BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah Sejak negara didirikan pada tahun 1945, telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni, politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan-perundangundangan). Ditinjau dari aspek politik, Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Ditinjau dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dari kehidupan leluhur bangsa indonesia. Ditinjau dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita-cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan hukum di Indonesia.1 Pancasila sebagai cita-cita hukum, diharapkan mampu untuk memberikan keadilan dalam sebuah negara. Tujuan utama adalah untuk kesejahteraan bersama sebagai anak bangsa yang hidup dan berkembang di tanah air Indonesia. Kesejahteraan merupakan harapan yang sangat dirindukan kehadirannya sejak 1
Moh. Mahfud MD, 2012, konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 51-52.
1
2
didirikannya sebuah negara yang bernama Indonesia. Namun dalam kenyataannya kesejahteraan belum dapat tercapai atau belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut wajar diterima mengingat indonesia masih dalam tahap pembangunan sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang, pembangunan adalah merupakan kunci dari majunya peradaban bangsa indonesia, yang salah satunya yakni melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Hambatan pelaksanaan
dalam pemenuhan kesejahtraan sosial
dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di dalam sebuah negara. Faktor tersebut dapat
3
berupa kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kekayaan alam Indonesia untuk kesejahtraan bersama. Faktor kedua yakni kurangnya/lemahnya pengawasan terhadap setiap tindakan penguasa, sehingga tak jarang di setiap daerah ada masyarakat yang dirugikan haknya karena tindakan si penguasa. Faktor ketiga adalah terkait keberadaan atau adanya norma dalam Undang-Undang atau Peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang. Pada umumnya Undang-Undang Dasar mencakup 3 hal yang fundamental yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.2 Menurut Montesquieu pembagian dan pembatasan tugas disebut dengan trias politica, dimana kekuasaan dipisahkan dalam tiga jenis yakni, kekuasaan legislatif sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk UndangUndang; kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan; dan kekuasaan yudikatif sebagai pelaksana tugas kehakiman. Pemisahan kekuasaan
2
Novendri M. Nggilu, 2014, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan populis), UII Press, Yogyakarta, hlm., 28.
4
tersebut diperlukan untuk menjamin terlindunginya hak asasi warga negara dan mencegah terulangnya kembali kekuasaan yang absolut.3 Pemerintahan negara
di Indonesia yang menganut aliran konsep hukum
Eropa Kontinental tidak sepenuhnya menganut asas separation of power (pemisahan kekuasaan) seperti yang dijabarkan dalam teori Montesquieu. Mengingat dalam perkembangannya pemikiran yang diwarnai ajaran Montesquieu tersebut tidak dapat dipertahankan
secara
penuh,
karena
perkembangan
sosial
kemasyarakatan
membutuhkan suatu penyesuaian terhadap paham negara hukum formal tersebut.4 Perkembangan sosial dalam masyarakat yang dinamis tidak terlepas dari keadaan kultural dan sejarah berdirinya suatu negara, masyarakat di Indonesia yang menjunjung tinggi paham demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bersama. Hal tersebut dapat diterima karena dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian Negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan Pancasila.5 Kekuasaan pemerintahan negara yang diatur Undang-Undang Dasar lebih condong atau mengarah pada asas distribution of power (pembagian kekuasaan) 3
W. Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.,3. 4 Ibid.,hlm. 4 5 Moh. Kusnardi, S.H dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA., 2008, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 185.
5
dimana satu kekuasaan dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari konstitusi di Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan konstitusi. Pemerintahan yang konstitusional berarti lebih dari sekedar pemerintahan menurut konstitusi. Menurut aturan, ia berarti pemerintahan yang merupakan kebalikan dari pemerintahan yang sewenang-wenang; ia berarti pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, bukan pemerintahan yang hanya dibatasi oleh keinginan dan kemampuan orang-orang yang memegang kekuasaan.6 Pemerintahan Negara yang berlandaskan pada konstitusi dapat ditafsirkan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan negara jika diartikan dalam arti luas, yaitu kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian Pemerintahan Negara dalam arti sempit, hanya fokus pada kekusaan eksekutif saja. Dalam penelitian ini, pemerintahan negara yang dimaksud adalah pengertian pemerintahan negara dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Penulisan ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan fungsi dan hubungan pemerintahan negara yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di tingkat pusat dengan pemerintah yang ada di tingkat daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas otonomi. Dua istilah yang penting dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi desentralisasi dan otonomi daerah. Dua
6
K.C Wheare, 2015, Konstitusi-Konstitusi Modern, Cet. 5, Nusa Media, Bandung, hlm., 208.
