BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya
berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah negara, dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2010-2014 berkisar antara 72-78%, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut. Bagi perusahaan, pajak dapat menjadi faktor motivasi dalam berbagai keputusan
perusahaan.
Tindakan
manajerial
dirancang
hanya
untuk
meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia (Lanis dan
Richardson, 2012). Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak denganmemanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen, et.al, 2010). Menurut Frank, et.al. (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak(tax planning), baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau illegal (tax evasion). Selain melakukan
kewajiban berkaitan pembayaran
pajak
untuk
pembangunan nasional dan kesejahteraan umum, perusahaan sendiri mempunyai tanggungjawab atas lingkungan sosialnya. Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan tidak terlepas dari keberadaan masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya. Hal ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada bab V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud adalah komitmen Pereroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung
jawab
sosial
Responsibility (CSR).
perusahaan
disebut
dengan
Corporate
Social
Tanggung jawab sosial yang harus diemban perusahaan sampai dengan saat ini masih merupakan sesuatu yang sifatnya sukarela saja, padahal dalam melakukan operasional bisnisnya, perusahaan pasti akan memberikan dampak bagi lingkungannya. Untuk bisa mendorong perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya pemerintah pada akhir tahun 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 yang memuat aturan bahwa perusahaan dapat menjadikan biaya untuk sumbangan berjenis tertentu yaitu dalam rangka penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, olahraga, dan pembangunan infrastuktur sosial sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi suatu insentif pajak bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Insentif pajak tentunya akan menjadi salah satu option bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, karena akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan namun dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Selain
bertanggungjawab
melaksanakan
CSR,
perusahaan
juga
bertanggung jawab dalam mengungkapkan di dalam laporan tahunan (annual report) atau laporan berkelanjutan (sustainability report). Pelaporan ini bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan kepada para pemangku kepentingan atas kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Dari sisi pajak, agresivitas pajak adalah proksi yang digunakan untuk mengukur
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pada umumnya
ukuran kepatuhan memenuhi kewajban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan
besar kecilnya
penghematan pajak
(tax
saving),
penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2004). Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan ini menjadi perhatian publik karena dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Balakrishnan, et.al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Lanis
dan
Richardson
(2012)
mengatakan
bahwa
CSR
dapat
mempengaruhi agresivitas pajak secara potensial jika dipandang dari segi bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan dan mengarahkan sistem dan proses yang ada didalamnya dengan memperhatikan kesejahteraan umum. Dengan melaksanakan agresivitas pajak maka perusahan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial, karena sejatinya pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011). Sementara pandangan Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak
sah. Selain itu, perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan. Banyak penelitian yang telah mengkaji tentang tingkat pengungkapan CSR perusahaan yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan atau membahas antara kinerja keuangan dengan agresivitas pajak. Namun masih jarang yang menghubungkan atau fokus terhadap aspek perpajakan dari CSR, terutama masalah agresivitas pajaknya. Penulis berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum bagaimana CSR dan agresivitas pajak bisa terkait karena suatu penghubung yaitu kebijakan perusahaan yang diambil top level management dan dijalankan oleh perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh aktivitas CSR yang diungkapkan terhadap agresivitas pajak untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya insentif pajak di bidang CSR diharapkan perusahaan semakin terdorong untuk meningkatkan kegiatan CSR yang sudah dilakukannya dan pada akhirnya nilai-nilai pelaksanaan CSR semakin membatasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitasCorporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Akademis a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait pengaruh aktivitas CSR terhadap agresivitas pajak. b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikapnya terhadap pajak. b. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi sustainability dan image perusahaan tersebut. c. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi. 1.5
Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembahasan secara menyeluruh, maka dalam
digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, diantaranya pendekatan penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metodepengumpulan data, dan metode analisis data. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan penelitian. BAB V PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.
