BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi setiap negara. Negaranegara di dunia pada era globalisasi saling terikat hubungan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dampak yang dihasilkan oleh globalisasi bisa positif dan bisa pula negatif. Salah satu dampak negatif adalah muncul dan berkembangnya berbagai kejahatan. Pada era globalisasi, berbagai macam kejahatan mengalami perkembangan, dan muncul begitu cepat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi kasus kejahatan serius sekarang ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia adalah perdagangan manusia (human trafficking).1 Berkembangnya kasus perdagangan manusia ini menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perhatian PBB ini terlihat dari lahirnya Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children) sebagai salah satu protocol yang dihasilkan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo.2
1
Darajatun Adang, “Kesiapan Masyarakat (wisudawan) Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi”, Jurnal Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol 9 no 2 Tahun 2008 2 Imam Santoso, “Hukum Pidana Internasional”, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwiayana, (Jakarta, 2014) hal. 108
1
Dalam Protokol tersebut ditetapkan definisi tentang perdagangan manusia, sebagai berikut . The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of 3
organs.
Dari difinisi di atas dapat dinyatakan bahwa, perdagangan manusia bisa dianggap sebagai perbudakan modern. Selama 30 tahun terakhir, tercatat sebanyak 30 juta orang Asia menjadi korban perdagangan manusia (Cara eksploitasi seksual saja) dan selama abad 16-19 jumlah orang Afrika yang dijual di dalam perusahaan perbudakan sebanyak 12 juta.4 Diperkirakan di seluruh dunia sebanyak 12,3 juta orang menderita sebagai akibat korban perdagangan manusia, sedangkan di Indonesia terdapat 3 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Angka statistik ini menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan yang paling tinggi di seluruh dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.5 Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan predikat tertinggi dalam kasus perdagangan manusisa. Banyaknya angka perdagangan manusia
3
Ruth Rosenberg, Eds., Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan didukung United States Agency for International Development (USAID).(Jakarta : ICMC dan ACILS,2003) hal. 14-15 4 HIV and Human Development Resource Network (HDRN), Not Her Real Name, (HDRN) for UNDP-TAHA,(2006) 23 5 Ibid, 7 - 77
2
yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia berada di peringkat teratas negara asal korban perdagangan manusia pada tahun 2011 (Tabel 1.1). Data tersebut dikeluarkan oleh UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime). Tabel 1.1. Jumlah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Tahun 2011 No Negara Jumlah 1 Indonesia 227 2 Vietnam 225 3 Thailand 214 4 Filiphina 165 5 Myanmar 157 Sumber: Situation Report on International Migration in East an South East Asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. 6
Tahun 2009.
Jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2005-2014 sebanyak 7.193 korban dengan proporsi 81.69% merupakan korban perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Sedangkan sisanya 18,31% adalah laki-laki. Banyaknya korban di Indonesia bisa dilihat dari beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di beberapa daerah seperti pada tahun 2013 kasus yang terjadi di Kalimantan Barat, di Pontianak terdapat 7 korban perdagangan manusia.7 Pada tahun 2014 di Batam, Kepulauan Riau terdapat kasus perdagangan manusia dengan korban yang berasal dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Korban dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebelum di bawa ke Batam, korban di bawa ke Jakarta untuk bekerja di sebuah tempat
6
Situation Report on International Migration in East an South East asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009 7 Taufik Rachman, “Polda Kalbar amankan tujuh korban perdagangan manusia”,republika.co.id, diakses 9 januari 2016
3
karaoke.8 Pada tahun yang sama, korban yang berasal dari Kupang, NTT menjadi korban kerja paksa dan perdagangan manusia di Medan. Sebanyak 28 orang perempuan di pekerjakan secara paksa telah terjadi selama 4 tahun. Para korban disekap dan di pekerjakan sebagai pembersih sarang burung walet tanpa di gaji selama 16 bulan. Bukan hanya itu saja, terdapat dua korban meninggal dunia dan lainnya mengalami kekerasan fisik seperti lumpuh.9 Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, maka sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik lembaga atau pihak pemerintah, serta berbagai organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Baik dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap programprogram nasional pemerintah, serta bantuan dalam memberikan kampanyekampanye terkait penindakan kasus perdagangan manusia. Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia salah satunya pada tahun 2000 di Palermo Italia, adalah dengan menandatangani instrumen hukum internasional
yang mengatur upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana transnasional, yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kemudian, pada tahun 2002 adanya keputusan Presiden RI No 88 Tahun 2002 tentang Rencana
8
Pelajar
jadi
korban
perdagangan
manusia
di
Batam.
