BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian.Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar
undang-undang
secara
positif
(positief
wettelijk
bewijstheorie).Dikatakan secara positif, karena hanya berdasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheorie).1 HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang–undang negative (negatief wettelijk).Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”2 Menilik dari rumusan yang terdapat dalam KUHAP maka dapat disimpulkan apabila hakim dapat menjatuhkan pidana jika minimal ada dua alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut menguatkan sangkaan yang telah
1 2
Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara PIdana Indonesia.Bandung : Sinar Grafika. Hal 251 Op.cit, hal 254
2
diberikan pada terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah menurut KUHAP terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan: (1) “Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.” Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang bekas fisik dan mengelola untuk menemukan bekas psikis tersebut serta hal ini bisa merupakan salah satu dasar untuk membantu pembuktian dari terdakwa atas kasus yang akan diusut di pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.3 Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal–hal itu. 4 Banyaknya saksi ahli yang terlibat dalam pembuktian kasus pidana seperti yang sedang ramai di bicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini mengenai sidang pembunuhan I Wayan Mirna Salihin oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso.Beberapa saksi ahli yang sudah didatangkan oleh kedua belah
3
M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan Jakarta : Sinar Grafika, Hal 273 4
Alan Kalmanoff. Criminal Justice Boston – Toronto, Litlle. Brown and company,1971, hal 87-88
3
pihak untuk menguatkan sangkaan mereka, seperti yang terjadi pada sidang lanjutan kasus tewasnya I Wayan Mirna Salihin kembali digelar dengan terdakwa Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/8/2016). Kali ini, tim jaksa penuntut menghadirkan saksi ahli dari Psikolog dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Antonia Ratih Anjayani.5 Perkembangan terknologi yang semakin berkembang ini pun tidak menutupkansbagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana melalui media sosial (cyber crime) seperti yang terjadi di Tapanuli Tengah dimana terjadi kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung. Pembuktian mengenai kasus ini melibatkan saksi ahli informasi teknologi elektronik (ITE).6 Pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti–bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. 7
5
http://sumut.pojoksatu.id/2016/08/15/keterangan-saksi-ahli-dari-psikolog-klinis-rscm-sudutkanjessica/ 6 http://fokusmedan.com/2016/09/15/poldasu-lengkapi-berkas-kasus-pencemaran-nama-baik-bupatitapteng/ 7 Amelia Fransiska Rompas, “KAJIAN YURIDIS PASAL 134 KUHAP TENTANG BEDAH MAYAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA”, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar 2015, hal 1
4
Dalam hal pembuktian adanya peran barang bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahanterdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh halhal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.8 Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Contoh yang paling baik untuk yang tersebut kedua ini ialah Visum et Repertum yang dibuat oleh seorang dokter.9 Di dalam pengertian secara hukum Visum et Repertum (VR) , adalah : Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.10
8
Eddy O.S. Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.2012. hal 5 Andi Hamzah, Op.cit, hal 274 10 Abdul Mun’im indries, 2016.Kedokteran forensik. Binarupa aksara publisher, Tangerang selatan, hal 10 9
5
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas penulis ingin menyusun skripsi dengan judul “PERAN NORMATIF AHLI FORENSIK DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”.
B. Pembatasan Masalah Pembatasan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan yang di berikan seorang ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana yang dilihat secara normatif.
C. Rumusan Masalah Masalah pokok ini dirumuskan sebagai berikut yang kemudian oleh penulis dijabarkan menjadi : 1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang ahli forensik? 2. Bagaimanakah bantuan dan kedudukan ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana dalam putusan pengadilan No. 109 PK/Pid/2007, putusan pengadilan No. 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT.BDGdan putusan pengadilanNo. 2554 K/Pid.Sus/2011?
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: Tujuan obyektif 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana. 2. Untuk mengetahui bantuan apa saja yang dapat diberikan ahli forensik dalam proses penyelesaian perkara pidana.
6
Tujuan subyektif 1. Untuk mengetahui dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana mengenai peran ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana. 2. Sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khanasah keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai ahli forensik. 2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang porsi ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana.