6
bidang tersebut merupakan konsep yang berbeda, namun saling berhubungan satu sama lain, bahkan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan.7 Pelaksanaan fungsi pemerintahan Negara berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 18A ayat (1) UUD RI 1945. Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintah, diantaranya yaitu8: 1. Realisasi dari proses efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah 2. Memberikan pendidikan politik pada pemda dan masyarakat di daerah 3. Menjaga stabilitas politik 4. Kesetaraan politik antar pemerintah daerah 5. Pelaksanaan akuntabilitas publik Dalam konteks tujuan dan fungsi desentralisasi serta otonomi daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka sudah sewajarnya bila kemudian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lebih bersifat koordinatif administratif dalam fungsi pemerintahan tersebut dan tidak saling membawahi.9 Sejalan dengan ketentuan UUD RI 1945 dan asas desentralisasi yakni, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Maka secara 7
R. Siti Zuhro, dkk., 2010, Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya, Ombak, Yogyakarta, hlm. 10. 8 Ibid.,hlm. 11. 9 Ibid.
7
otomatis setiap kepala daerah dalam wilayah pemerintahannya berhak untuk mengatur dan mengurus daerah pemerintahan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan
dengan
perundang-undangan
yang
berlaku,
asas-asas
umum
pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kepala daerah diartikan bahwasanya dalam hal yang menyangkut urusan otonomi, maka kepala daerah bersama-sama
DPRD
merumuskan
kebijakan
daerah
dan
bersama-sama
bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.10 Dalam kerangka pemikiran yang sedemikian itu, maka pemberian otonomi kepada daerah bukan hanya menonjolkan kepentingan rakyat di suatu daerah, tetapi pemikiran mengenai otonomi daerah
adalah
pemikiran
mengenai
pengembangan
daerah
dalam
rangka
pengembangan kesatuan negara secara keseluruhan.11 Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah. Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.12 Dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah yang sifatnya otonom, proses pelaksanaannya harus sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dari peta wilayah suatu daerah. Mengatur dan mengurus rumah tangga daerah memerlukan biaya. Makin luas isi dari otonomi suatu daerah, makin besar 10
A.Zaini Tarmidji, 1992, Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah, Cet. 10, Angkasa, Bandung, hlm. 5. 11 Ateng Syafrudin, S.H., 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Ed. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hllm.,212. 12 Sujamto, 1984, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 96.
8
pengeluaran biayanya. Untuk itu daerah perlu mempunyai wewenang dan kemampuan mengusahakan uang guna membiayai pengeluaran-pengeluaran akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerah itu begitu juga tugas-tugas pembantuan.13 Pemerintah pusat untuk pemerintahan negara seluruhnya mempunyai sumber-sumber keuangan dan berwenang menggunakannya, dimana penggunaan sumber-sumber keuangan itu termasuk pula pengeluaran-pengeluaran untuk daerahdaerah yang mengurus rumah tangga daerah yang secara keseluruhan merupakan pengeluaran nasional.14 Pengeluaran nasional terhadap pembangunan yang sifatnya otonom di setiap daerah oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Pasal 18A ayat (2) UUD RI 1945. Berbicara mengenai masalah keuangan tidak sama dengan masalah uang, karena keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah merupakan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena masalah keuangan sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang merupakan wujud hak dan
13 14
Ateng Syafrudin, S.H, Op. Cit., hlm. 182. Ibid.
