BAB I PENDAHULUAN. berdampak pada semua lini kehidupan, baik terhadap politik, sosial-budaya,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Arus globalisasi yang melanda dunia saat ini berlangsung sangat cepat dan berdampak pada semua lini kehidupan, baik terhadap politik, sosial-budaya, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan di seluruh dunia. Kondisi tersebut menjadikan persaingan antar bangsa menjadi semakin ketat dan tidak dapat dihindari, terutama dalam bidang ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi serta ketenagakerjaan. Saat ini bangsa Indonesia masih ketinggalan dalam berbagai aspek, sehingga kurang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah masalah bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat terpecahkan dengan baik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 31,02 juta orang (13,33%) dan 64,23% diantaranya adalah penduduk yang berada di pedesaan. Data lain juga menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 7,41%, dan jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta orang, bertambah 2,17 juta orang dibanding angkatan kerja tahun 2009 yang sebesar 113,83 juta orang, sedangkan pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 55,31 juta orang (51,50%).

Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

Menurut laporan UNDP tahun 2010, Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0.600 atau berada pada urutan 111 dari 172 negara. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga, seperti negara Singapore dengan HDI 0,846 (di urutan 27), Malaysia dengan HDI 0,744 (di urutan 59), dan Thailand dengan HDI 0,654 (di urutan 94). Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa salah satu faktor penentunya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar terjadi peningkatan kualitas SDM, karena hanya dengan memiliki SDM berkualitas potret bangsa bisa diubah. Dalam hal ini pendidikan merupakan gerbang utama dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bangsa, baik melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal. Pendidikan nonformal (PNF) adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pada lapisan bawah yang tinggal di pedesaan dan kurang terjangkau oleh pendidikan formal. Sebagaimana diungkapkan Sumpeno, Wahyudin (2009:30) bahwa “…masyarakat di lapisan bawah semakin jauh dari pusat pelayanan pendidikan,… sulit meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga memperburuk struktur pertumbuhan negara berkembang”. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat, dan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan serta pengangguran, maka pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang salah satunya adalah melalui pengembangan dan peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


3

(UMKM) di pedesaan. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. Perlunya pemberdayaan UMKM antara lain adalah dalam rangka: (1) mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (2) meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan kantung-kantung kemiskinan (Perpres No. 38, 2009: Bagian IV.20-7). Arfiah, Nunuy Nur (2009:1) mengungkapkan bahwa “UKM menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya”. Menurut data BPS dari tahun 2006-2009, persentase jumlah UMKM lebih dari 90% dari seluruh unit usaha yang ada, dimana sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro dan kecil. UMKM telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di atas 50% dari total PDB nasional Indonesia. Namun demikian, peran UMKM sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi nasional seharusnya tidak sekedar dilihat dari angka PDB yang tinggi saja, tapi lebih dari itu seyogianya adalah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan


4

kesenjangan yang terjadi di masyarakat, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Saat ini menurut Tulus Tambunan (2008:4) sumbangan PDB besar dari UMKM cenderung lebih disebabkan oleh jumlah unitnya yang lebih banyak (meningkat), bukan karena produktivitasnya yang lebih tinggi. Berbagai masalah-masalah yang dihadapi UMKM merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan sampai saat ini, yang meliputi: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, penguasaan teknologi, organisasi, dan pemasaran; lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM; dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Hasil kajian Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUKM yang dimuat dalam Laporan Akhir tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa perlu adanya peningkatan kinerja UKM pada sentra bisnis UKM melalui peningkatan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilakukan melalui peningkatan kemampuan manajerial dan aksessibilitas terhadap sumberdaya produktif (termasuk teknologi), serta perlunya peningkatan kemampuan SDM yang sesuai dengan perkembangan UKM (http://www. cyberax.eu/journal-usaha-kecil-indonesia). Hasil penelitian Kuncoro, Mudrajad (2006:8-9) juga menyimpulkan masalah yang sama dalam pengembangan UMKM, antara lain: “masih lemahnya tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, dan manajemen, ….”. Lemahnya kemampuan manajemen ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu mengelola usahanya dengan baik”. Lebih lanjut dijelaskan secara lebih spesifik,