F. Kerangka Pemikiran penyelesaian perkara pidana
(Pembuktian)
Ahli forensik • Lisan •Tertulis (VeR)
pasal 184 ayat (1) KUHP
Keterangan ahli
7
Tugas dokter sehari–hari di dalam rangka membantu aparat penegak hukum pekerjaan terbanyak harus dilakukan ialah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan di samping memeriksa mayat dan melakukan autopsi. Pasal yang mengatur tentang kewajiban dokter untuk memberi keterangan pada yang berwajib adalah Pasal 179 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahil lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah atau janji akan memberikanketerangan yang sebaiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 11 Pengertian kesaksian ahli psikiatrik yang dipakai hingga sekarang ini, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa tahun 1970 Pasal 2,4,3 sebagai berikut: “Kesaksian ahli psikiatrik dapat berupa visum et repertum psikiatrik atau keterangan dokter, dimana visum et repertum psikiatrik adalah suatu kesaksian tertulis dalam pidana atau perdata, dan dibuat atas permintaan hakim ketua pengadilan, dengan mengingat sumpah dokter. Sedang keterangan dokter adalah keterangan yang di berikan oleh dokter atas permintaan jaksa, polisi, atau pamong praja dalam pemriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan.”12 Yang tertulis disebut Visum et Repertum, sedangkan yang tidak tertulis secara lisan di persidangan dengan sumpah menurut keahliannya.
11
Djoko Prakoso dan I ketut murtika.Dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman.Jakarta : Bina Aksara. 1987. Hal 115 12 Abdul muin idries, Sidhi dan Sutomo Slamet Iman Santoso.Ilmu kedokteran kehakiman.Jakarta : Gunung Agung. 1985. Hal 108.
8
G. Metode penelitian 1. Metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.13Bentuk penelitian ini demikian karena penelitian mengkaji peran normatif dari ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana, yang dalam kajiannya dengan menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk peraturan perundangan dan
keputusan
pengadilan.Penelitiandemikian
oleh
Peter
Mahmud
Marzuki14 disebut dengan penelitian hukum dengan pendekatan perundang –undangan (statute approach) dan pendektan kasus (case approach). Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini maka rumusan masalah nomor 1 tentang pengaturan hukum yang mengatur tentang ahli forensik Sedangkan untuk case approach hemat penulis terdapat dalam rumusan masalah nomor 2 yaitu tentang bantuan dan
kedudukan ahli
forensic dalam penyelesaian perkara pidana dalam putusan pengadilan109 PK/Pid/2007, putusan pengadilan No. 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT.BDGdan putusanpengadilanNo. 2554 K/Pid.Sus/2011.
13
Amuruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,hal 163 14 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, hal 136 dan 158
9
2. Jenis Penelitian Jenispenelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.Penulis akan mendeskripsikan peran normatif ahli forensik dalam penyelesaian perkara pidana. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah
yang
diteliti
tanpa
mengambil
kesimpulan
secara
umum.Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto15dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.” 3. Teknik analisis data Langkah dalam analisis untuk menjawab permasalahan nomor satu adalah dengan langkah sebagai berikut yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi,kemudian mensinkronisasi secara vertikal dan horizontal peraturan perundangan–undangan. Dalam hal sinkronisasi secara vertikal mengacu pada undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang– undangan, sehingga ini dapat ditarik simpulan adanya konsistensi dalam pengaturan tentang saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana. Analisis untuk jawaban rumusan masalah kedua dengan analisis kualitatif secara induksi dengan merumuskan premis 15
Soerjono Soekanto,1981,Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: UI Press,hlm.10
10
mayor dan premis minor
16
. Teknik analisa data yang digunakan adalah
kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang dibuat per kalimat dan dianalisis dengan metode berfikir induktif yaitu menggunakan pola fikir secara khusus yang mana pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 4. Sumber data Peneliti menggunakan data sekunder yang memberikan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip- prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.17Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu.Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluan wawasan peneliti.18Dalam data sekunder itu sendiri terdapat dua (2) bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu : a) Bahan Hukum Primer berupa KUHP, KUHAP. b) Bahan Hukum Sekunder yang mana disini selain menggunakan bahan dari bidang hukum sendiri, peneliti memperluas ke bahan non hukum yaitu dibidang kedokteran.
16
Soetandjo Wignyosoebroto, 2013, Hukum : Konsep dan Metode, Malang:Setara Press, halaman 104 17 Ibid. Hal 142 18 Ibid. Hal 143
11
5. Metode pengumpulan data Peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu menginventarisasi data berupa buku-buku karya para pakar hukum dan para ahli di bidang forensic serta kedokteran .
H. Sistematika penulisan Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka akan dibuat sistematika yang secara garis besar akan di susun sebagai berikut : Dalam pembahasan BAB I penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam pembahasan BAB II penulis akan menguraikan tentang penegakan sistem pemidanaan, tahap penyelesaian perkara pidana dan konsep ahli forensic. Dalam pembahasan BAB III penulis akan menjelaskan tentang kedudukan ahli forensic dalam penyelesaian perkara pidana dan bantuan apa saja yang dapat diberikan ahli forensic untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dalam pembahasan BAB IV penulis akan memberikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
