BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Dalam penegakan hukum, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses,
diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain.1 Ketika pelaku kejahatan seperti pembunuh, pencuri, teroris atau yang sering terjadi di Indonesia saat ini yaitu koruptor berhasil kabur keluar negeri, dan tidak bisa untuk ditangkap karena melewati yurisdiksi penegak hukum
Indonesia, kerjasama para penegak
hukum Indonesia dengan pihak berkompeten di luar negeri merupakan salah satu solusi paling memungkinkan untuk menangkap para buronan tersebut. Para
pihak yang berkompeten tersebut antara lain seperti International
Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) sebagai organisasi kepolisian nasional
negara-negara
di dunia. Interpol merupakan salah satu organisasi
Internasional kedua terbesar di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 190 negara di dunia. Interpol adalah organisasi kepolisian yang sat ini bermarkas di Lyon, Prancis. Dalam skala regional ada EUROPOL di kawasan benua Eropa, di kawasan Asia Tenggara dalam
kerangka ASEAN ada
ASEANAPOL. Kedua organisasi yang belakangan ini merupakan organisasi Kepolisian yang sifatnya regional. Sebagai organisasi Kepolisian, tentulah peranannya lebih tampak dalam bidang pengimplementasian dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional terutama yang
merupakan
hukum
pidana
1
Eddy O.S Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional,Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm 40.
1
internasional dalam arti formal-prosedural.2 Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi internasional antara lain kejahatan narkotika, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil dan lain-lain.3 Kejahatan- kejahatan
yang
diatur
dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.4 Indonesia
dalam
meratifikasi konvensi
memberantas PBB yaitu
Transnational Organized
tindak United
Crime (Konvensi
pidana Nations
transnasional
telah
Convention Against
PBB menentang
Kejahatan
Transnasional Terorganisasi). UNTOC dibentuk pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Konvensi ini telah diadopsi menjadi ketentuan hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani konvensi tersebut, Indonesia menyatakan pensyaratan (reservation) terhadap pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.5
2
I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya , Bandung , 2006., Hlm. 24. R.Makbul Padmanegara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Majalah INTERPOL Indonesia,Jakarta, 2007, hlm. 58. 4 Sardjono, Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian, NCB Indonesia,Jakarta,1996.,Hlm.132. 5 Lihat bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 3
2
Konvensi lain yang membahas mengenai kejahatan transnasional ialah United Nations Convension
Against Corruption
(UNCAC) tahun 2003, yang sudah
diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Konvensi ini telah mengatur beberapa substansi yang berkaitan dengan pengaturan masalah perlindungan kedaulatan, masalah daluarsa, masalah yurisdiksi, dan masalah ekstradisi.
Untuk dapat mengatasi kejahatan yang tidak mengenal batas negara tersebut, maka POLRI melalui National Central Bureau (NCB) akan sering berhubungan dengan interpol maupun polisi Internasional. Dalam usaha memberantasan kejahatan, INTERPOL sering membuat perintah penangkapan keseluruh negara anggota sehingga memungkinkan agar setiap negara yang anggota untuk dapat mencari dan menagkap pelaku.6 Kerjasama antar negara melalui keterlibatan INTERPOL dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan
tersebut.
Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan upaya perburuan pelaku kejahatan korupsi yang kabur keluar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil. Saat ini masyarakat tinggal menunggu dan melihat pelaku tindak pidana yang kabur dapat di tangkap dan diadili di Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam INTERPOL mengharuskan Indonesia memiliki kantor INTERPOL yang di namakan NCB-INTERPOL (National Central Bureau- INTERPOL). NCB-INTERPOL merupakan kantor cabang INTERPOL yang ada pada masing-masing negara anggota. Di Indonesia sendiri 6
Eddy Damian , Kapita Selekta Hukum Internasional, alumni, bandung,1991., Hlm.7 8.
3
kantor tersebut berada di markas besar POLRI. Secara yuridis pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara di dasarkan pada Pasal 22 Konstitusi ICPO-INTERPOL yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen di dalam negri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal
ICPO-INTERPOL.
kerjasama/koordinasi
melalui
Selain wadah
bertugas
menyelenggarakan
ICPO-INTERPOL
dalam
rangka
mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional juga menyelenggarakan
kerjasama
internasional/antar
negara
dalam
rangka
mendukung pengembangan POLRI baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “peace keeping operation” di bawah bendera PBB.7 Banyak hal yang bisa di manfaatkan dengan keberadaan NCB-INTERPOL Indonesia,seperti :8 1. Bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data exit/entry dari suatu negara, dokumen, alamat, catatan kriminal, status seseorang dan lain-lain); 2. Bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik ke suatu negara, pinjam barang bukti, penggeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi ,dan lain-lain; 3. Pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain. 7 8
www.interpol.go.id,di akses pada tanggal 17 bulan februari 2015. Sardjono.op.cit., hlm. 32.
