1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Globalisasi ditandai integrasi perdagangan global yang melintasi batas-batas
wilayah negara dan geografis. Globalisasi sangat mengutamakan kepentingan ekonomi. Kepentingan lainnya seperti kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial cenderung diabaikan. Dominasi ekonomi ini telah mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya persaingan semakin ketat, jurang kesenjangan semakin terpuruk. Kehidupan masyarakat semakin
individualis.
Upaya
mengatasi
kemiskinan
dan
mewujudkan
kesejahteraan sosial semakin sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan secara charity. Akibatnya masyarakat miskin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan.1 Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Oleh karena itu untuk menundukkan arus globalisasi tersebut, pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di ataskakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.2
1 2
Oos M Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1. Ibid., hlm. 2.
2
Masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang mana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.3Dari sekian banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada, salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang tergolong kepada keluarga fakir miskin.Keluarga fakir miskin merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia dan merupakan tanggung jawab serta perlu perhatian dari pemerintah atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak seperti halnya kehidupan masyarakat lainnya. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempuyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.4 Jadi keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau
3
https://wordpress.com/2009/11/02/pengertian-pmks-dan-psks/ diakses pada tanggal 30 November 2015 Pukul 08.17 WIB. 4 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama, Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 4.
3
tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.5 Di Indonesia pemberdayaan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin atau anak terlantar dipelihara oleh Negara, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang
lemah
kemanusiaan.6Artinya
dan
pemerintah
tidak
mampu
mempunyai
sesuai
dengan
martabat
jawab
terhadap
tanggung
pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu termasuk salah satunya yaitu pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin. Sedangkan mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009.7 Selanjutnya tentang penanganan fakir miskin diatur dalam Undangundang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011.8Hak asasi keluarga fakir miskin pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.9 Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin yang ada di setiap daerah. Maka dari pada itu,
5
https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2008-1, tanggal 4 Maret 2016,pukul 11.09 WIB. 6 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009. 8 Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011. 9 Undang-undang No. 39 tahun 1999.
diakses
pada
4
untuk membantu permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu bentuk upaya pemerintah tersebut yaitu dengan adanya program penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.10 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu program
penanggulangan
kemiskinan,
yang
akan
berdampak
kepada
kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yaitu diberikan dalam bentuk bantuan perorangan dan dalam bentuk bantuan perkelompok. Bantuan yang diberikan dalam bentuk perkelompok disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selanjutnya dalam rangka mempercapat penanggulangan kemiskinan perkotaan di Indonesia, perlu dilaksanakan program pemberdayaan dengan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maka dibentuklah Peraturan Direktur Jenderal
Pemberdayaan
Sosial
dan
Penanggulangan
Kemiskinan
oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor 352/DYS-PK.2/KPTS/09/2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Kelompok Usaha Bersama. Adapun dana untuk Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan bersumber dari dana APBN Kementerian Sosial RI melalui
10
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan,op.cit, hlm. 4.
5
DIPA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Hibah Dalam Negeri.11 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.12Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) adalah salah satu media yang diciptakan untuk membangun kemampuan fakir
miskin
dalam
memecahkan
masalah,
memenuhi
kebutuhan
dan
mengembangkan potensi. Sehubungan dengan itu, maka dimensi sosial-ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE FM. Secara sosial, upaya penggabungan fakir miskin ke dalam KUBE memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis.13 KUBE
mampu
menjadi
media
untuk
meningkatkan
kemampuan
berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik (mutual support), sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, aktivitas usaha yang dilakukan didalam KUBE memberi kekuatan untuk mengembangkan usaha, menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring usaha, membuka peluang mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi
11
Ibid., hlm. 31. Ibid., hlm. 5. 13 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan , Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 44. 12
6
yang demokratis.14Permasalahan kesejahteraan sosial juga terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membantu masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya, memberikan berbagai bentuk bantuan untuk penduduk yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial. Berikut data terkaitjumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Dari Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kabupaten/Kota Kab.Kep. Mentawai Kab.Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sijunjung Kab.Tanah Datar Kab.Padang Pariaman Kab. Agam Kab.Lima Puluh Kota Kab.Pasaman Kab.Solok Selatan Kab Dharmasraya Kab Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Jumlah
2010 76.173 429.246 348.566 201.823 338.494 391.056 454.853 348.555 253.299 144.281 191.422 365.129 833.562 59.396 56.866 47.008 111.312 116.825 79.043 4.846.909
Jumlah Penduduk/Tahun (jiwa) 2011 2012 2013 2014 77.376 78.511 81.840 83.603 433.632 437.638 442.681 446.479 351.976 355.077 358.383 361.095 204.738 207.474 214.560 218.588 340.893 342.991 342.864 343.875 394.143 396.883 400.890 403.530 459.487 463.719 468.970 472.995 352.396 355.928 361.645 365.389 256.226 258.929 263.834 266.888 146.422 148.437 153.943 156.901 195.103 198.614 210.686 216.928 371.000 376.548 392.907 401.624 844.316 854.336 876.670 889.561 60.301 61.152 63.541 64.819 57.493 58.068 58.972 59.608 47.619 48.187 49.536 50.208 112.912 114.415 118.260 120.491 118.435 119.942 123.654 125.690 79.992 80.870 82.636 83.610 4.904.460 4.957.719 5.066.472 5.131.882
Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2011-2015
Semakin banyaknya jumlah penduduk disuatu daerah, tentu akan berpengaruh terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disetiap daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.Berikut data Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat.