5 bahwa masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: “…kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia…, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil”. Senada dengan itu Sutrisno, Joko & Sri Lestari (2006:3) yang meneliti tentang

Kajian

Usaha

Mikro

di

Indonesia

mengemukakan,

bahwa:

“…perkembangan kualitas UMKM masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, …,(b) lemahnya kompetensi kewirausahaan...”. Kemudian,

hasil

penelitian

R.,

Burhanuddin

(2005:4)

tentang

pemberdayaan petani miskin di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa tidak sedikit bantuan yang telah diberikan ke petani miskin, tapi kurang atau bahkan tidak bermanfaat bagi petani, karena tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan rasa memiliki yang kuat. Selain itu, Burhanuddin (2005:24) juga mengungkapkan bahwa “…pemberdayaan desa miskin selayaknya mempertimbangkan tiga unsur determinan yaitu: (1) pengembangan agribisnis; (2) pengembangan SDM;

dan (3)

pengembangan lembaga. Seluruh unsur

pengembangan tersebut sangat tergantung kepada karakteristik desa dan penduduk miskin yang akan diberdayakan”. Selain melalui UMKM, pemerintah juga melakukan upaya peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi lingkungan atau Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di masyarakat, yang mana salah satu


6

program pemerintah dalam pemanfaatan SDA tersebut adalah dibangunnya sumber energi terbarukan (renewable energy) melalui program Desa Mandiri Energi (DME). DME bertujuan agar masyarakat “desa energi terbarukan” memiliki kemampuan untuk memenuhi energi secara mandiri, melakukan kegiatan yang bersifat produktif, memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, serta mengurangi kemiskinan (pro-poor), memperkuat ekonomi nasional (progrowth) dan memperbaiki lingkungan (pro-planet). Di samping itu, dalam “blueprint” Pengelolaan Energi Nasional 20052025, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pendukung program DME adalah ”pemberdayaan masyarakat”. Artinya program nasional tersebut harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan agar keberadaan sumber energi tersebut dapat bermanfaat sebagaimana tujuannya. Namun dalam kenyataanya, programprogram

pemberdayaan

masyarakat,

termasuk

pelatihan-pelatihan

yang

diselenggarakan selama ini jarang yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, karena sebagian besar pelatihan bagi masyarakat bersifat “top-down” dan cenderung berbasis proyek. Sebagai akibat logisnya, sumber energi kurang terkelola dengan baik dan kurang termanfaatkan, sehingga kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan ke beberapa desa energi terbarukan di Jawa Barat, seperti di Kabupaten Subang, Garut dan Bandung Barat, ditemukan bahwa sebagian besar sumber-sumber energi terbarukan tersebut belum terkelola dengan baik dan SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan usaha sangat terbatas. Kenyataan lain yang juga ditemukan bahwa


7

sebagian besar energi lisrik hanya dipergunakan untuk penerangan pada malam hari dan relatif tidak dimanfaatkan pada siang hari (tidak dioperasikan). Di sisi lain energi listrik yang ada merupakan potensi penggerak sektor ekonomi dan sumber daya untuk membuka berbagai usaha bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika dianalisis lebih lanjut, secara ideal seharusnya ada sinergi antara program pemerintah yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini antara UMKM dengan DME, sehingga benar-benar berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di desa yang memiliki berbagai keterbatasan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kedua program tersebut belum berdampak sebagaimana yang diharapkan, karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari faktor internal masalah masih lemahnya kemampuan manajeman usaha, dan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi, menjadi faktor yang turut memicu ketidakmampuan masyarakat mengelola usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi masyarakat energi terbarukan, dengan tersedianya sumber energi terbarukan dari lingkungan masyarakat itu sendiri dapat menjadi peluang untuk membuka ataupun mengembangkan berbagai usaha sesuai dengan potensi SDM dan SDA masyarakat. Belum berkembangnya usaha-usaha produktif dalam bentuk usaha mikro dan kecil di desa energi terbarukan, perlu dijembatani dengan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan yang memadai tentang