9
kewajiban suatu subyek hukum.15 Pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan defenisi stipulatif keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Ditinjau dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh obyek yang merupakan milik Negara, dan atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Ditinjau dari sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Ditinjau dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
15
Arifin P. Soeria Admadja., 2009, Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.
10
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.16 Pengelolaan keuangan Negara baik di pusat dan daerah dilaksanakan dengan tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Demi mencapai efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara, diberlakukan asas desentralisasi berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat daerah untuk menjalankan pemerintahan yang otonom dan bertanggung jawab untuk
16
W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, edisi pertama, cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta, hlm., 10-11.
11
menjalankan pembangunan dan tugas pemerintah lainnya di wilayah daerahnya masing-masing. Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke daerah tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dengan baik melalui program atau kebijakan yang sifatnya prorakyat. Seiring berjalannya roda pemerintahan di Indonesia khususnya yang di tingkat daerah, tidaklah berarti tidak menimbulkan masalah sama sekali mengingat banyaknya proyek pembangunan skala nasional yang bersumber dari kas negara dan tersebar ke berbagai daerah diseluruh Indonesia. Pada tingkat penyusunan anggaran daerah, jumlah dokumen relatif lebih sedikit dibanding dengan dokumen perencanaan, tetapi pengelolaannya jauh lebih kompleks karena masuknya unsur politis berupa tanggapan, komentar, dan saran anggota Dewan.17 Dokumen yang dibutuhkan
dalam
penyusunan
anggaran
daerah
meliputi
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AKU-APBD), Nota Keuangan, Nota Kesepakatan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Raperda APBD, dan Perda APBD. Uang negara yang tersebar di daerah melalui mekanisme pengajuan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut belum dapat diawasi sepenuhnya mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terbagi dalam berbagai daerah-daerah. Sehingga dengan berkurangnya tingkat 17
Akhmad Sukardi, MM., 2009, Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cet. 1, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 264.
12
pengawasan terhadap keuangan negara yang ada di daerah, menimbulkan banyak fenomena-fenomena yang merupakan contoh atau bentuk dari penyalahgunaan uang negara yang ada di daerah. Fenomena Penyalahgunaan APBD yang bersumber dari keuangan negara belakangan ini banyak diekspos ke publik melalui pemberitaan yang dimuat diberbagai media cetak dan media elektronik. Penyalahgunaan uang negara yang disorot yakni mengenai penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD. Penyalahgunaan yang dilakukan yakni dalam bentuk pengalihan dana bantuan sosial yang disaluran tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas atau adanya rekayasa dokumen terkait pencairan dana Bansos. Meskipun ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana bansos tersebut, akan tetapi setelah di audit lebih lanjut ternyata penerima bantuan adalah penerima yang fiktif. Kasus penyalahgunaan dana Bansos yang marak terjadi diberbagai daerah, menyita perhatian publik karena melibatkan orang-orang yang mempunyai peran penting dan posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan proses pengelolaan bantuan sosial yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan pengelolaan dana bantuan sosial seyogianya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial bahwa : (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan;
13
b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Dalam kehidupan nyata, kemiskinan merupakan masalah utama di setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Kemiskinan merupakan bentuk kekurangan sumber daya (Pendapatan) yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok atau untuk meraih standar hidup yang masuk akal; melalui jumlah pengeluaran yang sesungguhnya; penurunan yang diindikasikan oleh kekurangan segala sesuatu hal yang mendasar dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seharihari.18 Keberadaan dana Bansos merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bansos harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bansos, sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap daerah di wilayah 18
Taylor Francis Group, 2011, SOSIOLOGI: The Key ConCepts, Cet. 1, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 197.