14
Ibid
7
Tabel 1.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 No Penyandang Masalah Jumlah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Terlantar 53.697 1 Wanita Rawan Sosial 7.211 2 Penyandang Disabilitas 6.510 3 Lanjut Usia 27.253 4 Keluarga Fakir Miskin 170.004 5 Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2015
Dari tabel diatas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah keluarga fakir miskin. Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan dan penduduk paling banyak adalah penduduk kota Padang. Semakin banyaknya jumlah penduduk di kota Padang, tentu semakin banyak pula permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di kota Padang. Keluarga fakir miskin di Kota Padang, pada tahun 2014 berjumlah 27.861 jiwa.15 Terdapat Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Hal itu merupakan wujud kepedulian pemerintahan Kota Padang dalammembantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, pada pasal 1 huruf 8 menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyrakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial
15
Sumbar dalam angka tahun 2015.
8
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.16 Pemerintah
kota
Padang
dalam
membantu
permasalahan
sosial
masyarakatnya, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang. Hal ini di karenakan bahwa tugas pokok dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja serta tugas perbantuan. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada. Selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun fungsi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang itu sendiri adalahsebagai berikut :17 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja. 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja. 3) Pembinaan dan pelaksanaaan urusan dibidang sosial dan tenaga kerja. 4) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam melayani permasalahan sosial keluarga fakir miskin di kota Padang fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat dalam point dua yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang, mempunya enam bidang untuk melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di kota Padang. Keluarga fakir miskin dilayani pada Bidang Pemberdayaan Sosial, yang mana tugas dari Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu membantu kepala dinas dalam 16
Perda Kota Padang No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan 17 Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang Tahun 2014-2019.
9
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi dibidang pemberdayaan
kelembagaan
sosial
masyarakat,
keluarga
miskin
dan
pendayagunaan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.18 Untuk menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Padang, salah satu upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu memberikan bantuan, seperti pemberdayaan kepada masyarakat yang tergolong kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menjalankan kegiatanpemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimulai dari tahun 2009, yang mana lokasi dan para penerima bantuan setiap tahunnya berbeda-beda. Berikut data pembanding program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
18
Ibid.
10
Tabel 1.3 Data Pembanding Program Pemberdayaan Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2009-2015 NO 1
Penerima UEP Lanjut Usia Terlantar Potensial
Jenis UEP 2009
2010
Penyandang Disabilitas Ringan
✓
Masyarakat Keluarga Fakir Miskin
2015
-
-
-
-
-
-
-
✓
-
Kelompok
-
3
Keterangan 2014
Individu
-
2
Pelaksanaan UEP 2011 2012 2013
✓
✓
Kelompok
✓
✓
✓
-
✓
Pada tahun 2015, tidak adanya pemberian bimbingan terlebih dahulu, tetapi pada tahun 2010 ada. Setelah diberi bantuan dana tidak adanya bentuk pelaporan seperti pelaporan pengembangan pendapatan. Pernah diberikan bimbingan pada tahun 2012 dan 2013, tidak mengharuskan perekonomian mereka tergolong kepada fakir miskin, sedangkan KUBE itu sendiri merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin. Diberikannya bimbingan kepada seluruh KUBE, adanya pertanggung jawaban setiap KUBE dalam bentuk laporan keuangan, dan seluruh anggota KUBE memang dipilih masyarakat yang tergolong kepada fakir miskin.
