ϭ
BAB I PENDAHULUAN
Dewasa ini kemajuan di bidang teknologi informasi semakin pesat, seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu bukti dari kemajuan di bidang teknologi tersebut dengan ditemukannya teknologi komputer, sebagai akibatnya timbul praktek Computerized Record Keeping yang secara cepat menjadi prosedur yang normal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Gejala ini membawa permasalahan di bidang hukum, terutama mengenai alat bukti data elektronik dalam bentuk e-mail1. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perkembangan telekomunikasi tersebut sangat memudahkan seseorang berkirim surat melalui e-mail, karena penggunaan e-mail tersebut dianggap murah dan cepat. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk e-mail tersebut. Data elektronik dalam bentuk e-mail di beberapa negara sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Di China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal Contract Law of People’s Republic of China 1999 menyebutkan, 1
Heru Supraptomo,1996, Hukum dan Komputer, Bandung, Alumni, hlm. 162.
Ϯ
“bukti tulisan” yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili dan e-mail2. Dengan perkembangan teknologi keberadaan dokumen elektronik menjadi konsekwensi dalam praktek bisnis. Dalam praktek kegiatan bisnis yang menggunakan perangkat elektronik (komputer) dalam kegiatan bisnis, tidak ada satu alasan untuk menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupannya begitu luas, seperti persetujuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk termasuk undang-undang, opini, dan hasil penelitian yang dihasilkan pada waktu transaksi itu dibuat atau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi dengan menggunakan komputer. Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan pendapat (keterangan) seorang ahli. Dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Cara pertama disebut sebagai pengakuan yang didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimpan data. Pengakuan tersebut sering digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan dokumen elektronik dalam bentuk e-mail dengan dokumen konvensional. Cara kedua untuk mengakui dokumen elektronik adalah dengan menyandarkan pada hasil akhir komputer. Misalkan dengan out put dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman log in internet, rekaman telephon dan transaksi Automatic Transfer Money (ATM). Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik dalam bentuk e-mail tersebut diakui
2 Anonim, Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5954/data-elektronik-sebagai-alat-bukti masihdipertanyakan, diakses 20 April 2012, jam 21.54 WIB.
ϯ
sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bisa dibuktikan lain, data tersebut bisa dikesampingkan. Kemudian yang terakhir adalah dengan perpaduan dari dua metode di atas. Beberapa data elektronik dihasilkan oleh output suatu sistem komputer dan proses penyimpanan suatu sistem (computer storage). Dalam konteks ini, barulah tepat jika mempermasalahkan suatu dokumen elektronik jika ternyata di dalamnya mengandung perpaduan dari dua metode. Keberadaan dokumen elektronik dalam praktek kegiatan bisnis memang tak bisa dihindari. Transaksi ekspor dan impor (antar negara) sudah sejak lama menggunakan Elektronik Data Interchange (EDI). Hampir semua negara di dunia menggunakan dan menerima suatu transaksi yang dilakukan dengan EDI. Indonesia sudah menggunakan EDI sejak 1967 hingga saat ini. Namun, pengadilan sendiri belum menerima bukti elektronik dalam bentuk e-mail tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Tetapi, di Indonesia belum dapat menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi3. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan data elektronik tidak setegas di beberapa negara. Apa yang diperjanjikan atau apa yang secara nyata tersebut secara subtantif telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Untuk pengakuan data atau bukti elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Meskipun masih sedikit kasus yang menggunakan bukti elektronik dalam bentuk e-mail sebagai alat bukti di pengadilan, itu dikarenakan rentannya kemauan dari hakim untuk mempelajari hal-hal yang baru. Khususnya, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 3
Ibid.
ϰ
Kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu bukti elektronik dalam bentuk e-mail dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan yang dapat dipersamakan dengan surat otentik saat ini memang belum ada4. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Hampir di semua negara, termasuk Indonesia mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sengketa perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa, terdapat 5 (lima) macam alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan, pengaturan mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s.d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum dikatakan bahwa bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 s.d ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tegas menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 4
Ibid.
ϱ
Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pengertian mengenai dokumen elektronik juga dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa di samping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan. Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik dalam bentuk e-mail. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses otentifikasi terhadap data tersebut akan megikutinya. Perlu adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Sehingga, siapapun yang akan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer tersebut akan
ϲ
mempertimbangkan akibat dari perbuatannya tersebut dikarenakan telah ada peraturannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan peraturan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan e-mail sebagai alat bukti pada penyelesaian sengketa perdata di pengadilan? Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih detail mengenai kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan dengan peraturan hukum di Indonesia, serta untuk lebih mendalami perkembangan dunia hukum positif di Indonesia khususnya bidang pembuktian dalam persidangan perkara perdata. b.
Untuk
mengetahui
dasar
pertimbangan
hakim
dalam
menggunakan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.
ϳ
2. Tujuan Subyektif a. Untuk melengkapi tugas dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah penelitian skripsi ini selesai dan disusun dalam bentuk laporan penelitian, maka sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: 1. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, karena penelitian skripsi ini melewati proses yang sistematis, dimulai dari prosedur yang ketat hingga ditemukan substansi hukumnya dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini disini tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari hukum perdata, hukum acara perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. 2. Secara praktis, dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus suatu sengketa perdata yang menggunakan alat bukti e-mail. Bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian skripsi ini bermanfaat sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan rasa keadilan dengan mengangkat nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.
ϴ
Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasannya. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini merupakan dasar pijakan dalam menjawab permasalahan yaitu mengenai tinjauan umum hukum perikatan, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, pengertian pembuktian dan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi studi pustaka dan melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan teknik analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini merupakan hasil penelitian terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No.531 K/Pdt. Sus/2010 dan pembahasan mengenai Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan serta pertimbangan Hakim dalam menggunakan e-mail sebagai alat bukti di Pengadilan. Dalam bab pembahasan adalah titik temu dari suatu kesenjangan antara permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realitas
ϵ
hukum dilapangan. Oleh karena itu penyajiannya harus sedapat mungkin singkat, padat, dan fokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami konsep penelitian dan pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis serta memberikan penjelasan mengenai hasil temuan data yang diperoleh terkait pertimbangan hakim dalam menggunakan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. BAB V PENUTUP Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari masing-masing bab pembahasan, serta memberikan saran-saran sebagai sarana evaluasi terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang menurut penulis memerlukan perbaikan.