8

pengelolaan usaha, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan teknis untuk memanfaatkan sumber energi yang mereka miliki. Dalam hal ini masyarakat memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka, yakni sesuai dengan fungsi-fungsi PNF untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Sudjana (2004:104) menyatakan bahwa PNF menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan penduduk dan masyarakat,…mengurangi kemiskinan, menanggulangi pengangguran, …utamanya adalah masyarakat terbelakang yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tingkat kesejahteraan rendah…”. Melalui

PNF

diharapkan

masyarakat

akan

meningkat

derajat

kehidupannya karena dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, politik dan ekonominya. Sebagaimana yang diungkapkan Kindervatter, S.(1979:13) bahwa: “Program are designed to enable people to critically analyze their own life situations and to develop the required for acting to improve their situations”. Ini artinya, penting untuk

membantu

masyarakat

menganalisis

situasi

kehidupannya

dan

merencanakan aktivitas yang bisa mengubah situasi hidupnya. Kartatasmita,

Ginandjar

(1996:3)

memberikan pandangan

bahwa:

“…peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yakni mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha


9

agar produktivitas SDM UMKM meningkat, baik menyangkut pemanfaatan teknologi maupun pengelolaan sumber daya alam secara tepat”. Pelatihan merupakan salah satu program pendidikan pada jalur PNF, dan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan serta ketidakberdayaan. Seyogianya pelatihan yang diselenggarakan bagi meningkatkan

kompetensi

warga

masyarakat adalah dalam rangka

masyarakat,

agar

mereka

mampu

mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Dalam

rangka

menjalankan

fungsi-fungsi

PNF

sebagai

wahana

peningkatan pengetahuan dan keterampilan maupun sikap masyarakat, maka perlu disusun model pelatihan yang sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat enegi terbarukan. Penyusunan model pelatihan perlu dilakukan melalui penelitian, karena pelatihan yang akan diselenggarakan harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, bukan lagi pelatihan yang sifatnya topdown dan menjadikan masyarakat sebagai objek pelatihan. Untuk itu, salah satu jenis pelatihan yang dianggap sesuai adalah pelatihan vokasional, karena melalui pelatihan vokasional maka akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. Pelatihan vokasional dipandang cocok dilakukan, mengingat minimnya keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan bagi usaha produktif. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat cenderung monoton pada jenis pekerjaan yang ditekuninya, meskipun mereka memiliki


10

peluang usaha tambahan atau baru seiring dengan bertambahnya potensi lingkungannya untuk membuka usaha. Penelitian dilakukan untuk mengetahui secara komprehensif kondisi potensi SDM, potensi SDA, dan permasalahan masyarakat desa energi terbarukan, sebagai dasar dalam mengembangkan model pelatihan vokasional yang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil.

B. Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahmasalah masyarakat yang dominan dalam pengembangan usaha, yaitu: 1) manajerial (pengelolaan usaha), 2) pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung kegiatan usaha, dan 3) penguasaan teknologi. 1. Lemahnya kompetensi pengelolaan usaha pada masyarakat desa dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: (a) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam menerima informasi dari luar atau belajar secara mandiri, (b) kurangnya wawasan tentang pemanfaatan sumber daya dan lingkungan untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif, (c) kurangnya kemampuan dalam merencanakan usaha (bisnis) sehingga usaha yang mereka jalankan sulit untuk berkembang, (d) lemahnya pengorganisasian usaha sehingga pembagian kerja atau tugas kurang jelas, bahkan sering menjadi one man show dan usaha yang dijalankan tanpa adanya proses pengawasan (kontrol), dan (e) sulitnya mencari tenaga kerja yang terampil, disiplin, jujur dan bertanggungjawab serta memiliki loyalitas. Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

