor.
5. Peningkatan daya saing UKM dan Ekonomi Kreatif Pemberdayaan UMKM belum berjalan secara optimal,permasalahan yang dihadapi ribuan UMKM belum tersentuh secara baik padahal keberadaan UMKM sangat strategis mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan permodalan, daya saing dan pemasaran. Pengembangan ekonomi kreatif memiliki potensi yang tinggi di Kota Tangerang, namun perlu arahan dan dorongan dari pemerintah dan swasta sehingga bisa tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Kota Tangerang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-26
6. Peningkatan pelayanan Masyarakat Peningkatan pelayanan memiliki dimensi yang sangat luas dalam kontek pembangunan daerah, sebab pembangunan daerah jika ingin behasil harus mendapat dukungan dari masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan akan terjalin jika masyarakat menerima manfaat dari pembangunan serta
mendapat
pelayanan yang memuaskan dari
pemerintah. Kepuasan pelayanan ini dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat dimana tahun 2016direncanakan masuk dalam kategori B, dengan makna bahwa kepuasan yang diterima masyarakat sudah memadai namun masih perlu peningkatan.
Dengan mempertimbangkan prospek dan tantangan perekonomian sebagaimana dijabarkan di atas maka kinerja makro pembangunan tahun 2016 dapat dirangkum pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015–2017)* No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Indikator Makro PDRB (Harga Berlaku) PDRB (Harga Konstan) LPE Tingkat Inflasi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Pendapatan Perkapita (adhk) Pendapatan Perkapita (adhb) IPM Indeks Kepuasan Masyarakat
Perkiraan
Satuan Miliar Miliar % % % % Juta Juta Poin Kategori
2015 91,311,709 38,467.71
2016 109.950,98 40,757.04
2017 131.498.73 42.157.01
6.49 6.15
6.67 7.09
6.84 7.87
5.18 8.12 18.88 37.10 76.56 B
5.04 7.90 19.80 40.81 76.76 B
4.91 7.70 20.81 44.90 77.02 A
Sumber : RPJMD 2014-2018 , Bappeda diolah 2015 Ket )*: untuk indikator program (outcome) dijabarkan pada lampiran program dan kegiata
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-27
III.2
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan
dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. III.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada kondisi ekonomi daerah baik tantangan maupun prospek yang akan terjadi pada masa mendatang. Proyeksi kemampuan juga dihitung berdasarkan pencapian/realisasi keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah untuk APBD TA 2016 diprediksi sebesar Rp.3.214.613.446.306,30, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.57.138.231.706,30 atau 1,81% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.3.157.475.214.600,00. Proyeksi kenaikan
keuangan Kota
Tangerang tahun 2016 dapat dituangkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Tangerang 2014-2016 No.
Uraian
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI 4.1 DAERAH 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan 4.1.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan 4.1.4 Asli Daerah yang Sah DANA 4.2 PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi 4.2.1 Hasil Bukan Pajak 4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan 4.2.1.02 Pajak/SDA 4.2.2 Dana Alokasi Umum
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
APBD TA 2015
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
%
2,977,599,316,157.00 3,157,475,214,600.00 3,214,613,446,306.30 57,138,231,706.30
1.81
1,156,097,821,081.00 1,313,553,703,195.00 1,348,951,536,380.30 35,397,833,185.30
2.69
949,500,000,000.00 1,066,350,000,000.00 1,087,850,000,000.00 21,500,000,000.00
2.02
74,673,378,062.00
77,716,510,273.00
79,785,505,273.00
2,068,995,000.00
2.66
12,740,117,023.00
13,361,228,922.00
11,647,440,732.30 (1,713,788,189.70) 12.83
119,184,325,996.00
156,125,964,000.00
169,668,590,375.00 13,542,626,375.00
8.67
1,142,431,199,128.00 1,126,190,130,000.00 1,153,227,606,000.00 27,037,476,000.00
2.40
214,150,578,128.00
204,089,198,000.00
231,126,674,000.00 27,037,476,000.00 13.25
212,500,609,419.00 202,216,295,000.00
228,363,193,000.00 26,146,898,000.00 12.93
1,649,968,709.00
1,872,903,000.00
2,763,481,000.00
890,213,131,000.00
887,033,912,000.00
887,033,912,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
890,578,000.00 47.55 0.00
III-28
0.00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN 4.3 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 4.3.3 Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 4.3.4 Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau 4.3.5 pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
38,067,490,000.00
35,067,020,000.00
35,067,020,000.00
0.00
679,070,295,948.00
717,731,381,405.00
712,434,303,926.00 (5,297,077,479.00) -0.74
450,742,983,948.00
438,162,055,155.00
472,177,114,926.00 34,015,059,771.00
217,608,584,000.00
241,676,189,000.00
240,257,189,000.00 (1,419,000,000.00) -0.59
10,718,728,000.00
37,893,137,250.00
-100
2,977,599,316,157.00 3,157,475,214,600.00 3,214,613,446,306.30 57,138,231,706.30
1.81
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 diperkirakan total pendapatan daerah Kota Tangerang mengalami peningkatan sebesar atau 1,81%, dari total pendapatan daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp3.157.475.214.600,00
menjadi
sebesar
Rp3.236.964.345.681,30.
Peningkatan ini disebabkan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pendapatan khususnya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang tahun 2016 menjadi salah satu asumsi yang sifatnya umum untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah. Indikator dimaksud adalah optimisme pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang diperkirakan mencapai 6,67 persen. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya
peningkatan kapasitas
produksi ekonomi daerah, adanya peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Namun asumsi makro belum
7.76
0.00 (37,893,137,250.00 )
Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2015
ini
0.00
menunjukkan
keterkaitan
langsung
terhadap
penentuan
peningkatan kemampuan keuangan daerah. Beberapa asumsi mendasar dan riil yang digunakan sebagai dasar menetapkan prediksi kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1. Kenaikan pajak daerah diasumsikan
meningkat seperti pajak hotel
sebesar 2,02 persen. 2. Kenaikan pada retribusi daerah diasumsikan meningkat sebesar 2,66 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-29
3. Penerimaan dari pos Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diasumsikan meningkat sebesar 13,25 persen. 4. Penerimaan dari pos dana alokasi umum belum diproyeksikan untuk sementara dianggap sama dengan penerimaan tahun 2015.
1. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama bagi Pemerintah Kota Tagerang untuk menyelenggerakan fungsi pemerintahan.Dalam tiga tahun terakhir terlihat bahwa PAD berkontribusi rata-rata di atas 40 persen per tahun.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 butir 18 menjadi dasar bagi Pemerintah Kota tangerang, yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Khusus berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya. Komponen PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pasal 6 ayat 1 danPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pasal 22 meliputi: pajak Daerah, Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.1.348.951.536.380,30, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.35.397.833.185,30 atau 2,69% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp. 1.313.553.703.195,00
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi PAD Kota Tangerang 2014-2016 No. Uraian PENDAPATA 4.1 N ASLI DAERAH Hasil Pajak 4.1.1 Daerah Hasil Retribusi 4.1.2 Daerah
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
APBD TA 2015
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
%
1,156,097,821,081.00
1,313,553,703,195.00
1,348,951,536,380.30
35,397,833,185.30 2.69
949,500,000,000.00
1,066,350,000,000.00
1,087,850,000,000.00
21,500,000,000.00 2.02
74,673,378,062.00
77,716,510,273.00
79,785,505,273.00
2,068,995,000.00 2.66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-30
Hasil Pengelolaan 4.1.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan 4.1.4 Asli Daerah yang Sah
12,740,117,023.00
13,361,228,922.00
11,647,440,732.30
(1,713,788,189.70) -12.83
119,184,325,996.00
156,125,964,000.00
169,668,590,375.00
13,542,626,375.00 8.67
Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2015
PAD Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan secara perlahan setiap tahunnya. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD, kemudian disusul oleh retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah berkontribusi paling kecil di bawah 5 persen. Penerimaan dari dari PAD tahun 2016 dihitung berdasarkan pendekatan sebagaimana penjelasan di bawah ini:
a)
Prediksi APBD TA 2016 dari Hasil Pajak Daerah dan faktor-faktor penyebab kenaikan dan penurunan pajak, termasuk objek-objek pajaknya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Pajak Hotel Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Hotel yaitu sebesar Rp.34.000.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.600.000.000,00 atau 1,80% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.33.400.000.000,00. Kondusivitas dan faktor Hinterland membuat Kota Tangerang semakin diminati oleh para investor dan pelaku bisnis lainnya baik untuk membuka usaha perhotelan
atau
pun
tinggal
sementara
(singgah),
hal
ini
meningkatkan bertambah dan berkembangnya usaha-usaha perhotelan di Kota Tangerang termasuk yang berada di dalam area Bandara udara Internasional Soekarno-Hatta.
2) Pajak Restoran Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Restoran yaitu sebesar Rp.183.000.000.000, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-31
Rp.3.700.000.000,00 atau 2,06% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.179.300.000.000,00. Kenaikan prediksi tersebut terjadi karena Kota Tangerang mengalami pertumbuhan
ekonomi
yang
baik
dimana
ditandai
dari
berkembangnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan pusatpusat bisnis sehingga mengundang banyak pelaku ekonomi untuk berinvestasi, salah satunya berasal dari para pengusaha restoran. Keberagaman pilihan kuliner yang ada di Kota Tangerag akan menarik para penikmat kuliner baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kota Tangerang bahkan wisatawan manca negara untuk memburu atau sekedar menikmati sajian tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan potensi pajak restoran di Kota Tangerang khususnya yang berada di kawasan pusat perbelanjaan atau mall, ruko, perumahan terpandang serta sentra kuliner lainnya yang tersebar di seluruh Kota Tangerang termasuk di dalamnya restoran yang berada pada area Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta
3) Pajak Hiburan Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Hiburan yaitu sebesar Rp.19.500.000.000,00, atau diprediksi sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni). Jumlah potensi wajib pajak existing semakin berkurang akibat pelanggaran perda dan kurangnya peminat.
4) Pajak Reklame Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Reklame yaitu sebesar Rp.28.000.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni), adanya kebijakan yang tidak membolehkan pemasangan reklame rokok mengakibatkan potensi wajib pajak berkurang. 5) Pajak Penerangan Jalan Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp.160.000.000.000,00, prediksi
tersebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
mengalami
kenaikan
III-32
sebesar Rp.15.200.000.000,00 atau 10,50% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.144.800.000.000,00. Kenaikan prediksi tersebut terjadi karena semakin bertambahnya infrastruktur pembangunan jalan-jalan baru dan tempat-tempat umum (public space) seperti taman dan ruang terbuka lainnya yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum. 6) Pajak Parkir Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Parkir yaitu sebesar Rp.48.000.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau 4,35% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.46.000.000.000,00. Kenaikan
prediksi
tersebut
terjadi
karena
bertambahnya
pembangunan pusat bisnis, mall, perbelanjaan, hotel, apartemen, pasar, dan kawasan lainnya di Kota Tangerang disertai dengan pembukaan lahan parkir yang akan dimanfaatkan oleh pengguna jasa untuk menitipkan kendaraannya. 7) Pajak Air Tanah Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Air Tanah yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni) karena meningkatnya perusahaanperusahaan yang tutup dan beralih kepada penggunaan air dari PDAM. 8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Prediksi APBD TA 2016 untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar Rp.290.850.000.000,00 atau di prediksi sama dengan APBD TA 2015. 9) Pajak Bumi dan Bangunan Prediksi APBD TA 2016 untuk Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar Rp.319.000.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni), hal ini terjadi karena adanya rencana kebijakan dari pemerintah pusat
yang akan menghapus
pembayaran PBB bagi golongan tertentu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-33
b) Retribusi Daerah Retribusi Daerah untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.79,785,505,273.00 prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.2,068,995,000.00, bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp. 77.716.510.273,00, dan rincian organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola retribusi adalah sebagai berikut : 1) Dinas Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan atan untuk Prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.714.660.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.129.210.000,00 bila dibandingkan
dengan
APBD
TA
2015
(murni)
sebesar
Rp.585.450.000,00 dan kenaikan tersebut terjadi karena semakin bertambahnya peralatan laboratorium kesehatan daerah untuk menunjang
pelayanan
kesehatan
sehingga
meningkatkan
kepercayaan dari masyarakat baik perorangan maupun klinik atau rumah sakit untuk memakai jasa laboratorium kesehatan daerah milik Pemerintah Kota Tangerang dan selain itu peran FKTP juga menambah peningkatan PAD melalui pembuatan Surat Keterangan Sehat. 2) Dinas Kebersihan Pertamanan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.5.400.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.900.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.4.500.000.000,00, kenaikan tersebut terjadi karena optimalisasi petugas pemungut retribusi kebersihan yang tersebar di 104 kelurahan dan ditunjang pula oleh peningkatan peralatan kebersihan serta sosialisasisosialisasi kesadaran kebersihan. 3) Dinas Perhubungan a. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.431.200.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-34
Rp.39.200.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.392.000.000,00 terjadi karena, 1. Banyak perparkiran yang masih dikuasai oleh pemungut non formal (liar) walaupun bisa dikelola hanya sekira 10% s.d 20% yang dapat disetorkan ke UPTD perparkiran dari hasil pendapatan mereka; 2. Hampir semua pertokoan yang ada di Kota Tangerang sudah mempunyai tempat parkir sendiri; b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.4.070.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.370.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.3.700.000.000,00 kenaikan di prediksi sebesar 10% karena, 1. Sesuai dengan PP no. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa pada kondisi tertentu kendaraan bisa diuji diluar Kota Tangerang sehingga tidak semua kendaraan yang terdaftar melakukan pengujian di Kota Tangerang. 2. Banyak kendaraan yang sudah dipindahkan alamat pemilik ke daerah lain tetapi tidak melaporkan kepindahannya dan masih tercantum sebagai potensi retribusi daerah. c. Retribusi Terminal Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.3.300.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.300.000.000,00 atau 10,00% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.3.000.000.000,00. Calon penumpang yang minim menyebabkan sebagian angkutan kota dan AKDP serta bus kota tidak masuk ke terminal sehingga target diprediksi hanya sebesar 10%. d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.1.548.800.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.140.800.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-35
TA 2015 (murni) sebesar Rp.1.408.000.000,00, banyaknya lahanlahan parkir yang digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk menjajakan barang dagangannya pada kawasan perparkiran menjadi salah satu sebab kenaikan diprediksi hanya sekitar 10% dari tahun sebelumnya. 4) Disporparekraf Prediksi APBD TA 2016 untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Sewa
Gedung
Olahraga)
tersebut
yaitu
sebesar
Rp.152.250.000,00. Prediksi tersebut sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni) karena tidak adanya kenaikan target akibat sudah semakin banyaknya sarana olah raga milik swasta yang lebih memadai. 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prediksi APBD TA 2016 untuk Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tersebut yaitu sebesar Rp.500.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni), tidak terjadi kenaikan karena terkait dengan perubahan SOTK BPBD pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2014 yang tidak mengamanatkan BPBD untuk menarik Retribusi APAR. 6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang a. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus/lumpur tinja Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.784.660.000,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.85.340.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp. 870.000.000,00 b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa) Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.2.100.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.380.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.1.720.000.000,00, kenaikan tersebut terjadi karena kebutuhan akan rumah tinggal murah semakin diminati oleh kalangan pekerja pada umumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-36