14
Indonesia mengalami permasalahan yang sama atas kasus penyalahgunaan dana Bansos, meskipun kasusnya belum terekspos ke publik. Keberadaan dana Bansos menjadi primadona bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenang dengan berbagai macam modus. Kegiatan-kegiatan politik oknum pejabat tertentu dilingkungan pemerintah daerah, dapat saja menggunakan dana Bansos sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Pencegahan Penggunaan dana bansos untuk kepentingan politis atau kepentingan tertentu harus digalakkan dengan maksimal, melalui mekanisme pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan Keuangan. Mekanisme pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bansos di daerah, yang dalam penelitian ini dilakukan secara khusus di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, mengacu pada permasalahan dana Bansos yang timbul di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari pemerintahan di daerah khususnya Kota Yogyakarta. Penelitian diawali dari publikasi dari media terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY atas Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD 2012 senilai Rp 7 miliar di Pemda DIY menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Temuan itu tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY. SKPD tersebut antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lainnya. Inspektorat Pemda DIY mengatakan, Bansos yang menjadi
temuan
BPK
karena
instansi
tersebut
belum
melaporkan
15
pertanggungjawabannya yang membuat BPK mengidentifikasikan sebagai temuan. Bahkan ada Bansos dari APBD 2002, 2004, sampai 2011 yang belum dipertanggungjawabkan. Inspektorat Pemda DIY menanggapi temuan BPK dengan dalih hanya masalah administrasi saja, bukan hal lain (penyelewengan).19 Permasalahan berikutnya terkait dana Bansos dalam pemberitaan yakni saat Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk menaikkan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial DPRD DIY tahun 2011 – 2012 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kejati menyelidiki kasus tersebut berdasar laporan Lembaga Pembela Hukum (LPH) DIY. Berdasar penelusuran lembaga tersebut, dari total dana bantuan sosial tahun 2011 - 2012 ada yang diselewengkan.20 Pemasalahan berikutnya adalah subyek hukum yang dapat menerima dana Bansos sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 mengatur bahwa pencairan dana bansos dapat dicairkan langsung kepada individu atau keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pencairan dana bansos hanya dapat diberikan kepada subyek yang berbentuk badan hukum, sehingga pencairan dana bansos langsung kepada masyarakat di setiap daerah khususnya di kota yogyakarta menjadi terkendala atau diberhentikan.
19
http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=6124 Diunduh pada tanggal 21 agustus 2015 Pukul 13.30
WIB. 20
http://jogja.tribunnews.com/2015/01/12/jcw-desak-lanjutkan-kasus-bansos-dprd-diy Diunduh pada tanggal 23 September 2015 Pukul 15.59 WIB
16
Terkendalanya proses pencairan dana Bansos di daerah khususnya di Kota Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi ketentuan bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, memperoleh pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berkenaan sesuai maksud Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Diterbitkannya Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan kesimpulan bahwa yang dapat menerima dana Bansos adalah subyek yang berbentuk badan hukum. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo memastikan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) bisa dicairkan kepada kelompok masyarakat, meski kelompok calon penerima hibah tersebut tidak memiliki badan hukum. Menurut Bambang, yang dimaksud badan hukum, sesuai penjelasan SK Kemendagri, penerima bansos tidak harus terdaftar ke Notaris atau bahkan sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Badan hukum itu yang paling penting ada surat keterangan
17
terdaftar (SKT) dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, yang ditata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).21 Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengkritisi syarat penerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang harus berbadan hukum. Sehingga masyarakat justru sangat sulit mengakses dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sultan HB X menyampaikan syarat penerima hibah dan bansos harus berbadan hukum inilah nanti otomatis masyarakat sendiri akan menghadapi kesulitan.22 Ditambah lagi dengan publikasi dari media yang memberitakan bahwa Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah rupanya sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif, hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menemukan banyak kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang di berbagai daerah. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, biasanya dana bansos dan hibah tidak diterima sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh Pemda.23 Melihat kebijakan pemerintah daerah khususnya kota yogyakarta yang mencairkan dana bansos berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengawasan terhadap
