Lampiran I Surat Edaran Nomor : / /ORG Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015 di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan upaya melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik secara kompetitif di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015. B. Pengertian 1. One Agency, One Innovation adalah gerakan yang mewajibkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun. 2. Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. 3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat). 4. Administrator Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Admin Provinsi adalah Tim Sekretariat yang ditugaskan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengelola sistem informasi kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. C. Prinsip Prinsip kompetisi inovasi pelayanan publik adalah: 1. Akuntabilitas. proses kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) harus memenuhi aspek-aspek akuntabilitas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Transparansi. proses kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) dapat diakses secara terbuka baik oleh pengusul maupun penilai. 3. Independen. proses kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) dilakukan tidak berpihak dan bebas dari kepentingan. D. Tujuan Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) bertujuan untuk: 1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka pengembangan inovasi pelayanan publik. 3. Memeriahkan Peringatan HUT ke 57 Provinsi Nusa Tenggara Barat, 17 Desember 2015
E. Ruang Lingkup Ruang lingkup kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) meliputi: 1. Organisasi, peserta dan sarana. 2. Jenis, kategori dan kriteria. 3. Peningkatan kapasitas pelayanan publik. 4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. BAB II ORGANISASI, PESERTA DAN SARANA A. Organisasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Organisasi penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik terdiri dari: 1. Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penyelenggara kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015. 2. Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK), Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas memfasilitasi proses penjaringan, penyeleksian, dan penilaian inovasi pelayanan publik, serta membentuk sekretariat, tim penilai/tim evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik. 3. Sekretariat bertugas melayani kesekretariatan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik serta bertindak sebagai administrator sistem informasi inovasi pelayanan publik (Admin SiNoviK). 4. Tim Penilai/Tim Evaluasi, yaitu Tim yang ditetapkan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri antara lain dari akademisi yang kompeten di bidang pelayanan publik yang bertugas melakukan penilaian administrasi dan proposal inovasi pelayanan publik serta proses presentase, wawancara dan penilaian lapangan. B. Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 1. Peserta kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) adalah SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemprov/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. 2. Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)dapat menugaskan unit atau satuan kerja di lingkungannya dalam memberikan fasilitasi proses pengajuan inovasi pelayanan publik dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, sekaligus bertindak sebagai administrator lalu lintas pengajuan inovasi dalam sistem inovasi pelayanan publik (SiNoviK). 3. Unit atau satuan kerja atas inisiatif sendiri dan/atau permintaan pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)mengajukan inovasi pelayanan publik. 4. Setiap instansi/unit/satuan kerja dapat mengajukan lebih dari satu inovasi pelayanan publik, baik atas nama institusi (SKPD) maupun perseorangan (Pegawai Negeri Sipil). C. Sarana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) Proses kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) secara umum dilakukan secara online melalui Email
[email protected] BAB III JENIS, KATEGORI DAN KRITERIA A. Jenis Inovasi Jenis inovasi dapat berupa: 1. Pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. 2. Pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Wujud pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung berupa: a. Proses, yaitu perubahan dalam proses penyediaan layanan; dan/atau b. Administrasi, yaitu penggunaan instrumen kebijakan atau sebagai hasil dari perubahan kebijakan; dan/atau
c. d.
Sistem, yaitu sistem baru atau perubahan yang mendasar dari sistem yang ada dengan membentuk institusi baru, interaksi ataupun partisipasi; dan/atau Konsep, yaitu perubahan dalam paradigma.
B. Kategori Kompetisi inovasi tersebut dikelompokan ke dalam 3 kategori, yaitu; 1. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat. 2. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang Inovatif. 3. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi. Dalam rangka pengelompokan kategori tersebut, keikutsertaan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Satu inovasi hanya dapat diajukan dalam satu kategori berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi; atau 2. Beberapa inisiatif kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori, namun dapat memilih berdasarkan kriteria yang paling dominan. C. Kriteria Kriteria dari setiap kategori inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK), sebagai berikut: a. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat KRITERIA
DESKRIPSI Merampingkan proses; Mengurangi kerumitan birokrasi; Memperbaiki koordinasi; dan Tindakan-tindakan lain dalam rangka meningkatkan efisiensi.