http://www.antaranews.com/berita/420435/pelajar-jadi-korban-perdaganganmanusia-di-batam. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016 9
Kronologi
kasus
perbudakan
manusia
asal
NTT
di
Medan.
http://regional.kompas.com/read/2014/06/18/1039311/Kronologi.Kasus.Perbudak an.Manusia. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016 4
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN).10 Pada tahun 2007 membuat UU PTPPO No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2009 Indonesia mengesahkan UU nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).11 Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia.12 Hal itu berdasarkan undang-undang perdagangan manusia di Amerika yaitu Trafficking Victims Protection Act tahun 2000, menyatakan Indonesia berada pada posisi Tier 2. Sehingga pemerintah mengambil langkah yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan juga lembaga-lembaga swadaya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia. Sehubungan dengan kasus perdagangan manusia, terdapat berbagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Salah satunya adalah International Organization for Migration (IOM). IOM adalah salah satu Non-Government Organization (NGO)
yang berada di bawah
10
Kuncoro Heru Utomo, Pelaksanaan HAM di Indonesia Di Era Reformasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2004) Hal.167 11 Imam Santoso, “Hukum Pidana Internasional”, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (Universitas Krisnadwiayana, jakarta. 2011) Hal. 109 12 Embassy of The United States, Perdagangan Manusia 2011 (Jakarta: Embassy of United States, 2011)
5
koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang migrasi. Secara khusus IOM telah berkontribusi dalam upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. IOM Indonesia yang awalnya hanya berfokus pada migran gelap, pada tahun 2004 membentuk sebuah Counter Trafficking yang membantu pemerintah dalam menangani korban perdagangan manusia. IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat draf dan finalisasi
dokumen
yang
penting
untuk
mendukung
Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No. 21 Tahun 2007, yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM ) untuk pemberian bantuan kepada korban. Prioritas IOM adalah untuk mendukung perlindungan bagi korban, melalui identifikasi yang benar, pemulangan yang aman, pemberian bantuan medis dan psikososial dan reintegrasi ke masyarakat. Melalui jaringan kerjasama pemerintah, LSM, Lembaga keagamaan yang memfokuskan pada konseling, koperasi simpan pinjam, dan kegiatan peningkatan pendapatan, IOM telah membantu lebih dari 3.000 korban atau sama dengan 100 orang per bulan.13 Selain itu, IOM Indonesia melaksanakan sebuah program kontra-trafiking nasional melalui kerjasama secara erat dengan badan pemerintah dan LSM lokal untuk memerangi bentuk perbudakan modern ini melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup pencegahan trafiking, termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan korban, termasuk pemulangan, pemulihan dan reintegrasi; penuntutan para pelaku trafiking, termasuk pelatihan pejabat penegak hukum; dan melalui riset. 13
Zakiah Thoyibah, Fungsi IOM (International Organization for Migration) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia, (Universitas Andalas, 2016) Hal. 9
6