Sumber: olahan peneliti tahun 2016
Dari tabel diatas, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, yang lebih kepada konsep pemberdayaan, dan lebih terarah yaitu pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin. Karena pemberdayaan kepada lanjut usia terlantar potensial tersebut lebih kepada charity dari pada pemberdayaan. Karena suatu pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain
yang menjadi
11
perhatiannya
(Parsons).19Sedangkan
pemberdayaan
terhadap
masyarakat
penyandang disabilitas ringan, tidak sesuai dengan apa itu KUBE yang sebenarnya. Karena KUBE itu sendiri merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin.Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat bagaimana pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2015. Untuk itu dalam melakukanpemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin dengan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan dengan cara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2015, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, pada bidang pemberdayaan sosial khususnya pada seksi pemberdayaan keluarga miskin, komunitas adat terpencil dan pelestarian nilai kepahlawanan, menamai program dalam kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin tersebut dengan programpemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, melalui kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Hal tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), No 1.13.1.14.01.15.06.5.2. Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu:
19
Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 58-59.
12
Pertama, penetapan lokasi dan sasaran.Pada tahun 2015, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menetapkan program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Eknomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan kepada masyarakat keluarga fakir miskin dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Kuranji. Kedua, sosialisasi program. Sosialisasi mengenai rangkaian program pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Eknomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat keluarga fakir miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada para pendamping KUBE, setelah itu para pendamping KUBE memberitahukan lagi kepada calon masyarakat yang akan diberdayakan melalui kegiatan pemberdayaan UEP yang diberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Ketiga, pelatihan pendamping. Seluruh pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk menjadi pendamping KUBE, sebelumnya mereka harus mengikuti bimbingan pemantapan bagi pendamping sosial KUBE program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II, selama lima hari. Keempat, pendataan calon anggota KUBE. Dalam menentukan calon yang akan diberdayakan dengan kegiatan UEP yang diberikan melalui KUBE ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang telah mencarinya pada tahun 2014, hal ini bertujuan apabila ada program pemberdayaan untuk masyarakat keluarga fakir miskin pada tahun yang mendatang, mereka tidak tergesa-gesa dalam mencari masyarakat keluarga fakir miskin yang akan diberdayakan.
13
Kelima, pembentukan KUBE dan penentuan UEP. Setelah terpilihnya masyarakat keluarga fakir miskin yang akan diberdayakan tersebut, para pendamping langsung mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang akan diberdayakan, sesuai dengan wilayah pendampingan. Hal ini dilakukan untuk menanyakan jenis usaha apa yang ingin mereka kembangkan. Setelah semuanya tergabung kedalam KUBE, disanalah pendamping menanyakan lagi cara pengelolaan usaha seperti apa yang diinginkan oleh setiap KUBE. Karena terdapat tiga cara pengelolaan usaha, yaitu secara kelompok, secara sub kelompok, dan secara individu. Dalam hal ini tugas pendamping untuk memberitahukan kepada seluruh KUBE, mengenai cara dan hal-hal yang harus dipatuhi setiap cara pengelolaan usaha dalam KUBE. Keenam, pembukaan rekening.Masing-masing KUBE diminta untuk membuka rekening atas nama KUBE mereka sendiri, yang nantinya dana untuk pengembangan usaha yang diberikan oleh KEMENSOS RI sebesar Rp. 20.000.000 akan langsung ditransferkan ke rekening masing-masing KUBE. Ketujuh, bimbingan teknis kepada KUBE. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat keluarga fakir miskin, sebelum pencairan dana, memberikan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis, yang mana tujuan diberikannya bimbingan teknis tersebut agar seluruh KUBE mengetahui apa itu kegiatan UEP yang diberikan melalui KUBE yang sebenarnya, apa-apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap KUBE setelah pencairan dana, dan apa-apa saja aturan dalam pelaksanaan KUBE. Dalam bimbingan teknis juga diberitahukan bagaimana cara bekerjasama dengan kelompok.