Meningkatkan Efisiensi
-
Memberikan Pelayanan yang Berkualitas
- Memberikan pelayanan publik dengan tepat waktu, sopan, mudah dan berorientasi pada pengguna pelayanan; dan - Mengurangi beban masyarakat dalam pekerjaan administrasi dan beban pekerjaan lain untuk memenuhi ketentuan.
Meminta Umpan Balik dari Warga Memperbaiki Akses dan Mempromosikan Keadilan
Secara aktif meminta masukan dan umpan balik dari warga mengenai kepuasan terhadap pelayanan publik. - Mempromosikan keadilan dalam pemberian pelayanan kepada kelompok rentan (misalnya kelompok miskin, perempuan, minoritas, pemuda, lansia, penyandang cacat, dan lain-lain) dan/atau - Memberikan pelayanan kepada penduduk yang lebih luas, terutama melalui mekanisme yang mempromosikan keterlibatan masyarakat.
Mempromosikan Kemitraan
Mempromosikan kemitraan antara sektor publik, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam rancangan dan pelaksanaan pelayanan publik. Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, dan budaya kerja dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Transformasi Administrasi/ birokrasi
Memperkenalkan Konsep Baru
b. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang Inovatif Kriteria Mempromosikan Responsivitas
Mempromosikan Partisipasi melalui Mekanisme Kelembagaan yang Baru
Memfasilitasi Partisipasi
Transformasi Administrasi/Birokrasi
Memperkenalkan Konsep Baru
Uraian - Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap permintaan dan kebutuhan warga masyarakat; - Mendorong partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan - Adanya mekanisme keterbukaan publik dalam penyusunan kebijakan. Melaksanakan proses dan mekanisme dalam menyalurkan permintaan dan pandangan dari masyarakat yang mencakup sistem pendukung keputusan, jaringan pemerintah dan mekanisme konsultasi yang menghasilkan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih efektif, serta pendekatan holistik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan publik. - Menyediakan sarana dan/atau mekanisme dalam rangka mendukung pemerintah pembuat kebijakan dan pejabat publik untuk berinteraksi secara lebih baik dengan publik, terutama warga masyarakat secara individu, dan memungkinkan warga masyarakat, misalnya mengungkapkan kebutuhan mereka secara lebih baik, berpartisipasi dalam dan mempengaruhi pembuatan kebijakan; - Memberikan komentar tentang pelaksanaan kebijakan; - Menyampaikan umpan balik tentang pelayanan pemerintah (pelayanan online dan offline); dan - Mengelola pengaduan. Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, dan budaya kerja dalam rangka memperkuat pastisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif. Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif.
c. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi Kriteria Mempromosikan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan untuk Menyelaraskan Kebijakan dan Program dan Mengintegrasikan Pelayanan
Meningkatkan Kepemimpinan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Kolaboratif
Uraian - Menyelaraskan secara jelas visi pembangunan holistik pemerintah dengan strategi, tujuan, peranan dan tanggung jawab antar lembaga; - Mempromosikan kerjasama horizontal dan vertikal diantara berbagai tingkat pemerintahan, memberikan pelayanan yang terpadu; dan - Menetapkan kerangka dan mekanisme kelembagaan yang menjamin keseimbangan yang tepat antara kerjasama lintas sektoral dan akuntabilitas sektoral. - Mempunyai visi yang jelas, kemauan politik dan pemahaman tentang perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintah dan kapasitas sumber daya manusia untuk bekerja di lintas batas organisasi melalui pembelajaran, pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lain secara berkelanjutan; dan - Mempromosikan budaya organisasi yang mendorong kerjasama untuk mewujudkan tujuan dan hasil bersama guna meningkatkan nilai publik.