IOM merupakan salah satu dari International Government Organization (IGO) yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusian. Pada awalnya dalam resolusi Majelis Umum UN 46/182 tahun 1991, ada 3 prinsip kemanusian yaitu humanity, neutrality, dan impartiality.14 Resolusi Majelis Umum 58/114 (2004) menambahkan independence sebagai tindakan yang mendasari keempat kunci prinsip kemanusiaan15 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk dikaji lebih dalam terkait peran dari IOM dalam menangggani kasus perdagangan manusia. Pembahasan ini menjadi penting dan menarik karena analisisnya akan dilakukan dengan menggunakan tinjauan humanitarianisme. Humanitarianisme ini dapat digunakan dalam mengukur sebuah NGO yang harus mempunyai landasan atau prinsip kemanusiaan dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Humanitarian principle tersebut terdiri dari; humanity, Impartiality, netrality dan Independence. 1.2 . Rumusan Masalah Berdasarkan data yang di keluarkan oleh United Nation Office Drug and Crime (UNODC) pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat pertama perdagangan manusia. Beberapa upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia dinyatakan belum memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia. Oleh karena itu, untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, membutuhkan bantuan dari aktoraktor lain selain negara. Salah satu aktor non-negara yang berkontribusi besar dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia adalah International 14 15
General Assembly Uniteted Nation A/RES/46/182 December 1991 General Assembly Uniteted Nation A/RES/58/114 February 2004
7
Organization for Migration (IOM). IOM awalnya hanya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang migrasi, namun pada tahun 2004 IOM membentuk Counter Trafficking Unit (CTU) untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia. IOM memberikan kontribusinya terhadap perdagangan manusia melalui berbagai peran yang dijalankan. IOM merupakan salah satu dari International Government Organization (IGO) yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusian. Pada awalnya dalam resolusi Majelis Umum UN 46/182 tahun 1991, ada 3 prinsip kemanusian yaitu humanity, neutrality, dan impartiality. Resolusi Majelis Umum 58/114 (2004) menambahkan independence sebagai tindakan yang mendasari keempat kunci prinsip kemanusiaan.16 Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dan fungsi tersebut dianalisis dari prinsip prinsip humanitarianisme yang meliputi humanity, neutrality, impartiality dan independence. 1.3 . Pertanyaan Penelitian “Bagaimana peran IOM dalam menanganani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip humanitarianisme?” 1.4 . Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran IOM dalam menanggani kasus perdagangan manusia di Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip humanitarianisme.
16
OCHA on Message: Humanitarian Principles, June 2012
8
1.5. Manfaat Penelitian 1. Memberikan gambaran mengenai peran dari IOM sebagai bagian dari NGO, dalam menanggulangi permasalahan kasus perdagangan manusia di Indonesia. 2. Dengan adanya penelitian tentang perdagangan manusia di Indonesia, dapat
memberikan
informasi
bagi
Akademisi
Ilmu
Hubungan
Internasional. 1.6. Tinjauan Pustaka Pertama, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aniesaputri Junita yang berjudul Analisis Kebutuhan (Need Assessment) Layanan Service Provider Bagi Korban Trafficking di Kepulauan Riau menghasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan korban terbanyak antara lain adalah kebutuhan akan perlindungan, keuangan, pakaian, shelter dan makan minum.17 Selanjutnya kebutuhan telekomunikasi, job training dan pemulangan. Kebutuhan akan layanan advokasi, pemeriksaan kesehatan dan konseling. Layanan service provider yang tersedia saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan korban trafficking. Layanan yang diberikan belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Service provider yang dimaksud disini adalah unit/badan/lembaga yang memberikan layanan dan menangani korban trafficking secara langsung, yaitu : health service (Puskesmas, Kantor kesehatan pelabuhan); law service (Kepolisian); dan social service (Shelter/rumah singgah, LSM, Satgas TKIB/transito) memiliki banyak hambatan dan kesulitan dalam melayani korban trafiking di lapangan dan layanan untuk korban seringkali tidak dapat diakses dengan baik oleh korban. Penelitian 17
