BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan Negara itu sendiri. Pengertian pajak tersebut menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010 pada tabel 1.1. Tabel ini menjelaskan proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan Negara. Penerimaan yang berasal dari sektor pajak direncanakan akan terus ditingkatkan agar dapat terus membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penjelasan proporsi penerimaan pajak pada tabel 1.1 sebagai berikut:
1
2
Tabel 1.1.Proporsi Penerimaan Pajak Wilayah Banten, 2005-2010 (dalam miliar rupiah) Proporsi Penerimaan Penerimaan Total penerimaan Tahun Perpajakan Negara Bukan pajak Pajak 2005 347.031,1 146.888,5 493.919,6 70% 2006 409.203,0 226.950,2 636.153,2 64% 2007 490.988,6 215.119,7 706.108,3 70% 2008 658.700,8 320.604,6 979.305,4 67% 2009 725.843,0 258.943,6 984.786,5 74% 2010 729.165,2 180.889,0 910.054,2 80% Sumber : Kanwil Pajak Wilayah Banten
Sementara itu, pencapaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Banten ini merupakan salah satu terbaik di nasional yakni mencapai 63,43 persen. Kabupaten Tangerang sendiri kontribusinya untuk pajak mencapai Rp59,15 miliar. Data Jumlah Wajib Pajak (WP) per 31 Desember 2010 di Kabupaten Tangerang, sebanyak 13.801 wajib pajak dari kalangan badan, pribadi 297.490 wajib pajak, bendaharawan 1.788 wajib pajak. Rincian penerimaan pajak terdapat pada tabel 1.2, sedangkan pembagian pajak di atas dapat dijelaskan tabel 1.3.1 Tabel 1.2.Penerimaan Pajak Kabupaten Tangerang Tahun 2010 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak
Tahun 2010
PPh Pasal 21
503.558.633.022,-
PPh Pasal 25/29
17.762.599.040,-
PBB
175.219.290.603,-
BPHTP
169.211.165.368,-
Sumber : Kanwil Pajak Wilayah Banten
1
Bidang Humas (Laporan Realisasi Kanwil Pajak Wilayah Banten)
3
Tabel 1.3.Pembagian Pajak Tahun 2010 (dalam rupiah) Pembagian Pajak
Pemerintahan Pusat
Kasda Provinsi Banten
Kasda Kabupaten Tangerang
PBB
17.521.929.060,-
28.385.525.078,-
113.542.100.311,-
BPHTB
135.368.932.294,-
27.073.786.459,-
108.295.145.836,-
PPh 21 Badan
402.846.906.418,-
21.284.690.642,-
60.427.035.963,-
PPh 21 Pribadi
14.210.019.232,-
1.421.007.923,-
2.131.511.885,-
Sumber : Kanwil Pajak Wilayah Banten
Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mustikasari, 2007)2. Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004)3. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax ratio (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Angka ini 2
Mustikasari, Ellia, 2007, Kajian Empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya, simposium nasional akuntansi (sna) X, universitas hasanudin, makasar. 3 Darmayanti, T. W, 2004, self assestment system menurut persepsi wajib pajak (studi pada wajib pajak badan salatiga), jurnal ekonomidan bisnis Vol. X No. 1 Maret, pp. 109-128
4
merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan tax coverage ratio (besarnya perbandingan antara jumlah pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut). Gambaran kondisi tax ratio dan tax coverage terdapat pada tabel 1.4 dan tabel 1.5. Tabel 1.4.Tax Ratio Indonesia Tahun Tax Ratio 2005 12,51 % 2006 12,26 % 2007 12,41 % 2008 13,30 % 2009 11,04 % 2010 12,40 % Tabel 1.5.Tax Coverage Ratio Indonesia Tahun Tax Coverage Ratio 2005 50,2% 2006 50,9% 2007 53,5% 2008 50,6% 2009 46,0% 2010 50,0 % Sumber : Kanwil Pajak Wilayah Banten
Tax ratio Indonesia termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan tax ratio rata-rata dari tahun 2005 sampai tahun 2009 negara-negara seperti Amerika Serikat (26,6%), Australia (28,9%), Austria (42,4%), Belanda (38,8%), Inggris (35,7%) dan Jepang (28%). 4 Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007) 5 dan Bobek (2003) 6 melakukan
4 5
Gunadi. 2002. Indonesian Taxation; A Reference Guide. Jakarta: Multi Utama Publishing.
Mustikasari, Ellia, 2007, loc.cit
5
penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keduanya menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya Bradley (1994)
7
dan Siahaan (2005) melakukan penelitian
kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional (tax professional adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan). Namun penelitian yang dilakukan oleh keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku WP badan yang dalam hal ini diwakili oleh tax professional perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. Teori perilaku yang digunakan adalah model Theory of Reasoned Action (TRA), karena Model ini menemukan hubungan antara kepercayaan, sikap,norma, tujuan, dan perilaku individual. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan
6
Bobek, D., Richard C. Hatfield, 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting, 15. 7 Bradley, Cassie Francies, 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Dissertation. The University of Alabama, USA.