4
Di dalam kerjasama Internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan Kepolisian Negara yang diajak atau diminta untuk kerjasama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Jadi NCB-INTERPOL Indonesia yang menghubungkan ke NCB-INTERPOL negara lain untuk memintakan/dimintakan kerjasamanya. Dan apabila hal ini masih juga tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain. Perlu digaris bawahi bahwa apabila penyidik belum memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara setempat maka dia tidak bisa/tidak boleh meminta bantuan ke negara tersebut. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran mekanisme kerjasama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/KEMENLU kepada Kapolri sampai citra negatif negara lain terhadap POLRI.9 Bentuk-bentuk kerjasama yang telah di lakukan POLRI dengan negara lain dalam menangkap pelaku kejahatan dapat berupa perjanjian-perjanjian seperti perjanjian ekstradisi. Perjanjian ektradisi yang telah dilaksanakan antara lain dengan Malaysia (Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi), dengan Filipina (Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik 9
Supt. Budiman Parangin-Parangin, Mutual Legal Assistance (MLA), Indonesia, Majalah INTERPOL, 2006.
5
Philippina serta Protokol), dengan Thailand ( Undang-Undang No. 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi), dengan Australia (UndangUndang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia), dengan Hong Kong (Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri), dengan Korea Selatan (Undang-Undang No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea) dan dengan RRC (proses ratifikasi). Bentuk kerja sama lainnya yaitu berupa MoU-MoU dalam rangka penanggulangan transnational crime maupun capacity building, pendidikan dan latihan (seperti : JCLEC10, BKA11, ICITAP12, JICA13, FBI14, ATA15, ILEA16, Platina17, CoESPU18, pertemuan-pertemuan internasional
dan
lain-lain) serta
yaitu Sidang Umum ICPO-INTERPOL,
ARC (Asean Regional Conference), ASEANAPOL, SOMTC (Senior Officer Meeting on Transnational Crime), AMMTC (Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime), Operation Storm (operasi obat-obatan palsu), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes).19
10
JCLEC adalah singkatan dari Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation. BKA adalah singkatan dari Badminton Korea Association. 12 ICITAP adalah singkatan dari International Crime Investigation Training Asistention Program. 13 JICA adalah singkatan dari Japan International Cooperation Agency. 14 FBI adalah singkatan dari Federal Bureau of Investigation. 15 ATA adalah singkatan dari Air Transport Association. 16 ILEA adalah singkatan dari Integrated Law Enforcement Approach. 17 Platina adalah singkatan dari Pusat Pendidikan Antiteror Nasional. 18 CoESPU adalah singkatan dari Centre of Excellence for Stability Police Units . 19 Supt. Budiman parangin-parangin.Op.Cit., hal. 59. 11
6
Pengertian ekstradisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1979 Pasal 1 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau di pidana karena telah melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah kedaulatan negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyertaan tersebut karena berwenenang untuk mengadili dan memidananya. Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan atau negara diminta kepada negara peminta sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum ada perjanjian ekstradisi. Banyak negara terutama negara-negara Eropa sesuai dengan UndangUndang nasional negara mereka, ekstradisi hanya dapat dilakukan jika negara peminta dan negara mereka telah mempunyai perjanjian ekstradisi. Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan, dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-masing negara membuat Undang-Undang Ekstradisi dan membuat Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.20 Semua persyaratan dalam ekstradisi yang harus dipenuhi dalam UndangUndang serta pemberlakuan sistem hukum yang berbeda antar negara menjadi salah satu faktor sulitnya INTERPOL mmbawa pulang buronan kejahatan, termasuk dalam kasus korupsi. Hal tersebut menjadikan kerjasama INTERPOL dan POLRI dinilai lambat, lama dan berbelit-belit. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus korupsi Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan tersangka atas nama Sherny Kojongian yang mana pada tanggal 10 Agustus 2009, INTERPOL
20
www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi diakses pada tanggal 19 februari 2015.