7) Sekretariat Daerah Prediksi APBD TA 2016 untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Sewa
Gedung
MUI)
tersebut
yaitu
sebesar
Rp.131.197.080,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni). 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.546.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.44.125.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.501.875.000,00. 9) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Prediksi APBD TA 2016 untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut yaitu sebesar Rp.54.000.693.036,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni) karena keterbatasan lahan yang belum terbangun di Kota Tangerang. b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Prediksi
APBD
TA
2016
untuk
Retribusi
Izin
Gangguan/Keramaian tersebut yaitu sebesar Rp.3.500.045.157,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni). c. Retribusi Izin Trayek Prediksi APBD TA 2016 untuk retribusi tersebut yaitu sebesar Rp.100.000.000,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.149.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.249.000.000,00. Penurunan terjadi karena tidak ada penambahan izin trayek baru dan retribusi hanya perpanjangan izin trayek yang telah terbit tahun 2012 dengan masa berlaku 5 tahun sesuai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang. d. Retribusi IMTA Prediksi
APBD
TA
2016
untuk
Retribusi
Izin
Gangguan/Keramaian tersebut yaitu sebesar Rp.2.506.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-37
c)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.11.647.440.732,30, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.713.788.189,70 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.13.361.228.922,00, dan rincian nya adalah sebagai berikut :
1) . Bank Jabar Banten Prediksi APBD TA 2016 untuk Deviden Bank Jabar tersebut yaitu sebesar
Rp.8.167.440.732,30,
prediksi
tersebut
mengalami
penurunan sebesar Rp.429.865.301,70 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.8.597.306.034,00. 2) . PDAM Kota Tangerang Prediksi APBD TA 2016 untuk Deviden PDAM tersebut yaitu sebesar
Rp.3.300.000.000,00,
prediksi
tersebut
mengalami
penurunan sebesar Rp.1.200.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.4.500.000.000,00. 3) . PD. Pasar Kota Tangerang Prediksi APBD TA 2016 untuk Deviden PDAM tersebut yaitu sebesar Rp.180.000.000,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.83.922.888,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.263.922.888,00. d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.169.668.590.375,00 prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.13.542.626.375,00, bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.156.125.964.000,00, dan rincian sebagai berikut : 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.400.000.000,00, bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.0,00 (tidak dianggarkan/ditargetkan).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-38
2) Jasa Giro Kas Daerah, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.8.000.000.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.2.492.096.818,53 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.5.507.903.181,47. 3) Bunga Deposito, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,00,
prediksi
tersebut
mengalami
kenaikan
sebesar Rp.3.336.515.181,47 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp. 16,663,484,818.53. 4) Kerugian Barang, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.78.612.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni). 5) Pendapatan Denda Pajak, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00, bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.0,00 (tidak dianggarkan/ditagetkan). 6) Penerimaan lain-lain, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar
Rp.25.864.124.000,00,
prediksi
tersebut
mengalami
kenaikan sebesar Rp.100.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.25.764.124.000,00. 7) Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.35.325.854.375,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.5.214.014.375,00 bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.30.111.840.000,00 kenaikan tersebut berdasarkan asumsi akan adanya peningkatan jumlah peserta BPJS dari tahun anggaran sebelumnya. 8) Pendapatan dari RSUD, Prediksi pada APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.78.000.000.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi pada tahun anggaran sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-39
2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak,bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DanaPerimbangan dari Pemerintah Provinsi.Dasar hukum dana perimbangan adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini ditujukan untuk membantu daerah dalam mendanai antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintah antar Daerah. Kontribusi dana perimbangan terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang sangat significan, menempati urutan kedua setelah Pendapatan Asli Daerah. Dibawah ini disampaikan realisasi dan proyeksi dana perimbangan tahun 2014-2016. Tabel 3.9 Realisasi Dana Perimbangan dan Proyeksi tahun 2014-2016
No.
4.2 4.2.1
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
Uraian DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 4.2.1.02 4.2.2 4.2.3
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
APBD TA 2015
%
1,142,431,199,128.00
1,126,190,130,000.00
1,153,227,606,000.00
27,037,476,000.00
2.40
214,150,578,128.00
204,089,198,000.00
231,126,674,000.00
27,037,476,000.00
13.25
212,500,609,419.00
202,216,295,000.00
228,363,193,000.00
26,146,898,000.00
12.93
1,649,968,709.00
1,872,903,000.00
2,763,481,000.00
890,578,000.00
47.55
890,213,131,000.00
887,033,912,000.00
887,033,912,000.00
0.00
0.00
38,067,490,000.00
35,067,020,000.00
35,067,020,000.00
0.00
0.00
Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2015
Pendapatan dana perimbangan cenderung fluktuatif dan besaran yang diterima Pemerintah Kota Tangerang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan besarannya. Dana perimbangan sangat penting karena kontribusinya sangat besar bagi kemampuan keuangan Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-40
Tangerang. Tahun 2014-2015 serta perkiraan tahun 2016 kontribusi dana perimbangan terhadap kemampuan keuangan secara rata-rata mencapai 35 persen. Dana Perimbangan untuk prediksi pada APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.1.153.227.606.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.27.037.476.000,00 atau 2.40% bila dibandingkan denganAPBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.1.126.190.130.000,00. Penerimaan pendapatan dari pos Dana Perimbangan diprediksi berdasarkan perhitungan seabgaimana penjelasan berikut:
a)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak untuk prediksi APBD TA
2016 yaitu sebesar Rp.231.126.674.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.27.037.476.000,00 atau 13.25% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.204.089.198.000,00 berdasarkan keputusan dari Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari : 1)
Bagi Hasil Pajak, untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.228.363.193.000,00, prediksi
tersebut
mengalami
kenaikan
sebesar Rp.26.146.898.000,00 atau 12.93% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.202.216.295.000,00, terdiri dari : A. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (Sektor Pertambangan / Migas) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (Sektor Pertambangan / Migas) untuk
prediksi
APBD
TA
2016
yaitu
sebesar
Rp.17.869.046.000,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.728.751.000,00 atau (3,92%) bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.18.597.797.000,00.
B. DBH PPh Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN & PPh Psl 21 DBH PPh Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN & PPh Psl 21 untuk prediksi APBD prediksi
TA 2016 yaitu sebesar Rp.210.494.147.000,00,
tersebut
mengalami
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
kenaikan
sebesar III-41
Rp.26.875.649.000,00 atau 14,64% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.183.618.498.000,00.
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.2.763.481.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan
sebesar
dibandingkan
Rp.890.578.000,00
dengan
APBD
TA
atau 2015
47,55% (murni)
bila
sebesar
Rp.1.872.903.000,00, terdiri dari : A. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.915.093.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.519.836.000,00 atau 131,52% bila dibandingkan
dengan
APBD
TA
2015
(murni)
sebesar
Rp.395.257.000,00. B. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (Royalty) Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (Royalty), untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.1.550.620.000,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.370.742.000,00 atau 31,42% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.1.179.878.000,00. C. Dana Bagi hasil Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Bagi hasil Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan diprediksi pada APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.184.398.000,00, atau sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni). D. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Prediksi APBD TA 2016 untuk DBH SDA Pertambangan Panas Bumi yaitu sebesar Rp.113.370.000,00, atau sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni). b) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.887.033.912.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi pada APBD TA 2015 (murni) berdasarkan keputusan dari Perpres Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-42
c) Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.35.067.020.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni) berdasarkan keputusan dari Perpres Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015. 3. Lain-lain pendapatan yang sah Lain-lain pendapatan yang sah mejadi salah satu komponen penerimaan pemerintah Kota Tangerang untuk membiayai program pembangunan. Lain-lain pendapatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) bersumber dari hasilpenjualan kekayaan daerah yang tidakdipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.712.434.303.926,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.5.297.077.479,00 atau (0,74%)bila dibandingkan denganAPBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.717.731.381.405,00. Tabel 3.10 Realisasi lain-lain Pendapatan yang sah dan Proyeksi tahun 2014-2016 No.
4.3
4.3.3
4.3.4
4.3.5
Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
APBD TA 2015
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
%
679,070,295,948.00 717,731,381,405.00 712,434,303,926.00
(5,297,077,479.00) -0.74
450,742,983,948.00 438,162,055,155.00 472,177,114,926.00
34,015,059,771.00 7.76
217,608,584,000.00 241,676,189,000.00 240,257,189,000.00
(1,419,000,000.00) -0.59
10,718,728,000.00
37,893,137,250.00
0.00 (37,893,137,250.00) -100
Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2015
Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-43
a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.472.177.114.926,00, prediksi tersebut mengalami
kenaikan
sebesar
Rp.34.015.059.771,00
atau
7,76%
bila
dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.438.162.055.155,00 kenaikan tersebut berdasarkan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor
:
973/Kep.125-Huk/2015 tentang alokasi belanja bagi hasil pajak daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten TA 2015tgl 13 Maret 2015, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.118.542.801.312,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.8.329.802.162,00 atau 7,56% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.110.212.999.150,00. 2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.146.591.276.772,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.29.413.037.630,00 atau (16,71%) bila
dibandingkan
dengan
APBD
TA
2015
(murni)
sebesar
Rp.176.004.314.402,00. 3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.133.498.039.084,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.19.215.325.725,00 atau 16,81% bila dibandingkan
dengan
APBD
TA
2015
(murni)
sebesar
Rp.114.282.713.359,00. 4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan (AP) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan (AP) untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.3.587.787.500,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.667.665.413,00 atau 22,86% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.2.920.122.087,00. 5) Pelampauan target DBH Tahun Sebelumnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-44
Pelampauan target DBH Tahun Sebelumnya, Prediksi APBD TA 2016 tersebut yaitu sebesar Rp.15.820.802.261,00, bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.0,00 (tidak dianggarkan/ditargetkan). 6) Bagi Hasil Pajak Rokok Bagi Hasil Pajak Rokok untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.54.136.407.997,00, prediksi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.19.394.501.840,00 atau 55,82% bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.34.741.906.157,00. b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.240.257.189.000,00, prediksi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.1.419.000.000,00 atau (0,59%) bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) sebesar Rp.241.676.189.000,00 penurunan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 1) Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Prediksi APBD TA 2016 tidak mendapat alokasi (Rp.0,00) bila dibandingkan dengan APBD TA 2015 (murni) terjadi penurunan sebesar Rp.1.419.000.000,00. 2) Tunjangan Profesi Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk prediksi APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp.240.257.189.000,00, prediksi tersebut sama dengan prediksi APBD TA 2015 (murni) berdasarkan keputusan dari Perpres Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015. 3) Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah pada Prediksi APBD TA 2016 tidak dianggarkan karena pada APBD TA 2015 (murni) tidak mendapat alokasi, berdasarkan keputusan dari Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 tanggal 17 Maret 2015. c) Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya untuk prediksi APBD TA 2016 tidak dianggarkan sebelum adanya ketetapan Peraturan Daerah tentang APBD dari pemerintah pemberi bantuan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-45
III.2.1.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan 1. Belanja Daerah Pendanaan
daerah merupakan alokasi anggaran untuk mengatur
pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan. dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Proyeksi kerangka pendanaan keuangan daerah tahun 2016 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 3.11 Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2016 No.
Uraian
BELANJA DAERAH BELANJA 5.1 TIDAK LANGSUNG 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.4 Hibah 5
5.1.5 Bantuan Sosial 5.1.6 Bantuan Keuangan Belanja Tidak 5.1.7 Terduga BELANJA 5.2 LANGSUNG 5.2.1 Belanja Pegawai Belanja Barang 5.2.2 dan Jasa 5.2.3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH SURPLUS/(DEFI SIT)
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
APBD TA 2015
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
3,510,664,614,205.00 3,838,435,826,042.64 3,909,322,529,997.61
%
70,886,703,954.97 1.85
1,121,661,012,158.93 1,242,950,636,707.75 1,220,079,393,348.94 (22,871,243,358.81) -1.84 1,093,763,341,058.93 1,213,196,733,893.94 1,190,385,731,230.94 (22,811,002,663.00) -1.88 22,219,000,000.00 24,415,500,000.00 24,415,500,000.00 0.00 0.00 616,250,000.00 1,062,421,100.00
0.00 1,338,402,813.81
0.00 1,278,162,118.00
0.00 0.00 (60,240,695.81) -4.50
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
0.00 0.00
2,389,003,602,046.07 2,595,485,189,334.89 2,689,243,136,648.67
93,757,947,313.78 3.61
256,097,288,636.00
264,542,604,370.00 268,924,313,664.87
4,381,709,294.87 1.66
1,503,116,704,218.07 1,388,675,926,000.02 1,452,191,293,790.28
63,515,367,790.26 4.57
629,789,609,192.00
942,266,658,964.87 968,127,529,193.52
25,860,870,228.65 2.74
3,510,664,614,205.00 3,838,435,826,042.64 3,909,322,529,997.61
70,886,703,954.97 1.85
(533,065,298,048.00) (680,960,611,442.64) (694,709,083,691.31) (13,748,472,248.67) 2.02
Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2015
Tabel di atas menggambarkan bahwa Belanja Daerah pada tahun 2016 diproyeksi sebesar Rp3.909.322.529.997,61 mengalami peningkatan sebesar 1,85% atau Rp 70.886.703.954,97 bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp3.838.435.826.042,64.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-46
Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar 1,84% atau Rp 22.871.243.358,81. Tahun 2016 Belanja Tidak Langsung diperkirakan sebesar sebesar Rp1.220.079.393.348,94 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1,242,950,636,707.75. Disis lain terlihat bahwa Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar 3,61% atau naik sebesar Rp93.757.947.313,78. Pada tahun 2016 Belanja Langsung diperkirakan sebesar Rp3.909.322.529.997,61 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 3.838.435.826.042,64.
2. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan salah satu instrument
dalam
kebijakan Fiskal Keuangan Daerah adalah dengan melalui Pengaturan Pembiayaan Daerah. Pengaturan Pembiayaan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.
Rincian proyeksi Pembiayaan Daerah APBD Kota
tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-47
Tabel 3.12 Rincian Pembiayaan Daerah APBD Tahun 2016 No. 6
APBD TA 2014 (PERUBAHAN)
Uraian
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 6.1.1 Daerah Tahun Sebelumnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.1
NAIK/(TURUN) terhadap APBD TA 2015
%
533,065,298,048.00 680,960,611,442.64 694,709,083,691.31 13,748,472,248.67 2.02 533,065,298,048.00 680,960,611,442.64 694,709,083,691.31 13,748,472,248.67 2.02 533,065,298,048.00 680,960,611,442.64 694,709,083,691.31 13,748,472,248.67 2.02
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO
6.3
APBD TA 2016 (PREDIKSI)
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
6.2
APBD TA 2015
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
533,065,298,048.00 680,960,611,442.64 694,709,083,691.31 13,748,472,248.67 2.02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0.00
0.00
0.00
Sumber: DPKD Kota Tangerang 2015
Berdasarkan perhitungan hasil realisasi APBD Kota Tangerang tahun 2014 serta berbagai kebijakan pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun 2015, maka diperkirakan total belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah. yang menimbulkan kekurangan/defisit anggaran yaitu sebesar Rp.680,960,611,442.64. Dengan demikian, maka kebijakan pembiayaan daerah Kota Tangerang tahun 2016 diarahkan untuk menutup perkiraan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun 2016 yang diperkirakan mencapai Rp.694.709.083.691,31 melalui upaya optimalisasi pembiayaan daerah yaitu peningkatan penerimaan pembiayaan daerah dan/atau penurunan pengeluaran pembiayaan daerah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun
berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00. III.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan arah kebijakan fiskal daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Tangerang tahun 2016 adalah: “peningkatan pendapatan daerah sampai dengan 1,81% melalui upaya-upaya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-48
0.00 0.00
optimalisasi yang salah satunya pendapatan asli daerah (PAD) hingga 2,69%. Selain itu upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai target antara lain: 1.
Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2.
Peningkatan koordinasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan manajemen/pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;
3.
Peningkatan
efisiensi,
efektivitas,
profesionalitas,
dan
proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 4.
Peningkatan kapasitas, Kompetensi, kreativitas, dan inovasi Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5.
Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (openess) dan keadilan (fairness) serta tidak memberatkan masyarakat;
6.
Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat reviewing terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-49
7.
Meningkatkan pelayanan perpajakan dan restribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;
8.
Peningkatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dilakukan melalui upaya-upaya pendekatan dengan pihak provinsi dan upaya optimalisasi
Dana
Bagi
Hasil
Pajak berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku; 9.
Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama
pembangunan
regional
(Kerjasama
wilayah
JABODETABEKJUR yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur), serta upaya peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
III.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan
belanja
daerah
merupakan
kebijakan
yang
mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidak langsung. Kebijakan belanja langsung merupakan kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-50
program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan kebijakan belanja tidak langsung merupakan kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga TA 2016 yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemberian bantuan/hibah kepada organisasi kemasyarakatan juga didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung permasalahan
upaya-upaya sosial
penanggulangan
diantaranya:
dan
kemiskinan,
penanganan pengangguran,
ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
III.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan
perhitungan
hasil
realisasi
APBD
Kota
Tangerang tahun 2015 serta berbagai kebijakan pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun 2016, maka diperkirakan total belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, yang menimbulkan kekurangan/defisit anggaran. Melalui upaya optimalisasi pembiayaan daerah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada tahun 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-51
diprediksi tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan
(SILPA).Secara
lebih
khusus,
tahun
kebijakan-kebijakan
pembiayaan daerah Kota Tangerang tahun 2016 antara lain sebagai berikut: 1.
Penerimaan
pembiayaan
daerah
untuk
menutupi
kekurangan/defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan dana SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berkenaan, serta berbagai penerimaan pembiayaan yang
lainnya
yang
masih
memungkinkan
untuk
ditingkatkan/ditambah/digunakan; 2.
Pengkajian tentang perlu/tidaknya memunculkan kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/penambahan pengeluaran pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah.
3.
Pengkajian tentang perlu/tidaknya memunculkan kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah seperti dana bergulir dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Tangerang Tahun 2016
III-52
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan Kota Tangerang tahun 2016 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan yang bersumber dari RPJMD periode 2014-2018, guna mewujudkan visi Kota Tangerang yaitu “Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah”. Penyusunan RKPD tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RPJMD sehingga prioritas pembangunan dan sasaran serta program yang dituangkan di dalam RKPD 2016 bersumber dari RPJMD dan permasalahan mendesak daerah berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. IV.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan sebagimana tercantum di dalam RPJMD
periode 2014-2018, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara Visi, misi , tujuan dan sasaran harus dijabarkan ke dalam program-program prioritas yang akan dilaksanakan taun 2016. Di bawah ini dijabarkan keterkaitan dimaksud sebagai berikut : Tabel 4.1 Keterkaitan Misi,Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Target Tahun 2016 MISI 1. Mewujudkan tata 1. pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
TUJUAN
SASARAN
Memantapkan 1. Terwujudnya dan pemantapan dan mengembangkan pengembangan Sistem sistem Pendaftaran, penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, pemerintahan Penggunaan, daerah, serta tata Pemanfaatan, dan kelola Penyelesaian Konflik pemerintahan Pertanahan yang baik, benar, 2. Terwujudnya bersih, transpemantapan dan paran, inovatif, pengembangan Sistem dan akuntabel Administrasi (good Kependudukan dan governance) Pencatatan Sipil Daerah
INDIKATOR KINERJA 1. Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah 2. Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengaduan sengketa tanah 3. Tingkat ketersediaan sistem informasi tanah milik pemda
Target 2016
100% 100% 100%
1. Persentase Penduduk ber-KTP
99.76%
2. Persentase Keluarga mempunyai Kartu Keluarga 3. Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran
90.36%
4. Persentase Penduduk meninggal dunia Ber-Akta Kematian 5. Persentase Pasangan Suami-Isteri
90.36%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
72.15%
65.47%
IV-1
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Target 2016
Ber-Akta Nikah 3. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis 4 Terwujudnya pemantaban dan pengembangan sistim manajemen dan administrasi keuangan dan asset daerah secara transparan dan akuntabel
5
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah
6
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional
7
8
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan
1. Tingkat penataan peraturan daerah 60.00% dan peraturan kepala daerah 2. Tingkat kelengkapan kelembagaan 100.00% dan penataan keorganisasian SKPD 3. Tingkat koordinasi dan kerjasama 56.48% dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1 Tingkat ketersediaan pelaporan 60.00% kinerja dan keuangan SKPD 2 Tingkat ketersediaan dokumen dan 60.62% sistim pengelolaan keuanagan daerah 3 Tingkat ketersediaan dokumen dan 57.79% sistim pengelolaan asset 4 Tingkat kenaikan pendapatan 7.22% daerah 1. Tingkat ketersediaan laporan hasil 58.69% pemeriksaan 2. Tingkat tindak lanjut laporan hasil 60.00% ekspose temuan hasil pengawasan 3. Tingkat tenaga pemeriksa yang 60.00% menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 4. Tingkat ketersediaan kebijakan 60.00% tentang sistem dan prosedur pengawasan 1. Tingkat ketersediaan pelayanan 100.00% administrasi kepegawaian 2. Tingkat ketersediaan pelayanan 75.00% Pemensiunan Pegawai 1. Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 2. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah 3. Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai 4. Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan 5. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional 6. Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah 7. Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya 1. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
100.00% 100.00%
0.33% 54.18% 35.33% 100.00% 36.14%
100.00%
IV-2
MISI
TUJUAN
SASARAN pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran 9 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah 10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/Informasi Pembangunan Daerah 11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah 12 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah
13 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah 2.
INDIKATOR KINERJA
Target 2016
2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa 100.00% pendukung administrasi perkantoran 1. Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 2. Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda
60.00%
1. Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil pembangunan daerah
56.06%
1. Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan strategis
57.33%
1. Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu 2. Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik 3. Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD 4. Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya 5. Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan 6. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas 1. Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD 2. Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi
60.00%
Memantapkan 14 Terwujudnya dan pemantapan dan mengembangkan pengembangan e-government pelayanan publik dan berbasis teknologi pelayanan aparatur informasi yang pemerintahan daerah modern sebagai secara profesional, cepat, pendukung tepat, dan akurat, dengan pelaksanaan berbasis pada teknologi Sistem Pemb. informasi yang efektif dan dan efisien Penyelenggaraan 15 Terwujudnya 1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
60.00%
50.00% 60.00% 50.00% 50.00% 53.85% 100% 62% 63% 100%
62.76%
IV-3
MISI
TUJUAN
SASARAN
Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai (berkemampuan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman) 3. Meningkatkan 16 Terwujudnya pertum-buhan pemantapan dan ekonomi daerah, pengembangan penyerapan keberdayaan sektor tenaga kerja, dan UMKM dan Koperasi daya beli sebagai pendukung masyarakat kegiatan ekonomi daerah dengan berbasis sumberdaya memantapkan local sinergitas antar 17 Terwujudnya sektor perekonopemantapan dan mian daerah pengembangan Sistem Investasi Daerah didukung oleh iklim investasi yang kondusif serta Sistem Perizinan yang Terpadu
18 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Persentase UMKM Aktif 2. Persentase Koperasi Aktif 3. Tingkat Pertumuhan UMKM Aktif 4. Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif
100.00%
100.00% 68.61% 0.98% 11.11%
1. Tingkat pertumbuhan investasi 10.00% daerah 2. Tingkat pelaksanaan fasilitasi 1.00 kerjasama kemitraan iinvestasi 3. Tingkat penyelenggaraan promosi 1.00 peluang investasi daerah 4. Tingkat ketersediaan Sistem 57.14% Informasi Pelayanan Investasi Daerah 5. Tingkat Penerbitan Izin Mendirikan 47.00% Bangunan (IMB) 6. Persentase Bangunan yang 100.00% mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Tingkat pelayanan Izin Usaha Jasa 100% Konstruksi (IUJK) 8. Tingkat pelayanan waktu 100% pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 1. Tingkat Ketersediaan Energi Per 90.00% Kapita 2. Tingkat Ketersediaan Protein Per 90.00% Kapita 3. Tingkat Penguatan Cadangan 60.00% Pangan Daerah 4. Tingkat Ketersediaan Informasi 80.00% Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 5. Tingkat Stabilitasi Harga Pangan 100% 6. Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan
19 Terwujudnya
Target 2016
100%
7. Capaian Peningkatan Pangan Skor 40.00% Pola Pangan Harapan (PPH) 8. Tingkat Pengawasan dan 60.00% Pembinaan Keamanan Pangan Daerah 9. Tingkat Penanganan Daerah Rawan 60.00% Pangan Daerah 1. Tingkat Produktivitas Pertanian 2.13%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-4
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Target 2016
pemantapan dan 2. Tingkat produksivitas peternakan 20.00% pengembangan agribisnis 3. Tingkat pemasaran hasil produksi 5.25% serta budidaya pertanian pertanian dan peternakan yang 4. Tingkat pemasaran hasil produksi 80.00% berorientasi pada ternak sapi potong di wilayah Kota intensifikasi pertanian Tangerang 5. Angka prevalensi penyakit zoonosis 100.00% 20 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah
21 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat 22 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen 23 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah
3. Mengembangkan 4. kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
Memantapkan 24 dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya 25 yang layak, memadai, dan berkualitas
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem
1. Tingkat pemasaran obyek wisata daerah 2. Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah 3. Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah 4. Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel 1. Persentase kenaikan produksi ikan
66.67%
2. Cakupan bina kelompok peternak ikan 2. Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 1. Tingkat pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 2. Tingkat perlindungan konsumen
59.52%
3. Tingkat pembinaan perdagangan dalam negeri
20.00%
1. Persentase industri yang memiliki Gugus Kendali Mutu (Pengukuran Standarisasi, Pengujian, dan Kualitas) 2. Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal 3. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi 4. Tingkat Pertumbuhan Industri di Daerah 1. Angka Putus Sekolah SD/MI
60.00% 60.00% 95.24% 96.36%
78.97% 3.82% 35.93%
7.03%
3.08% 11.08% 1.69% 0.01%
2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0.06%
3. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
0.09%
4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 98.74% > 15 Tahun 5. Angka Melanjutkan SD/MI ke 98.91% SMP/MTs 6. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke 98.11% SMA/SMK/MA 7. Angka Kelulusan Siswa SD/MI 100.00% 8. Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs
100.00%
9. Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK 1 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
100.00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
90.38%
IV-5
MISI
TUJUAN
SASARAN dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 4 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang 5 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang 6 Cakupan pelayanan JKN (BPJS)
Target 2016
35.00% 97.56% 100.00% 0.84% 100.00%
7 Presentase ketersediaan obat dan 100.00% perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik 8 Presentase Sarana Obat dan 91.43% bahan-bahan berbahaya yang memenuhi syarat 9 Presentase sarana kesehatan yang 67.78% memenuhi syarat 10 Rasio dokter per 1.000 penduduk 0.05%
26 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga
11 Rasio tenaga medis per 1.000 0.05% penduduk 1. Cakupan perempuan dan anak 20.00% korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 2. Cakupan Perempuan dan Anak 100.00% Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial 20.00% yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 4. Cakupan layanan bimbingan rohani 20.00% yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 5. Cakupan penegakan hukum dari 20.00% tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan Perempuan dan Anak 100.00% Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 7. Cakupan layanan pemulangan bagi 100.00% perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial 20.00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-6
MISI
TUJUAN
SASARAN
27 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
28 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosialmasyarakat
INDIKATOR KINERJA bagi perempuan dan anak korban kekerasan 9. Persentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaran dan keadilan gender 10. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah 11. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20 tahun 2. Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan 7. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Kelurahan 8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 10. Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja 11. Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan 12. Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW 1. Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2. Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan 3. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 4. Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Target 2016