6
penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. 8. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh persepsi kontrol perilaku dan Niat Tax Professional terhadap kepatuhan memperlihatkan bahwa sikap, norma subyektif, niat, dan persepsi kontrol perilaku atau perilaku individu mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perilaku yang dimunculkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor penentu, yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Secara berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, normative beliefs control beliefs menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan.9 Motivasi penelitian ini penting karena pertama, hasil penelitian mengenai niat untuk berperilaku patuh tidak konsisten, Penelitian Hite (1988) dalam Siahaan (2005)
10
sebanyak 65% responden penelitian mengindikasikan
bahwa para pembayar pajak melaporkan lebih rendah pendapatan mereka, dan 54% menyatakan bahwa keridakpatuhan mereka disebabkan karena mereka mengetahui bahwa teman mereka sesama pembayar pajak tidak patuh. Temuan Bradley (1994)11 menunjukkan bahwa semua variabel independen (kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, 8
resiko
penyesuaian
pemeriksaan
dan
profil
individu)
Mustikasari, Ellia, 2007, loc.cit Ajzen, Icek, 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. September (Revised January, 2006). 10 Siahaan, 2005, loc.cit 11 Bradley, 1994, loc.cit 9
7
berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan tax professional. Penelitian Blanthorne (2005) dalam Mustikasari (2007)12 tidak dapat membuktikan pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak valid. Hasil studi Siahaan (2005) membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Kedua, niat untuk patuh terhadap pajak sangat
dipengaruhi banyak faktor dari lingkungan internal wajib pajak. Ketiga, masih banyaknya wajib pajak yang mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar. Keempat, rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan dengan judul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak Untuk Patuh Terhadap pph Badan Pada Perusahaan Manufaktur Kabupaten Tangerang”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang diungkap adalah sebagai berikut: 1. Sikap negatif wajib pajak badan terhadap kewajiban perpajakan untuk bertindak tidak patuh terutama mengenai pemabayaran dan pelaporan PPh.
12
Mustikasari, 2007, loc.cit
8
2. Faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak badan untuk patuh terhadap perpajakan banyak di pengaruhi oleh faktor lingkungan untuk bertindak tidak patuh. 3. Data jumlah PPh yang banyak dilakukan manipulasi oleh perusahaan manufaktur di kabupaten tangerang. 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran SPT bagi perusahaan manufaktur banyak terjadi pelanggaran. 5. Pelayanan dari KPP untuk meningkatkan kepatuhan pajak masih kurang memenuhi dalam hal penerimaan pelaporan dari wajib pajak
C. Batasan Penelitian Batasan penelitian ini terbatas pada : 1. Sikap dan moral wajib pajak badan untuk memenuhi niat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 2. Kepatuhan wajib pajak badan terhadap PPh
badan pada perusahaan
manufaktur 3. Penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur kabupaten tangerang. sedangkan wajib pajak pada industri yang lain tidak dilakukan penelitian.
D. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:
9
1. Apakah untuk sikap kepatuhan, norma subjektif, kewajiban moral, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi, mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh secara simultan? 2. Apakah sikap untuk kepatuhan wajib pajak mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan? 3. Apakah norma subyektif mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan? 4. Apakah kewajiban moral mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan? 5. Apakah persepsi tentang fasilitas perusahaan mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan? 6. Apakah persepsi tentang iklim organisasi mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan? E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Menganalisis sikap kepatuhan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi secara simultan. 2. Menganalisis sikap untuk kepatuhan wajib pajak mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan. 3. Menganalisis norma subyektif mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan.
10
4. Menganalisis kewajiban moral mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan. 5. Menganalisis persepsi tentang fasilitas perusahaan mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan. 6. Menganalisis persepsi tentang iklim organisasi mempengaruhi niat untuk melaksanakan kepatuhan PPh Badan.
F. Manfaat Penelitian 1. Pengembangan Ilmu Hasil studi, diharapkan dapat meningkatkan perbendaharaan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak badan, Serta dapat meningkatkan pemahaman tentang teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada tax professional dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. 2. Kebijakan Perusahaan Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan, para penasehat atau konsulen pajak, para pembuat Undang Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen
11
perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri. G. Sistematika Penulisan BAB I
:
PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang ketertarikan Penelitian yang menjadi persoalan utama. Indentifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan diuraikan pada bab ini.
BAB II
:
TINJUAN PUSTAKA Bagian ini menjelaskan mengenai landasan-landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dan termasuk didalamnya terdapat kerangka pikir penelitian.
BAB III
:
METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisa data.
12
BAB IV
:
GAMBARAN UMUM RESPONDEN PENELITIAN Bab
ini
menjelaskan
tentang
gambaran
umum
responden penelitian.
BAB V
:
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan analisis dan pembahasan hasil penelitian
mengenai
Mempengaruhi
Niat
Faktor Wajib
– Pajak
Faktor
yang
Untuk
Patuh
Terhadap pph Badan Pada Perusahaan Manufaktur Kabupaten Tangerang.
BAB VI
:
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan kesimpulan yang dibuat penulis dari keseluruhan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan
penulis
berdasarkan
data
yang
telah
didapatkan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.