21
http://jogja.solopos.com/baca/2015/08/23/dana-bansos-dana-bansos-bisa-dicairkan-dengansurat-keterangan-635569 Diunduh pada tanggal 25 September 2015 Pukul 15.00 WIB 22 http://krjogja.com/read/274450/sultan-kritisi-syarat-penerima-hibah-dan-bansos.kr Diunduh pada tanggal 25 September 2015 Pukul 14.30 WIB 23 http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4f730af90063f/dana-hibah-dan-bansos-banyakdisalahgunakan Diunduh pada tanggal 27 September 2015 Pukul 17.07 WIB
18
Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdasarkan keputusannya dapat melegalkan sebuah badan hukum berdasarkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, dibutuhkan adanya sebuah mekanisme pengawasan yang diharapkan dapat mengawal setiap tindakan dari pemerintah daerah, agar tidak menyalahgunakan wewenangnya, yang berdampak dengan munculnya badan hukum palsu. Pengawasan juga diharapkan agar pengelolaan dana Bansos benar-benar tersalurkan/diberikan kepada masyarakat yang berhak atas dana Bansos. Mengacu pada uraian di atas, konsentrasi permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mencari dan menemukan mekanisme pengawasan yang berdayaguna dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bansos di daerah, yang dalam penelitian ini dilakukan secara khusus di kota yogyakarta. Penelitian yang dilakukan di daerah kota yogyakarta digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam melihat proses pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Bansos di setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Pengawasan yang tepat dan berdayaguna dibutuhkan untuk mengawal semua arus penggunaan uang negara yang tersebar ke setiap daerah. Penggunaan uang negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahtraan rakyat diharapkan dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya indikasi bentuk penyalahgunaan terhadap keuangan negara.
19
B. Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang yang telah teruraikan di atas, adapun pokok masalah yang diteliti dalam penelitian hukum ini dibatasi pada 3 (tiga) hal. Ketiga permasalahan yang dimaksudkan adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ? 2. Apa kendala yang timbul terhadap pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ? 3. Bagaimana upaya mengatasi masalah dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta ? C. Tujuan penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk: 1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang timbul terhadap pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta 3. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi masalah pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta D. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.
20
1.
Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang keuangan negara dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap mekanisme pengawasan keuangan negara yang ada di daerah, khususnya terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos), yang harus diawasi agar realisasinya tepat sasaran.
2.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu: Akademisi; Praktisi; Pemerintah Daerah; Badan Pengawas Keuangan; Masyarakat
E. Keaslian penelitian Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan penulis, rumusan masalah dengan judul
Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial di Kota
Yogyakarta, ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memang ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam halhal tertentu, namun secara substansi, pembahasan yang dibahas tidaklah sama. Penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 1. Hasil Penelitian
No
Judul
Nama
Rumusan
.
penelitian
penulis
masalah
Kesimpulan
21
01.
Analisis
Via Fitria
Yuridis
M.Saleh
1. Bagaimana 1. pelaksanaan Pelaksanaan kewenangan inspektorat
Pelaksanaan
Kewenangan
Kewenangan
Inspektorat
Inspektorat
Daerah
Daerah
dalam
Dalam
Pengawasan
Pengawasan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
Pendapatan
Pendapatan
dan Belanja
dan Belanja
Daerah di
Daerah
Kota
(APBD) Di
Makassar ?
kota Makassar dalam pengawasan pelaksanaan
APBD
belum terlaksana dengan optimal.
Pengawasan
pelaksanaan yaitu
APBD melakukan
pemeriksaan yang
anggaran
sedang
berjalan
dengan
sistem
pemeriksaan semesteran dan triwulan. Kota
2. Apakah 2. Faktor yang mendukung
Makassar
faktor yaitu
sarana
dan
pendukung prasarana yang tersedia dan sudah
memadai
kemudian
didukung
dengan
komitmen
penghambat dalam pengawasan
22
pelaksanaan
pimpinan dan pegawai
Anggaraan
Inspektorat
kota
Pendapatan
Makassar
yang
dan Belanja
konsisten
dalam
Daerah di
melaksanakan
tugas,
Kota
tanggungjawab
Makassar ?
kewenangannya bidang
dan di
pengawasan
khususnya pengawasan pelaksanaan
anggaran
pendapatan dan belanja daerah,
sedangkan
faktor
yang
menghambat
yaitu
kurangnya sumber daya manusia
yakni
terbatasnya ketepatan
masih auditor,
waktu
dan
antusiasme dari objek pemeriksaan yang masih tergolong rendah.