66.67%
0.60% 15.74% 106.86% 74.95% 15.75% 50.00% 0.75%
0.10
1.00 30.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.00 58.33%
50.00% 72.87%
22.96%
IV-7
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
5. Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 6. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 29 Terwujudnya 1. Besaran tenaga kerja yang pemantapan dan mendapatkan pelatihan berbasis pengembangan kompetensi Ketenagakerjaan Daerah 2. Tingkat besaran tenaga kerja yang yang berbasis Keahlian mendapatkan pelatihan berbasis serta berorientasi pada kewirausahaan penciptaan dan 3. Besaran pekerja/buruh yang perluasan lapangan menjadi peserta program Jamsostek pekerjaan Aktif 4. Tingkat besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) 5. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 6. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
30 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah
31 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi
32 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan
33 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penegakan Peraturan
7. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 1. Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah 2. Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni 3. Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya 4. Cakupan Kajian Seni 1. Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan 2. Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan 3 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan 4 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah 1. Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP 2. Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT 3. Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan 4. Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik 1. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Target 2016
60.00% 22.22% 56.67% 100.00% 61.73% 50.00% 68.00% 41.59% 78.07% 81.25% 100.00%
60.00% 60.00% 66.67% 53.33% 50.00% 100.00% 100.00% 0.20 0.69
60.00% 4.15 100%
IV-8
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Daerah yang manusiawi dan berkeadilan 34 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 35 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum 1. Tingkat pemberdayaan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2. Persentase peningkatan lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan
4. Meningkatkan 5. Memantapkan 36 Terwujudnya pembangunan dan pemantapan dan sarana meningkatkan pengembangan Sistem perkotaan yang sistem Perencanaanmemadai dan perencanaan Penganggaran, berkualitas pembangunan Pengendalian, dan serta pelayanan Evaluasi-Pelaporan yang dan penyediaan partisipatif, koordinatif sarana-prasarana dan integratif, serta perkotaan berbasis data/informasi (pemerintahan, dan berorientasi pada sosialsektoral dan kewilayahan kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta saranaprasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
37 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan saranaprasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai
1. Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah 2. Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. 3. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah 4. Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital 5. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah 1. Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan 2. Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya 3. Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan 5. Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah 1 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai 2 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai 3 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Target 2016
100.00% 57.69% 67.35%
6.25% 16.83% 69.64% 66.67% 12.35% 100.00%
100.00%
100.00%
59.51%
66.67%
100%
60.00%
60.00% 60.00%
IV-9
MISI
TUJUAN
SASARAN
38 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan saranaprasarana kesehatan yang layak dan memadai
39 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan saranaprasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai
INDIKATOR KINERJA 4 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI 5 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs 6 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 10 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar 11 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah 12. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah 13. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah 14. Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan 1. Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai 2. Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW 3. Cakupan Ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di setiap Kecamatan 4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk 5. Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai 6. Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai 1. Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang 2. Persentase keterhubungan pusatpusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota 3. Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan 4. Tingkat pengurangan luas genangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Target 2016
94.75% 97.87% 77.76% 89.78% 65.75% 79.23% 60.00%
60.00%
81.25% 40.13% 25 100%
1.06 1.92 0.036 60.78%
57.14%
98.02% 96.26% 30.00% 61.19%
IV-10
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
5. Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota 40 Terwujudnya 1. Tingkat ketersediaan angkutan pemantapan dan umum yang melayani wilayah kota pengembangan yang telah tersedia jaringan jalan penyediaan 2. Tingkat ketersediaan angkutan perlengkapan saranaumum yang melayani jaringan prasarana transportasi trayek penghubung antar wilayah dan kelalulintasan yang 3. Tingkat ketersediaan koridor layak, memadai, dan angkutan umum missal terpadu 4 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan 5 Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan yang terpelihara 6 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 7 Tingkat ketersediaan fasilitas perleng-kapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota 8 Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota 9 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor 10 Tingkat ketersediaan standar keselarnatan bagi angkutan urnurn yang rnelayani trayek di dalarn Kota 41 Terwujudnya 1. Persentase panti sosial skala kota pemantapan dan yang menyediakan sarana pengembangan prasarana pelayanan kesejahteraan ketersediaan sarana dan social prasarana Perekonomian 2. Persentase wahana kesejahteraan dan Sosialsosial berbasis masyarakat Kemasyarakatan yang (WKBSM) yang menyediakan layak dan memadai sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 3. Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah 4. Cakupan ketersediaan pasar tradisional daerah di setiap kecamatan 5. Tingkat pembinaan pasar/toko modern dan pasar tradisional daerah 6. Cakupan gedung olahraga di setiap kecamatan 7. Tingkat Ketersediaan Panti Asuhan/Panti Jompo 8. Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW 42 Terwujudnya 1. Tingkat ketersediaan sarana dan pemantapan dan prasarana aparatur yang memadai pengembangan terhadap 2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana sarana dan prasarana aparatur perkantoran pemerintahan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Target 2016
100% 60.00% 50.00% 40.00% 66.67% 19.87% 61.69% 60.00%
75.81%
36.00 54.44% 100.00%
76.30%
100.00% 2.38 0.44 1.54 100.00% 1.23 100.00% 100.00%
IV-11
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Target 2016
yang layak dan memadai
6.
Memantapkan 43 Terwujudnya 1. Tingkat ketersediaan pelayanan dan pemantapan dan pengendalian kinerja simpang dan mengembangkan pengembangan Sistem ruas jalan dengan Sistem ATCS Sistem Transportasi serta (Area Traffic Control System) Transportasi dan Manajemen dan 2. Tingkat ketersediaan prasarana Manajemen Rekayasa Lalulintas yang penunjang pengendalian simpang lalulintas modern dan terpadu yang dan ruas jalan dalam kondisi baik Perkotaan yang didukung oleh teknologi 3. Tingkat ketersediaan perencanaan modern dan informasi yang canggih sarana dan prasarana penunjang terpadu dan memadai pengendalian simpang dan ruas jalan 5. Mewujudkan 7. Memantapkan 44 Terwujudnya 1. Cakupan pelayanan bencana pembangunan dan pemantapan dan kebakaran yang mengembangkan peningkatan upaya 2. Persentase Aparatur Pemadam berkelanjutan Pembangunan mitigasi, pencegahan, Kebakaran Yang Memenuhi Standar dan berwawasan Daerah yang pengendalian, dan Kualifikasi lingkungan yang berorientasi pada penanganan bencana 3. Tingkat penanganan wilayah/lokasi bersih, sehat, keseimbangan serta upaya peminimalan banjir dan nyaman daya dukung dampak bencana 4. Tingkat koordinasi penanggulangan lingkungan, bencana sosial, dan 5. Tingkat penanganan korban ekonomi bencana 45 Terwujudnya 1 Cakupan Kelurahan mengalami KLB pemantapan dan yang dilakukan penyelidikan peningkatan kualitas epidemiologi < 24 jam lingkungan perumahan 2 Cakupan kelurahan Universal Child dan permukiman Immunization (UCI) penduduk yang bersih, 3 Prevalensi balita gizi kurang (BB/U) sehat, aman, dan 4 Presentase balita gizi buruk (BB/TB) nyaman 5 Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 6 Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat kesehatan 7 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan 8 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk 9 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 10 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.0005.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 11 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT 12 Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk 13 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 14 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
60.00%
66.67% 50.00%
80.00% 85.00% 58.06% 100% 100% 100.00% 100.00% 9.39% 0.10% 75.00% 90.00% 60.00% 22.77% 75.00% 95.00%
100.00% 23.31 70.00% 71.55%
IV-12
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Target 2016
aman 15 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai 46 Terwujudnya 1. Tingkat penyelenggaraan pemantapan dan pengawasan terhadap bangunan pengembangan Sistem gedung (pemerintah dan umum) Penataan dan 2. Tingkat ketersediaan data mengenai Pengelolaan Ruang pemanfaatan bangunan gedung Wilayah Perkotaan 3. Tingkat ketersediaan perangkat kebijakan perencanaan tata ruang kota 4. Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan 5. Tingkat sosialisasi regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota 6. Tingkat ketersediaan perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kota 7. Tingkat penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang 9. Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota 10. Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan 11. Tingkat ketersediaan, publikasi, dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK) 47 Terwujudnya 1. Persentase usaha dan/atau kegiatan pemantapan dan yang mentaati persyaratan pengembangan Sistem administrasi dan teknis pencegahan Pembangunan Ekologis pencemaran air (sosial, lingkungan, 2. Persentase jumlah usaha dan/atau ekonomi) yang kegiatan sumber tidak bergerak berorientasi pada yang memenuhi persyaratan peningkatan kualitas dan administratif dan teknis pencegahan daya dukung lingkungan pencemaran udara perkotaan 3. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 4. Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan 5. Persentase pengurangan sampah di perkotaan 6. Persentase pengangkutan sampah 7. Persentase pengoperasian TPA 8. Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
3.49% 50.00% 60.00% 44.83% 0.28242 83.33% 50.00% 53.85% 50.00% 57.89% 100% 100.00%
100.00%
100.00%
58.73% 15.26% 75.00% 55.00% 100%
Lebih lanjut dapat dijabarkan bahwa untuk mewujudkan visi selama lima tahun ke depan dibutuhkan lima misi. Kelima misi tersebut kemudian dijabarkan ke
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-13
dalam tujuh tujuan. Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam sasaran , dimana jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 47 sasaran. Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelasakan di atas, menjadi acuan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijabarkan setiap tahun di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. IV.2
Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Perumusan prioritas pembangunan tahun 2016 dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014 yang menghasilkan issu pembangunan daerah dan memperhatikan Prioritas pembangunan yang terdapat di dalam RPJMD tahun 2014-2018. Evaluasi
penyelenggaraan
pembangunan
tahun
2014
diharapkan
teridentifikasinya masalah pembangunan daerah yang kemudian diformulasikan ke dalam isu pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Peningkatan Akses dan kwalitas Kesehatan 2. Peningkatan akses dan kealitas pendidikan 3. Pemberdayaan masyarakat miskin 4. Peningkatan kesempatan kerja 5. Peningkatan daya saing UKM 6. Peningkatan kwalitas lingkungan 7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan Issu tersebut di atas ditambah dengan issu yang disampaikan Walikota dan Wakil Walikota periode 2014-2018 sebagai berikut : 1. Banjir 2. Kemiskinan 3. Pengangguran dan tenaga kerja 4. Kesehatan 5. Pendidikan dan 6. Transportasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-14
Atas dasar issu strategis tersebut , serta memperhatikan prioritas pembangunan RPJMD tahun 2014-2018, prioritas pembangunan Kota Tangerang tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut : 1.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau
2.
Peningkatan
pelayanan
Kesehatan
yang
Lengkap,Berkualitas,
dan
Terjangkau; 3.
Peningkatan Pelayanan Sarana - Prasarana dan pengendali banjir (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;
4.
Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5.
Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-EkonomiLingkungan),
6.
Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih
7.
Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah
8.
Ketahanan Pangan Daerah;
9.
Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
10. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta
Daya Saing Masyarakat; 11. Pengelolaan energi
Untuk melihat keterkaitan antara issu dengan prioritas pembangunan dapat dilakukan melalui sinkronisasi sebagaimana tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-15
Tabel 4.2. Keterkaitan Issu Strategis dengan Prioritas Pembangunan PRIORTAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016
NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ISSU STRATEGIS TAHUN 2016
Peningkatan Akses dan kwalitas Kesehatan Peningkatan akses dan kealitas pendidikan Pemberdayaan masyarakat miskin Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan daya saing UKM Peningkatan kwalitas lingkungan Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
Peningkata n Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas , dan Terjangkau
Peningkatan pelayanan Kesehatan yang Lengkap,Ber kualitas, dan Terjangkau;
Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana dan pengendali banjir (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;
Pemberday aan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan Pelayanan Kesejahtera an Sosial;
(1)
(2) √
(3)
(4)
Daya Dukung Lingkung an dan Keseimba ngan Ekologis (SosialEkonomiLingkung an), (5)
Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintaha n Daerah yang Baik dan Bersih
(6)
Kondisi vitas Iklim Investas i dan Iklim Usaha Daerah
(7)
Ketahan an Pangan Daerah;
Ketentr aman dan Ketertib an serta Perlindu ngan Masyar akat;
Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat;
(8)
(9)
(10)
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√
√
√ Peningkatan tatakelola pemerintahan Issu Walikota dan Wakil Walikota √ Banjir √ Kemiskinan Pengangguran dan tenaga kerja √ Kesehatan Pendidikan √ √ Transportasi Ket : Prioritas Energi tidak terdapat dalam tabel, karena tidak terkait dengan isu, namun tetap masuk sebagai prioritas berdasarkan RPJMD 2014-2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-16
√
Terkait dengan prioritas pembangunan 2016 perlu dilakukan justifikasi terkait dengan urutan prioritas. Pendekatan yang dapat dilakaukan salah satunya adalah dengan pembobotan dan forum discussion grup (FDG). Urutan prioritas sebagaimana di atas dilakukan dengan pendekatan pembobotan. Pembobotan dimaksud dapat disampaikan pada tabel di bawah ini. Tabel 4.3. Tabel skoring Prioritas Pembangunan
No
1
2
3
4
5
6 7.
8.
KRITERIA DAN BOBOT
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Dampak yang ditimbulkannya terhadap public Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Merupakan issu nasional Menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional TOTAL SKOR
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Peningkat Pemberd Daya Tata Kondi an ayaan Dukung Kelola sivitas Pelayanan masyara Lingkung dan Iklim Saranakat an dan Tata Invest Prasarana miskin, Keseimba Kerja asi dan pembuka ngan Birokra dan pengendal an Ekologis si Iklim i banjir lapangan (SosialPemeri Usaha (Fasilitas kerja, Ekonomintahan Daera dan dan Lingkung Daerah h; Utilitas Pelayana an); yang Umum) n Baik yang Kesejaht dan Layak dan eraan Bersih; Memadai; Sosial;
Peningk atan Pelayan an Pendidi kan yang Lengka p, Berkual itas, dan Terjang kau
Peningka tan Pelayana n Kesehata n yang Lengkap, Berkualit as, dan Terjangk au;
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
6
Ket aha nan Pan gan Dae rah;
Ketentr aman dan Ketertib an serta Perlind ungan Masyar akat;
Pengetah uan dan Kebuday aan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknolo gi, serta Daya Saing Masyara kat.
7
8
9
10
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
10
20
√
10
√
√
√
10
25 5
√
√
√
√
5 100
100
100
85
85
70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
70
65
60
40
IV-17
35
IV.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan.