11

2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, antara lain: (a) kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, atau tidak adanya kegiatan pelatihan yang relevan untuk melakukan usaha, (b) pola pemberdayaan masyarakat cenderung bersifat “top-down” dan berbasis proyek, sehingga sering tidak tepat sasaran dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, (c) terbatasnya dana dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat desa. 3. Lemahnya penguasaan teknologi pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin baiklah penguasaan teknologi. Di samping itu, karakteristik masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani dan berada di bawah garis kemiskinan, menjadikan mereka terlalu sibuk dengan rutinitas kehidupan mereka, sehingga mereka kurang peduli dengan suatu perubahan dan jauh dari teknologi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpandangan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kompetensi pengelolaan usaha melalui pelatihan vokasional dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, khususnya pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai pendukung utama dalam kegiatan usaha mikro dan kecil di pedesaan.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah Berangkat dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti membatasi penelitian pada permasalahan kekurangmampuan masyarakat dalam pengelolaan usaha dan lemahnya pengetahuan serta keterampilan untuk Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

12

mendukung usaha, khususnya dalam memanfaat sumber energi terbarukan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil. Adapun tempat penelitian yang dipilih adalah Kampung Tangsi Jaya di Desa Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Dipilihnya lokasi tersebut untuk pengembangan model pelatihan vokasional karena di lokasi ini memiliki potensi lingkungan yang memungkinkan untuk dikembangkan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, serta tersedianya sumber energi terbarukan berupa satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan pendukung utama untuk kegiatan usaha. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2010 PLTMH tersebut telah dijadikan sebagai lokasi percontohan PLTMH off grid dan lokasi demosite PLTMH, namun untuk pengembangan usaha produktif yang terkelola dengan baik serta berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya masyarakat mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan usaha melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk kegiatan produktif. Di sisi lain PLTMH membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, namun dana pemeliharaan tidak mencukupi karena kurangnya pemasukan dari iuran warga atas penggunaan listrik. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan pelatihan dalam mengelola penggunaan PLTMH secara efektif dan efisien. Di samping itu, masyarakat desa energi terbarukan di Kampung Tangsi Jaya sebagian besar adalah petani yang berada di lingkungan hutan lindung, maka model pelatihan vokasional yang dikembangkan adalah untuk mendukung usaha-


13

usaha dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan masyarakat desa energi terbarukan dalam mengelola usaha mikro dan kecil dapat dilakukan, jika diketahui secara komprehensif permasalahan dan kebutuhan masyarakat, tingkat kompetensi yang telah dimiliki masyarakat, potensi yang dimiliki, serta jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengembangkan model pelatihan vokasional yang dapat meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengelola usaha mikro dan kecil bagi masyarakat desa energi terbarukan. Secara umum masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: Bagaimana model pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan? Secara khusus penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1.

Bagaimana kondisi empirik kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan?

2.

Bagaimana kondisi empirik pelatihan vokasional pada masyarakat desa energi terbarukan?

3.

Bagaimana model konseptual pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan?

4.

Bagaimana implementasi model pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan?

5.

Bagaimana efektivitas model pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan?


14

D. Tujuan Penelitian Secara umum tujuan penelitian ini adalah menemukan model pelatihan vokasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.

Memperoleh data tentang kondisi empirik kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan.

2.

Memperoleh data tentang kondisi empirik pelatihan vokasional pada masyarakat desa energi terbarukan.

3.

Mengembangkan model konseptual pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan.

4.

Mengimplementasi

model

pelatihan

vokasional

untuk

meningkatkan

kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan. 5.

Mengetahui efektivitas model pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan usaha mikro dan kecil pada desa energi terbarukan.

E. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah dan pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah, khususnya dalam hal: a. pengembangan konsep maupun teori pelatihan bagi masyarakat desa; b. pengelolaan pelatihan sebagai satuan Pendidikan Non Formal (pendidikan luar sekolah); Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

15

c. pengelolaan pembelajaran keterampilan sebagai suatu model penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat dalam PLS; 2. Secara Praktis Secara praktis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan dapat: a. memberikan masukan dan sebagai alternatif pengembangan program pelatihan vokasional; b. memberikan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dalam menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat desa, antara lain: Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Dinas ESDM, dan P2PNFI; c. memberikan masukan bagi para pengambil keputusan dalam pengembangan proyek-proyek pembangunan di pedesaan; d. memberikan masukan bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sejenisnya dalam mengembangkan kegiatan pelatihan kewirausahaan berbasis pemanfaatan potensi lokal.

