BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-
menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemadirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. PPN dikenakan atau dipungut dari semua barang atau jasa yang dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai disebut juga sebagai pajak yang objektif. Menurut Adriani (Brotodiharjo,1982:90), pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain kemudian dicari orang atau subjek yang harus membayar pajaknya. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan.Selain PPN dan PPnBM, yang termasuk pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
1
2
Sebagai salah satu jenis indirect consumption based taxation, Pajak Pertambahan Nilai secara fenomenal telah mampu menjadi tumpuan penerimaan negara, sekaligus mengatasi cascading effect sebagaimana halnya sales tax ataupun jenis-jenis indirect consumtion based taxation lainnya. Hal inilah yang menyebabkan PPN diadopsi secara luas di berbagai negara. Sebagaimana lebih dari 180 negara lain yang mengadopsi PPN, pemerintah Indonesia juga menjadikan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama (Rosdiana dkk., 2011:2). Sistem Pajak Pertambahan Nilai baru ditetapkan pada tahun 1985, dan diatur dalam UU No 8 tahun 1985 yang kemudian disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1994. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, PPN memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjualan eceran. Ketika ketentuan PPN diterapkan pada tahun 1985, maka penerimaan PPN langsung meningkat tajam. Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dia tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan
3
mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di kota Boyolali. Boyolali merupakan salah satu nama kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini termasuk daerah strategis karena wilayahnya dilalui oleh jalan Negara yang menghubungkan Kota Solo dengan Semarang.Karena wilayahnya dilalui oleh jalan Negara maka banyak terdapat perindustrian di wilayah Boyolali yang dapat menampung tenaga kerja yang potensial. Banyaknya industri yang ada sehingga menambah pemasukan kota dalam bentuk pajak. Pajak yang diterima dari industri-industri yang ada bisa membantu menumbuhkan perokonomian di Kota Boyolali. Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penulis telah dilakukan terlebih dahulu oleh Nursanti dan Padmono (2013). Hasil dari penelitian yang dilakuan antara lain : 1. Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). 2. Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk
variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel
dependen (penerimaan PPN).
4
Berdasarkan penjelasan diatas dan dari penelitian terdahulu maka penulis ingin menguji pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah terletak pada adanya variabel baru yaitu Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar dan juga perbedaan objek dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan rentang waktu antara januari 2009 hingga Desember 2011, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Boyolali dengan rentang waktu antara Januari 2008 hingga Desember 2013. Alasan memilih KPP Pratama Boyolali adalah banyaknya terdapat industri yang sedang berkembang sehingga adanya kemungkinan penerimaan PPN yang tinggi.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN? 2) Apakah Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN? 3) Apakah SPT Masa Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
5
4) Apakah Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN? 5) Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN? 6) Apakah PKP terdaftar, SSP yang disetorkan, SPT Masa Kurang Bayar, STP dan SKPKB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (Jumlah Pengusaha Kena Pajak, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa : •
Kontribusi Teori Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pemeriksaan pajak, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena
6
pajak dan surat pemberitahuan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. •
Kontribusi Kebijakan Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