IV.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016 mengamanatkan untuk mempedomani pencapaian sasaran 9 (Sembilan) agenda nawa cita berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 dengan skla prioritas sebagai berikut : a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan social, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela Negara. b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat megurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah. d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim ,energy, pariwisata maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. e. Penguatan dan peningkatankapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. IV.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016. Provinsi Banten sebelum menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016 terlebih dahulu mengidentifikas issu daerah sebagai salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan. Issu pembangunan Provinsi Banten terdiri dari: pengangguran dan daya saing tenaga kerja; kemiskinan dan kerawanan sosial; keamanan pangan, distribusi pangan, dan produktivitas pangan; daya saing, pemasaran investasi dan komoditas; konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; pendidikan orientasi pasar kerja; akses dan mutu pelayanan kesehatan; tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-18
sumber daya air, dan kerawanan kebencanaan; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pilkada Banten Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2016, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2016 maka selanjutnya ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2016 sebagai berikut: 1.
Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran
2.
Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial
3.
Pemantapan ketahanan pangan
4.
Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas
5.
Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan
6.
Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja
7.
Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
8.
Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana
9.
Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
10.
Peningkatan keamanan, ketertiban dankondusivitas masyarakat.
Sinkrinisasi dilakukan sebagai upaya pemetaan keterkaitan kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Banten dengan Kebijakan Kota Tangerang Tahun 2016. Sinkronisasi sendiri memberikan gambaran tentang sejauhmana Pemerintah Kota Tangerang turut mendukung pencapaian pembangunan nasional tahun 2016. Sinkronisasi dilakukan melalui penyandingan antar prioritas sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Prioritas Kota Tangerang Tahun 2016 (1)
Peningkatan Pelayanan 1 Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau Peningkatan pelayanan Kesehatan yang 2 Lengkap,Berkualitas, dan Terjangkau;
PRIORITAS PROVINSI BANTEN Tahun 2016
PRIORITAS NASIONAL( nawa cita -9 agenda prioritas nasional)
(2)
(3)
Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan
Melakukan revolusi karakter bangsa Meningkatkan kwalitas hidup masusia Indonesia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-19
Prioritas Kota Tangerang Tahun 2016
PRIORITAS PROVINSI BANTEN Tahun 2016
PRIORITAS NASIONAL( nawa cita -9 agenda prioritas nasional)
(2)
(3)
(1)
masyarakat
Peningkatan Pelayanan Sarana - Prasarana dan 3 pengendali banjir (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan 4 kerja, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial; Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis 5 (Sosial-EkonomiLingkungan),
Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Peningkatan kapasitas tenaga negara kesatuan. kerja dan pengurangan tingkat pengangguran
Pengendalian tata ruang, Memperteguh ke-bhineka-an dan kelestarian linngkungan hidup memperkuat restorasi sosial dan sumber daya air, mitigasi, Indonesia dan adaptasi bencana Membangun tata kelola pemerintahaih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tata Kelola dan Tata Kerja Pemantapan reformasi 6 Birokrasi Pemerintahan birokrasi dan tata kelola Memperkuat kehadiran negara Daerah yang Baik dan Bersih pemerintahan daerah dalam melakukan reformasi sistim penegakan hukum yang bebas korupsi. Kondisivitas Iklim Investasi Peningkatan daya saing dan 7 dan Iklim Usaha Daerah pemasaran investasi dan komoditas Meningkatkan produktivitas Pemantapan ketahanan pangan rakyat dan daya saing di pasar melalui peningkatan produksi internasional 8 Ketahanan Pangan Daerah dan produktivitas pangan, peningkatan keamanan pangan dan penguatan logistik pangan Menghadirkan kembali negara Ketentraman dan Ketertiban Mensukseskan pelaksanaan untuk melindungi segenap 9 serta Perlindungan pilkada banten bangsa dan memberikan rasa Masyarakat aman pada seluruh warga negara. Pengetahuan dan Mewujudkan kemandirian Perlindungan sosial, Kebudayaan, Ekonomi ekonomi dengan menggerakkan 10 pemberdayaan ekonomi, dan Kreatif, Inovasi Teknologi, sektor-sektor strategis ekonomi antisipasi kerawanan sosial serta Daya Saing Masyarakat domestic 11 Pengelolaan Energi;
Sumber : Bappeda (diolah) 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-20
IV.4
Prioritas dan Pembangunan Penjabaran prioritas pembangunan merupakan upaya penyelarasan antara 11 prioritas pembangunan dengan program pokok yang akan dilaksanakan tahun 2016. Di dalam penjabaran juga mencantumkan target indikator program yang akan dicapai serta SKPD yang akan bertanggung jawab terhadap program tersebut. Di bawah ini disampaikan penjabaran prioritas pembangunan tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 4.5 Penjabaran Prioritas Pembangunan terhadap Prioritas Program tahun 2016
No
Prioritas Pembangunan
Program
1 Pelayanan 1 Program Pendidikan Anak Usia 1. Pendidikan yang Dini (PAUD) Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau 2 Program Wajib Belajar 1. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.
Indikator
Satuan
Target 2016
Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD
(%)
60.00%
Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikdas Angka Putus Sekolah SD/MI
3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 4. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 5. Angka Kelulusan Siswa SD/MI 6. Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs 3 Program Pendidikan Menengah
4
5
1
2
3
1. Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen 2. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
3. Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK 4. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 5. Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional 6. Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri Program Pendidikan Non 1. Tingkat Kompetensi Pendidikan Formal dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu 1. Tingkat Kompetensi Pendidikan Pendidik Dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan Satuan Kependidikan Pendidikan Formal Program Pengembangan 1. Persentase organisasi pemuda yang Keserasian dan Kebijakan memiliki sertifikat standar mutu Kepemudaan organisasi kepemudaan Program Peningkatan Upaya 1. Tingkat pertumbuhan Penumbuhan Kewirausahaan kewirausahaan dan kecakapan dan Kecakapan Hidup Pemuda hidup pemuda Program Upaya Pencegahan 1. Cakupan Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba penyalahgunaan Bahaya narhoba
SKPD
(%) per 100% tahun (%) per 0.01% tahun (%) per 0.06% tahun (%) per 98.91% tahun (%) per 100% tahun (%) per 100% tahun (%) per 100.00% tahun Dinas (%) per 0.09% Pendidikan & Kebudayaan tahun (%) per 100% tahun (%) 98.11% (%) per 100.00% tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
(%)
60.00%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
(%)
66.67%
(%)
60.00%
(%)
57.58%
Disporparekraf
IV-21
No
Prioritas Pembangunan
Program 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Indikator
Satuan
Target 2016
SKPD
1. Persentase organisasi olahraga (%) 50.00% yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan 1. Persentase Cabang Olahraga (%) 47.50% Berprestasi 2. Cakupan klub olahraga di setiap Klub per 37 kecamatan Kecamatan
3. Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah 1 Program Pendidikan Anak Usia 1 Tingkat ketersediaan dan Dini (PAUD) kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai 2 Program Wajib Belajar 1 Tingkat ketersedian sarana Pendidikan Dasar Sembilan prasarana kebutuhan Pendidikan Tahun Dasar yang layak dan memadai 2 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI
(%) per tahun (%)
60.00%
(%)
60.00%
(%) per tahun
94.75%
3 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs
(%) per tahun
97.87%
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
(%) per tahun
89.78%
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
(%) per tahun
65.75%
6 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar 3 Program Pendidikan 1 Tingkat ketersedian sarana Menengah prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai 2 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 4 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah 1 Program Pengembangan 1. Tingkat kenaikan kunjungan Budaya Baca dan Pembinaan masyarakat ke perpustakaan daerah
100%
(%)
Dinas Pendidikan & 60.00% Kebudayaan
(%)
60.00%
(%) per tahun (%) per tahun (%)
77.76%
(%)
6.25%
(%)
51.85%
(%)
16.83%
(%)
69.64%
(%)
66.67%
(%)
12.35%
(%)
40.13%
79.23% 60.00%
Perpustakaan
2. Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus 3. Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. 4. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah 5. Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital 6. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah 1 Program Pengembangan 1. Tingkat ketersediaan dan Budaya Baca dan Pembinaan kelengkapan sarana dan prasarana Perpustakaan pepustakaan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
BPAD
IV-22
No
Prioritas Pembangunan
Program
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Satuan
2. Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan
buah/ kecamatan
25
1. Cakupan gedung olahraga di setiap gedung/ kecamatan kecamatan
1.54
2. Cakupan Stadion Mini di setiap Stadion/ kecamatan kecamatan 3. Cakupan Lapangan Olahraga di Lapangan/ setiap kecamatan kecamatan 2 Pelayanan Kesehatan 1 Program Upaya Kesehatan yang Lengkap, Masyarakat Berkualitas, dan Terjangkau
2 Program Pengawasan Obat dan Makanan 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Target 2016
Indikator
Dinas Bangunan dan Dinas Pemuda 0.62 Olahraga
4.15
1. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
(%)
97.56%
2. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang
(%)
100.00%
3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang 4. Cakupan pelayanan JKN (BPJS)
(%)
0.84%
1. Presentase Sarana Obat dan bahan-bahan berbahaya yang memenuhi syarat 1. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
SKPD
Dinkes
(%) per 100.00% tahun (%) 91.43% (%)
90.38%
2. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 1. Cakupan balita gizi buruk (BB/TB) mendapat perawatan 2. Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)
(%)
35.00%
(%)
100.00%
(%)
9.39%
3. Presentase balita gizi buruk (BB/TB)
(%)
0.10%
4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin. 5. Cakupan pelayanan anak balita
(%)
100.00%
(%)
75.00%
1. Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 2. Cakupan rumah sehat
(%)
75.00%
(%)
87.00%
3. Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan
(%)
85.00%
1. Cakupan Kelurahan mengalami KLB (%) 100.00% yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 2. Cakupan kelurahan Universal Child (%) 100.00% Immunization (UCI) 3. AFP rate per 100.000 penduduk < per 100.000 2.08 15 tahun 4. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun (%) 60.00% yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 5. Cakupan penemuan dan (%) 65.02% penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) 6. Penemuan Penderita Diare (%) 60.78% 7. Penemuan Penderita Pneumoni Balita
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
(%)
65.00%
IV-23
No
Prioritas Pembangunan
Program
7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Satuan
Target 2016
8. Penderita DBD ditangani
(%)
100.00%
9. Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan 10. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun
(%)
100.00%
(%)
0.06%
11. Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
(%)
100.00%
(%)
82.00%
2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
(%)
97.00%
3 Cakupan pelayanan Ibu Nifas
(%)
91.00%
4 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 6 Cakupan kunjungan bayi
(%)
82.00%
(%)
91.00%
(%)
95.00%
1. Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila 1. Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
(%)
75.00%
(%)
92.00%
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
(%)
82.00%
Indikator
1. Presentase sarana kesehatan yang (%) 67.78% memenuhi syarat 1 Presentase ketersediaan obat dan (%) per 100.00% perbekalan kesehatan yang sesuai tahun dengan kebutuhan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik 1. Persentase puskesmas, puskesmas (%) per 100.00% pembantu dan jaringannya dengan tahun kondisi sarana dan prasarana memadai 2. Cakupan Ketersediaan Pos posyandu/ 1.06 Pelayanan Terpadu (Posyandu) di RW setiap RW 3. Cakupan Ketersediaan Puskesmas puskesmas/ 1.92 dan Puskesmas Pembantu di setiap kecamatan Kecamatan
3 Program Pengadaan, 1. Tingkat ketersediaan sarana Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Jiwa/Rumah Sakit Paruyang layak dan memadai Paru/Rumah Sakit Mata 4 Program Pemeliharaan Sarana 1. Tingkat pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ prasarana kesehatan di Rumah Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Mata 3
Pelayanan Sarana- 1 Program Pengembangan Prasarana dan Data/Informasi Pengendali Banjir (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai
yang layak dan memadai 1. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
(%)
60.78%
(%)
57.14%
(%)
80.00%
(%)
100.00%
SKPD
Dinkes
Bappeda
IV-24
No
Prioritas Pembangunan
Program
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator perencanaan pembangunan daerah 3. Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah 4. Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat 1. Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah 2. Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah 3. Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasipelaporan pemb. Daerah 4. Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya. 5. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah 1. Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi
Satuan
Target 2016
(%) per 100.00% tahun (%)
50.00%
(%)
61.14%
(%)
54.44%
(%)
60.00%
(%)
100.00%
(%) per 100.00% tahun (%)
55.56%
2. Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi
(%)
60.00%
4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1. Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Sosial Budaya
(%)
60.00%
(%)
60.00%
5 Program Kerjasama Pembangunan
2. Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya 1. Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerah
(%)
80.00%
1. Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan 1. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Tingkat koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Tingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 2. Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
(%)
60.00%
(%)
66.67%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
1. Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
(%)
66.67%
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
SKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-25
No
Prioritas Pembangunan
Program 10
11 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Indikator
Satuan
Target 2016
2. Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana
(%)
60.00%
(%)
100.00%
(%)
60.00%
(%)
96.26%
(%)
98.02%
2. Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana 12 Program Pembangunan Jalan 1. Persentase keterhubungan pusatdan Jembatan pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota 13 Program Rehabilitasi/ 1. Persentase kondisi jalan kota yang Pemeliharaan Jalan dan baik dan sedang Jembatan 14 Program Inspeksi Kondisi 1. Tingkat Ketersediaan data jalan di Jalan dan Jembatan seluruh wilayah kota 15 Program Peningkatan Sarana 1. Tingkat ketersediaan sarana dan dan Prasarana Kebinamargaan prasarana Kebinamargaan yang
SKPD
(%) per 100.00% tahun (%) 84.38%
layak dan memadai
16 Program Pembangunan sistem 1. Tingkat ketersediaan sistem Informasi/Data Base Jalan dan informasi/data base jalan yang Jembatan lengkap dan terbaharui
(%)
96.26%
17 Program Pengembangan 1. Tingkat Ketersediaan air minum Kinerja Pengelolaan Air Minum yang aman melalui SPAM dengan dan Air Limbah jaringan perpipaan dan SPAM
(%)
80.00%
(%)
33.33%
bukan jaringan perpipaan 2. Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 21 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 22 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 23 Program Pengembangan Perumahan 24 Program Lingkungan Sehat Perumahan 25 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 26 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai 1. Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan 1. Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 1. Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat
55.20% (%)
30.00%
(%)
70.00%
Dinas Binamarga & SDA
(%) per 100.00% tahun