F. Definisi Operasional Ada empat konsep utama dalam penelitian ini yaitu: Pelatihan Vokasional, Kompetensi Pengelolaan, Usaha Mikro dan Kecil, serta Desa Energi Terbarukan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud penelitian ini, maka definisi operasional masing-masing konsep utama tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Pelatihan Vokasional Dalam pendefinisian konsep ini peneliti mengacu pada definisi tentang pelatihan menurut Buckley, R. & Caple, J. (2004:5) yaitu: “a planned and Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

16

systematic effort to modify or develop knowledge/skill/ attitude through learning experience, to achieve effective performance in an activity or range of activities”, kemudian dipadukan dengan makna vokasional/kejuruan secara bahasa yaitu keahlian di bidang tertentu (keahlian pada pekerjaan yang spesifik). Berdasarkan kedua konsep tersebut maka Pelatihan Vokasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah satu upaya terencana dan sistematik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik melalui pengalaman belajar untuk menguasai keahlian di bidang pekerjaan yang spesifik yaitu fabrikasi logam dan pengolahan pupuk organik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan (PLTMH) untuk usaha produktif. 2. Kompetensi Pengelolaan Dalam pendefinisian kompetensi, peneliti mengacu pada pandangan Robert A. Roe (2001) menjelaskan bahwa “Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role”, dan menurut McAschan (Mulyasa, 2002:77) menjelaskan bahwa kompetensi “… is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieved, …”. Selanjutnya makna pengelolaan adalah merujuk pada ilmu manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Hendro, 2011:316; Harsoyo, 1977:121).


17

Dari kedua makna kata tersebut maka pengertian Kompetensi Pengelolaan dalam penelitian ini adalah: kemampuan individu ataupun kelompok individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melakukan suatu usaha/aktivitas dengan terencana, terorganisasi, dinamis, dan terawasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri dan lingkungannya 3. Usaha Mikro dan Kecil Secara bahasa makna mikro dan kecil sering diartikan sama, sehingga seolaholah tidak perlu menggunakan kedua kata tersebut secara sepadan, namun dalam dunia usaha maknanya berbeda. Usaha Mikro dan Kecil merupakan bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro dan kecil merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah yang mampu memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama yang berbasis pada pendayagunaan sumberdaya alam, bakat, dan karya seni tradisional dari daerah setempat (Rakhma Oktavina, 2009). Haan, Hans Christian (2006:15-16) menjelaskan pengertian dan karakteristik usaha mikro dan kecil sebagai berikut. Micro-enterprises (Mes) are mostly family firms with one single worker although others have some regularworkers; they use traditional technologies based on widely existing technical knowledge, existing labour skills and existing raw materials supplies and typically serve local markets;MEs are usually located in the home of the owner. Small enterprises (SEs) employ from roughly 10 to 50 workers and use non-traditional or ‘modern’ technology in some aspect of transformation process; their products and services range from simple to complex, and similarly span a range of consumer types and as a result their marketing pattern may be somewhat complex, reflecting innovation in raw material procurement and in output sales; some SEs are (on the margin of) formal: paying some taxes, registered with municipality. Rizal Sani, 2013 Pengembmangan Model Pelatiahn Vokalsional Untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

18

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil adalah usaha yang dijalankan secara perorangan/ keluarga dan/ atau usaha yang dikelola oleh sekelompok anggota masyarakat dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di lingkungan mereka. 4. Desa energi terbarukan, adalah istilah yang digunakan pada Program Desa Mandiri Energi (DME). DME adalah program pemerintah dalam penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi daerah setempat baik berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) maupun non-BBN dengan teknologi yang dapat dioperasikan oleh masyarakat setempat (Departemen ESDM, 2009). Dengan demikian yang dimaksud dengan desa energi terbarukan pada penelitian ini adalah desa yang mendapat bantuan pengadaan sumber energi terbarukan melalui program DME. Dalam penelitian ini adalah Kampung Tangsi Jaya, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.


BAB I PENDAHULUAN. berdampak pada semua lini kehidupan, baik terhadap politik, sosial-budaya,

Recommend Documents