14
Kedelapan, pertanggungjawaban penggunaan dana.Dana yang telah diterima oleh
setiap
KUBE,
harus
dibelikan
kepada
barang-barang
keperluan
pengembangan usaha dan dibuktikan dengan nota pembelian. Yang nantinya nota pembelian akan diserahkan kepada pendamping KUBE. Kesembilan, batasan pendampingan. KUBE didampingi selama tiga tahun, setelah pencairan dana dan masing-masing KUBE telah melaksanakan pengembangan usahanya, maka tugas pendamping hanya melakukan pemantauan saja sebulan atau dua bulan sekali guna untuk melihat perkembangan usaha KUBE yang didampingi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, guna untuk membantu masyarakat keluarga fakir miskin dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Yang mana pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik
20
bagi
dirinya.20Sementara
pemberdayaan
masyarakat
Sri Najiyati, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut, Bogor, 2005, hlm. 52.
menurut
15
Notoatmodjomerupakan upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.21 Berdasarkan dengan pendapat para ahli di atas peneliti ingin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sri Najiyati dkk, karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam melakukan pemberdayaan berupaya mewujudkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti kesetaraan, parisipatif, keswadayaan, dan berkelanjutan kepada masyarakat keluarga fakir miskin yang di berdayakan melalui kegitan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap masyarakat keluarga fakir miskin dapat dilakukan melalui kesetaraan kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat, perbedaan kesetaraan laki-laki dan perempuan,
kesempatan
dan
kebebasan
dalam
menentukan
kebutuhan,
kesempatan mengembangkan potensi, kemandirian masyarakat, kemampuan mengornisir
dan
menyelesaikan
masalah,
dan
ketergantungan
terhadap
pendamping. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan kepada 300 keluarga fakir miskin dengan 30 jumlah KUBE dengan kriteria: 1. KTP Kota Padang ataupun Kartu Keluarga Kota Padang 2. Adanya Surat Keterangan Miskin 21
Suharto, op.cit., hlm. 67.
16
3. Pribadi yang mau berusaha 4. Usia maksimal 55 tahun Pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin di Kota Padang, pada tahun 2015 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menetapkan dua lokasi pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin, yaitu terdapat 14 KUBE di Kecamatan Padang Utara dan 16 KUBE di Kecamatan Kuranji.Dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hal ini diharapkan sebagai wadah oleh masyarakat fakir miskin, untuk tempat bertukar fikiran, mengadu tentang masalah yang ia hadapi, baik itu masalah sosial yang sedang dialami maupun masalah saat menjalankan usahanya. Dalam melakukan pemberdayaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, selaku agen pemberdayaan, mengikut sertakan masyarakat keluarga fakir tersebut dalam hal pemutusan cara pengelolaan usaha dalam KUBE mereka. Karena terdapat tiga cara pengelolaan usaha dalam KUBE, yaitu secara berkelompok, sub kelompok, dan individu. Serta masyarakat keluarga fakir miskin yang diberdayakan juga diikut sertakan dalam membuat keputusan mengenai jenis usaha yang akan mereka kembangkan dan tentunya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran pemberdayaan, maka tujuan dari kedua belah pihak dapat berhasil di wujudkan. Masyarakat yang telah terpilih untuk diberdayakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga diikutsertakan. Mereka masyarakat fakir miskin yang diberdayakan, sebelumnya dikelompokkan terlebih dahulu, yang mana satu kelompok beranggotakan sepuluh orang. Masing-masing kelompok mempunya ketua, sekretaris, dan bendahara.