1. Tingkat pembangunan turap di (%) per 100.00% wilayah aliran sungai yang rawan tahun longsor lingkup kewenangan kota 1. Tingkat ketersediaan, publikasi, dan (%) per 100% pengembangan Sistem Informasi tahun Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK) Dinas 1. Cakupan ketersediaan rumah layak (%) 22.77% Ciptakarya & huni dan terjangkau bagi penduduk 1 Tingkat Cakupan Lingkungan yang % 75.00% Penataan Ruang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 1. Rasio Tempat Pemakaman Umum m2/ 100 (TPU) per satuan penduduk penduduk 23.31 1. Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan yang terpelihara
(%)
19.87%
2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang
(%)
66.67%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Dishub
IV-26
No
Prioritas Pembangunan
Program
Indikator
Satuan
Target 2016
SKPD
dan ruas jalan dalam kondisi baik 27 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
28 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 29 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
30 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
31 Program Pengendalian Banjir 32 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 33 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran
34 Program Perencanaan Tata Ruang
1. Tingkat ketersediaan angkutan (%) umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan 2. Tingkat ketersediaan angkutan (%) umum yang melayani jaringan trayek penghubung antar wilayah 3. Tingkat ketersediaan unit pengujian buah/ 4.000 kendaraan bermotor 4. Tingkat ketersediaan standar (%) keselarnatan bagi angkutan urnurn yang rnelayani trayek di dalarn Kota 5. Tingkat ketersediaan koridor (%) angkutan umum massal 1. Tingkat ketersediaan sarana dan (%) prasarana perhubungan
60.00%
1. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota 2. Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota 1. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan
(%) per tahun
60.00%
(%)
75.81%
(%)
66.67%
2. Tingkat ketersediaan perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan 1. Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir
(%)
50.00%
(%)
58.06%
1. Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya 1. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2. Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.0005.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
(%)
Dinas Binamarga & SDA, dan Dinas 63.64% Ciptakarya & Penataan Ruang
(%)
75.00%
(%)
95.00%
(%)
80.00%
4. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi 1. Tingkat ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota 2. Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang 3. Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota 4. Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan
(%)
85.00%
(%)
44.83%
(%)
0.00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
50.00% 36.00 54.44% 40.00% 61.69%
BPD
(%)
Dinas Ciptakarya & Penataan Ruang 83.33%
(%)
57.89%
IV-27
No
Prioritas Pembangunan
Program
Satuan
Target 2016
(%)
28.24%
(%)
50.00%
2. Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung
(%)
60.00%
1. Tingkat penyelesaian regulasi pengendalian pemanfaatan ruang
(%)
50.00%
(%)
53.85%
(%)
50.00%
(%)
0.78%
(%)
65.74%
Indikator
5. Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan 35 Program Pemanfaatan Ruang 1. Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang
36 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung 1 Program Pengembangan 1. Persentase UMKM yang telah Sistem Pendukung Usaha Bagi mengikuti pameran promosi produk
4 Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pembukaan Usaha Mikro Kecil Menengah Lapangan Kerja, dan Pelayanan 2 Program Peningkatan Kualitas 1. Persentase Koperasi Sehat dengan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Koperasi pengelolaan keuangan yang sehat
SKPD
Disperindagkop
3 Program Penguatan 1. Cakupan kelompok/forum anak di kelompok/ 2.00 Kelembagaan kecamatan kecamatan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4 Program Peningkatan Peran 1. Persentase focal point SKPD yang (%) 66.67% Serta dan Kesetaraan Gender memiliki aktifitas di dalam dalam Pembangunan perwujudan kesetaran dan keadilan
gender 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah
(%)
BPMPKB
3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 6 Program Peningkatan Kualitas 1. Cakupan ketersediaan petugas di Hidup dan Perlindungan Unit Pelayanan Terpadu yang Perempuan dan Anak Memiliki Kemampuan untuk
menindaklanjuti Pengaduan atau Laporan dari masyarakat 7 Program Keluarga Berencana 1. Cakupan Pasangan Usia Subur dan Keluarga sejahtera menjadi Peserta KB aktif 8 Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Persentase PUS yang menjadi peserta KB yang memilih MKJP
9 Program Pengembangan 1. Persentase kecamatan memiliki Pusat Pelayanan Informasi dan fasilitas pelayanan konseling remaja Konseling KRR 10 Program Penyiapan Tenaga 1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Pendamping Kelompok Bina Balita (BKB) yang ber-KB Keluarga 11 Program Pemberdayaan Fakir 1 Persentase (%) PMKS skala kota Miskin, Komunitas Adat yang menerima program Terpencil (KAT) dan pemberdayaan sosial melalui Penyandang Masalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau kelompok sosial ekonomi Lainnya
12 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
0.60%
(%)
15.74%
(%)
100.00%
(%)
74.95%
(%)
23.12%
(%) per 100.00% tahun
sejenis lainnya 2 Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan 1. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
(%)
50.00%
(%)
58.33%
(%)
50.00%
(%)
22.22%
BPMPKB
Dinsos
IV-28
No
Prioritas Pembangunan
Program
13 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
14 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Indikator
Satuan
2. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi social
(%) per 100.00% tahun
3 Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
(%) per 100.00% tahun
4 Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap 1. Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan
(%) per 100.00% tahun
2. Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social 1. Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 Frekuinsi pengiriman dan operasi PMKS 15 Program Pengembangan 1. Tingkat pelayanan jaminan Jaminan Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial
2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif 3. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
20 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
(%)
25.78%
(%)
22.96%
(%)
60.00%
%
60.00%
SKPD
(%) per 100.00% tahun
16 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17 Program Peningkatan 1. Besaran pencari kerja terdaftar yang Kesempatan Kerja ditempatkan 18 Program Perlindungan 1. Tingkat besaran Kasus Yang Pengembangan Lembaga Diselesaikan Dengan Perjanjian Ketenagakerjaan Bersama (PB)
19 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Target 2016
(%)
68.00%
(%)
50.00%
(%)
61.73%
(%)
41.59%
Disnaker
4. Besaran Pengujian Peralatan di (%) 78.07% Perusahaan 1. Tingkat pemberdayaan kelompok (%) 57.69% binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 1. Persentase penghuni panti (%) 60.00% asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan 2. Persentase tenaga pelatih dan (%) 60.00% pendidik panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan 3 Persentase panti sosial skala kota (%) per 100.00% yang menyediakan sarana tahun prasarana pelayanan kesejahteraan social 4. Tingkat Ketersediaan Panti (%) per 100.00% Asuhan/Panti Jompo tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
BPMPKB
Dinsos
IV-29
No
Prioritas Pembangunan
Program 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5 Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (SosialEkonomiLingkungan)
Indikator
Satuan
Target 2016
SKPD
1. Persentase Wahana Kesejahteraan (%) 72.87% Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 2. Persentase bantuan kelembagaan (%) per 100.00% kesejahteraan sosialtahun kemasyarakatan 3. Tingkat pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan 4. Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan
(%)
50.00%
(%)
52.94%
5. Tingkat pengendalian pelaksanaan bantuan kepada organisasi keagamaan
(%)
60.00%
6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 22 Program Peningkatan Kualitas 1. Besaran tenaga kerja yang dan Produktivitas Tenaga mendapatkan pelatihan berbasis Kerja kompetensi 2 Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan 3 Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah
(%)
98.27%
(%)
56.67%
(%)
100.00%
Disnaker
(%) per 100.00% tahun
1 Program Perlindungan dan 1. Persentase berfungsinya alat sumur Konservasi Sumber Daya Alam pantau yang terintegrasi dengan
(%)
60.00%
BLH
Komunikasi data
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan
(%) per 100.00% tahun
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 3. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara 4. Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan 5. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 6. Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
(%) per 100.00% tahun (%) per 100.00% tahun BLH
(%)
100.00%
(%) per 100.00% tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
(%)
59.03%
IV-30
No
Prioritas Pembangunan
Program
3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator
Satuan
Target 2016
7. Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien 8. Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan 9. Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan 1. Tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran 1. Persentase pengurangan sampah di perkotaan
(%)
52.29%
(%)
100.00%
(%)
58.73%
(%)
80.00%
(%)
15.26%
2. Persentase pengangkutan sampah
(%)
75.00%
3. Persentase pengoperasian TPA
(%)
55.00%
5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan 2. Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya 6 Program Peningkatan Kualitas 1. Tingkat Akses/informasi Bidang Dan Akses Informasi Sumber Lingkungan Hidup Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
SKPD
(%) per 100.00% tahun (%)
61.95%
(%) per 100.00% tahun
2. Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup
(%)
6 Tata Kelola dan Tata 1 Program Penataan Kerja Birokrasi Penguasaan, Pemilikan Pemerintahan Daerah Penggunaan dan Pemanfaatan yang Baik dan Bersih Tanah 2 Program Penataan 1. Persentase Penduduk ber-KTP Administrasi Kependudukan
60.00% Dinas Ciptakarya & Penataan Ruang
(%)
99.76%
2. Persentase Keluarga mempunyai Kartu Keluarga 3. Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran
(%)
90.36%
(%)
72.15% Disdukcapil
(%)
90.36%
(%)
65.47%
(%)
56.48%
(%)
56.00%
(%)
56.48%
5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Persentase Penduduk meninggal dunia Ber-Akta Kematian 5. Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah 1. Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2. Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum 1. Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan 1. Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
(%)
60.00%
6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1. Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah
3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Setda
(%) per 100.00% tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-31
No
Prioritas Pembangunan
Program
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin) 10 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Indikator
Satuan
Target 2016
2. Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD
(%)
100.00%
1. Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian
(%) per 100.00% tahun
2. Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai 1. Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah 2. Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan aset 3. Tingkat pelaksanaan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
(%)
0.33%
(%)
60.62%
(%)
57.79%
(%)
60.21%
4. Tingkat kenaikan pendapatan daerah 5. Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan 1. Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
(%)
7.22%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
1. Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD
SKPD
DPKD
(%) per 100.00% tahun
2. Tingkat analisis beban kerja pegawai 3. Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah 4. Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur 5. Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan 6. Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan
(%)
66.00%
(%)
81.00%
(%)
48.00%
(%)
58.69%
(%)
60.00% Inspektorat
11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1. Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
(%)
60.00%
1. Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan
(%)
60.00%
13 Program Pendidikan Kedinasan
1. Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan 2. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional 1. Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah
(%)
54.18%
(%)
35.33%
(%) per 100.00% tahun
1. Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per 100.00% tahun
14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) 15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)
BKPP
Semua SKPD
2. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per 100.00% tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-32
No
Prioritas Pembangunan
Program 16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
17 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Indikator
Satuan
Target 2016
1. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran 2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran 1. Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
(%) per 100.00% tahun
(%) per tahun
60.00%
2. Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda
(%) per tahun
60.00%
(%) per 100.00% tahun
SKPD
Semua SKPD
Setwan
18 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
21 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
22 Program Penelitian dan Pengembangan Strategis
1. Rasio petugas dalam satuan petugas/ perlindungan masyarakat (Linmas) RT pada setiap RT 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran (%) per ketertiban umum tahun 3. Cakupan ketersediaan Poskamling poskamling/ di setiap RW RW
0.20 100% 1.23
4. Tingkat pemanfaatan Poskamling di (%) per 100.00% setiap RT tahun 1. Cakupan patroli siaga ketertiban patroli/hari 4.15 umum dan ketentraman masyarakat 2. Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah
(%) per tahun
100%
3. Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah 1. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi
(%)
60%
(%)
38.71%
2. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa 3. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah 4. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik social 5. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat
(%)
40.63%
(%)
60.00%
(%)
56.52%
(%)
57.14%
6. Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor 1. Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah 2. Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi 3. Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat
(%)
83.33%
(%)
66.67%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Satpol PP
Bappeda
IV-33
No
Prioritas Pembangunan
Indikator
Satuan
Target 2016
4. Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik 5. Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis 1. Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu 1. Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik
(%)
40.00%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
(%)
50.00%
2. Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD 3. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD 25 Program Peningkatan Kualitas 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Informasi informasi kearsipan
(%)
60.00%
(%) per tahun (%)
100% 50.00%
(%)
53.85%
Program
23 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
24 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas 26 Program Peningkatan Sarana 1. Tingkat ketersediaan sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang memadai (Program Rutin)
2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur 7 Kondisivitas Iklim 1 Program Pengembangan 1. Tingkat pelaksanaan peliputan dan Investasi Daerah dan Komunikasi, Informasi dan pendokumentasian kegiatan Iklim Usaha Media Massa Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah 2. Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah 3. Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 Program Fasilitasi Peningkatan 1. Tingkat fasilitasi peningkatan SDM SDM Bidang Komunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informasi
SKPD
BPAD
(%) per 100.00% Semua SKPD tahun (%) per 100.00% tahun (%)
60.00%
(%)
60.00%
(%)
62.76% DisKominfo
(%) per 100.00% tahun (%)
76.47%
(%)
54.55%
(%)
62.75% DisKominfo
(%)
60.00%
Informasi
2. Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informas 3 Program Kerjasama Informasi 1. Tingkat Kerjasama Informasi dan dan Media Massa Media Massa 2. Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa 4 Program Peningkatan Promosi 1. Tingkat pelaksanaan fasilitasi dan Kerjasama Investasi kerjasama kemitraan iinvestasi 2. Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah 5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
kali/tahun
1.00
kali/tahun
1.00
1. Tingkat ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
BPPMPT
(%)
57.14%
IV-34
No
Prioritas Pembangunan
Program