23
02.
Pelaksanaan
Handriyas
Fungsi
Putra
1. apakah 1. pelaksanaan
fungsi
pelaksanaan pengawasan fungsional
Pengawasan
fungsi
Fungsional di
pengawasan
Inspektorat
fungsional di
Kota Solok
Inspektorat
di
Inspektorat
Solok
secara
Kota umum
sudah terlaksana dengan baik.
Selain
itu
Kota Solok pelaksanaan telah berjalan pengawasan dan norma optimal ? pengawasan
secara
keseluruhan menunjukkan
bahwa
Inspektorat Kota Solok telah melaksanakannya dengan
optimal,
terbukti dengan adanya sejumlah
inovasi
kebijakan
yang
diciptakan
dalam
mendukung tugas dan wewenang
sebagai
24
lembaga
pengawas
intern pemerintah.
Mencermati uraian tabel di atas, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta sebagai berikut: 1.
Persamaan Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Makassar”, memiliki kesamaan dengan judul dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Kemudian penelitian berikutnya dengan judul “ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional di Inspektorat Kota Solok”, memiliki persamaan dengan judul penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang upaya pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2.
Perbedaan Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Makassar” lebih memfokuskan perhatian pada
25
Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah (APIP) yang memiliki peran dan posisi yang strategis ditinjau dari aspek fungsi-fungsi menajemen serta programprogram pemerintah. Dari segi menajemen, inspektorat daerah memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi, dan program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawal sekaligus pengawas dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sedangkan penelitian berikutnya dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional di Inspektorat Kota Solok”, Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang terjadi di Kota Solok. kemudian mempelajari lebih jauh mengenai apakah pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kota Solok telah berjalan optimal, dengan menggunakan teori pengawasan, pengawasan internal, konsep operasional pengawasan fungsional, dan norma pengawasan. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta” terfokus pada bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana bantuan
26
sosial yang dilakukan pemerintah, sehingga dana bantuan sosial dapat dirasakan manfaatnya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masih berada dibawah garis taraf kesejahteraan. F. Batasan konsep 1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa
yang dikehendaki,
direncanakan, atau diperintahkan.24 2. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian25 3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya26. 4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.27 G. Metode penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundangundangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 24
Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Ed. 1. Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.
172. 25
ibid.hlm.,375. ibid.hlm.,234. 27 Ketentuan Umum Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 26
27
2. Sumber data Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (primary sources or authorities), berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang digunakan lainnya adalah bahan hukum sekunder. a.
Bahan hukum primer: 1)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “negara indonesia adalah negara hukum” - Pasal 18 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
28
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” - Pasal 18 ayat (2) yang mengatur bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” - Pasal 18 A ayat (2) yang mengatur bahwa: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang - Pasal
34
ayat
(2)
yang
mengatur
bahwa:
Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 2)
Undang-Undang -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
29
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities) berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. 3. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. a.
Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.
30
b.
Studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari dan memahami bukubuku yang berkaitan dengan “Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Yogyakarta”
4. Narasumber Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah: 1. Y. Khrisnarianto, Pegawai pengelola dana bantuan sosial di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 2. Yuli Kurnianto, Korwas bidang APD Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pujihastuti, Inspektur pembantu pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Inspektorat Kota Yogyakarta. 4. Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 5. Metode analisis Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni
mendeskripsikan,
menginterpretasikannya.
mensitematisasikan,
menilai,
menganalisis
dan
Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta
hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaanya.
Kemudian menganalisanya secara
31
kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawa kemasalah yang sebenarnya. H. Sistematika Penulisan Hukum BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian. BAB II KERANGKA TEORI Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang hakekat negara hukum, tinjauan umum tentang hukum keuangan negara, dan hakekat keberadaan Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan dan penyaluran dana Bantuan Sosial, bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala-kendala terhadap
32
pengawasan dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta, dan upaya mengatasi kendalakendala dalam pengelolaan dana bantuan sosial. BAB IV PENUTUP Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran, yaitu jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian.