Anisaputri Junita, Analisis Kebutuhan (Needs Assessment) Layanan Service Provider Bagi Korban Trafiking Di Kepulauan Riau (Universitas Gadjah Mada, 2012)
9
ini lebih mengarah pada obyek korban yakni kebutuhan yang diperlukan korban human trafficking. Penulis melihat ada satu pendekatan aspek yang belum dibahas secara mendalam pada service provider (health services, law services dan social service and Non government organization) terutama pada pembahasan NGO nya. Hal itulah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam penelitian ini. Kedua, penulis mengacu pada skripsi yang ditulis oleh Zakiah Thoyibah berjudul Fungsi IOM (International Organization for Migration) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia.18 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi sebuah Inter-Government Organizations (IGO), yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2011-2014. IOM Indonesia memfokuskan pada perdagangan manusia sejak tahun 2004 sebagai kelanjutan dari Bali Process. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep 6 fungsi IGO yang di ungkapkan oleh Margareth P Karns dan Caren A Mingst yaitu Informational, forum, normative, rule creation, rule supervision dan operational untuk melihat fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia adalah informational dengan melakukan pengumpulan dan penyebar luasan data, Forum melalui Bali Process tentang penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik, Normative di laksanakan dengan adanya penentuan norma-norma yang di lakukan melalui kegiatan kesadaran terhadap tindakan perdagangan manusia, Rule Creation adanya penyusunan 18
Zakiah Thoyibah, Fungsi IOM (International Organization for Migration) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia, (Universitas Andalas, 2016)
10
peraturan yang mengikat secara hukum dengan membantu pemerintah dalam pembuatan draft fan finalisasi UUPTPPO tahun 2007, rule supervision dengan melakukan pengawasan terhadap pihak POLRI dan operational melalui bantuan kepada korban baik secara langsung maupun bantuan teknis. Dari ke 6 fungsi tersebut, fungsi dominan yang di lakukan oleh IOM adalah Informational, Rule Supervision, dan operational. Ketiga, Rizal Sukma dalam tulisannya The Securitization of Human Trafficking in Indonesia.19 Melihat bagaimana permasalahan perdagangan manusia berkembang di Indonesia dan bagaimana respon dari negara dan aktor non negara menanggapi
permasalahan tersebut.
Secara spesifik,
Rizal
menjelaskan bagaimana sifat dasar perdaganagan manusia dan proses sekuritisasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahn tersebut di perlukanm kerjasama antar negara dan aktor non negara. Rizal menjelaskan bahwa perdagangan manusia adalah permasalahan keamanan manusia. Selain itu Rizal menerangkan cukup banyaknya upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penandatangan konvensi Palermo. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden no 87 tahun 2002 untuk mengatasi perdagangan manusia. Pada tahun 2007 dikeluarkannya UU no 21/2007 tentang PPTPPO yang merupakan aturan legal pertama yang menjadi dasar penanganan perdagangan manusia saat ini. tetapi seperti yang di jelaskan Rizal,bahwa upaya tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dan komunikasi antar lembaga pemerintah dengan negara lain dan dengan lembaga non pemerintah lainnya.