Indikator
Satuan
Target 2016
(%)
35.93%
(%)
20.00%
6 Program Perlindungan 1. Tingkat perlindungan konsumen Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7 Program Peningkatan Efisiensi 1. Tingkat pembinaan perdagangan Perdagangan Dalam Negeri dalam negeri
8 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 9 Program Pemantuan Ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 8
Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Daerah Ketahanan Pangan Pertanian
2. Cakupan ketersediaan pasar pasar/ 2.38 tradisional daerah di setiap kecamatan kecamatan 3. Tingkat pembinaan pasar/toko (%) 44.00% Disperindagkop modern dan pasar tradisional daerah 1. Tingkat pembinaan Pedagang Kaki (%) 3.82% Lima (PKL) 1. Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan
(%)
100.00%
1. Cakupan produksi daerah yang diekspor ke luar negeri
(%)
40.00%
1. Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita
(%)
90.00%
2. Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita 3. Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah 4. Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 5. Tingkat Stabilitasi Harga Pangan
(%)
90.00%
(%)
60.00%
(%)
80.00%
(%) per tahun (%) per tahun (%)
40.00%
(%)
60.00%
(%)
60.00%
2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Produksi 1. Persentase pendistribusian bibit Pertanian/ Perkebunan tanaman buah
(%)
2.13%
(%)
19.95%
4 Program Peningkatan 1. Tingkat pemasaran hasil produksi Pemasaran Hasil Produksi pertanian Pertanian/ Perkebunan 5 Program Peningkatan Produksi 1. Tingkat produksivitas peternakan Peternakan 6 Program Peningkatan 1. Tingkat pemasaran hasil produksi Pemasaran Hasil Produksi ternak sapi potong di wilayah Kota Peternakan Tangerang
(%)
5.25%
(%) per tahun (%)
20.00%
1. Angka prevalensi penyakit zoonosis
(%)
100.00%
1. Persentase kenaikan produksi ikan
(%)
96.36%
(%)
59.52%
6. Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan 7. Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 8. Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah 9. Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah 1. Tingkat Produktivitas Pertanian
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
SKPD
9 Program Pengembangan 1. Cakupan bina kelompok peternak Sistem Penyuluhan Perikanan ikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
100% 100%
DKPP
80.00%
IV-35
No
Prioritas Pembangunan
Program 10 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9 Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
10 Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
Indikator
Satuan
Target 2016
1. Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
(%)
78.97%
2. Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan 1. Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
(%)
100.00%
(%)
91.30%
1. Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT
(%) per 100.00% tahun
1. Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
(%) per tahun
SKPD
100%
1. Cakupan peningkatan kesadaran (%) per 100.00% wawasan kebangsaan pada Ormas, tahun LSM, dan OKP 2. Cakupan penyelenggaraan kegiatan/ 0.69 kemitraan dan kerjasama kecamatan pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah Kesbangpol kecamatan 3. Tingkat penyelenggaraan sosialisasi (%) 60.00% kebijakan pemerintah di bidang Politik 4. Tingkat pembinaan penyuluhan (%) 60.00% hukum kepada masyarakat 5 Program Pencegahan Dini dan 1. Tingkat sosialisasi terkait (%) 60.00% Penanggulangan Korban pencegahan dini dan Bencana Alam penanggulangan bencana alam 2. Tingkat koordinasi penanggulangan (%) per 100.00% bencana tahun 3. Tingkat penanganan korban (%) per 100.00% bencana tahun 6 Program Pengembangan 1. Tingkat penyelesaian kejadian di (%) 100.00% Wawasan Kebangsaan masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan 1 Program Pengembangan 1. Tingkat pemasaran obyek wisata (%) 66.67% Pemasaran Pariwisata daerah 2. Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah
(%)
60.00%
2 Program Pengembangan Nilai 1. Cakupan pelestarian benda, situs Budaya dan kawasan cagar budaya daerah
(%)
81.25%
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
(%)
100.00%
1. Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni 2. Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan
group/ kelurahan
2.25 Dinas Pendidikan & 77.78% Kebudayaan
3. Cakupan SDM Kesenian
(%)
4. Cakupan Organisasi Seni
(%)
5. Cakupan Gelar Seni
(%)
60.00%
6. Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya 7 Cakupan Penyelenggaraan Misi Kesenian 8 Cakupan Fasilitasi Seni
(%)
60.00%
(%)
55.56%
(%)
100.00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
Disporparekraf
66.67%
IV-36
No
Prioritas Pembangunan
Program
4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Satuan
Target 2016
9. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah 1. Tingkat kerjasama dalam pengelolaan keragaman budaya
(%)
81.25%
SKPD
(%) per 100.00% tahun
1. Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah
(%)
60.00% Disporparekraf
1. Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel
(%)
95.24%
1 Program Peningkatan 1. Tingkat kapasitas IPTEK Sistem Kapasitas dan Penggunaan Produksi IPTEK dalam Sistem Produksi 2 Program Pengembangan 1. Tingkat pengembangan Industri Industri Kecil dan Menengah Kecil dan Menengah (IKM)
(%)
52.75%
(%)
39.41%
3 Program Peningkatan 1. Tingkat kemampuan teknologi Kemampuan Teknologi Industri industry
(%)
65.68% Disperindagkop
4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 5 Program Penataan Struktur Industri
1. Tingkat pengembangan Sentrasentra Industri Potensial
(%)
13.57%
1. Tingkat penataan Struktur Industri
(%)
25.00%
6 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 11 Pengelolaan Energi
Indikator
Tabel di atas member gambaran tentang outcome program yang akan dicapai. Indikator program mencerminkan tingkat berfungsinya output kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016. Jika dicermati lebih jauh terhadap tabel di atas maka belum terlihat dengan jelas keterkaitan output kegiatan terhadap outcome masing-masing program. Untuk menjelaskan keterkaitan dimaksud dapat dilihat pada Bab V tentang rencana keiatan dan anggaran yang direncanakan. Pada usulan kegiatan tahun 2016 dapat dilihat output masing-masing kegiatan pada setiap program.
IV.5
Perumusan Tema Tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan merupakan benang
merah/tonggak capaian antara milestones) menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD. Bahasa tema merupakan intisari dari seluruh program unggulan yang dirumuskan dalam satu kalimat yang dapat menggambarkan makna,arti dari keseluruhan program unggulan dimaksud. Perumusan tema Kota Tangerang tahun 2016, yang
bersumber dari program
unggulan sebagaimana di dalam RPJMD 2014-2018,merupakan sumber utama penentuan tema pembangunan Kota Tangerang tahun 2016.Disamping itu perumusan juga dilakukan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-37
melalui sinkronisasi dengan tema pebangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Banten tahun 2016. Tema pembangunan nasional tahun 2016 sampai dengan rancangan ini disusun tema tersebut belum ada, sehingga penyelarasan tema dilakukan hanya dengan membandingkan tema pembangunan Provinsi Banten tahun 2016 dengan tema pembangunan Kota Tangerang tahun 2016 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.6 Keterkaitan Tema Pembangunan Kota Tangerang dengan Tema Pembangunan Provinsi Banten Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun
Tema Pembangunan Kota Tangerang
2016
tahun 2016
Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
Daya Saing SDM untuk Kesejahteraan
Berlandaskan Akhlakul Kharimah
Rakyat yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan Berkeadilan am
4.3.
Prioritas dan sasaran Sasaran Daerah. Program prioritas tahun 2016 merupakan program unggulan SKPD (terpilih) yang
paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
IV-38
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016
V.1
Rencana Program Program prioritas daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang
akan dilaksanakan SKPD sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah, dimana program tersebut memiliki korelasi yang tinggi dengan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Tangerang 20142018. Program prioritas tersebut dimaknai dengan beberapa kriteria yang terdiri dari : 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD; 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
Program prioritas Kota Tangerang tahun 2016 serta kaitannya dengan prioritas pembangunan dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 5.1 Program Prioritas Kota Tangerang Tahun 2015 No Prioritas Pembangunan 1 Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas 3 Program Pendidikan Menengah Pendidikan & Kebudayaan 4 Program Pendidikan Non Formal 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6 Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Kepemudaan 7 Program Peningkatan Upaya Disporparekraf Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 8 Program Upaya Pencegahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-1
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
Penyalahgunaan Narkoba
2 Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau
9 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 Program Pengembangan Budaya Baca BPAD dan Pembinaan Perpustakaan 12 Program Peningkatan Sarana dan Dinas Prasarana Olahraga Bangunan dan Dinas Pemuda Olahraga 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinkes
13 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pelayanan Sarana1 Program Pembangunan Jalan dan Prasarana dan Pengendali Jembatan Dinas Banjir (Fasilitas dan 2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Binamarga & Utilitas Umum) yang dan Jembatan SDA Layak dan Memadai 3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-2
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5 Program Pembangunan sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong –Gorong 8 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 10 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 11 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 12 Program Pengembangan Perumahan 13 Program Lingkungan Sehat Perumahan 14 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 15 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 19 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 20 Program Pengendalian Banjir
Dinas Ciptakarya & Penataan Ruang
Dishub
Dinas Binamarga & 21 Program pengembangan, pengelolaan dan SDA, dan konversi sungai, danau dan sumber daya Dinas air lainnya Ciptakarya & Penataan Ruang 22 Program Peningkatan Kesiagaan & BPD Pencegahan Bahaya Kebakaran 23 Program Perencanaan Tata Ruang Dinas 24 Program Pemanfaatan Ruang Ciptakarya & Penataan 25 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang 26 Program Pengembangan Data/Informasi/ Bappeda Statistik Daerah 27 Program Penelitian dan Pengembangan Strategis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-3
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
28 Program Pengembangan Data/Informasi 29 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 30 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 31 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 32 Program Kerjasama Pembangunan
4
Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pembukaan Lapangan Kerja, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
33 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 34 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 35 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 36 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 37 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Disperindagkop Kecil Menengah 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 6 Program Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera BPMPKB 7 Program Pelayanan Kontrasepsi 8 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 10 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
Dinsos
V-4
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016 14 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 16 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 17 Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial 18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 19 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
SKPD
Disnaker
20 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 21 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 5 Daya Dukung Lingkungan 1 Program Perlindungan dan Konservasi dan Keseimbangan Sumber Daya Alam Ekologis (Sosial2 Program Pengendalian Pencemaran dan Ekonomi-Lingkungan) Perusakan Lingkungan Hidup 3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi BLH 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 6 Tata Kelola dan Tata 1 Program Penataan Penguasaan, Dinas Kerja Birokrasi Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Ciptakarya & Pemerintahan Daerah Tanah Penataan yang Baik dan Bersih Ruang 2 Program Penataan Administrasi Disdukcapil Kependudukan 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Setda Daerah 4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
DPKD
V-5
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
Keuangan (Program Rutin) 10 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 13 Program Pendidikan Kedinasan
7 Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha
Inspektorat
BKPP
14 Program Peningkatan Kapasitas Semua SKPD Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) 15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin) 16 Program Pelayanan Administrasi Semua SKPD Perkantoran (Program Rutin) 17 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Setwan Dewan Perwakilan Rakyat 18 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 19 Program Perbaikan Sistem Administrasi BPAD Kearsipan 20 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 22 Program Peningkatan Sarana dan Semua SKPD Prasarana Aparatur (Program Rutin) 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM DisKominfo Bidang Komunikasi dan Informasi 3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BPPMPT 5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8 Program Pembinaan Pedagang Kaki Disperindagkop Lima dan Asongan 9 Program Pemantuan Ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-6
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
8 Ketahanan Pangan Daerah 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 5 Program Peningkatan Produksi Peternakan 6 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 10 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 9 Ketentraman dan 1 Program Kemitraan Pengembangan Ketertiban serta Wawasan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat 2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
10 Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
5 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4 Program Pengembangan Nilai Budaya 5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
11 Pengelolaan Energi
6 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
SKPD
DKPP
Satpol PP
Disporparekraf
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Disperindagkop
V-7
No Prioritas Pembangunan
Program Prioritas Tahun 2016
SKPD
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 5 Program Penataan Struktur Industri
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 153 buah program pokok yang akan dilaksanakan tahun 2016. Sementara itu terdapat 13 buah program tambahan. Program tambahan ini merupakan usulan dari SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD tetapi tidak tercantum di dalam RPJMD Kota Tangerang tahun 2014-2018. Program tambahan dimkasud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.2 Program tambahan Kota Tangerang tahun 2016 Prioritas Pembangunan No Yang mendapat program pendukung tahun 2016
Program Pendukung
1 Pelayanan Pendidikan 1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen yang Lengkap, Olahraga Berkualitas, dan Terjangkau 2 Pelayanan Sarana2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prasarana dan Pengendali 3. Program Perencanaan Pemb. Prasarana Wilayah dan Banjir (Fasilitas dan Sumberdaya Alam Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai 3 Pemberdayaan 1. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Masyarakat Miskin, Ketenagakerjaan Pembukaan Lapangan 2. Program Transmigrasi Regional Kerja, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4 Daya Dukung 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-8
Prioritas Pembangunan No Yang mendapat program pendukung tahun 2016
Program Pendukung
Keseimbangan Ekologis 2. Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam (Sosial-EkonomiMembangun Lingkungan Lingkungan) 3. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 5 Tata Kelola dan Tata 1. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Kerja Birokrasi Prasarana Kearsipan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih 6 Kondisivitas Iklim 2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Investasi Daerah dan Internasional Iklim Usaha
Kerangka kerja Pemerintaha Kota Tangerang tahun 2016 tercermin dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib, 5 (delapan) urusan pilihan, 11 prioritas pembangunan, 153 program pokok dan 13 program tambahan. Kerangka kerja ini diarahkan menuju thema pembangunan tahun 2016 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Akhlakul Kharimah”.