Meningkatkan Kinerja Organisasi, Interoperabilitas danStandar SecaraTerbuka
- Meningkatkan kinerja organisasi dengan mengintegrasikan pelayanan vital pemerintah di berbagai instansi dengan menggunakan standar dan data secara terbuka dan mendorong penggunaan sistem bersama seperti komputasiawan untuk integrasi yang mulus (seamless integration); - Meminimalkan tumpang tindih upaya dan mengurangi biaya melalui pertukaran pengetahuan dan pertukaran data, penempatan sumber daya yang lebih efektif melalui integrasi operasi “back-end office”, pemanfaatan saluran dan perangkat yang inovatif seperti perangkat TIK, dan dengan menyediakan, antara lain, layanan satu atap, situs online dan bergerak yang menghimpun pelayanan pemerintah agar mudah ditemukan dan diakses; dan - Memungkinkan sistem-sistem yang berbeda bertukar informasi, menggabungkan informasi dengan sumber informasi lain dan selanjutnya mengolah informasi dengan cara yang bermakna, secara horisontal maupun vertikal. Mempertimbangkan isu privasi dan keamanan seraya mewujudkan interoperabilitas antar sistem.
Kriteria Mempromosikan Keikutsertaan Masyakarat dan Kolaborasi antara Instansi Pemerintah dan Masyarakat
Uraian - Mempromosikan keikutsertaan masyarakat dengan menjangkau penduduk rentan yang meliputi (i) kelompok miskin; (ii) perempuan; (iii) penyandang cacat; (iv) penyandang tuna aksara; (v) pemuda; (vi) lansia; (vii) penduduk migran; dan (viii) masyarakat adat; - Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara instansi pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan arus informasi, transparansi dan akuntabilitas; dan - Melibatkan saluran-saluran untuk partisipasi warga secara aktif dan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembangunan dalam upaya bersama untuk menciptakan nilai publik menuju tata kelola pemerintahan publik.
Transformasi Administrasi
Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, serta budaya kerja dalam rangka mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi. Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi.
Memperkenalkan Konsep Baru
BAB IV PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK A. Penyusunan Proposal Proposal inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) disusun berdasarkan uraian mengenai inovasi pelayanan publik yang diajukan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) yang kolomnya sudah tersedia dan difasilitasi oleh Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK). Hal yang dinilai, bobot penilaian dan penjelasannya sebagaimana matriks sebagai berikut:
Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian
Deskripsi
A. Analisis Masalah (5%)
1.
Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?
B. Pendekatan Strategis (25 %)
2.
Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?
3.
Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif?
4.
Bagaimana strategi dilaksanakan?
5.
Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?
C. Pelaksanaan dan Penerapan (30 %)
ini
- Uraikan situasi yang ada sebelum inisiatif ini dimulai, paling banyak 500 kata; - Apa saja masalah utama yang perlu diselesaikan? - Kelompok sosial mana saja, misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis, yang terpengaruh; dan - dalam hal apa? - Paling banyak 600 kata, ringkaskan inisiatif ini tentang apa dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah yang dihadapi; dan - Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya. - Paling banyak 200 kata, ilustrasikan apa yang menjadikan inisiatif ini unik; - Bagaimana inisiatif ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda; dan - Sebutkan pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inisiatif ini berhasil. - Paling banyak 600 kata, uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan strategi ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatankegiatan utama serta kronologinya; dan - Unggah rencana pelaksanaan anda (ukuran file maksimum 2MB atau kurang dari 5 halaman). - Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inisiatif ini, termasuk pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain.
Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian 6. Sumber daya apa saja yang diguna-kan untuk inisiatif ini dan bagaima-na sumber daya itu dimobilisasi?
7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil? 8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?
D. Dampak dan Keberlanjutan (40 %)
Deskripsi - Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis dan manusia yang berkaitan dengan inisiatif ini; dan - Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut? Paling banyak 400 kata, sebutkan paling banyak lima keluaran konkrit yang mendukung keberhasilan inisiatif ini. Paling banyak 400 kata, uraikan bagaimana anda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi ini.