17
Meskipun biasanya yang menjadi pemimpin atau ketua adalah laki-laki, dalam pemberdayaan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Besama (KUBE), hal itu tidak terjadi. Terdapat dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Nomor: 52 / SOSNAKER
/
2015,
tentang
penetapan
nama-nama
peserta
kegiatan
pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Kota Padang Tahun 2015, yang menjadi ketua dalam KUBE tersebut juga diambil alih oleh perempuan. Dalam memberdayakan masyarakat keluarga fakir miskin, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KUBE. Tujuan adanya bimbingan teknis tersebut yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat keluarga fakir miskin tersebut apa dan bagaimana cara pelaksanaan pemberdayaan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berikut bentuk bimbingan teknis yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Gambar 1.1 Bimbingan Teknis Kepada KUBE Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Yang Diberdayakan Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Pada Tahun 2015
Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
18
Gambar di atas merupakan setiap anggota KUBE yang ada, diberi bimbingan teknis oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Setelah diberikan bimbingan teknis, maka masyarakat keluarga fakir miskin tersebut mengerti apa itu UEP KUBE yang sesungguhnya. Setiap KUBE keluarga fakir miskin mendapat dana sebesar Rp. 20.000.000 perkelompoknya, yang mana hal tersebut terdapat dalam keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang No. 52/SOSNAKER/2015, tentang penetapan nama-nama peserta kegiatan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Kota Padang Tahun 2015. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang yang mengatakan bahwa:22 “... keluarga fakir miskin yang diberdayakan oleh DINSOSNAKER ini, yaitu dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang mana satu kelompok beranggotakan sepuluh orang, dan mendapat dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000 perKUBE. Yang mencari calon yang akan diberdayakan itu, ada namanya TKSK, jadi apabila calon yang akan diberdayakan tersebut, sesuai dengan kriteria yang telah kami tentukan, maka ia berhak untuk kami bantu. Dalam program UEP KUBE fakir miskin ini, ada namanya Bimbingan Teknis kepada seluruh KUBE pada tahun 2015. TKSK disini sebagai pendamping KUBE, yang mana TKSK akan bertanggung jawab dalam memonitoring laporan keuangan setiap KUBE yang ia dampingi, yang nantinya laporan keuangan tersebut, akan dilaporkan kepada DINSOSNAKER Kota Padang, DINSOSNAKER Provinsi SUMBAR, dan kepada KEMENSOS RI, secara e-mail, selama tiga tahun. Jadi uang yang diberikan, bukan sekedar hanya diberikan, ada bentuk pertanggung jawaban kegunaan uang yang diberikan tersebut. Pada tahun 2015, terdapat 30 KUBE, di dua Kecamatan...” Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa, yang berhak diberdayakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu memang dipilih orang yang berpreekonomian susah (miskin) dan yang mempunyai minat dalam 22
Hasil wawancara peneliti dengan Martias, selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang tanggal 25 Februari 2016.
19
berusaha. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin di Kota Padang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, sebelumnya memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KUBE. Setelah diberi bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000, ada pertanggung jawaban kelompok dalam bentuk laporan perkembangan usaha kepada TKSK, lalu TKSK akan melaporkannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia. Pemanfaatan danasebesar Rp. 20.000.000 tersebut akan diserahkan kepada setiap KUBE, untuk membuka usaha atau melanjutkan usaha yang telah ada untuk mereka kembangkan. Tentunya usaha tersebut memiliki potensi untuk berkembang, sehingga masyarakat ketika program pemberdayaan tersebut selesai, mereka mampu mandiri dalam mengelola usahanya, karena usaha yang dibuka sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Karena pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, memiliki jangka waktu pendampingan selama tiga tahun, yang menjadi pendamping dalam KUBE disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). Setelah batas waktu pendampingan berakhir, setiap KUBEtidak didampingi lagi oleh pendamping pelaksanaan program UEP KUBE tersebut. Mereka dibiarkan mandiri dalam mengelola usahanya masing-masing. Berikut data perkembangan pendapatan masyarakat keluarga fakir miskin di Kecamatan Padang Utara.
20
Tabel 1.4 Data Perkembangan Pendapatan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Di Kecamatan Padang Utara Yang Di Berdayakan Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2015 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NAMA KELOMPOK
PENDAPATAN/HARI SEBELUM DI BERDAYAKAN Rp. 20.000 Rp. 0 Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000
PENDAPATAN/H ARI SESUDAH DI BERDAYAKAN Rp. 55.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 45.000 Rp. 50.000
KUBE KOPI MANDIRI KUBE AIR TAWAR MANDIRI KUBE LUMBA-LUMBA KUBE TEGAR MANDIRI KUBE BUNGA KARANG MANDIRI KUBE SYARIAH MANDIRI Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE ANUGRAH MANDIRI Rp. 5.000 Rp. 45.000 KUBE SARI KOPI Rp. 10.000 Rp. 45.000 KUBE KARANG JAYA Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE CAMPUR MANDIRI Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE BUKIT JAYA Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE KOPI PELANGI Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE ANGGREK Rp. 20.000 Rp. 40.000 KUBE AMANAH Rp. 20.000 Rp. 65.000 Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Padang Utara
Berikut data perkembangan pendapatan masyarakat keluarga fakir miskin di Kecamatan Kuranji.