Berdasarkan uraian di atas Pembangunan Kota Tangerang tahun 2016 bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan di segala urusan yang menjadi kewenangan pemerintah KotaTangerang, dan alokasi anggaran berdasarkan prioritas dapat disampaikan pada tabel di bawah ini. Tabel 5.3 Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2016 No
Prioritas dan Program / Kegiatan
Pagu (Rp)
SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau
2 Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi 424.917.396.580 Kreatif, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Bangunan Dinas Kesehatan RSUD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-9
No
Prioritas dan Program / Kegiatan
(1)
(2)
Terjangkau
Pagu (Rp)
SKPD
(3)
(4)
252,941,945,859.00 Dinas Bangunan
3
Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai
4
Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
5 Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-EkonomiLingkungan) 6 Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih 7 Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha
8 Ketahanan Pangan Daerah
9 Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
Dinas Binamarga dan SDA Dinas Ciptakarya dan Penataan Ruang 988,493,626,009.67 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perhubungan Bappeda Dinas Bangunan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 68,370,735,237.00 Dinas Ketananan Pangan dan Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Sosial Dinas Ketenagakerjaan Badan Lingkungan 115,095,615,610.00 Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan 756,748,135,829.00 Seluruh SKPD Badan Penanaman Modal dan PTSP 39,019,382,258.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Informasi dan Komunikasi 7,181,384,476.00 Dinas Ketananan Pangan dan Pertanian 28,535,978,290.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 13 Kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-10
No
Prioritas dan Program / Kegiatan
Pagu (Rp)
SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
10 Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat 11 Pengelolaan Energi TOTAL ANGGARAN
Rp
Dinas Pendidikan dan 5,990,936,500.00 Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 1,948,000,000.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 2,689,243,136,648.67
SKPD sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan menjadi ujung tombak penyelenggara program dan kegiatan sehingga diperlukan pengalokasian pagu yang proporsional dan tepat sasaran. Berdasarkan usulan SKPD dan kemampuan keuangan daerah tahun 2016 maka pagu indikatif berdasarkan urusan dan berdasarkan SKPD disusun seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 5.4 Rekapitulasi Pagu Berdasarkan urusan dan SKPD Kode
Urusan
1 2 1 URUSAN WAJIB 1 01 Urusan Pendidikan 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 02 Urusan Kesehatan 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS KESEHATAN 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG 1 03 Urusan Pekerjaan Umum 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS BINA MARGA DAN SDA 3 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 1 04 Urusan Perumahan Rakyat 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 DINAS BINA MARGA DAN SDA 3 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 1 05 Urusan Penataan Ruang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 3 2,674,372,918,172.67 411,969,878,000.00 1,100,800,000.00 410,869,078,000.00 252,941,945,859.00 6,300,000,000.00 190,995,906,382.00 55,646,039,477.00 565,355,788,580.00 1,526,450,000.00 467,235,455,580.00 96,593,883,000.00 27,405,839,300.00 9,955,828,000.00 4,123,430,000.00 13,326,581,300.00 10,677,143,450.00
V-11
Kode
Urusan
1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 1 06 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 4 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP 5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 8 DINAS BANGUNAN 9 DINAS BINA MARGA DAN SDA 10 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 11 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI 12 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 14 DINAS KESEHATAN 15 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 16 DINAS KETENAGAKERJAAN 17 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB 18 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 19 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 21 DINAS PERHUBUNGAN 22 DINAS SOSIAL 23 INSPEKTORAT 24 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 26 KECAMATAN BATUCEPER 27 KECAMATAN BENDA 28 KECAMATAN CIBODAS 29 KECAMATAN CILEDUG 30 KECAMATAN CIPONDOH 31 KECAMATAN JATIUWUNG 32 KECAMATAN KARANG TENGAH 33 KECAMATAN KARAWACI 34 KECAMATAN LARANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 4,027,143,450.00 6,650,000,000.00 32,171,173,260.00 261,732,000.00 351,646,000.00 354,257,750.00 256,850,000.00 270,537,450.00 12,847,936,500.00 238,725,000.00 956,040,000.00 274,000,000.00 665,680,400.00 326,941,000.00 3,339,608,100.00 122,537,850.00 427,350,000.00 180,872,000.00 116,531,500.00 266,496,000.00 145,938,000.00 581,305,000.00 255,809,000.00 196,206,750.00 178,087,500.00 102,751,000.00 173,942,050.00 652,793,000.00 521,602,830.00 340,551,050.00 298,180,200.00 559,605,000.00 684,800,000.00 493,973,000.00 324,690,000.00 627,736,500.00 432,115,250.00
V-12
Kode
Urusan 35 36 37 38 39
1 07
1 08
1 09
1 10
1 11
1 12
KECAMATAN NEGLASARI KECAMATAN PERIUK KECAMATAN PINANG KECAMATAN TANGERANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG 40 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 41 SEKRETARIAT DAERAH 42 SEKRETARIAT DPRD Urusan Perhubungan 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3 DINAS PERHUBUNGAN Urusan Lingkungan Hidup 1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Urusan Pertanahan 1 DINAS BINA MARGA DAN SDA 2 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 KECAMATAN BATUCEPER 3 KECAMATAN BENDA 4 KECAMATAN CIBODAS 5 KECAMATAN CILEDUG 6 KECAMATAN CIPONDOH 7 KECAMATAN JATIUWUNG 8 KECAMATAN KARANG TENGAH 9 KECAMATAN KARAWACI 10 KECAMATAN LARANGAN 11 KECAMATAN NEGLASARI 12 KECAMATAN PERIUK 13 KECAMATAN PINANG 14 KECAMATAN TANGERANG Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 2 KECAMATAN BATUCEPER
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 470,442,200.00 602,038,000.00 653,739,600.00 462,910,600.00 119,579,680.00 155,000,000.00 1,341,270,000.00 538,365,500.00 61,763,981,740.00 400,000,000.00 31,819,468,940.00 29,544,512,800.00 111,074,773,610.00 8,457,398,600.00 102,617,375,010.00 342,084,629,679.67 341,484,629,679.67 600,000,000.00 10,356,438,820.00 5,940,657,920.00 253,719,600.00 154,225,300.00 128,190,000.00 258,300,000.00 510,750,000.00 314,978,000.00 116,272,000.00 613,810,000.00 463,840,000.00 268,200,000.00 298,900,000.00 481,380,000.00 553,216,000.00 2,317,486,500.00 2,317,486,500.00 24,231,876,918.00 11,862,679,868.00 507,600,000.00
V-13
Kode
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
Urusan 3 KECAMATAN BENDA 4 KECAMATAN CIBODAS 5 KECAMATAN CILEDUG 6 KECAMATAN CIPONDOH 7 KECAMATAN JATIUWUNG 8 KECAMATAN KARANG TENGAH 9 KECAMATAN KARAWACI 10 KECAMATAN LARANGAN 11 KECAMATAN NEGLASARI 12 KECAMATAN PERIUK 13 KECAMATAN PINANG 14 KECAMATAN TANGERANG Urusan Sosial 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 DINAS SOSIAL 3 KECAMATAN BATUCEPER 4 KECAMATAN BENDA 5 KECAMATAN CIBODAS 6 KECAMATAN CILEDUG 7 KECAMATAN CIPONDOH 8 KECAMATAN JATIUWUNG 9 KECAMATAN KARANG TENGAH 10 KECAMATAN KARAWACI 11 KECAMATAN LARANGAN 12 KECAMATAN NEGLASARI 13 KECAMATAN PERIUK 14 KECAMATAN PINANG 15 KECAMATAN TANGERANG 16 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Ketenagakerjaan 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS KETENAGAKERJAAN Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Urusan Penanaman Modal 1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Kebudayaan 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 677,996,650.00 824,770,000.00 341,895,000.00 1,448,840,000.00 841,565,600.00 902,536,000.00 1,895,460,000.00 487,040,000.00 709,454,000.00 820,000,000.00 1,545,220,000.00 1,366,819,800.00 26,214,435,619.00 1,100,000,000.00 3,161,530,809.00 173,750,000.00 206,614,600.00 204,614,200.00 135,100,000.00 267,600,000.00 193,304,650.00 77,070,000.00 268,590,200.00 81,089,000.00 246,375,000.00 219,375,000.00 189,525,000.00 132,335,000.00 19,557,562,160.00 8,885,682,500.00 200,000,000.00 8,685,682,500.00 4,689,090,000.00 4,689,090,000.00 7,670,942,000.00 4,393,500,000.00 3,277,442,000.00 2,140,936,500.00 2,140,936,500.00
V-14
Kode
Urusan
1 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1 DINAS BANGUNAN 2 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3 KECAMATAN BATUCEPER 4 KECAMATAN BENDA 5 KECAMATAN CIBODAS 6 KECAMATAN CILEDUG 7 KECAMATAN CIPONDOH 8 KECAMATAN JATIUWUNG 9 KECAMATAN KARANG TENGAH 10 KECAMATAN KARAWACI 11 KECAMATAN LARANGAN 12 KECAMATAN NEGLASARI 13 KECAMATAN PERIUK 14 KECAMATAN PINANG 1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 KECAMATAN BATUCEPER 3 KECAMATAN BENDA 4 KECAMATAN CIBODAS 5 KECAMATAN CILEDUG 6 KECAMATAN CIPONDOH 7 KECAMATAN JATIUWUNG 8 KECAMATAN KARANG TENGAH 9 KECAMATAN KARAWACI 10 KECAMATAN LARANGAN 11 KECAMATAN NEGLASARI 12 KECAMATAN PERIUK 13 KECAMATAN PINANG 14 KECAMATAN TANGERANG 15 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 SEKRETARIAT DAERAH 1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 11,104,769,580.00 300,000,000.00 8,552,705,000.00 169,975,000.00 221,872,400.00 135,935,380.00 205,770,000.00 169,250,000.00 225,704,300.00 173,496,800.00 156,380,000.00 102,643,200.00 233,622,500.00 164,465,000.00 292,950,000.00 28,535,978,290.00 4,614,030,940.00 1,252,942,800.00 593,872,000.00 635,020,000.00 708,244,000.00 765,960,000.00 600,092,000.00 717,743,000.00 884,920,000.00 914,740,000.00 941,060,000.00 626,388,450.00 782,880,000.00 444,022,000.00 12,640,413,100.00 1,413,650,000.00 693,709,001,709.00
23,308,029,716.00 2,864,008,600.00 2,113,376,900.00
V-15
Kode
Urusan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS BANGUNAN DINAS BINA MARGA DAN SDA DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KESEHATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS KETENAGAKERJAAN DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DINAS SOSIAL INSPEKTORAT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN BATUCEPER KECAMATAN BENDA KECAMATAN CIBODAS KECAMATAN CILEDUG KECAMATAN CIPONDOH KECAMATAN JATIUWUNG KECAMATAN KARANG TENGAH KECAMATAN KARAWACI KECAMATAN LARANGAN KECAMATAN NEGLASARI KECAMATAN PERIUK KECAMATAN PINANG KECAMATAN TANGERANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 5,650,087,600.00 17,150,239,400.00 4,874,557,480.00 3,612,657,800.00 112,464,127,600.00 12,033,731,000.00 8,466,046,750.00 3,737,925,200.00 56,843,227,150.00 4,235,196,294.00 16,163,071,900.00 3,673,020,930.00 4,483,207,518.00 11,531,569,000.00 2,609,593,400.00 5,505,886,780.00 20,841,770,025.00 17,076,746,450.00 3,205,882,201.00 2,363,323,000.00 10,704,968,750.00 2,549,454,530.00 5,009,492,120.00 5,518,186,643.00 4,990,573,400.00 6,510,936,840.00 8,206,190,500.00 9,326,042,590.00 5,872,510,760.00 7,629,694,560.00 10,593,508,188.00 7,179,347,710.00 4,950,573,000.00 6,192,315,110.00 9,293,590,138.00 7,122,527,662.00 112,124,951,340.00
V-16
Kode
1 21 1 22
1 23
1 24
1 25
Urusan 41 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 42 SEKRETARIAT DAERAH 43 SEKRETARIAT DPRD Urusan Ketahanan Pangan 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB Urusan Statistik 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan Kearsipan 1 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 DINAS BANGUNAN 3 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 4 KECAMATAN CILEDUG 5 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Komunikasi dan Informatika 1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 4 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP 5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 8 DINAS BANGUNAN 9 DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG 10 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI 11 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 13 DINAS KESEHATAN 14 DINAS KETENAGAKERJAAN 15 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB 16 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 17 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 18 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 19 DINAS PERHUBUNGAN 20 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
ANGGARAN 7,299,760,080.00 53,969,133,480.00 63,857,961,614.00 2,352,542,000.00 2,352,542,000.00 2,032,163,700.00 2,032,163,700.00 3,082,880,000.00 3,082,880,000.00 2,655,727,300.00 2,154,104,300.00 196,855,000.00 59,568,000.00 1,000,000.00 244,200,000.00 27,105,064,258.00 45,000,000.00 128,775,000.00 53,710,000.00 200,000,000.00 85,840,000.00 180,320,800.00 50,000,000.00 330,057,400.00 109,836,600.00 18,008,211,950.00 57,245,000.00 97,400,000.00 166,470,000.00 96,570,000.00 181,246,000.00 63,536,100.00 86,800,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 106,122,600.00
V-17
Kode
1 26 2 2 01 2 04
2 05 2 06
2 07
Urusan KOPERASI 21 DINAS SOSIAL 22 INSPEKTORAT 23 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 25 KECAMATAN BATUCEPER 26 KECAMATAN BENDA 27 KECAMATAN CIBODAS 28 KECAMATAN CILEDUG 29 KECAMATAN CIPONDOH 30 KECAMATAN JATIUWUNG 31 KECAMATAN KARANG TENGAH 32 KECAMATAN KARAWACI 33 KECAMATAN LARANGAN 34 KECAMATAN NEGLASARI 35 KECAMATAN PERIUK 36 KECAMATAN PINANG 37 KECAMATAN TANGERANG 38 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG 39 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 40 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Perpustakaan 1 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH URUSAN PILIHAN Urusan Pertanian 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Urusan Pariwisata 1 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Urusan Kelautan dan Perikanan 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Urusan Perdagangan 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Perindustrian 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI TOTAL
ANGGARAN 181,890,000.00 50,000,000.00 107,340,000.00 49,900,000.00 50,000,000.00 52,080,000.00 49,000,000.00 141,640,000.00 50,000,000.00 49,840,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 53,000,000.00 50,600,000.00 49,160,008.00 49,000,000.00 34,500,000.00 134,370,000.00 224,255,000.00 5,333,347,800.00 1,842,749,000.00 1,842,749,000.00 14,870,218,476.00 4,148,840,226.00 4,148,840,226.00 3,850,000,000.00 3,850,000,000.00 680,002,250.00 680,002,250.00 4,243,376,000.00 2,832,660,000.00 1,410,716,000.00 1,948,000,000.00 1,948,000,000.00 Rp 2,689,243,136,648.67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-18
V.2
Rencana Kegiatan Kegiatan tahun 2016 merupakan penjabaran dari program prioritas dan
program tambahan. Kegiatan yang direncanakan tahun 2016 bersumber dari hasil musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan,dan usulan SKPD terkait yang sudah melalui tahapan pembahasan di tingkat SKPD. Kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan gambaran yang
spesifik
tentang output yang akan dihasilkan setiap SKPD berasarkan pagu anggaran yang dialokasikan.Rencana kegiatan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-19
Tabel 5.5 Matriks Rencana Kerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016
V-20
BAB VI PENUTUP
Secara umum RKPD Kota Tangerang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanan Pembangunan nasional, RKPD Kota Tangerang tahun 2016 menjadi dasar dan pedoman penyusunan rancangan APBD Kota Tangerang tahun 2016. Hal ini dimaknai juga bahwa RKPD menjadi dokumen resmi bagi Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya RKPD Kota Tangerang tahun 2016 menjadi acuan seluruh SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sebagaiman dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa peran RKPD Kota Tangerang tahun 2016 sangat penting dan startegis sehingga perlu disusun kaidahkaidah pelakasanaannya sebagai berikut :
1. Pemerintah
dan segenap
stakeholder
pembangunan
berkewajiban
untuk
melaksanakan program-program yang dimuat di dalam RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja-SKPD) dengan mengacu RKPD Tahun 2016 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD ke dalam Renja-SKPD dan Kebijakan Umum APBD 2016, Bappeda Kota Tangerang dapat melakukan analisis dan pemantauan terhadap proses dimaksud.
Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
VI-1
4. Peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan atau pelaksanaan program yang disusun dalam RKPD Tahun 2016 dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2016 kiranya menjadi dokumen yang mampu memberikan motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi mewujudkan Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.
Walikota Tangerang,
ttd
H.ARIEF WISMANSYAH
Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016
VI-2