7
Washington DC telah menginformasikan ke INTERPOL Jakarta bahwa keberadaan tersangka telah terindentifikasi. Namun pada akhirnya deportasi terhadap Sherny Kojongian baru terjadi pada tanggal 11 juni 2012 . Hal tersebut menunjukan bahwa kerjasama Interpol lambat dan memakan waktu yang lama. Dari uraian diatas penulis telah mencoba meneliti bagaimana kewenangan dan bentuk kerjasama INTERPOL dan POLRI serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu penulis memilih judul : “ANALISIS TENTANG
KEWENANGAN
INTERPOL
DAN
POLRI
DALAM
MENANGKAP PELAKU KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA” B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana
kewenangan
yang
dimiliki
INTERPOL
dalam
kerjasamannya dengan POLRI menurut hukum Internasional dan Hukum Nasional ? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya ? C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk memahami kewenangan apa saja yang dimiliki INTERPOL dalam kerjasamanya dengan POLRI menurut hukum internasional dan hukum nasional. 2. Untuk mengetahui seperti apa hambatan-hambatan yang dihadapi
8
INTERPOL dalam menjalankan tugasnya. D.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan,
khususnya
mengenai
kajian
analisis
kerjasama
INTERPOL dan POLRI. c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 2. Manfaat praktis Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. E.
Kerangka Teoritis dan Konseptual Perumusan kerangka teori dan keranga konseptual adalah tahapan penting, karena merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual dapat dijabarkan sebagai berikut :
9
1. Kerangka Teoritis Merupakan teori-teori penunjang yang dipergunakan untuk melakukan penelitian serta teori-teori yang memiliki pengaruh terhadap isi dari penelitian ini, yaitu : a. Teori Mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja dan untuk membalas perbuatan itu. b. Teori Relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi Teori relative modern , penganutnya Frans Von Lizt, Van Hommel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat
10
peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma. c. Teori Hukum Pembangunan, teori yang dikemukan oleh
Prof.
Mochtar kusumaatmaja yang dipengaruhi oleh cara berpikir Herold D.Laswell dan Myres S.Mc Dougal ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya) dan juga melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum diharapkan agar dapat berfungsi lebih yakni bukan sebagai alat (tool) melainkan sebagai sarana ( instrument) pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran
yang
menyatakan
bahwa
hukum
merupakan
sarana
pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan
atau
ketertiban
dalam
usaha
pembangunan
dan
pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sebagai sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada kepastian dan keadilannya melainkan pada pendayagunaan
11
dari hukum itu sebagai sarana pebaru hukum ditengah masyarakat majemuk. 2. Kerangka Konseptual Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisidefenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul, yaitu: a. Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan anttar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. b. Kewenangan Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. c. ICPO-INTERPOL International Criminal Police Organitation atau INTERPOL adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkordinasikan kerjasama antar Kepolisian seluruh dunia. INTERPOL dibentuk pada tahun 1923 dengan nama International Criminal Police
12
Commission, kemudian mengubah namanya pada tahun 1956. Organisasi ini berbeda dengan International police yang berfungsi melakukan tugas-tugas Kepolisian dinegara yang sedang dilanda perang.21 d. POLRI Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
(POLRI)
adalah
Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
(KAPOLRI).22 e. Transnational Crime Merupakan tindakan yang memiliki dampak lebih dari satu negara, melibatkan dan memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan melampaui batas territorial suatu negara.23 F.
Metode Penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang kongkrit, yang berasal dari bahan
21
http://id.m.wikipedia.org/wiki/interpol diakses pada 22/02/2015. www.polri.go.id. diakses pada 22/02/2015. 23 Abdussalam, Hukum Pidana Internasional, Restu Agung: Jakarta, 2006. Hlm. 32. 22
13
kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut: 1. Tipe penelitian Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.24 2. Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundangundangan, yaitu : 1) ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait. 24
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2006, Hlm. 13.
14
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan
yang memberikan petunjuk
maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan kamus besar Bahasa Indonesia. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahanbahan
dengan
cara
membaca
buku-buku,
majalah
,
konvensi
internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan, antara lain : a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas c. Perpustakaan lain. Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut : a. Melakukan intervensi hukum positif dan bahan- bahan hukum lainya yang relevan dengan objek kajian. b. Melakukan penulusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-
15
undangan. c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya. 4. Analisis Data Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai suatu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah
dan
dianalisis
secara
normatif
kualitatif,
yaitu
dengan
memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang di analisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui analisis terhadap kerjasama polri dan interpol dalam menangkap pelaku kejahatan lintas batas negara. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. G.
Sistematika Penulisan Agar proposal ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka proposal ini disusun secara sistematis. Berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :
16
BAB I
Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoridan konseptual, dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan
BAB II
Bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka
BAB III Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat,yang mencakup analisis tentang kerjasama INTERPOL dan POLRI dalam pemberantasan pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri, yang secara khusus akan membahas kewenangan yang dimiliki INTERPOL dalam kerjasamanya dengan POLRI menurut hukum internasional dan nasional serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya BAB IV Bagian ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menguraikan secara singkat
atau
berupa intisari tentang apa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari perumusan masalah.
17
18