19
Rizal Sukma. The Securitization of Human Trafficking in Indonesia. (Singapore:RSIS,2008) 3-5
11
Keempat, laporan Perdagangan manusia di Indonesia yang di tulis oleh Prof.DR.Harkrisnowo
mengatakan
bahwa
Perdagangan
manusia
(human
trafficking), dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturanaturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Menurut peneliti sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan perempuan secara lebih meluas, misalnya: 1. Perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2. Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak; 3. Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan: a. Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku;
12
b. Hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula; c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. 4. Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan semacam ini. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memperihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter. 5. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak; 6. Pendidikan
publik
untuk
membuat
masyarakat
menyadari
akan
kemungkinan dan dampak perdagangan perampuan dan anak-anak. 7. Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah ini.20 Kelima, dalam tesis yang dtulis oleh Siti Maizul Habibah yang judulnya Peran Non Government Organization (NGO) dalam menangani Human 20
Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdaganagn Manusia di Indonesia. (jakarta : Universitas Indonesia.2004) 7
13
Trafficking yang terjadi pada pekerja Indonesia ditinjau dari Humanitarisme: studi kasus Migran Care.21 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Migrant Care yang bekerja di kemanusiaan di mana perdagangan manusia sebagai masalah nya. Metode dalam penelitian ini digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis berdasarkan tinjauan literatur, studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Penulis berpendapat bahwa Migrant Care memiliki peran dalam pengobatan dan pencegahan kasus perdagangan manusia dengan kedok penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan sebuah prinsip analisis kemanusiaan universal yang menjadi kerangka atau platform yang dapat diadopsi untuk menjalankan aksi kemanusiaan. Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa peran Migrant Care di prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kemanusiaan, netralitas, Impartialitas, dan kemandirian. Migrant Care merupakan salah satu LSM yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan diadvokasi pada isu-isu buruh migran, terutama pada perdagangan manusia. Trafficking manusia adalah kegiatan yang mendukung korban dalam keadilan dan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak korban, repatriasi korban, pemulihan korban, dan pemberdayaan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa terlepas dari kelemahan dan kekuatan dari kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh peran LSM dalam pelaksanaan adalah untuk menangani perdagangan manusia telah diikuti di platform dengan UNOCHA memutuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, Impartialitas dan independence. 21
Siti Maizul Habibah, Peran Non Government Organization (NGO) Dalam Menangani Human Trafficking yang Terjadi pada Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Humanitarisme: Studi Kasus Migran Care, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014)
14
Dari ke lima studi pustaka yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan ke lima studi pustaka tersebut adalah terletak pada fokus yang akan diambil oleh penulis. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah melihat peran IOM sebagai NGO dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia berdasarkan prinsip prinsip humanitarianisme 1.7. Kerangka Konseptual dan Teoritis Penulis akan menggunakan beberapa kerangka konseptual sebagai kerangka berfikir untuk menjawab rumusan permasalahan dan pertanyaan yang diajukan, yaitu: 1.7.1 International Governmental Organization (IGO) Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu, pertama sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian
aturan,anggota,jadwal,tempat
dan
waktu
pertemuan.
Kedua,
organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga.22 Peran organisasi internasional disini bukan hanya untuk menjaga perdamaian melalui jalan militer tetapi juga dalam hal sosial. Menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya International Organizations:Principles and issues mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara,dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar Negara.23 Selain itu, Organisasi Internasional
22
Michael Hass.International Politics and foreign Policy :A Reader in Research and Theory, (New York :The Free press, 1969)131 23 A.lerroy Bennet and James K. Oliver. International Organizations :Principles and Issues. (University of Delaware, Engloewood Clifft,new jersey-Prentice,1995) 12
15
berfungsi untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar penyelesaian secara damai dapat di laksanakan apabila terjadi konflik. Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Menurut Leroy Bennet dalam buku International Organization, Principle and Issue, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting24, yaitu: 1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. 2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan
16
yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual. 2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional. 3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global. Sedangkan menurut Clive Archer, Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori24, yaitu: 1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. 2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalahmasalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. 3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaharui oleh kekerasan atau paksaan dari luar organisasi.
24
Clive Archer. International Organization 3rd Edition. (London: Rouledge,2001)130-147
17
Pada dasarnya aktor negara maupun non negara menggabungkan diri dalam organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain organisasi internasional digunakan sebagai wadah atau sarana bagi aktor-aktor tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Bukan hanya peranan yang dimiliki suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Umar S Bakry mengembangkan bahwa organisasi internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan urusan antar negara dan juga mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi dua bagian yaitu:25 1. Inter-Government Organizations (IGO) adalah organisasi antar pemerintah yaitu organisasi yang di bentuk oleh dua atau lebih Negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan IGO pada umumnya bersifat sukarela sehinga eksistensi tidak mengancam kedaulatan Negara-negara. 2. Non-Government Organizations (NGO) merupakan organisasi non pemerintah yang mengacu pada Yearbook of International Organization yang menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah di suatu Negara.