9. Apa saja kendala utama yang diha-dapi dan bagai-mana kendala tersebut dapat diatasi?
Paling banyak 300 kata, uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan serta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.
10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?
- Paling banyak 700 kata, uraikan dampak dari inisiatif ini; - Berikan beberapa contoh konkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut telah memberikan dampak positif kepada masyarakat; dan - Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur.
11. Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?
- Paling banyak 500 kata, uraikan bagaimana inisiatif ini sedang dilanjutkan (misalnya, dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan); dan - Jelaskan apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana inisiatif ini dapat direplikasi. Paling banyak 500 kata, uraikan pengalaman umum yang anda peroleh dalam melaksanakan inisiatif ini, pembelajarannya serta rekomendasi anda untuk masa depan.
12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?
B. Pengajuan Proposal Pengajuan proposal dilakukan sebagai berikut: 1. Proposal diajukan oleh unit pelayanan secara online dari Administrator SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui Email resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK), Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Email 2.
3. 4.
[email protected]
Unit pelayanan dapat berupa satuan kerja terendah sampai dengan satuan kerja tertinggi di SKPD Lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan catatan inovasi memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Administrator Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pejabat yang diberi wewenang sebagai Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015. Setelah proposal diterima oleh Administrator dan waktu pengajuan ditutup, maka Tim Sekretariat akan mencatat :
a. b. c.
Judul proposal yang sudah diterima; Nama program; dan Tanggal dan waktu diterima. BAB V MEKANISME DAN SELEKSI
A. Mekanisme Seleksi 1. Seleksi Administrasi Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, praktik inovasi yang diusulkan akan melalui seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Evaluasi/Tim Penilai dengan memperhatikan: a. Relevan dengan salah satu kategori penghargaan; b. Kelengkapan proposal yang dikirim melalui email; c. Secara penuh telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun; (khusus bagi SKPD). Sedangkan bagi peserta perorangan (PNS) dapat berupa ide/gagasan inovasi saja. d. Menyertakan rencana aksi dalam satu tahun terakhir; (khusus bagi SKPD dan perorangan) 2. Penilaian Proposal Tahap I Penilaian proposal tahap I merupakan tahap penilaian oleh Tim Penilai terhadap proposal yang secara administrasi berhak untuk dinilai dari substansi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian proposal tersebut dilakukan sebagai berikut: a. Dilakukan secara individual dan atau secara bersama oleh Tim Penilai. b. Nilai rata-rata yang diberikan sesuai urutan besaran nilai dan ditetapkan yang mempunyai nilai tertinggi, dengan mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk serta keterwakilan kelompok SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). c. Administrator Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan hasil penilaian proposal melalui alamat email yang bersangkutan. 3. Penilaian Presentasi dan Wawancara Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan terhadap inovasi yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Tahap Presentasi dan Wawancara sebagai berikut: a. Administrator Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan undangan kepada inovasi pelayanan publik yang lolos untuk menyampaikan presentasi sekaligus wawancara dihadapan Tim Penilai. b. Tim Penilai memberikan waktu untuk melakukan presentasi selama 20 menit yang dilanjutkan dengan wawancara. c. Masing-masing anggota Tim Penilai memberikan penilaian secara individual. d. Hasil penilaian presentasi dan wawancara merupakan nilai rata-rata yang diberikan oleh Tim Penilai.