21
Tabel 1.5 Data Perkembangan Pendapatan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Di Kecamatan Kuranji Yang Di Berdayakan Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2015 NO
NAMA KELOMPOK
PENDAPATAN/HARI PENDAPATAN/HARI SEBELUM DI SESUDAH DI BERDAYAKAN BERDAYAKAN KUBE KURANJI I Rp. 30.000 Rp. 40.000 KUBE PASAR AMBACANG Rp. 35.000 Rp. 60.000 KUBE KURANJI IV Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE KORONG GADANG Rp. 25.000 Rp. 50.000 KUBE KURANJI III Rp. 30.000 Rp. 50.000 KUBE DESRITA Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE KURANJI V Rp. 30.000 Rp. 65.000 KUBE RITA INDAH Rp. 35.000 Rp. 60.000 KUBE KURANJI II Rp. 25.000 Rp. 60.000 KUBE KURANJI VI Rp. 35.000 Rp.55.000 KUBE KALUMBUK Rp. 20.000 Rp. 50.000 KUBE KUNCI Rp. 20.000 Rp. 60.000 KUBE LATANSA Rp. 30.000 Rp. 60.000 KUBE MEKAR SARI Rp. 15.000 Rp. 40.000 KUBE RITA SAHARA Rp. 35.000 Rp. 80.000 KUBE KALUMBUK II Rp. 25.000 Rp. 65.000 Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kuranji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dari tabel 1.4 dan 1.5 terlihat bahwa masyarakat keluarga fakir miskin yang di berdayakan dalam bentuk KUBE oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
pada
tahun
2015
mengalami
peningkatan
pendapatan
setelah
diberdayakan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang yang mengatakan bahwa:23 “... KUBE keluarga fakir miskin pada tahun 2015, hanya terfokus pada Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Kuranji, hal ini karena pelaksanan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang paling banyak saat itu terdapat di dua kecamatan tersebut, jadi daerah tersebut dibantu perbaiki rumahnya dan dibantu perekonomiannya... ”
23
Ibid,. Tanggal 11Maret 2016.
22
Hal yang tidak jauh berbeda, juga disampaikan oleh salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang menyatakan bahwa:24 “... KUBE pada tahun 2015 berjumlah 30 KUBE, yang mana daerah Kecamatan Padang Utara sebanyak 14 KUBE dan daerah Kecamatan Kuranji berjumlah 16 KUBE, apabila TKSK tidak sanggup mengkoordinator semua KUBE yang ada di daerahnya, maka TKSK diperbolehkan untuk meminta bantuan PSM, yang mana PSM merupakan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan. Jumlah PSM yang dibutuhkan tidak harus semua perwakilan dikelurahan yang ada di Kecamatan tersebut, cukup sesuai kebutuhan dan dana yang ada. Karena PSM yang di perbolehkan untuk membantu TKSK, sebelumnya harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu...” Dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Padang, hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat fakir miskin saat ini. Dengan demikian melalui pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin diharapkan, dapat meningktakan kesejahteraan sosial masyarakat keluarga fakir miskin, serta dapat mengurangi jumlah masyarakat keluarga fakir miskin disetiap tahunnya. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penelitiakan melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskinmelalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tahun 2015, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.
24
Hasil Wawancara dengan Sudirman, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang tanggal 26 Maret 2016.
23
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan permasalahan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dikemukaan pada latar belakang permasalahan dalam penelitin ini, maka rumusanmasalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan olehDinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadap masyarakat keluarga fakir miskinmelalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaanyang dilakukan olehDinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang terhadapmasyarakat keluarga fakir miskinmelalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
1.4
Manfaat Penelitian Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk: 1.4.1
Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan terkhususnya dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi jurusan Administrasi Negara, dan secara umum dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian
24
yang menyangkut tentang masalah pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin. 1.4.2
Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta masukan kepada Instansi Pemerintahan yang terkait mengenai pembahasan permasalahan pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskindi kota Padang, terkhusus untuk Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja
kota
Padang
dalam
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin.
upaya