25
Umar S Bakry.Pengantar Hubungan Internasional, (Jakarta :University Press,1999) 127
18
Berdasarkan dua kasifikasi tersebut, IOM (International Organization for Migration) termasuk IGO yang merupakan organisasi antar pemerintah sesuai dengan visi misi IOM yaitu membantu pemerintah menangani permasalahan dalam sebuah negara khususnya perdagangan manusia. IGO memiliki aturan dalam menjalankan misinya dan adanya keterbatasan dalam hal memaksa keputusan suatu negara sebagai pihak yang memiliki wewenang sepenuhnya. Terkait dengan konsep di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep Peran OI menurut Clive Archer dalam menganalisa fungsi IOM (International Organization for Migration) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. 1.7.2 Prinsip-prinsip Humanitarianisme Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin hak-hak asasi warga negara mereka untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Selama masa damai maupun perperangan atau krisis kemanusiaan, jika negara tidak mampu atau tidak mau memenuhi peran ini, organisasi kemanusiaan berusaha untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada penduduk yang membutuhkan. Prinsip-prinsip kemanusiaan (Humanitarian principles) dan standar perilaku bagi para pekerja kemanusiaan telah dikembangkan oleh berbagai aktor selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar didasarkan pada hukum humaniter internasional. Humanitarianisme secara universal memiliki empat prinsip yang diadopsi oleh hampir seluruh aktor-aktor kemanusiaan yaitu; humanity, impartiality, neutrality, dan independence (UNOCHA, 2010).
19
Prisip humanity dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Hal ini berdasarkan bahwa penderitaan manusia harus diatasi dimana pun ketika ditemukan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan (vulnerability), seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi dan orang tua. Setiap orang mempunyai hak dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Aktor-aktor kemanusiaan harus mempertahankan kemampuan mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk yang rentan dan untuk menegosiasikan akses tersebut dengan semua pihak dalam konflik maupun tidak. Prinsip neutrality dimana aktor humanitarian action tidak boleh berpihak dalam permusuhan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politik, ras, agama atau ideologi. Transparansi dan keterbukaan merupakan masalah utama untuk menjaga netralitas. Netraliti untuk sebuah organisasi ini didasarkan pada pendekatan HAM walaupun menjadi suatu tantangan untuk mengatasi kekerasan HAM. Netrality bukan pembenaran untuk memaafkan impunitas atau menutup mata terhadap pelanggaran HAM berat. Prinsip impartiality yaitu aksi kemanusiaan harus dilakukan atas dasar kemandirian, memberikan prioritas kepada kasus yang paling mendesak marabahaya dan tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas atau pendapat politik. Hal ini dimaksudkan bahwa bantuan kemanusiaan itu diberikan ke semua orang yang menderita, berdasarkan pada kebutuhan mereka dengan sesuai dan tepat sasaran. Hak asasi manusia adalah dasar dan kerangka kerja untuk penilaian kebutuhan. Prinsip ini meliputi proporsionalitas perlu (di mana sumber daya tidak cukup, prioritas selalu
20
diberikan kepada mereka
yang paling terkena dampak) serta
prinsip
nondiskriminasi (tidak ada yang harus mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka, usia, etnis, identitas , dll). Dan prinsip independence yaitu aksi kemanusiaan harus otonom dari tujuan politik, ekonomi, militer atau lainnya yang berkaitan dengan bidang di mana tindakan kemanusiaan sedang dilaksanakan. Pada umumnya pelaksanaan aksi kemanusian pasti melibatkan stakeholder yaitu penerima manfaat, otoritas nasional / lokal, donor dan lembaga bantuan. Dalam hubungan ini, NGO harus bersifat otonom bertanggung jawab untuk penerima manfaat dan tidak terpengaruh oleh politik dari pemberi donor maupun otoritas nasional. Keempat prinsip tersebut secara garis besar menjadi landasan bagi para pekerja kemanusiaan dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi aktor IGO untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang
lain
di
luar
humanitarian
prinsiples,
untuk
dirumuskan
dan
diimplementasikan ke dalam peran yang mereka jalani sebagai IGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. 1.8. Metode Penelitian 1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Pentingnya penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan data-data, sehingga peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang berhubungan fokus masalah yang diteliti.