Penilaian Komponen dan unsur dalam presentasi dan wawancara dilakukan sesuai dengan matriks sebagai berikut: No
Komponen (K)
1
Presentasi Wawancara (20%)
2
Materi (50%)
dan
Unsur (U)
Nilai (N) (maksimal 100)
Perhitungan (KxUxN)
Hasil
a. Pemenuhan/pengaturan waktu penyajian presentasi serta kejelasan penyampaian dan penyajian presentasi (10%) b. Pengetahuan mengenai inovasi pelayanan publik yang disampaikan (10%) a. Unsur inovasi (20%) b. Kemanfaatan (15%) c. Replikasi dan Keberlanjutan (15%)
Jumlah
5. Penilaian Lapangan Penilaian lapangan, yaitu verifikasi dan observasi secara terbuka dan/atau tertutup mengenai keadaan dan kondisi untuk memberikan, meyakinkan hasil presentasi dan wawancara tersebut. Dalam hal secara terbuka, Tim Penilai melakukan verifikasi dan observasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam hal secara tertutup Tim Penilai melakukan observasi secara tertutup atau diam-diam, melihat kondisi nyata inovasi pelayanan publik yang diajukan. 6. Penilaian Tahap Akhir Penilaian tahap akhir merupakan sidang Panel Tim Penilai untuk menentukan peringkat terbaik inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) dengan komposisi mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk dan keterwakilan SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). BAB VI PUBLIKASI DAN BIMBINGAN TEKNIS Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pihak terkait melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme, mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik, yaitu: 1. Surat Edaran. Pemberitahuan melalui Surat Edaran kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mengajukan inovasi di tiap unit kerja dalam lingkup wilayahnya; 2. Pemberitaan di sejumlah media; 3. Sosialisasi pada level Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dilakukan untuk mensosialisasikan instrumen kompetisi inovasi pelayanan publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015.
Lampiran II Surat Edaran Nomor : / /ORG Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (eNTeBeNOVIK) Tahun 2015 di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Daftar penerima penghargaan inovasi pelayanan publik dari Kementerian PAN RB RI, yang dapat dijadikan referensi inovasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat: 1. Sembilan Top Inovasi Nasional Tahun 2014 (Nama Inovasi/daerah) No
Judul Inovasi
1 2 3 4 5
Format Kendali Hulu Hilir GMRMS Kampung Media Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas KM 0 (Nol) Pro Poor Jabar Pelayanan Karantina Ikan Pasti (Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Integritas) Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar Sistem Pembayaran Jaminan Fidusia Online Surabaya Single Windows (SSW) Upaya Aksi Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang
6 7 8 9
Instansi Pemprov Aceh Kota Surabaya Provinsi NTB Provinsi Jawa Barat Kementerian Kelautan Perikanan Kota Banjar Baru Kemenkum HAM Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
dan
2. 25 Top Inovasi Nasional Tahun 2015 (Nama Inovasi/daerah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Judul Inovasi Layanan Tujuh Menit (LANTUM)
Instansi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pelayanan Penjangkauan (Outreching) Melayani Penyandang Kementerian Sosial Disabilitas di Lingkungan Masyarakat Pengesahan Badan Hukum versi AHU Online Kementerian Hukum dan HAM ATM SAMSAT Jatim – Merubah Kantor Menjadi Mesin Provinsi Jawa Timur Ayo Kerja Provinsi Jawa Timur JOGJAPLAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Taman Budaya Jambi Provinsi Jambi Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan Kabupaten Badung Gebrakan SUSI Turunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kabupaten Lumajang Kematian Bayi (AKB) Inovasi Pala Sambutan untuk Mendukung Rehabilitasi Kebun Kabupaten Aceh Selatan Pala Rakyat yang Terserang Penyakit Kantornya Orang Miskin Kabupaten Sragen Lahir Procot Pulang Bawa Akte Kabupaten Banyuwangi ODHALINK Kabupaten Pasuruan Paket Kebijakan Investasi (PaKSi) Kabupaten Pinrang Program Pengendalian Malaria melalui Sistem EDAT Kabupaten Teluk Bintuni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Wisata Edukasi Kabupaten Malang Talangagung Kepanjen UPT-PU Kecamatan sebagai Solusi Penyelesaian Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser Utara Daerah E-Health Kota Surabaya Emas Hitam Di balik Tumpukan Sampah Kota Malang “KEUR” Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu Kota Denpasar Lintas Klinik Lansia Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Penyimpangan “Positif” dalam Upaya Peningkatan Sumber kota Lubuklinggau Daya Manusia melalui Program BLC (Broadband Learning Center) Program Kartu Insentif Anak (KIA) dan Sistem Relasi Pencatatan Kota Surakarta Kelahiran