21
1.8.2.Batasan Penelitian Untuk lebih memahami sasaran dalam penelitian ini penulis perlu membatasinya. Batasan penelitian ini mengacu pada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena terjadi yang diperlukan dalam penelitian, serta batasan yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini adalah penulis hanya melihat peran dari IOM dalam mengatasi human trafficking yang terjadi di Indonesia. Sedangkan batasan waktu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penulis mengambil tahun 2011 karena angka perdagangan manusia tertinggi di indonesia di tahun tersebut sehingga penulis akan melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi dari tahun 2011 – 2015.
1.8.3.Unit dan Tingkat Analisis Dalam penelitian di hubungan internasional, untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku dalam hubungan internasional, peneliti harus mampu untuk melakukan analisis dalam hal yang dibahas dan diteliti serta menunjukkan ketelitiannya terhadap data yang didapat, termasuk dalam menentukan tingkat analisis. Maka peneliti perlu menetapkan unit analisis yaitu objek yang perilakunya akan diteliti dan tingkat analisis yaitu landasan berlakunya ilmu pengetahuan yang akan digunakan. Unit analisis merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan (dependen). Kategori unit analisis dalam penelitian ini adalah salah satu organisasi internasional yaitu IOM di Indonesia. Jadi, tingkat analisis penelitian ini adalah berfokus pada level negara.
22
1.8.4.Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, arsip-arsip, artikel, laporan-laporan dan sumber-sumber online. Sehubungan dengan penelitian ini maka dalam pengumpulan data sekunder didapat dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmu tentang Humanitarianisme dan buku-buku tentang IGO khususnya IOM, dokumendokumen, laporan, dan arsip lainnya yang juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Terkait dengan penulisan. maka penulis memakai sumber-sumber data tersebut yang dapat digunakan untuk dianalisis sehingga bisa menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan. 1.8.5.Teknik Pengolahan dan Analisis Data Untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul. Data-data yang telah terkumpul dikembangkan, dianalisis dan interpretasikan untuk mengetahui tentang peran IOM dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang di tinjau dari aspek humanitarianisme. Secara garis besar, teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melewati tiga proses, yaitu: 1) Seleksi dan Klasifikasi Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan kemudian memilah data-data menurut kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang
23
ada. Setelah melakukan pemilahan data, kemudian peneliti melakukan klasifikasi data dengan melakukan penyusunan kembali data-data yang telah didapat. 2) Interpretasi dan Deskripsi Data dan informasi yang telah dipilih, dipilah kembali untuk menemukan rangkaian kejadian atau situasi yang membentuk kejadian yang dipelajari. Proses ini dilakukan bersama kegiatan interpretasi untuk menemukan artinya terhadap permasalahan. Hasilnya dipakai untuk membuat deskripsi dan merumuskan ide-ide atas konsep utama yang dipelajari. 3) Penarikan Kesimpulan 1.9. Sistematika Penulisan Bab I: Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian (landasan konseptual), studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II: Perkembangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Bab ini berisi tentang perkembangan isu/kasus perdangan manusia yang terjadi di Indonesia Bab III: Peran IOM Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Bab ini membahas tentang profil dan peran IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia Bab IV: Analisis Peran IOM dalam Menanganani Perdagangan Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Humanitarianisme
24
Bab ini menganalisis peran IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip Humanitarianisme.
Bab V: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisikan berbagai kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan juga saran yang diajukan untuk berbagai pihak terkait.
25
